Survei Standar Pelayanan Publik (Ombudsman) 2015
2 likes4,911 views
Penelitian oleh Ombudsman RI menyoroti kepatuhan pemerintah pusat dan daerah terhadap standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009, menemukan banyak masalah seperti kurang jelasnya standar dan tingginya tingkat maladministrasi. Kinerja pelayanan publik di Indonesia masih rendah dibanding negara lain di ASEAN, dengan banyak kementerian yang masuk dalam kategori kepatuhan yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019.
Survei Standar Pelayanan Publik (Ombudsman) 2015
- 1. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Ringkasan HASIL PENELITIAN KEPATUHAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK SESUAI UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Tim Penelitian dan Pengembangan Bidang Pencegahan 2015
- 2. 1 Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mempunyai tekad untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketertinggalan kualitas pelayanan publik pasti akan menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat dan sekaligus merendahkan daya saing investasi di Indonesia dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Maka dari itu, dalam upaya mengangkat daya saing bangsa, serangkaian program peningkatan kualitas pelayanan publik musti dilakukan. Negara telah melahirkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai kebijakan dan acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya secara berkualitas Dari hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga, Indonesia masih perlu berbenah dalam hal pelayanan publik untuk menghadapi MEA. Political Economic Risk Consultancy (PERC) menempatkan Indonesia di bawah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Taiwan, Korsel, Macau, Jepang, Hongkong, dan Singapura. Dengan skor 9,27 dari skala 0-10. Sementara itu International Finance Cooperation (IFC) 2013: Rangking Doing Business menempatkan Indonesia pada peringkat 120 dari 180 negara. Kemudian Index Global Competitiveness Report peringkat 34 dari 144 negara. Di level ASEAN Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand untuk Indeks Persepsi Korupsi yakni Peringkat 107 dari 175 negara. Hal ini disayangkan mengingat sejumlah paket kebijakan telah diterbitkan untuk memperbaiki dan mencapai pelayanan publik yang berkualitas, yaitu : 1. Undang-Undang 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia 2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik 5. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 6. Peraturan Presiden 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu 7. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan Data pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman RI bahwa permasalahan buruknya pelayanan sebagaian besar diakibatkan ketidak jelasan standar pelayanan yang menjadi acuan dalan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti ketidak jelasan persyaratan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, prosedur dan biaya pelayanan. UU No. 25 Tahun 2009 mengatakan bahwa standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh penyelenggara dalam melayani masyarakat. Rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik secara langsung mengakibatkan maladministrasi berupa ketidakpastian hukum, ketidakakuratan pelayanan dan praktek-praktek pungli pada penyelenggaraan pelayanan publik dari pusat sampai ke daerah. Pengabaian terhadap standar pelayanan mengakibatkan kualitas pelayanan publik buruk dan juga akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi yang berujung pada inefisiensi birokrasi dan perilaku koruptif. Atas dasar itulah maka sejak tahun 2013 Ombudsman RI melakukan Penelitian Kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009, khususnya terhadap kewajiban penyelenggaran pelayanan publik untuk memenuhi dan mempublikasikan komponen standar pelayanannya di unit pelayanan publiknya masing-masing.
- 3. 2 Tahapan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada tahun 2015 penelitian kepatuhan ini juga dilakukan untuk mencapai target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015 – 2019 sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 sebagai berikut : Sasaran RPJMN Tahun 2015 - 2019 Tahun 2015 penelitian kepatuhan dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga Penelitian Kepatuhan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka pencapaian target RPJMN tahun 2015 – 2019. Dasar Hukum pelaksanaan penelitian Kepatuhan Undang Undang 25 Tahun 2009 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 4. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Penelitian Kepatuhan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dibatasi pada produk pelayanan administratif. Pelayanan administratif menurut penjelasan pasal 5 ayat 7 UU No. 25 Tahun 2009 yaitu tindakan administratif oleh Pemerintah dan Non Pemerintah berupa pelayanan pemberian dokumen oleh Pemerintah. Penelitian dilakukan di 22 Kementerian, 15 Lembaga, 33 Pemerintah Provinsi dan 114 Pemerintah Kabupaten/ Kota. Penelitian dilakukan dalam 2 periode Tahap I (Penyusunan Standar Pelayanan Publik) Tahap 2 (Penetapan Standar Pelayanan Publik) Tahapan yang diobservasi oleh Ombudsman RI Tahap 3 (Penyediaan Komponen Standar Pelayanan Publik) Tahap 4 (Efektivitas dan Kualitas Pelayanan Publik) Tahap 5 (Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik) No. Sasaran Target 2015 2016 2017 2018 2019 1. Kementerian 70% 80% 90% 100% 100% 2. Lembaga 25% 35% 60% 80% 100% 3. Provinsi 60% 70% 85% 90% 100% 4. Kabupaten/Kota 10% 20% 35% 50% 60%
- 4. 3 yakni Periode pertama ada bulan Maret - Mei 2015 dan Periode kedua pada bulan Agustus - Oktober 2015. Penelitian dilakukan dengan metode survey dengan teknik pengambilan sampel Convenience Sampling pada periode 1 dan Cluster Sampling pada periode 2 dengan mengindentifikasi produk layanan yang termasuk ke dalam 15 Urusan Pemerintah Provinsi dan 16 Urusan Pemerintah Kab/Kota sebagaimana tercantum didalam UU No. 23 Tahun 2014.Sampel penelitian terdiri dari : 1. Produk layanan administrasi di Unit Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga yang belum dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2. Produk layanan administrasi di Instansi Vertikal, yaitu di Kantor Imigrasi, Kantor Pertanahan, Satpas SIM dan Balai Karantina Pertanian. 3. Produk layanan yang termasuk ke dalam 14 Urusan Pemerintah Provinsi didalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari : a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Pemerintahan Bidang Sosial e. Perhubungan f. Kearsipan g. Perikanan h. Kelautan dan Perikanan i. Pertanian j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah k. Energi dan Sumber Daya Mineral l. Perdagangan m. Perindustrian n. Penanaman Modal 4. Produk layanan yang termasuk ke 15 Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum didalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari : a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Pemerintahan Bidang Sosial e. Perhubungan f. Kearsipan g. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil h. Kelautan dan Perikanan i. Pertanian j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah k. Energi dan Sumber Daya Mineral l. Perdagangan m. Perindustrian n. Penanaman Modal o. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Metode pengumpulan data dengan cara observasi ketampakan fisik (tangibles) dari ketersediaan komponen standar pelayanan di unit pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam suatu periode disertai bukti foto dari ketersediaan komponen dimaksud. Observasi dilakukan tanpa pemberitahuan, yaitu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada UPP/SKPD tentang waktu pelaksanaan observasi. Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah : 1. Variabel Penilaian Kementerian/ Lembaga No Variabel Penilaian Kategori Komponen Indikator Bobot 1 Standar Pelayanan Utama Persyaratan 6.0 Sistem mekanisme dan prosedur 6.0
- 5. 4 No Variabel Penilaian Kategori Komponen Indikator Bobot Produk Pelayanan 6.0 Jangka Waktu Penyelesaian 12.00 Biaya/ Tarif 12.00 2 Maklumat Layanan Utama Ketersediaan Maklumat Pelayanan 12.00 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik Utama Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi, dll) 12.00 4 Sarana dan Prasarana Fasilitas Utama Ketersediaan ruang tunggu 3.0 Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan 2.0 Ketersediaan loket/meja pelayanan 3.0 5 Pelayanan Khusus Utama Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll) 2.0 Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus 2.0 6 Pengelolaan Pengaduan Utama Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll) 5.0 Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan 3.0 Ketersediaan Pejabat /Petugas Pengelola Pengaduan 5.0 7 Penilaian Kinerja Utama Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan 3.0 8 Visi, Misi dan Motto Pelayanan Tambahan Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan 2.0 Ketersediaan Motto Pelayanan 2.5 9 Atribut Tambahan Ketersediaan Petugas Penyelenggaran menggunakan ID Card 2.5 10 Pelayanan Terpadu (Jawaban Pilihan Harus Satu yang Dipilih) Tambahan Pelayanan Terpadu Tingkat Kementerian Lembaga 10.0 Pelayanan Terpadu Tingkat Direktorat Jenderal/Deputi 7 Pelayanan terpadu Tingkat Direktorat/Direktur/Eselon III 5 Bukan Pelayanan Terpadu 0 Total 110 Zona Penilaian Kementerian/ Lembaga Nilai Tingkat Kepatuhan Zona 0 – 55 Rendah Merah 56 – 88 Sedang Kuning 89 – 110 Tinggi Hijau
- 6. 5 2. Variabel Penilaian Pemerintah Daerah No Variabel Penilaian Kategori Komponen Indikator Bobot 1 Standar Pelayanan Utama Persyaratan 6.0 Sistem mekanisme dan prosedur 6.0 Produk Pelayanan 6.0 Jangka Waktu Penyelesaian 12.0 Biaya/ Tarif 12.0 2 Maklumat Layanan Utama Ketersediaan Maklumat Pelayanan 12.0 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik Utama Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi, dll) 12.0 4 Sarana dan Prasarana Fasilitas Utama Ketersediaan ruang tunggu 3.0 Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan 2.0 Ketersediaan loket/meja pelayanan 3.0 5 Pelayanan Khusus Utama Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll) 2.0 Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus 2.0 6 Pengelolaan Pengaduan Utama Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll) 5.0 Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan 3.0 Ketersediaan Pejabat /Petugas Pengelola Pengaduan 5.0 7 Penilaian Kinerja Utama Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan 2.5 8 Visi, Misi dan Motto Pelayanan Tambahan Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan 2.0 Ketersediaan Motto Pelayanan 2.0 9 Atribut Tambahan Ketersediaan Petugas Penyelenggaran menggunakan ID Card 2.5 Total 100 Zona Penilaian Pemerintah Daerah Berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan maka Pemberian penilaian kepatuhan dilakukan dengan cara menghitung hasil rata-rata dari jumlah nilai per produk layanan di instansi atau satuan kerja yang terdapat pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Dari mekanisme penghitungan tersebut, penilaian ditujukan untuk menilai tiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota masing-masing secara agregat berbasis dari jumlah nilai produk Nilai Tingkat Kepatuhan Zona 0 - 50 Rendah Merah 51 - 80 Sedang Kuning 81 - 100 Tinggi Hijau
- 7. 6 yang telah dirata-rata. Hasil penilaian terhadap Kelementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Kementerian Hasil kategorisasi Kementerian dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini : Kategorisasi Kementerian Dari hasil observasi, sebanyak 18,18% atau 4 kementerian masuk dalam zona merah yang berarti rendah tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 54,55% atau 12 kementerian masuk dalam zona kuning yang berarti sedang tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan 27,22% atau 6 Kementerian masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sampel Kementerian No Kementerian Nilai Zonasi 1 Kementerian Kesehatan RI 105,50 Hijau 2 Kementerian Perindustrian RI 96,93 Hijau 3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI 96,65 Hijau 4 Kementerian Perdagangan RI 95,00 Hijau 5 Kementerian Pertanian RI 92,79 Hijau 6 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 89,00 Hijau 7 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 85,93 Kuning 8 Kementerian Dalam Negeri RI 84,70 Kuning 9 Kementerian Perhubungan RI 83,87 Kuning 10 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 83,43 Kuning 11 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 81,00 Kuning 12 Kementerian Ketenagakerjaan RI 80,35 Kuning 13 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 79,55 Kuning 14 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI 73,83 Kuning 15 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI 71,92 Kuning 16 Kementerian Luar Negeri RI 71,50 Kuning 17 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 66,00 Kuning 18 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI 60,75 Kuning
- 8. 7 No Kementerian Nilai Zonasi 19 Kementerian Pertahanan RI 54,30 Merah 20 Kementerian Agama RI 51,95 Merah 21 Kementerian Sosial RI 50,50 Merah 22 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 49,50 Merah Gabungan Indikator Kementerian Berdasarkan hasil monitoring terhadap Kementerian maka ditemukan bahwa : 1. Sebesar 79,01% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kementerian yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan persyaratan dengan baik. Kejelasan tentang item apa saja yang wajib dipenuhi oleh pengguna layanan menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh pengguna layanan agar tidak menimbulkan kebingungan dengan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan yang sesuai. 2. Sebagian besar Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kementerian yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dengan baik sebesar 72,01%. Kesimpang siuran alur yang banyak dialami oleh pengguna layanan diharapkan dapat diminimalisir dengan dipublikasikan nya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur kepada semua pengguna layanan. 3. Sebesar 88,77% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kementerian yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan produk apa saja yang ada di Unit Pelayanan Publik tersebut. 4. Sebesar 69,61% Jangka Waktu Penyelesaian sebuah izin yang dikeluarkan Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel penelitian sudah terinformasi Cukup Baik. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses layanan yang diajukan oleh pengguna layanan dari tahap awal hingga akhir harus diestimasi secara jelas dan dipublikasikan secara terbuka agar tercipta efektivitas dalam pelaksanaan layanan.
- 9. 8 5. Sebesar 75,14% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kementerian yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan biaya dengan baik. Hal ini mempermudah pengguna layanan dalam mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan jika ingin membuat sebuah izin. Hal ini sangat penting diketahui oleh pengguna layanan sehingga dapat menihilkan praktek-peraktek pungutan liar diluar biaya yang telah ditentukan. 6. Hanya 48,07% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kementerian yang menjadi sampel penelitian mengumumkan maklumat pelayanan, dan masih banyaknya Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kementerian yang tidak mengumumkan maklumat layanan yang artinya masih banyak Penyelenggara Pelayanan yang enggan berjanji untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar layanan yang dimiliki. 7. Hampir seluruh Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kementerian yang dijadikan sampel penelitian menyediakan Sistem Pengelola Pengaduan, sangat jelas terlihat dari Ketersediaan Sarana Pengaduan sebesar 90,24% baik melalui SMS, Email, Fax, Telpon, atau datang langsung ke Unit Pelayanan Publik. Namun hanya 53,22% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik terdapat Ketersediaan Pejabat/ Petugas Pengelola Pengaduan dan hanya 48,43% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik yang menginformasikan prosedur dan tata cara penyempaian pengaduan. Pengaduan yang disampaikan oleh pengguna layanan merupakan masukan yang berharga bagi perbaikan kualitas layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi. 8. Masih banyak Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kementerian yang dijadikan sampel penelitian yang tidak menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, dan hanya 11,05% yang telah menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Pelayanan khusus bisa berupa antrian khusus lansia, loket khusus serta petugas pemandu khusus layanan bagi lansia dan difabel. 9. Hanya 36,28% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kementerian yang menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus seperti ram, rambatan, ruang menyusui, dll. Sarana khusus amat diperlukan dalam menunjang pelayanan bagi orang yang mengalami berkebutuhan khusus agar mendapatkan perlakuan yang berkeadilan dalam suatu proses mendapatkan pelayanan publik. 2. Lembaga Hasil kategorisasi Lembaga dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini : Kategorisasi Lembaga
- 10. 9 Dari hasil observasi, sebanyak 20% atau 3 Lembaga masuk dalam zona merah yang berarti rendah tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 60% atau 9 Lembaga masuk dalam zona kuning yang berarti sedang tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan 20% atau 3 Lembaga masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sampel Lembaga No Lembaga Nilai Zonasi 1 Badan Koordinasi Penanaman Modal 107,50 Hijau 2 Badan Pusat Statistik 107,00 Hijau 3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 96,00 Hijau 4 Badan Tenaga Nuklir Nasional 86,00 Kuning 5 Kepolisian Republik Indonesia 83,00 Kuning 6 Badan Pengawas Obat dan Makanan 80,44 Kuning 7 Konsil Kedokteran Indonesia 79,50 Kuning 8 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 78,00 Kuning 9 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 76,50 Kuning 10 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 74,50 Kuning 11 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 69,50 Kuning 12 Badan Standardisasi Nasional 64,25 Kuning 13 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 51,50 Merah 14 Badan Nasional Sertifikasi Profesi 50,00 Merah 15 Badan Narkotika Nasional 49,50 Merah Gabungan Indikator Lembaga Berdasarkan hasil monitoring terhadap Lembaga maka ditemukan bahwa :
- 11. 10 1. Terdapat 84,10% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Lembaga yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan persyaratan dengan baik yang mudah diketahui masyarakat dalam melengkapi dokumen apa saja yang harus dilengkapi dalam pembuatan sebuah izin. Kejelasan tentang item apa saja yang wajib dipenuhi oleh pengguna layanan menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh pengguna layanan agar tidak menimbulkan kebingungan dengan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan yang sesuai 2. Sebagian besar Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Lembaga yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dengan baik sebesar 86,15%. Kesimpang siuran alur yang banyak dialami oleh pengguna layanan diharapkan dapat diminimalisir dengan dipublikasikannya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur kepada semua pengguna layanan 3. Sebesar 90,26% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Lembaga yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan produk apa saja yang diterbitkan di Unit Pelayanan Publik tersebut dan hanya 9,74% yang tidak menginformasikan. 4. Terdapat 70,26% Jangka Waktu Penyelesaian sebuah izin yang dikeluarkan Unit Pelayanan Publik di Lembaga yang menjadi sampel penelitian sudah terinformasi, hal ini cukup membantu pengguna layanan dalam mengetahui berapa lama izin diterbitkan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses layanan yang diajukan oleh pengguna layanan dari tahap awal hingga akhir harus diestimasi secara jelas dan dipublikasikan secara terbuka agar tercipta efektivitas dalam pelaksanaan layanan 5. Sebesar 89,23% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Lembaga yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan biaya dengan baik. Hal ini mempermudah pengguna layanan dalam mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan jika ingin membuat sebuah izin. Informasi biaya mempermudah pengguna layanan dalam mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan jika ingin membuat sebuah izin. Hal ini sangat penting diketahui oleh pengguna layanan sehingga dapat menihilkan praktek- peraktek pungutan liar diluar biaya yang telah ditentukan 6. Hanya 51,28% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Lembaga yang menjadi sampel penelitian mengumumkan maklumat pelayanan, dan masih banyaknya Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Lembaga yang tidak mengumumkan maklumat layanan yang artinya masih banyak Penyelenggara Pelayanan yang enggan berjanji untuk melayani masyarakat. 7. Hampir seluruh Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Lembaga yang dijadikan sampel penelitian menyediakan Sistem Pengelola Pengaduan, sangat jelas terlihat dari Ketersediaan Sarana Pengaduan sebesar 89,74% baik melalui SMS, Email, Fax, Telpon, atau datang langsung ke Unit Pelayanan Publik. Namun hanya 47,69% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik terdapat Ketersediaan Pejabat/ Petugas Pengelola Pengaduan dan masih rendahnya Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Lembaga yang menginformasikan prosedur dan tata cara penyempaian pengaduan sebesar 32,82%. Pengaduan yang disampaikan oleh pengguna layanan merupakan masukan yang berharga bagi perbaikan kualitas layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi 8. Masih banyak Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Lembaga yang dijadikan sampel penelitian yang tidak menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, dan hanya 11,79% yang telah menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Pelayanan khusus bisa berupa antrian khusus lansia, loket khusus serta petugas pemandu khusus layanan bagi lansia dan difabel. 9. Hanya 24,62% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Lembaga yang menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus seperti
- 12. 11 ram, rambatan, ruang menyusui, dll. Sarana khusus amat diperlukan dalam menunjang pelayanan bagi orang yang mengalami berkebutuhan khusus agar mendapatkan perlakuan yang berkeadilan dalam suatu proses mendapatkan pelayanan publik. 3. Provinsi Hasil kategorisasi Provinsi dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini : Kategorisasi Provinsi Tabel 7 Sampel Provinsi No Provinsi NIlai No Provinsi Nilai 1 Provinsi Sulawesi Selatan 88.30 18 Provinsi Bangka Belitung 55.31 2 Provinsi Jawa Timur 88.20 19 Provinsi Jawa Barat 52.72 3 Provinsi Kalimantan Selatan 82.00 20 Provinsi D.I Yogyakarta 50.46 4 Provinsi Bali 76.28 21 Provinsi Sulawesi Tenggara 48.05 5 Provinsi Sumatera Utara 75.54 22 Provinsi Maluku 47.66 6 Provinsi Kalimantan Barat 75.11 23 Provinsi Kalimantan Tengah 45.81 7 Provinsi Sumatera Selatan 73.24 24 Provinsi Papua 41.19 8 Provinsi Lampung 72.74 25 Provinsi Sulawesi Tengah 31.25 9 Provinsi Kepulauan Riau 71.88 26 Provinsi Jambi 28.12 10 Provinsi Nusa Tenggara Barat 71.53 27 Provinsi Bengkulu 27.00 11 Provinsi Kalimantan Timur 70.83 28 Provinsi Nusa Tenggara Timur 20.58 12 Povinsi Sumatera Barat 69.22 29 Provinsi Banten 19.47 13 Provinsi Aceh 67.04 30 Provinsi Sulawesi Barat 13.88 14 Provinsi Sulawesi Utara 65.42 31 Provinsi Maluku Utara 13.17 15 Provinsi Jawa Tengah 64.38 32 Provinsi Gorontalo 12.10 16 Provinsi DKI Jakarta 61.20 33 Provinsi Papua Barat 10.00 17 Provinsi Riau 57.05
- 13. 12 Indikator 32 Provinsi Indikator DKI Jakarta Berdasarkan hasil monitoring terhadap Provinsi maka ditemukan bahwa :
- 14. 13 1. Hanya 52,44% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada 33 provinsi dan yang menjadi sampel penelitian yang menginformasikan persyaratan, hal ini menunjukkan masih banyaknya pemerintah provinsi yang masih belum terbuka dalam memberikan informasi persyaratan. Kejelasan tentang item apa saja yang wajib dipenuhi oleh pengguna layanan menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh pengguna layanan agar tidak menimbulkan kebingungan dengan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan yang sesuai. 2. Terdapat 63,78% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada 32 Provinsi yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Dan sebesar 57,08% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta sudah terinformasi. Kesimpang siuran alur yang banyak dialami oleh pengguna layanan diharapkan dapat diminimalisir dengan dipublikasikan nya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur kepada semua pengguna layanan. 3. Sebesar 63,78% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada 32 Provinsi yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan produk apa saja yang diterbitkan di Unit Pelayanan Publik tersebut dan DI DKI Jakarta sebesar 76,02% Produk Layanan yang sudah menginformasikan. 4. Hanya 42,80% Jangka Waktu Penyelesaian sebuah izin yang dikeluarkan Unit Pelayanan Publik di 32 Provinsi dan 31,69% di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi sampel penelitian sudah terinformasi, hal ini sangat rendahnya penyelenggra layanan yang terbuka atas waktu penyelesaian sebuah izin. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses layanan yang diajukan oleh pengguna layanan dari tahap awal hingga akhir harus diestimasi secara jelas dan dipublikasikan secara terbuka agar tercipta efektivitas dalam pelaksanaan layanan. 5. Sebesar 43,41% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada 32 Provinsi dan 74,06% produk layanan di DKI Jakarta yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan biaya. Hal ini mempermudah pengguna layanan dalam mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan jika ingin membuat sebuah izin. Hal ini sangat penting diketahui oleh pengguna layanan sehingga dapat menihilkan praktek-peraktek pungutan liar diluar biaya yang telah ditentukan. 6. Hanya 54,15% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada 32 Provinsi dan 23,27% Produk Layanan di DKI Jakarta yang menjadi sampel penelitian mengumumkan maklumat pelayanan, dan masih banyaknya Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Provinsi yang tidak mengumumkan maklumat layanan yang artinya masih banyak Penyelenggara Pelayanan yang enggan berjanji untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar layanan yang dimiliki. 7. Hampir seluruh Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik 32 Provinsi yang dijadikan sampel penelitian menyediakan Sistem Pengelola Pengaduan, sangat jelas terlihat dari Ketersediaan Sarana Pengaduan sebesar 70,61% baik melalui SMS, Email, Fax, Telpon, atau datang langsung ke Unit Pelayanan Publik. Namun hanya 46,22% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik terdapat Ketersediaan Pejabat/ Petugas Pengelola Pengaduan dan masih rendahnya Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Provinsi yang menginformasikan prosedur dan tata cara penyempaian pengaduan sebesar 45,00%. 8. Sedangkan di Provinsi DKI Jakarta terdapat 71,89% Produk Layanan sudah menyediakan sarana pengaduan baik melalui SMS, Email, Fax, Telpon, dll. Untuk ketersediaan Pejabat Pengelola Pengaduan hanya 33,40% di Unit Pelayanan Publik DKI Jakarta, dan 25,74% ketersediaan Informasi Prosedur dan Mekanisme Penyampaian Pengaduan. Pengaduan yang disampaikan oleh pengguna layanan merupakan masukan yang berharga bagi perbaikan kualitas layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi. 9. Masih banyak Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada 32 Provinsi yang dijadikan sampel penelitian yang tidak menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan
- 15. 14 yang berkebutuhan khusus, dan hanya 14,39% yang telah menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Dan untuk wilayah DKI Jakarta terdapat 10,33% Unit Layanan yang menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Pelayanan khusus bisa berupa antrian khusus lansia, loket khusus serta petugas pemandu khusus layanan bagi lansia dan difabel 10. Terdapat 35,12% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada 32 Provinsi yang menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus seperti ram, rambatan, ruang menyusui, dll. Untuk Wilayah DKI Jakarta 74,86% Unit Pelayanan Publik yang menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Sarana khusus amat diperlukan dalam menunjang pelayanan bagi orang yang mengalami berkebutuhan khusus agar mendapatkan perlakuan yang berkeadilan dalam suatu proses mendapatkan pelayanan publik. 4. Kabupaten/ Kota Hasil kategorisasi Kabupaten/ Kota dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini : Kategorisasi Kabupaten/ Kota Dari hasil observasi, sebanyak 65,79% atau 75 Kabupaten/ Kota masuk dalam zona merah yang berarti rendah tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 28,95% atau 33 Kabupaten/ Kota masuk dalam zona kuning yang berarti sedang tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan 5,26% atau 6 Kabupaten/ Kota masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di era otonomi daerah yang semakin menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih responsif menjawab tantangan tersebut. Kesadaran akan pentingnya pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari birokrasi di tingkat daerah harus tertanam di setiap jiwa aparatur pelayanan publik. a. Kota Berikut ini daftar kota yang dijadikan sampel penelitian : Sampel Kota No Kota Nilai No Kota Nilai 1 Kota Pontianak 87.32 26 Kota Kendari 47.00 2 Kota Lubuk Linggau 84.69 27 Kota Metro 46.10
- 16. 15 No Kota Nilai No Kota Nilai 3 Kota Yogyakarta 81.03 28 Kota Pekanbaru 45.67 4 Kota Bandung 79.82 29 Kota Bitung 44.93 5 Kota Banjar Baru 79.37 30 Kota Jambi 44.00 6 Kota Banjarmasin 78.23 31 Kota Blitar 43.42 7 Kota Surabaya 75.75 32 Kota Ternate 43.41 8 Kota Manado 75.67 33 Kota Kupang 43.24 9 Kota Denpasar 75.34 34 Kota Dumai 39.63 10 Kota Bandar Lampung 73.55 35 Kota Kotamobagu 39.58 11 Kota Semarang 70.86 36 Kota Sukabumi 38.73 12 Kota Mataram 70.23 37 Kota Singkawang 37.85 13 Kota Medan 68.50 38 Kota Surakarta 35.70 14 Kota Banda Aceh 68.44 39 Kota Bogor 35.30 15 Kota Palembang 68.00 40 Kota Samarinda 34,86 16 Kota Jayapura 66.60 41 Kota Bima 33.32 17 Kota Ambon 63.03 42 Kota Makassar 29.70 18 Kota Prabumulih 62.92 43 Kota Palangka Raya 29.62 19 Kota Padang 58.41 44 Kota Serang 28.41 20 Kota Pangkal Pinang 55.19 45 Kota Padang Panjang 27.59 21 Kota Malang 53.33 46 Kota Bengkulu 29, 62 22 Kota Batam 50.50 47 Kota Tanjung Pinang 20.50 23 Kota Tarakan 50.11 48 Kota Cilegon 18.72 24 Kota Balikpapan 49.51 49 Kota Palopo 17.51 25 Kota Palu 47.58 50 Kota Gorontalo 15.16 Gabungan Indikator Kota
- 17. 16 Berdasarkan hasil monitoring terhadap Pemerintah Kota maka ditemukan bahwa : 1. Hanya 57,16% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kota dan yang menjadi sampel penelitian yang menginformasikan persyaratan, hal ini menunjukkan masih banyaknya pemerintah provinsi yang masih belum terbuka dalam memberikan informasi persyaratan. Kejelasan tentang item apa saja yang wajib dipenuhi oleh pengguna layanan menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh pengguna layanan agar tidak menimbulkan kebingungan dengan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan yang sesuai 2. Terdapat 82,35% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kota yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Kesimpang siuran alur yang banyak dialami oleh pengguna layanan diharapkan dapat diminimalisir dengan dipublikasikannya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur kepada semua pengguna layanan 3. Sebesar 61,48% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kota yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan produk apa saja yang diterbitkan di Unit Pelayanan Publik tersebut. 4. Hanya 38,64% Jangka Waktu Penyelesaian sebuah izin yang dikeluarkan Unit Pelayanan Publik di Kota. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses layanan yang diajukan oleh pengguna layanan dari tahap awal hingga akhir harus diestimasi secara jelas dan dipublikasikan secara terbuka agar tercipta efektivitas dalam pelaksanaan layanan 5. Sebesar 42,53% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kota yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan biaya. Masih sedikitnya unit layanan yang menginformasikan biaya perlu menjadi perhatian penting. Informasi biaya mempermudah pengguna layanan dalam mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan jika ingin membuat sebuah izin. Hal ini sangat penting diketahui oleh pengguna layanan sehingga dapat menihilkan praktek-peraktek pungutan liar diluar biaya yang telah ditentukan 6. Hanya 43,27% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kota yang menjadi sampel penelitian mengumumkan maklumat pelayanan, dan masih banyaknya Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Provinsi yang tidak mengumumkan maklumat layanan yang artinya masih banyak Penyelenggara Pelayanan yang enggan berjanji untuk melayani masyarakat. 7. Hanya 61,42% Sarana Pengaduan yang tersedia di Unit Layanan pada Kota baik melalui SMS, Email, Fax, Telpon, atau datang langsung ke Unit Pelayanan Publik. dan hanya 35,80% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik terdapat Ketersediaan Pejabat/ Petugas Pengelola Pengaduan dan masih rendahnya Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Provinsi yang menginformasikan prosedur dan tata cara penyempaian pengaduan sebesar 35,56%. Pengaduan yang disampaikan oleh pengguna layanan merupakan masukan yang berharga bagi perbaikan kualitas layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi 8. Masih banyak Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kota yang dijadikan sampel penelitian yang tidak menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, dan hanya 2,96% yang telah menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Pelayanan khusus bisa berupa antrian khusus lansia, loket khusus serta petugas pemandu khusus layanan bagi lansia dan difabel. 9. Terdapat 25,93% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kota yang menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus seperti ram, rambatan, ruang menyusui, dll. Sarana khusus amat diperlukan dalam menunjang
- 18. 17 pelayanan bagi orang yang mengalami berkebutuhan khusus agar mendapatkan perlakuan yang berkeadilan dalam suatu proses mendapatkan pelayanan publik. b. Kabupaten Berikut ini daftar kabupaten yang dijadikan sampel penelitian : Sampel Kabupaten No Kabupaten NIlai No Kabupaten Nilai 1 Kabupaten Kubu Raya 89.21 33 Kabupaten Agam 49.50 2 Kabupaten Deli Serdang 87.64 34 Kabupaten Muaro Jambi 48.70 3 Kabupaten Tanah Laut 84.13 35 Kabupaten Minahasa Tenggara 48.67 4 Kabupaten Karangasem 79.39 36 Kabupaten Bintan 48.66 5 Kabupaten Lahat 73.44 37 Kabupaten Pulang Pisau 48.04 6 Kabupaten Gianyar 70.38 38 Kabupaten Mempawah 47.92 7 Kabupaten Aceh Tengah 67.40 39 Kabupaten Maluku Tenggara 42.39 8 Kabupaten Majalengka 66.50 40 Kabupaten Sumbawa 41.66 9 Kabupaten Badung 63.50 41 Kabupaten Bangka 40.37 10 Kabupaten Batang 63.44 42 Kabupaten Bangka Tengah 40.13 11 Kabupaten Kapuas 58.99 43 Kabupaten Timor Tengah Selatan 39.52 12 Kabupaten Langkat 56.67 44 Kabupaten Donggala 39.30 13 Kabupaten Kediri 54.12 45 Kabupaten Aceh Barat 39.25 14 Kabupaten Indragiri Hilir 52.02 46 Kabupaten Pasaman Barat 38.84 15 Kabupaten Banjar 51.92 47 Kabupaten Pinrang 37.22 16 Kabupaten Kudus 51.90 48 Kabupaten Pasuruan 37.20 17 Kabupaten Konawe 36.80 49 Kabupaten Jayapura 26.09 18 Kabupaten Kupang 36.29 50 Kabupaten Konawe Selatan 23.85 19 Kabupaten Kerinci 36.03 51 Kabupaten Keerom 23.82 20 Kabupaten Temanggung 34.46 52 Kabupaten Garut 22.91 21 Kabupaten Parigi Moutong 33.10 53 Kabupaten Bone 21.47 22 Kabupaten Bombana 32.94 54 Kabupaten Timor Tengah Utara 21.39 23 Kabupaten Dairi 31.71 55 Kabupaten Berau 21.15 24 Kabupaten Serdang Bedagai 31.64 56 Kabupaten Polewali Mandar 20.43 25 Kabupaten Banyumas 31.56 57 Kabupaten Mamuju 20.43 26 Kabupaten Tanggamus 29.70 58 Kabupaten Biak Numfor 18.07 27 Kabupaten Buru 29.46 59 Kabupaten Halmahera Tengah 17.38 28 Kabupaten Tangerang 27.98 60 Kabupaten Maluku Tengah 16.81 29 Kabupaten Lampung Selatan 26.91 61 Kabupaten Majene 15.19 30 Kabupaten Mukomuko 26.75 61 Kabupaten Boalemo 15.16 31 Kabupaten Lebong 26.17 63 Kabupaten Sigi 13.87 32 Kabupaten Dogiyai 26.14 64 Kabupaten Lombok Utara 12.95
- 19. 18 Gabungan Indikator Kabupaten Berdasarkan hasil monitoring terhadap Pemerintahan Kabupaten maka ditemukan bahwa : 1. Hanya 49,08% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kabupaten dan yang menjadi sampel penelitian yang menginformasikan persyaratan, hal ini menunjukkan masih banyaknya pemerintah provinsi yang masih belum terbuka dalam memberikan informasi persyaratan. Kejelasan tentang item apa saja yang wajib dipenuhi oleh pengguna layanan menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh pengguna layanan agar tidak menimbulkan kebingungan dengan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan yang sesuai. 2. Terdapat 43,47% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kabupaten yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Kesimpang siuran alur yang banyak dialami oleh pengguna layanan diharapkan dapat diminimalisir dengan dipublikasikannya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur kepada semua pengguna layanan. 3. Sebesar 47,65% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kabupaten yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan produk apa saja yang diterbitkan di Unit Pelayanan Publik tersebut. 4. Hanya 31,95% Jangka Waktu Penyelesaian sebuah izin yang dikeluarkan Unit Pelayanan Publik di Kabupaten. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses layanan yang diajukan oleh pengguna layanan dari tahap awal hingga akhir harus diestimasi secara jelas dan dipublikasikan secara terbuka agar tercipta efektivitas dalam pelaksanaan layanan. 5. Sebesar 33,83% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kabupaten yang menjadi sampel penelitian sudah menginformasikan biaya. Masih sedikitnya unit layanan yang menginformasikan biaya perlu menjadi perhatian penting. Informasi biaya mempermudah pengguna layanan dalam mengetahui besaran biaya yang harus
- 20. 19 dikeluarkan jika ingin membuat sebuah izin. Hal ini sangat penting diketahui oleh pengguna layanan sehingga dapat menihilkan praktek-peraktek pungutan liar diluar biaya yang telah ditentukan 6. Hanya 33,14% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kabupaten yang menjadi sampel penelitian mengumumkan maklumat pelayanan, dan masih banyaknya Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Provinsi yang tidak mengumumkan maklumat layanan yang artinya masih banyak Penyelenggara Pelayanan yang enggan berjanji untuk melayani masyarakat. 7. Hanya 54,86% Sarana Pengaduan yang tersedia di Unit Layanan pada Kabupaten baik melalui SMS, Email, Fax, Telpon, atau datang langsung ke Unit Pelayanan Publik. dan hanya 31,01% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik terdapat Ketersediaan Pejabat/ Petugas Pengelola Pengaduan dan masih rendahnya Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Provinsi yang menginformasikan prosedur dan tata cara penyempaian pengaduan sebesar 29,03%. Pengaduan yang disampaikan oleh pengguna layanan merupakan masukan yang berharga bagi perbaikan kualitas layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi. 8. Masih banyak Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kabupaten yang dijadikan sampel penelitian yang tidak menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, dan hanya 2,02% yang telah menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Pelayanan khusus bisa berupa antrian khusus lansia, loket khusus serta petugas pemandu khusus layanan bagi lansia dan difabel. 9. Terdapat 14,51% Produk Layanan di Unit Pelayanan Publik pada Kabupaten yang menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus seperti ram, rambatan, ruang menyusui, dll. Sarana khusus amat diperlukan dalam menunjang pelayanan bagi orang yang mengalami berkebutuhan khusus agar mendapatkan perlakuan yang berkeadilan dalam suatu proses mendapatkan pelayanan publik. Dari hasil penelitian di atas, maka Ombudsman Republik Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya yang tecantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberikan saran : 1. Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan Unit Pelayanan Publik (UPP) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang produk layanannya telah mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. 2. Menyelenggarakan program sistematis implementasi standar pelayanan publik secara mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, namun sekiranya diperlukan, Ombudsman RI bersedia membantu dan/atau memfasilitasinya. 3. Memberikan teguran dan mendorong para pimpinan UPP dan SKPD yang produk layanannya mendapatkan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing.