Komitmen atas Program dan Anggaran
Download as PPTX, PDF0 likes1,106 views
Memorandum program dan anggaran memberikan kerangka kerja untuk perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi berkelanjutan melalui komitmen pendanaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah selama 5 tahun ke depan.
Komitmen atas Program dan Anggaran
- 1. KOMITMEN ATAS PROGRAM DAN ANGGARAN Pelatihan FASILITATOR bogor, 5 - 18 Des 2011
- 2. PEMERINTAH DAERAH MEMPUNYAI KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MASING-MASING namun: -Kemampuan dana terbatas -Kemampuan SDM dalam mengelola dana pembangunan masih terbatas (dalam perencanaan dan pelaksanaan)
- 3. AdaMemorandum Program dan Tanpa Memorandum Program Ada Memorandum Tanpa Memorandum Program Program Pemrograman mempertimbangkan Pemrograman hanya berfokus pada komitmen bersama antara kegiatan yang dibiayai APBN pusat, pendanaan Pemerintah Pusat dan tanpa mempertimbangkan kondisi kemampuan APBD Pemda. kemampuan APBD Pemda. Program dan Anggaran untuk 5 Penyusunan program dan anggaran tahun ke depan sudah diketahui, hanya untuk 1 tahun ke depan, sehingga perencanaan lebih sehingga perencanaan kurang optimal dan matang. optimal. 3
- 4. ULASAN BALIK Tujuan Memorandum Program Sektor Sanitasi • Mendorong komitmen Pemerintahan Kabupaten/ Kota dalam menyusun program investasi sektor sanitasi • Memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan/ dukungan stimulan , terutama dana dari lingkungan eksternal Pemerintahan Kabupaten/ Kota • Mengoptimalkan sumber daya, mengefektifkan pemrograman, meningkatkan efisiensi anggaran 4
- 5. Manfaat Memorandum Program Pemrograman tidak hanya berfokus pada kegiatan yang dibiayai APBN Pusat, tetapi lebih mempertimbangkan komitmen bersama antara pendanaan Pemerintah Pusat dan kemampuan APBD Pemda. Penyusunan Program dan Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan sudah diketahui sehingga perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan matang (mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk menyuusn rencana program untuk tahun berikutnya).
- 6. Bagian 1 MENGAPA HARUS ADA KOMITMEN… Siapa melakukan apa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana?
- 7. Manfaat KOMITMEN Sarana Koordinasi dan sinkronisasi untuk kegiatan bersama dengan sumber penganggaran dari Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun yang melibatkan Swasta dan Masyarakat Kepastian kesiapan pelaksanaan program/kegiatan oleh pihak yang terkait Kepastian alokasi penganggaran dari masing-masing pihak sesuai skedul rencana Kesepakatan dan komitmen antar pemangku kepentingan, baik dalam penganggaran maupun implementasi
- 8. Apa yang perlu menjadi KOMITMEN • Rencana Program kegiatan yang sudah terintegrasi • Pemetaan pendanaan • Biaya dan skema pendanaan yang sudah dikonsultasikan • Kerangka waktu • Pengaturan kelembagaan • Tata kelola O&M 8
- 9. Bagian 2 PROSES DAN LANGKAH-LANGKAH
- 10. Proses dan Langkah-langkah Sosialisasi Konsultasi dan Penandatang Konsultasi Konsultasi Tingkat Promosi anan Tingkat Tingkat Sanitasi Kesepakatan Nasional Kota/Kab Provinsi kepada dan Komitmen (Regional) Swasta
- 11. 1. Konsultasi Tingkat KOTA/KAB Presentasi dan internalisasi kepada: SKPD / EKSEKUTIF / LEGISLATIF Kesepakatan: RENCANA ALOKASI PENGANGGARAN oleh Kota/Kab selama periode 5 tahun Format Komitmen: -Tanda tangan KDH (Bupati/Walikota) – Pokja San -Paraf KaDinas terkait pada Lembar Program/Kegiatan
- 12. Tahun Anggaran No. Sub Sektor TOTAL 2012 2013 2014 2015 A. Sumber Pendanaan: APBD Kota KEDIRI A.1 Sub-sektor Persampahan 1,464,577 7,200,000 3,817,500 3,720,000 16,202,077 A.2 Sub-sektor Air Limbah 2,133,742 2,293,742 1,748,520 3,108,520 9,284,524 A.3 Sub-sektor Drainase Lingkungan 2,416,319 3,314,869 2,349,897 2,209,747 10,290,832 A.4 Sub-sektor Air Bersih - - - - - A.5 Aspek Komunikasi 208,000 468,000 358,000 208,000 1,242,000 A.6 Aspek Kelembagaan 332,000 632,000 542,000 612,000 2,118,000 A.7 Aspek PHBS 155,000 346,000 515,000 375,000 1,391,000 A.8 Aspek Pelaku Bisnis 175,000 40,000 175,000 325,000 715,000 A.9 Aspek Jender dan Kemiskinan 226,750 451,750 376,750 251,750 1,307,000 A.10 Aspek Keuangan 229,500 149,500 59,500 59,500 498,000 Sub-Total A: 7,340,888 14,895,861 9,942,167 10,869,517 43,048,433
- 13. 2. Rapat Konsultasi di tingkat Provinsi Presentasi dan internalisasi kepada: SKPD Prov/ Pokja Prov Kesepakatan dan Komitmen yang diharapkan: Program dan Kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi Format Komitmen: -Tanda tangan GUBERNUR , KDH dan Pokja San Prov dan Kota/Kab -Paraf KaDinas terkait pada Lembar Program/Kegiatan
- 14. 3. Rapat Konsultasi Regional (Nasional ) Presentasi dan internalisasi kepada: SATKER terkait Kesepakatan dan Komitmen yang diharapkan: Program dan Kegiatan yang akan dibiayai melalui APBN Pusat / Bantuan Luar Negeri (hibah atau hutang) Format Komitmen: -Tanda tangan DIRJEN , GUBERNUR , dan KDH -Paraf Satker terkait pada Lembar Program/Keg
- 15. 4. Sosialisasi & Promosi Sanitasi ke Swasta Pokja/Pemko menyiapkan PROPOSAL dan melakukan PROMOSI peluang investasi sanitasi kepada swasta dan pihak-pihak potensial Skenario: Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS), Pemanfaatan Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Format Komitmen: -Tanda tangan KDH (Gub/Bupati/Wlkota – tergantung lingkup), Pokja San dan Perwakilan Swasta -Paraf Institusi/Dinas terkait pada Lembar Program/Kegiatan
- 16. 5. Tindak Lanjut PENGAWALAN Lembar Kesepakatan dan Komitmen DAFTAR TUNGGU: Penyiapan Unit untuk mentuntaskan “Funding Gap”
- 17. LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PROVINSI : Xxx / Kota Xxx Nomor : ................... Sektor / Program Sanitasi : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kota/Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kota/Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2011 – 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implemensi program: 1). ................................ 2). ................................ dst Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Kota / Kabupaten: 1. Kepala Daerah 1. Nama 1. Tanda tangan/cap
- 18. Kota/Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2011 – 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implemensi program: 1). ................................ 2). ................................ dst Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Kota / Kabupaten: 1. Kepala Daerah 1. Nama 1. Tanda tangan/cap 2. Ketua DPRD Kota / Kabupaten 2. Nama 2. Tanda tangan/cap Perwakilan Provinsi:*) 1. Gubernur Provinsi 1. Nama 1. Tanda tangan/cap 2. DPR Provinsi 2. Nama 2. Tanda tangan/cap Perwakilan Pemerintah Pusat:*) 1. Bappenas 1. Nama 1. Tanda tangan/cap 2. Pokja AMPL 2. Nama 2. Tanda tangan/cap *) tergantung kontribusi untuk komitmen pendanaannya