Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta
Download as PPTX, PDF3 likes4,076 views
Dokumen ini menjelaskan kerangka dan tahapan dalam pelaksanaan proyek kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk penyediaan infrastruktur di Indonesia, mencakup penyiapan kelayakan dan kajian awal. Analisis yang dilakukan meliputi aspek hukum, teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan agar proyek memenuhi syarat dan mengurangi risiko. Proses pengadaan badan usaha juga dirinci, termasuk manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama yang meliputi setiap fase dari perancangan hingga operasi komersial.
Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta
- 1. Republic of Indonesia State Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency Asian Development Bank Technical Advisory Services Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) Loan ADB No. 2264-INO (SF) Lukas Hutagalung 23 Mei 2013 SIKLUS PELAKSANAAN PROYEK KPS
- 3. Kerangka Pengaturan • PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; • Perpres 67/2005 jo Perpres 13/2010 jo Perpres 56/2011; • Permen PPN 3/2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 3
- 4. Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama 4 4
- 5. PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasama Kajian Kesiapan Proyek Kerjasama 5
- 6. Kenapa Perlu Penyiapan Kelayakan Proyek? Pemerintah perlu diyakinkan bahwa Proyek telah layak secara teknis, ekonomis maupun finansial, dan tidak memiliki risiko ataupun dampak negatif sosial dan lingkungan yang besar; Kebutuhan atas dukungan fiskal dari pemerintah dalam bentuk apapun berikut pilihannya harus diketahui dan dianalisis; Pemerintah perlu memiliki informasi selengkap mungkin atas penyusunan dokumen penawaran; dan Guna keperluan lanjut pelaksanaan negosiasi, PJPK harus memiliki kelengkapan informasi yang sama dengan pihak penawar agar dapat memperkuat posisi tawarnya. 6
- 7. Substansi Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Proyek Kerjasama Kajian Hukum •Analisis Kelembagaan •Analisis Peraturan Perundangan- undangan Kajian Teknis •Analisis Teknis •Penyiapan Tapak •Rancang Bangun Awal •Spesifikasi Keluaran Kajian Kelayakan (Ekonomi dan Keuangan) •Analisis Biaya Manfaat Sosial •Analisis Pasar •Analisis Keuangan •Analisis Risiko Kajian Sosial dan Lingkungan •Analisis Awal Dampak Lingkungan •Analisis Sosial •Rencana Pemukiman Kembali Kajian Dukungan dan Jaminan Pemerintah •Dukungan Pemerintah •Jaminan Pemerintah Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur •Bentuk Kerjasama •Pembagian Risiko Rancangan Pengadaan Badan Usaha Rancangan Ketentuan (term-sheet) Perjanjian Kerjasama 7
- 8. Kajian Kesiapan Proyek Kerjasama Kepastian konsep Proyek Kerjasama telah memperoleh persetujuan dari PJPK dan para Pemangku Kepentingan PJPK telah memperoleh persetujuan dukungan Pemerintah dari Menteri/ Kepala lembaga/Kepala daerah dan/atau Jaminan Pemerintah dari Menteri keuangan/BUPI apabila ada kebutuhan Skema Perjanjian Regres telah disetujui oleh DPRD Telah terbentuk dan berfungsi tim pelaksana/pengelola Proyek Kerjasama Kesiapan tapak/lahan & program pemukiman kembali telah dilaksanakan, anggaran dan jadwal pelaksanaannya yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Memastikan rencana & jadwal program kepatuhan lingkungan dan langkah- langkah menyelesaikan berbagai masalah hukum 8
- 9. TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA Kajian Akhir Proyek Kerjasama Rencana Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Penandatan ganan Perjanjian Kerjasama 9
- 10. Kajian Akhir Proyek Kerjasama Laporan Kesiapan Proyek disetujui oleh PJPK dan para Pemangku Kepentingan Memutakhirkan & memastikan Kajian Awal Prastudi Kelayakan Konfirmasi kesesuaian teknis, pilihan kerjasama, kesiapan Proyek Kerjasama & ketertarikan pasar Menyusun rancangan rinci spesifikasi keluaran Mengembangkan struktur tarif Memastikan alokasi risiko, mekanisme pelaksanaan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah dan struktur keuangan Menyiapkan rencana pengadaan Badan Usaha Menyiapkan ketentuan (term sheet) perjanjian kerjasama 10
- 11. Rencana Pengadaan Badan Usaha Pembentukan Panitia Pengadaan BU: Penyusunan jadwal pengadaan BU yang realistis Penjajakan Minat Perhitungan HPS Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama Penyusunan Dokumen Pengadaan 11
- 12. Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Prakualifikasi Penyampain Dokumen penawaran Evaluasi Dokumen Penawaran dari BU Penetapan Pemenang Sanggahan Peserta Penerbitan surat penetapan pemegang penetapan 12
- 13. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembentukan Badan Usaha (Special Purpose Vehicle) Penanda-tanganan Perjanjian Kerjasama 13
- 14. Dokumen Lelang (6 minggu) Pra- Kualifikasi (12 minggu) Pelelangan (16-20 minggu) Evaluasi dan Penetapan Pemenang Lelang (10minggu) FINALISASI DAN TANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA (2 MINGGU) Total = 46-50 Minggu Kerangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan 14
- 15. MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA Perencanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 15
- 16. Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyusunan rencana manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembentukan unit manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pelaporan hasil manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Prakonstruksi, sejak penanda tanganan perjanjian s/d perolehan pembiayaan (financial close) Konstruksi, sejak dimulai konstruksi s/d Perjanjian Kerjasama beroperasi secara komersial Operasi komersial, sejak Perjanjian Kerjasama beroperasi komersial s/d berakhirnya jangka waktu kerjasama Terbentuknya Tim Pengalihan Aset oleh PJPK bilamana ada penalihan aset pada saat berakhirnya konsesi 16
- 17. TERIMA KASIH 17