Makalah dampak globalisasi
Download as DOCX, PDF0 likes1,561 views
Dokumen tersebut membahas tentang konvergensi standar akuntansi keuangan Indonesia (SAK) ke standar akuntansi internasional IFRS. Terdapat beberapa tantangan dalam proses konvergensi ini seperti kurang siapnya infrastruktur seperti DSAK dan perbedaan dengan perundang-undangan terkait. Namun konvergensi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan membuka peluang investasi global."
Makalah dampak globalisasi
- 1. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan 1 BAB I PENDAHULUAN Akuntansi pada dasarnya seperti pedang bermata dua, di satu sisi bisa menjadi bahasa yang menyampaikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para stakeholder, namun di sisi lain bisa menjadi racun ketika informasi yang disajikannya ternyata tidak benar. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Semakin baik kita mengerti bahasa tersebut, maka semakin baik pula keputusan kita, dan semakin baik kita dalam mengelola keuangan. Untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut, maka digunakanlah laporan akuntansi atau yang dikenal sebagai laporan keuangan. International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu Negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua Negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan utama standar internasional ini dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan revaluation model, yaitu kemungkinkan penilaian aktiva menggunakan nilai wajar, sehingga laporan keuangan disajikan dengan basis ‘true and fair‘.
- 2. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan 2 BAB I PEMBAHASAN "Sasaran konvergensi IFRS yang telah dicanangkan IAI pada tahun 2012 adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011/2012," demikian disampaikan Ketua DSAK IAI Rosita Uli Sinaga pada Public Hearing Eksposure Draft PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan, di Jakarta Kamis 20 Agustus 2009 lalu. Banyaknya standar yang harus dilaksanakan dalam program konvergensi ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi DSAK IAI periode 2009-2012. Implementasi program ini akan dipersiapkan sebaik mungkin oleh IAI. Dukungan dari semua pihak agar proses konvergensi ini dapat berjalan dengan baik tentunya sangat diharapkan. Ditambahkan bahwa tantangan konvergensi IFRS 2012 adalah kesiapan praktisi akuntan manajemen, akuntan publik, akademisi, regulator serta profesi pendukung lainnya seperti aktuaris dan penilai. Akuntan Publik diharapkan dapat segera mengupdate pengetahuannya sehubungan dengan perubahan SAK, mengupdate SPAP dan menyesuaikan pendekatan audit yang berbasis IFRS. Akuntan Manajemen/Perusahaan dapat mengantisipasi dengan segera membentuk tim sukses konvergensi IFRS yang bertugas mengupdate pengetahuan Akuntan Manajeman, melakukan gap analysis dan menyusun road map konvergensi IFRS serta berkoordinasi dengan proyek lainnya untuk optimalisasi sumber daya. Akuntan Akademisi/Universitas diharapkan dapat membentuk tim sukses konvergensi IFRS untuk mengupdate pengetahuan Akademisi, merevisi kurikulum dan silabus serta melakukan berbagai penelitian yang terkait serta Memberikan input/komentar terhadap ED dan Discussion Papers yang diterbitkan oleh DSAK maupun IASB.
- 3. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Regulator perlu melakukan penyesuaian regulasi yang perlu terkait dengan pelaporan keuangan dan perpajakan serta melakukan upaya pembinaan dan supervisi terhadap profesi yang terkait dengan pelaporan keuanganseperti penilai dan aktuaris. Asosiasi Industri diharap dapat menyusun Pedoman Akuntansi Industri yang sesuai dengan perkembangan SAK, membentuk forum diskusi yang secara intensif membahas berbagai isu sehubungan dengan dampak penerapan SAK dan secara proaktif memberikan input/komentar kepada DSAK IAI. Program Kerja DSAK lainnya yaitu: Mencabut PSAK yang sudah tidak relevan karena mengadopsi IFRS; Mencabut PSAK Industri; Mereformat PSAK yang telah diadopsi dari IFRS dan diterbitkan sebelum 2009; Melakukan kodifikasi penomoran PSAK dan konsistensi penggunaan istilah; Mengadopsi IFRIC dan SIC per 1 January 2009; Memberikan komentar dan masukan untuk Exposure Draft dan Discussion Paper IASB; Aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan organisasi standard setter, pembuat standar regional/internasional; serta Menjalin kerjasama lebih efektif dengan regulator, asosiasi industri dan universitas dalam rangka konvergensi IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC). Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. 3
- 4. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan 4 A. KONVERGENSI KE IFRS DI INDONESIA Kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program konvergensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga, dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Standar akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB. Indonesia harus mengadopsi standar akuntansi internasional (International Accounting Standard/IAS) untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Iqbal, Melcher dan Elmallah (1997:18) mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Standard akuntansi internasional (IAS) adalah standard yang dapat digunakan perusahaan multinasional yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan antar Negara, dalam perdagangan multinasional. IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS pada hakikatnya untuk memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang :
- 5. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan 1. transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang 5 peiode yang disajikan 2. menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS 3. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna Sedangkan manfaat dari adanya suatu standard global: 1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Stadart pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal 2. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik 3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi 4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi. Hamonisasi telah berjalan cepat dan efektif, terlihat bahwa sejumlah besar perusahaan secara sukarela mengadopsi standard pelaporan keuangan Internasional (IFRS). Banyak Negara yang telah mengadopsi IFRS secara keseluruhan dan menggunakan IFRS sebagai dasar standard nasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab permintaan investor institusional dan pengguna laporan keuangan lainnya. Usaha-usaha standard internasional ini dilakukan secara sukarela, saat standard internasional tidak berbeda dengan standard nasional, maka tidak akan ada masalah, yang menjadi masalah, apabila standard internasional berbeda dengan standard nasional. Bila hal ini terjadi, maka yang didahulukan adalah standard nasional (rujukan pertama). Banyak pro dan kontra dalam penerapan standard internasional, namun seiring waktu, Standard internasional telah bergerak maju, dan menekan Negara-
- 6. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan negara yang kontra. Contoh : komisi pasar modal AS, SEC tidak menerima IFRS sebagai dasar pelaporan keuangan yang diserahkan perusahaan-perusahaan yang mencatatkan saham pada bursa efek AS, namun SEC berada dalam tekanan yang makin meningkat untuk membuat pasar modal AS lebih dapat diakses oleh para pembuat laporan non-AS. SEC telah menyatakan dukungan atas tujuan IASB untuk mengembangkan standard akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yang digunakan dalam penawaran lintas batas. Dengan pengadopsian IFRS memang diperuntukkan sebagai contoh bahwa dalam hidup kita memang mengalami perubahan, dan perubahan ini terjadi akibat adanya perkembangan dari segala aspek. Namun dalam mengadopsi IFRS , sayangnya masih terdapat pihak-pihak yang mungkin menentangnya, contoh alasannya adalah pemahaman yang mungkin masih dirasa kurang. Mengapa tidak, IFRS ini dalam penjelasannya masih menggunakan bahasa Inggris yang berarti kita harus menerjemahkannya kedalam bahasa yang sesuai dengan Negara yang akan menganutnya. Dengan ini, permasalahannya adalah kita memerlukan banyak waktu untuk menerjemahkan. Serta anggapan bahwa dengan pengubahan ini menimbulkan biaya yang lumayan besar. Karena inilah pengadopsian IFRS di Indonesia belum berjalan. Standar akuntansi keuangan Indonesia (SAK) dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan Amerika Serikat. Dalam SAK terdapat Akuntansi untuk Perkoperasian yang belum tentu dibutuhkan di Amerika Serikat. Berdasarkan hal ini, kecil kemungkinan untuk membuat suatu standar akuntansi internasional yang lengkap dan komprehensif. 6 Manfaat dari konvergensi IFRS secara umum diantaranya adalah : Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan StandarAkuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability). Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global.
- 7. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan 7 Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan antara lain, mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management. B. ADA 3 KENDALA DALAM MENGADOPSI PENUH IFRS; 1. Kurang siapnya infrastuktur seperti DSAK sebagai Financial Accounting Standart Setter. DSAK adalah perumus SAK yang ada di Indonesia. Pada prakteknya DSAK mendapatkan berbagaimacam kritik. Diantaranya adalah minimnya partisipasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam setiap exposure draft hearingPSAK yang baru akan diberlakukan. Padahal untuk dapat di “cap” kualitas generally accepted accounting principle / GAAP adalah harus melewati tahapan-tahapan yang diantaranya melibatkan seluruh stakeholeder yang terlibat. Selain itu status ketua dan anggota DSAK yang tidak bekerja full time membuat DSAK dipandang kurang begitu loyal dan independen. Dan yang memprihatinkan adalah belum ada satu peraturan pun yang memberikan mandate bagi DSAK untuk mengeluarkan SAK. 2. Kondisi perundanga-undangan yang belum tentu sinkron dengan IFRS. Regulasi yang berkaitan dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia tidak begitu jelas. Terdapat banyak perundang-undangan yang kurang mendukung terhadap standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Di dalam IAS 16, standar internasional memperbolehkan pengukuran aktiva tetap memakai revaluation model (ditahun berikutnya setelah aktiva di nilai berdasarkan nilai perolehannya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menerapkanrevalution model (fair value accounting) dalam pencatatan PPE (Property, Plan, and Equipment) mulai tahun 2008 (asumsi bahwa PSAK 16 akan mulai efektif tahun 2008). Hal ini adalah perubahan yang cukup besar karena selama ini revalution model belum dapat diterapkan di Indonesia dan hanya bisa dilakukan jika ketentuan pemerintah mengijinkan.
- 8. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Perbedaan historical cost yang selama ini sudah lebih dikenal dengan revalution model Dalam hal ini Revaluation model memperbolehkan PPE dicatat berdasarkan nilai wajarnya.Permasalahannya di Indonesia adalah sistem perpajakan yang tidak mendukung standar ini. Di dalam peraturan perpajakan, revaluasi aset ke atas dikenai pajak final sebesar 10% dan harus dibayar pada tahun tersebut (tidak boleh dicicil dalam 5 tahun misalnya) dan tidak menghasilkan hutang pajak tangguhan yang bisa dibalik di tahun berikutnya bila nilai aktiva turun. Bayangkan apabila perusahaan memutuskan memakai revalution model dan setiap tahun harga asetnya meningkat, maka setiap tahun harus membayar pajak final. Padahal kenaikan harga aset tersebut tidaklah membawa aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Bila aturan perpajakan tidak mendukung, maka dapat dipastikan perusahaan akan enggan menerapkan revaluation model. Bukan hanya sistem pajaknya saja yang memberatkan, bila perusahaan memakairevaluation model, maka siap-siap untuk keluar uang lebih banyak untuk menyewa jasa penilai. Hal ini dikarenakan banyaknya aset tetap yang btidak memiliki nilai pasar sehingga ketergantungan kepada jasa penilai (assessor) akan besar untuk menilai aset-aset ini. 8 3. Kurang siapnya SDM dan dunia pendidikan di Indonesia IFRS hanyalah alat untuk mencapai kemudahan dalam berinvestasi. Yang akan menggunakan dan mengoptimalkan alat tersebut tidak lain tidak bukan hanyalah manusia itu sendiri meskipun akan sedikit di bantu dengan teknologi informasi. SDM di Indonesia haruslah dapat memahami dengan baik apa itu IFRS. Tentunya SDM-SDM yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan baik praktisi, pemerintah, hingga akademisi. Salah satu kelemahan SDM Indonesia adalah kesulitan dalam menerjemahkan IFRS. Jadi dalam menerjemahkan dan memahami IFRS membutuhkan waktu yang tidak singkat. Padahal perubahan-perubahan di IFRS adalah sangat cepat, sehingga saat IFRS yang sudah selesai diterjemahkan
- 9. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan terkadang IFRS yang tidak lagi berlaku. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Negara lain yang langsung mengambil teks asli IFRS tanpa menerjemahkannya terlebih dahulu. Standar akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju konverjensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB. 9 C. PELAPORAN KEUANGAN Dalam penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan, terdapat suatu konsep atau pedoman yang mendasari hal tersebut sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi ekspektasi kebutuhan penggunanya. Konsep ini disebut sebagai Kerangka Konseptual. Kerangka kerja konseptual berfungsi sebagai acuan bagi komite penyusun standar, penyusun laporan keuangan, auditor, serta pemakai laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual penting untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan, dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan. Selain itu, masalah-masalah praktis yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka konseptual yang ada. Kerangka kerja konseptual untuk pelaporan keuangan terdiri dari tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah tujuan (objectives) yang mengidentifikasi tujuan dan sasaran akuntansi serta merupakan bangunan inti dari kerangka kerja konseptual. Pada tingkat kedua terdapat karakteristik kualitatif (qualitative characteristic) yang membuat informasi akuntansi berguna, dan unsur-unsur (elements) laporan keuangan (aset, liabiltas,ekuitas,pendapatan dan beban). Sedangkan pada tingkat ketiga terdapat konsep-konsep pengukuran dan pengakuan (measurement and recognition) yang akan digunakan dalam menetapkan dan mengaplikasikan standar-standar akuntansi. Konsep-konsep ini meliputi asumsi, prinsip, dan kendala yang menjelaskan lingkungan pelaporan berjalan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
- 10. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sedangkan tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang bermanfaat bagi yang telah menjadi maupun yang potensial investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya entitas. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka penyajian laporan keuangan Perusahaan, salah satu pihak pengguna laporan yang harus dipertimbangkan adalah investor. 10 Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 ( Revisi 2009 ) , Laporan Keuangan Dasar (basic financial statement) terdiri dari: (1) Laporan Posisi Keuangan; (2) Laporan Laba-Rugi Komprehensif; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Perubahan Ekuitas ; (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaporan Keuangan (financial reporting) merupakan “financial statement plus”, karena terdiri dari: (1) Laporan Keuangan Dasar (basic financial statement) ; (2) Informasi Pelengkap, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (SAK 2009) ; (3) Sarana pelaporan keuangan lainnya, contohnya: analisis dan diskusi manajemen, surat kepada pemegang saham. Pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan dimaksudkan untuk memberikan suatu panduan penyajian dan pengungkapan
- 11. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan yang terstandarisasi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (full disclosure), sehingga dapat memberikan kualitas penyajian dan pengungkapan yang memadai bagi pengguna informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan harus cukup informatif untuk mempengaruhi pertimbangan dan keputusan seorang pemakai yang berpengetahuan. Prinsip pengungkapan penuh (full disclosure) mengakui bahwa penyajian informasi dalam laporan keuangan baik jumlah maupun sifat, harus memenuhi kaidah keseimbangan antara manfaat dan biaya. Jadi, pelaporan keuangan (financial reporting) lebih luas daripada laporan keuangan (financial statement). Karena, dalam pelaporan keuangan perusahaan dapat sekaligus melaporkan hal-hal di luar akuntansi. D. DAMPAK KONVERGENSI IFRS TERHADAP KUALITAS PELAPORAN 11 KEUANGAN Konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi standar internasional juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. Manfaat dari program konvergensi IFRS diharapkan akan mengurangi hambatan-hambatan investasi, meningkatkan transparansi perusahaan, mengurangi biaya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan mengurangi cost of capital. Sementara tujuan akhirnya laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) hanya akan memerlukan sedikit rekonsiliasi untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Banyaknya standar yang harus dilaksanakan dalam program konvergensi ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi publik untuk sedari dini mengantisipasi implementasi program konvergensi IFRS. Beberapa dampak yang terjadi atas konvergensi IFRS terhadap kualitas penyajian Pelaporan Keuangan, akan dijelaskan lebih rinci dari dalam perspektif kualitatif: 1. Perubahan konsep dari rule based ke principle based
- 12. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Principle based mengandung makna bahwa standart akuntansi tidak bersifat ketat atau rigid, melainkan hanya memberikan prinsip-prinsip umum standar akuntansi yang harus diikuti untuk memastikan pencapaian kualitas informasi tertentu yang relevan, dapat diperbandingkan dan objektif, sedangkan rule based mengandung makna bahwa untuk mencapai kualitas informasi tertentu yang relevan, dapat diperbandingkan, dan objektif, standar akuntansi harus bersifat ketat dan rigid. 12 2. Peran Profesional Judgement lebih dibutuhkan Peralihan menuju principle based standar mempunyai arti standar akuntansi yang akan kita gunakan menjadi lebih bersifat fleksibel karena aturan-aturan yang detail sudah disederhanakan kedalam beberapa prinsip-prinsip dasar saja. Fleksibilitas dari IFRS inilah yang menjadikan peran professional judgement lebih dibutuhkan baik dalam hal mempersiapkan laporan keuangan maupun dalam hal pengauditan. Dan hal terpenting yang harus kita lakukan adalah bahwa semua dokumen serta proses Profesional Judgement itu harus didokumentasikan. 3. Penggunaan Fair Value Accounting Fair value bukanlah nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan. Nilai adalah nilai yang wajar mencerminkan kualitas kredit suatu instrumen. Sehingga dengan adanya fair value accounting maka penyajian atas pelaporan keuangan untuk nilai aset dan instrumen keuangan tercatat pada nilai sebenarnya atau wajar sesuai dengan kondisi pasar. Sehingga kualitas yang dihasilkan atas laporan keuangan menjadi dapat diandalkan. 4. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyusunan laporan keuangan Dengan adanya konvergensi IFRS, menyebabkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian dan pengukuran menjadi penting, sehingga kebutuhan
- 13. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan atas adanya pihak ketiga didalam penyusunan laporan keuangan sangat besar. Karena laporan keuangan mewajibkan untuk diungkapkan secara menyeluruh agar transparansi menjadi suatu hal penting bagi pengguna laporan keuangan. E. DAMPAK UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG 13 AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PROFESI AKUNTANSI UU No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik secara garis besar mendefinisikan tentang peran seorang akuntan publik didalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi dan lain sebagainya dari seorang akuntan publik maupun KAP yang bertujuan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya penggunanaan jasa akuntan dalam prakteknya di lingkungan masyarakat. Masyarakat mulai menuntut kredibilitas, integritas dan profesionalisme dari seorang akuntan publik. Tidak dapat dipungkiri begitu penting peran akuntan publik dalam memberikan informasi yang tepat mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui semua bagaimana dampak dari kasus “Enron gate” yang terjadi di AS, terlihat bagaimana sebuah opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik ternyata mempunyai dampak yang besar terhadap jalannya perekonomian. Kebangkrutan Enron tersebut menyebabkan dibubarkannya KAP Arthur Andersen, yang berdiri sejak tahun 1913, yang pada akhirnya berimbas pada puluhan ribu karyawannya yang kehilangan pekerjaan, Kesalahan yang diduga disengaja oleh KAP Arthur Andersen, yang mengaudit Laporan Keuangan Enron karna memberikan Opini Wajar, tidak menemukan atau bahkan dengan sengaja menutupi kecurangan penipuan akuntansi yang dilakukan Enron. Akuntan publik merupakan profesi yang muncul dari adanya tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi yang independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama yang berkitan dengan akuntabilitas dari suatu entitas yang bersangkutan. Melihat dari salah satu contoh kasus seperti yang dijabarkan diatas, hendaknya adanya peningkatan standar mutu dari
- 14. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan profesionalisme seorang akuntan publik, seperti yang dijabarkan pada pasal 1 UU akuntan publik pasal 2 : “standar profesional akuntan publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya” Jelas sudah seperti yang dinyatakan diatas bahwa SPAP merupakan suatu acuan dalam hal menetapkan standar mutu dari seorang akuntan publik, dengan adanya SPAP ini akuntan publik dalam segala tindakannya harus didasari pada ketentuan yang ada didalamnya sehingga dapat mengurangi segala bentuk fraud yang mungkin akan dilakukan oleh mereka yang hanya melihat dari segi keuntungan yang akan mereka dapat tanpa memikirkan dampak dari kesalahan yang mereka buat terhadap lingkungan sosialnya. Berbicara tentang masalah audit berupa jasa audit seperti yang telah dijelaskan di UU, seorang akuntan publik menyediakan jasa berupa jasa asurans yang bertujuan memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Bukan rahasia lagi bahwa data keuangan merupakan rahasia dapur bagi setiap perusahaan, klien tentu sangat mengkhawatirkan laporan mereka “di intip” oleh lawannya. Oleh karena itu biasanya perusahaan besar lebih memberikan kepercayaan audit dalam laporan keuangan mereka menggunakan jasa audit KAP yang terkenal. Beberapa perusahaan besar lebih menjatuhkan pilihannya pada KAP asing yang berpengalaman, karena mereka berpikir bahwa KAP asing memiliki kedibilitas lebih daripada KAP lokal. Selain itu didalam UU ini juga dijelaskan adanya pengawasan dari menteri keuangan yang mana mencakup pemeriksaan terhadap kertas kerja dan permintaan keterangan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan dari seorang akuntan publik, KAP dan cabang KAP terhadap UU dan SPAP. Sehingga menteri keuangan secara langsung membawahi segala tindakan yang dilakukan oleh para akuntan publik yang dapat meminimalisir risiko penyelewengan yang dilakukan. Tetapi dilihat dari pasal 6a, yang menyatakan bahwa: 14
- 15. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan “..Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.” Dari penjelasan pasal 6a tersebut berarti untuk menjadi akuntan publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Untuk menjadi akuntan publik lulusan jurusan akuntansi harus bersaing dengan lulusan dari jurusan non akuntansi. Tentu hal ini akan mengancam posisi para lulusan akuntansi, dimana mereka yang selama 4 tahun lebih duduk dibangku kuliah, bergelut dengan dunia akuntansi yang kemudian dapat disamai oleh mereka yang mungkin hanya menganggap akuntansi di ibaratkan sebagai angin berlalu saja, toh mereka masih tetap saja bisa mengikuti pendidikan profesi akuntansi ini. Seharusnya pemerintah dapat lebih mengkaji lagi mengenai isi pasal 6 ini sendiri, tetapi mereka beralasan bahwa indonesia sangat memerlukan tenaga akuntan publik, menurut survei yang dilakukan oleh IAPI, jumlah akuntan publik di indonesia hingga 31 maret 2011 baru 926 dari total jumlah penduduk yang mencapai 237 juta jiwa, masih kalah dengan singapura yang hanya memiliki sekitar lima juta penduduk tetapi memiliki 15.120 orang akuntan publik. Selain itu adanya pertumbuhan jumlah akuntan yang tidak signifikan atau stagnan, hal ini lah yang mendasari pemerintah untuk tidak membatasi setiap orang untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan publik Beberapa ikatan akuntan juga masih merasa keberatan dengan isi dari UU ini, seperti pada pasal 55A, 55B dan 56. Pasal – pasal ini menjelaskan mengenai sanksi yang diterima oleh akuntan publik apabila melakukan pelanggaran. Dalam pasal ini mengkaitkan soal etika dan admisitratif yang seharusnya masuk pada wilayah profesi bukan pada ranah publik. Akuntan publik tidak mungkin secara langsung menjadi pelaku, karena kemungkinannya menjadi pelaku pembantu yaitu yang membantu terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, IAPI beranggapan mereka bekerja berdasarkan kertas kerja, jadi tidak mungkin mereka akan memalsukan data data mereka sendiri. Selain itu pasal 56 yang menyatakan tentang sanksi yang terkait dengan pihak 15
- 16. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan asosiasi, seandainya seorang akuntan publik melakukan kesalahan, yang non pegawai pun akan terkena imbasnya. Dengan adanya peraturan dan sanksi tersebut, dikhawatirkan akan menghambat perkembangan profesi ini dan menyebabkan semakin berkurangnya minat dari masyarakat untuk menggeluti profesi ini. Bukankah tujuan awal pemerintah adalah untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya akuntan publik, dengan diperbolehkannya mereka yang bukan lulusan akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntan publik. Selain itu dalam pasal 28 ayat 1, tentang Independensi akuntan publik, bahwa akuntan publik diharuskan memegang teguh kemandirian dan independen dalam mengaudit berbagai entitas yang ada. Pasal 28 ayat 2, memerinci benturan-benturan yang akan terjadi terhadap profesi akuntan publik, seperti kepentingan materi dan juga ikatan keluarga. Beberapa landasan teori seperti yang telah dijelaskan diatas rasanya masih perlu ditelaah dan dikaji ulang untuk dikaitkan dengan tanggung jawab seorang akuntan publik terhadap kehidupan nyata dilingkungan sosial. Karena pada dasarnya profesi akuntan publik sangat rawan terhadap resiko kecurangan-kecurangan. Pro dan kontra ibarat sayur tanpa garam, selalu melekat pada setiap rancangan UU yang dikeluarkan, tetapi munculnya UU no 5 tentang akuntan publik ini berusaha memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam dunia profesi akuntan publik walaupun mendapat beberapa kritikan keras dari kalangan akademisi terkait pemberian gelar CPA yang ternyata setiap orang berhak mendapatkannya asal ia lulus di ujian sertifikasi tanpa melihat dia lulusan jurusan apapun. Tetapi di lain pihak kita juga harus mengakui bahwa negara ini memang membutuhkan pertumbuhan potensi pasar audit demi terciptanya berbagai kantor akuntan publik di indonesia. Mudah-mudahan UU ini dapat bermanfaat bagi negara kita, tanpa memandang sebelah mata segelintir orang-rang yang ingin menyalahgunakan UU ini untuk kepentingan ekonomi mereka. 16
- 17. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan 17 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Konvergensi IFRS memiliki pengaruh yang sangat besar pada perusahaan, khususnya pada pelaporan keuangan perusahaan, dan kinerja perusahaan akan juga meningkat dengan adanya pergeseran standar akuntansi yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Konvergensi standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan. Tujuan perusahaan mengadopsi IFRS agar perusahaan secara global dapat diterima, sehingga pihak asing ingin berhubungan dengan perusahaan tersebut baik dari segi investasi maupun kreditor. Dan kualitas penyajian pelaporan dan akuntasi keuangan juga dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna laporan keuangan.
- 18. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan 18 DAFTAR PUSTAKA Dampak Ifrs Terhadap Pelaporan Keuangan Perusahaan http://blog-punyaelin.blogspot.com/2011/05/dampak-ifrs-terhadap-pelaporan-keuangan. html. 28 Juni 2012 Peningkatan Dan Pemantapan Peran Dan Posisi ProfesiAkuntansi Lingkungan Yang Berubah. http://www.scribd.com/doc/12781530/Peninggkatan-Dan-Pemantapan-Peran-Dan- Posisi-Profesi-Akuntansi-Lingkungan-Yang-Berubah. 27 Juni 2012 Peran Dan Tanggung Jawab Manajemen Keuangan. http://hertidiana.blogspot.com/2011/11/bab9-peran-dan-tanggung-jawab-manajemen. html. 27 juni 2012 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995. Perseroan Terbatas Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011. Akuntan Publik. http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?catid=&id=84