Rencana Tata Ruang Wilayah

PERATURAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013 -2033

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 04 TAHUN 2014 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013 – 2033
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan
struktur dan pola ruang wilayah nasional dan provinsi
perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Padangsidimpuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota
Padangsidimpuan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2033;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

- 2 -
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
dan
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 - 2033.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota
adalah RTRW Kota Padangsidimpuan.
3. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota adalah arahan pengembangan
wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota guna mencapai
tujuan penataan ruang wilayah Kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh)
tahun.
4. Strategi penataan ruang wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan
penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih
nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola
ruang wilayah Kota.
5. Rencana struktur ruang wilayah Kota adalah rencana yang mencakup
rencana sistem perkotaan wilayah Kota dalam wilayah pelayanannya dan
jaringan prasarana wilayah Kota yang dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah Kota selain untuk melayani kegiatan skala Kota,
meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan

- 3 -
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air,
dan sistem jaringan lainnya.
6. Pusat pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota dan/atau regional.
7. Subpusat pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani sub wilayah Kota.
8. Pusat pelayanan lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial
dan/atau administrasi lingkungan Kota.
9. Rencana pola ruang wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan
ruang wilayah Kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW
Kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kota hingga 20
(dua puluh) tahun mendatang.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.
11. Kawasan lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis
merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah Kota, kawasan
lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang
terletak di wilayah Kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan
kewenangan pemerintah daerah Kota.
12. Kawasan budidaya Kota adalah kawasan di wilayah Kota yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
13. Kawasan strategis Kota adalah kawasan yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
Kota terhadap pertahanan keamanan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang, jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam.
15. Kawasan perumahan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi
pengembangan permukiman atau tempat tinggal, hunian beserta prasarana
dan sarana lingkungan yang terstruktur.
16. Jalur pejalan kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
17. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang
berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali
jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
19. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama
dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan
masuk dibatasi secara berdaya guna.
20. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna
antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan wilayah.

- 4 -
21. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat
dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah
jalan masuk tidak dibatasi.
22. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan
atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
23. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung
masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan
kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan
modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
24. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota adalah arahan pengembangan
wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota
sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program
penataan/pengembangan Kota beserta pembiayaannya, dalam suatu
indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi
rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu
pelaksanaan.
25. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota adalah ketentuan
yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang
wilayah Kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang berbentuk ketentuan
umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kota.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
28. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik
secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau
buatan maupun nonstruktur atau non fisik melalui peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
31. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat
BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
di Kota Padangsidimpuan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan
tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
32. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional
yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
33. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan di Provinsi Sumatera Utara.
34. Kota adalah Kota Padangsidimpuan di Provinsi Sumatera Utara.
35. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah.

- 5 -
36. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
37. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
38. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan yang selanjutnya
disingkat DPRD Kota Padangsidimpuan adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
39. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.
40. Tata Ruang Kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang Kota
Padangsidimpuan.
41. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
42. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
43. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh
tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula
sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna
keperluan usaha penanaman modalnya.
44. Izin Pemanfaatan Tanah adalah izin untuk mengendalikan perubahan
penggunaan tanah.
45. Izin Perubahan Penggunaan tanah adalah izin untuk melakukan perubahan
dan pemanfaatan tanahnya yang digunakan untuk mengakomodasi adanya
Perimbangan Teknis Pertanahan.
BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBTANSI
Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 2
(1) Lingkup wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah Kota Padangsidimpuan
dengan luas keseluruhan sebesar lebih kurang 15.930,82 Ha.
(2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang
ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi wilayah daratan, perairan
lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten
Tapanuli Selatan;
b. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten
Tapanuli Selatan;
c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten
Tapanuli Selatan.
(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
a. kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
b. kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
c. kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
d. kecamatan Padangsidimpuan Utara; dan
e. kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
f. kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

- 6 -
(4) Lingkup wilayah perencanaan digambarkan dalam peta ruang lingkup
perencanaan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Bagian Kedua
Substansi
Pasal 3
(1) Lingkup Pengaturan RTRW Kota memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
b. rencana struktur ruang wilayah Kota yang meliputi sistem pusat kegiatan
dan sistem jaringan prasarana;
c. rencana pola ruang wilayah Kota yang meliputi kawasan lindung dan
kawasan budidaya;
d. penetapan kawasan strategis Kota;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota yang terdiri dari indikasi program
utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota yang berisi
ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif
dan disinsentif, serta arahan sanksi.
(2) Peran dan fungsi memuat:
a. RTRW Kota disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan
pembangunan di Wilayah Kota;
b. RTRW Kota berfungsi sebagai pedoman untuk:
1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota;
3. mewujudkan keseimbangan dan keserasian pembangunan dalam
wilayah Kota;
4. penetapan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan
pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota; dan
6. pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan
peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta
pengenaan sanksi dan acuan dalam administrasi pertanahan.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 4
Penataan ruang wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai kota
perdagangan dan pendidikan yang terdepan di wilayah Pantai Barat Sumatera
Utara.
Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Pasal 5
(1) Kebijakan penataan ruang Wilayah Kota meliputi:

- 7 -
a. pengembangan pusat-pusat pelayanan Kota yang mendukung kegiatan
perdagangan dan pendidikan;
b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana Kota;
d. peningkatan pengelolaaan kawasan lindung;
e. peningkatan penyediaan dan pemanfaatan RTH Kota;
f. pengembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung
Wilayah;
g. pengembangan kawasan strategis Kota; dan
h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.
(2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan Kota yang mendukung kegiatan
perdagangan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. menetapkan hierarki pusat pelayanan Kota;
b. mengembangkan pusat perdagangan regional di pusat Kota;
c. mengembangkan kegiatan pendidikan tinggi diarahkan pada bagian Utara,
Timur dan Selatan Kota;
d. mengembangkan fasilitas pelayanan umum di setiap subpusat pelayanan
Kota; dan
e. mendorong pengembangan pusat-pusat lingkungan yang merata dan
mudah diakses.
(3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan antar subpusat pelayanan Kota;
b. meningkatkan jaringan jalan menuju pusat Kota; dan
c. meningkatkan keterpaduan moda transportasi darat.
(4) Strategi kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan energi;
b. memperluas jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi;
c. melestarikan sumber daya air permukaan dan air tanah;
d. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan sumber daya air;
e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan air
minum;
f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah Kota;
g. mengembangkan sistem persampahan secara terpadu untuk seluruh
wilayah Kota;
h. mengembangkan sistem jaringan drainase Kota; dan
i. meningkatkan prasarana pejalan kaki di pusat-pusat pelayanan.
(5) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. mengembalikan fungsi kawasan lindung;
b. mengembangkan jalur hijau pengaman prasarana; dan
c. mengendalikan alih fungsi kawasan lindung.
(6) Strategi peningkatan penyediaan dan pemanfaatan RTH Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. meningkatkan ketersediaan RTH;
b. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada; dan
c. mengembangkan inovasi dalam penyediaan RTH.
(7) Strategi Pengembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya

- 8 -
tampung Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. mendorong pembangunan ke kawasan yang belum berkembang;
b. mengarahkan kegiatan industri ke bagian timur Kota; dan
c. mendorong pembangunan kawasan budidaya secara vertikal di pusat
pelayanan Kota.
(8) Strategi Pengembangan kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g meliputi:
a. peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk
mempertahankan keseimbangan ekosistem ke utara dan timur Kota;
b. memprioritaskan pengembangan sistem jaringan prasarana di kawasan
strategis ekonomi skala regional di pusat Kota.
(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus
pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar
kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan
peruntukannya;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
terbangun disekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang
memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.
BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Padangsidimpuan meliputi:
a. sistem pusat pelayanan Kota; dan
b. sistem jaringan prasarana Kota.
(2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 - 2033
diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2033 dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang
Wilayah Tahun 2013 – 2033 dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
Pasal 7
(1) Dalam sistem perkotaan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kota
Padangsidimpuan adalah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
(2) Rencana sistem pusat pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK); dan
c. Pusat Lingkungan (PL).

- 9 -
(3) Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
memiliki fungsi pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan
pendidikan skala regional, dan pusat pelayanan kesehatan skala regional.
Pusat Pelayanan Kota
Pasal 8
Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) huruf a
terdiri dari:
a. Pusat Perdagangan dan Jasa skala regional meliputi sebagian Kelurahan Wek I,
sebagian Kelurahan Wek II, sebagian Kelurahan Wek III, sebagian Kelurahan
Wek IV, sebagian Kelurahan Kantin dan sebagian Kelurahan Bincar Kecamatan
Padangsidimpuan Utara sebagian Kelurahan Wek V, sebagian Kelurahan
Sitamiang, sebagian Kelurahan Sitamiang Baru di Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan; dan
b. Pusat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Skala regional meliputi Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara dan Kecamatan PadangsidimpuanBatunadua.
Subpusat Pelayanan Kota
Pasal 9
Subpusat Pelayanan Kota (SPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf b meliputi:
a. Kelurahan Pijor Koling dengan fungsi pusat pemerintahan skala Kota, pusat
pendidikan skala Kota, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
b. Kelurahan Batunadua Jae dan Batunadua Julu dengan fungsi pusat
pendidikan skala kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan,
pusat pelayanan kesehatan skala Kota; dan
c. Kelurahan Hutaimbaru dengan fungsi pusat pelayanan pendidikan skala
kecamatan dan pusat perdagangan hasil pertanian skala Kota.
Pusat Lingkungan
Pasal 10
Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c
meliputi:
a. Kelurahan Pijor Koling dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan,
pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala
kecamatan, dan pusat pelayanan pendidikan skala lingkungan;
b. Kelurahan Padangmatinggi dengan fungsi pusat pelayanan perdagangan dan
jasa skala lingkungan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan, dan pusat
pelayanan pendidikan skala lingkungan;
c. Kelurahan Hanopan dengan fungsi pusat pelayanan perdagangan skala
kecamatan;
d. Desa Ujung Gurap dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan skala
lingkungan, dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;
e. Kelurahan Sadabuan dengan fungsi pusat pelayanan perdagangan dan jasa
skala lingkungan, pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan, pusat
pelayanan kesehatan skala lingkungan; dan
f. Desa Joring Natobang dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan skala
lingkungan, pusat perdagangan skala lingkungan, pusat pelayanan kesehatan
skala lingkungan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan.

- 10 -
Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana
Paragrap 1
Umum
Pasal 11
(1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.
(2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang
merupakan sistem jaringan transportasi, terdiri atas sistem jaringan
transportasi darat.
(3) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas:
a. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
c. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
d. rencana pengembangan infrastruktur Kota.
Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 12
(1) Rencana prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf a, terdiri atas:
a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
b. sistem jaringan perkeretaapian.
(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. jaringan jalan;
b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 13
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri
atas:
a. jaringan jalan nasional;
b. jaringan jalan provinsi;
c. jaringan jalan kota; dan
d. rencana pengembangan jaringan jalan.
(2) Jaringan jalan nasional terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan
kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol.
(3) Jaringan jalan provinsi terdiri atas jaringan jalan kolektor primer dan jalan
strategis provinsi.
(4) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. ruas jalan Sisingamangaraja - Batas Kota dengan panjang lebih kurang
8,905 KM; dan
b. jalan Imam Bonjol dengan panjang lebih kurang 10,017 KM;

- 11 -
(5) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
jalan Sudirman (eks. Merdeka) dengan panjang 7,335 KM.
(6) Jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
a. jln. Jendral Besar A. H. Nasution (jln. By Pass Ring Road Lintas Timur)
dengan panjang 10,50 KM;
b. jln. Padangsidimpuan Batunadua (jln. Ring Road Lintas Utara) dengan
panjang 12,50 KM; dan
c. jln. Kelurahan Hutaimbaru Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru - Jln.
Kelurahan Hanopan Padangsidimpuan Selatan (jln. Ring Road Lintas Barat)
dengan panjang 8,00 KM;
(7) Jaringan jalan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
a. jalan dari Hutaimbaru - Pokenjior - Batunadua Jae dengan panjang lebih
kurang 15,4 KM;
b. jalan dari Hanopan - Hutaimbaru dengan panjang lebih kurang 8 KM;
c. jalan dari Hanopan - Pijorkoling dengan panjang lebih kurang 12 KM;
d. jalan dari Balakka Nalomak - Bargot Topong-Batas Kota arah Morang
Panoppuan - Bandara Aek Godang / Kabupaten Tapanuli Selatan sekitar 17
KM;
e. jalan dari Batubola - Batulanja sekitar 6 KM; dan
f. jalan dari simpang Mompang - Batubola sekitar 2 KM.
(8) Rencana pengembangan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d terdiri atas:
a. jalan baru dari Hanopan - Pijor Koling dengan panjang lebih kurang 12 KM;
b. jalan baru dari Batubola - Batulanja sepanjang lebih kurang 6 KM;
c. jalan baru dari Panyanggar - Ring Road Barat sepanjang lebih kurang 3 KM;
d. jalan baru dari Sidogap-dogap - Ring Road Barat sepanjang lebih kurang 3
KM;
e. jalan baru dari Simpang Mompang-Batu Bola sepanjang lebih kurang 2 KM;
f. jalan baru dari Simpang Joring Naposo-Batu Layan sepanjang lebih kurang
4 KM;
g. jalan baru dari Joring Lombang - Mompang sepanjang lebih kurang 2 KM;
h. jalan baru dari Pokenjior - Batu Layan sepanjang lebih kurang 5 KM;
i. jalan baru dari Dusun 1 Rimba Soping–Dusun IV– Sihoringkoring
sepanjang lebih kurang 8 KM;
j. jalan baru dari Simpang Batu Lanja – Pargumbangan Kabupaten Tapanuli
Selatan sepanjang lebih kurang 3 KM;
k. jalan baru dari Padang Sibio-bio – Desa Labuhan Labo sepanjang lebih
kurang 7 KM;
l. jalan baru dari Simpang Aek Najaji - Simpang Balakka Nalomak sepanjang
lebih kurang 5 KM;
m. jalan baru dari Simpang Poken Arba - Pintu Langit Jae sepanjang lebih
kurang 7 KM;
n. jalan baru dari Baruas - Tor Hurung Natolu menuju Purwodadi/Batunadua
Jae sepanjang lebih kurang 5 KM;
o. jalan baru dari Kelurahan Sidangkal (Aek Sialang) - Sidogap-dogap
p. jalan baru dari Kelurahan Hanopan - Kelurahan Sidangkal (Aek Sialang)
q. jalan baru dari Pudun Jae - Aek Lobusepanjang lebih kurang 8 KM;

- 12 -
r. jalan baru dari Mayor Mareden Hutabarat (Joring Lombang – jalan Baginda
Paringgonan) sepanjang lebih kurang 4,7 KM;
s. jalan baru dari jalan Baginda Paringgonan (Mayor Mareden Hutabarat) -
Simasom sepajang lebih kurang 7 KM;
t. jalan baru dari Lingkar Simasom – Simatohir sepanjang lebih kurang 5 KM;
u. jalan baru dari Ompu Tunjul – Untemanis sepanjang lebih kurang 1,5 KM;
v. jalan baru dari Untemanis – Jalan Sabungan sepanjang lebih kurang 2 KM;
w. jalan baru dari Simarsayang – Sihoringkoring sepanjang lebih kurang 2 KM;
x. jalan baru dari Manegen – Labuhan Rasoki sepanjang lebih kurang 5 KM;
y. jalan baru dari Permata Indah – Purwodadi sepanjang lebih kurang 3 KM;
z. jalan baru dari Tor Kalihi – jalan Raja Inal Siregar (perumahan otto ayana)
aa. jalan baru Komplek Perkantoran Pal IV Pijor Koling sepanjang lebih kurang
8 KM; dan
bb. jalan baru dari Simirik – Padang Bulan (Kabupaten Tapanuli Selatan)
sepanjang lebih kurang 3 KM.
(9) Jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l,
huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u,
huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, dan huruf bb akan
diusulkan menjadi jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer kepada
Gubernur Sumatera Utara dan jalan Kota dalam sistem jaringan jalan
sekunder kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah
Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 14
(1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
a. terminal angkutan penumpang; dan
b. terminal angkutan barang.
(2) Terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. pengembangan Terminal Tipe C Batunadua di Kelurahan Batunadua Julu;
b. terminal Tipe C H.M Tohar Bayo Angin di Kelurahan Pijor Koling dan
Terminal Tipe C Palopat Maria di Kelurahan Hutaimbaru;
c. Terminal baru Tipe A di Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua dan Terminal Tipe C di Kelurahan Hanopan Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan.
(3) Terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan meliputi:
a. terminal barang Batunadua di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
dan
b. terminal barang Saba Bolak di Desa Goti.
Pasal 15
(1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pengembangan jalur angkutan umum massal dalam Kota yang
menghubungkan Terminal Tipe A dengan Terminal Tipe C, serta antara

- 13 -
Pusat Pelayanan Kota (PPK) ke Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) dan/atau
Pelayanan Lingkungan (PL); dan
b. jalur trayek angkutan umum dalam Kota meliputi:
Lyn I : Kelurahan Palopat Maria - Pusat Kota;
Lyn II : Terminal H. M. Tohar Bayo Angin (Pijor Koling) - Pusat Kota;
Lyn III : Satataring - Pusat Kota;
Lyn IV : Terminal Maharaja Mulia Harahap (Batunadua) - Pusat Kota;
Lyn V : Desa Baruas - Pusat Kota;
Lyn VI : Desa Lopo Ujung - Pusat Kota;
Lyn VII : Desa Pintu Langit Jae - Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan);
Lyn VIII : Terminal H. M. Tohar Bayo Angin (Pijor Koling) - Tarutung Baru;
Lyn IX : Terminal H. M. Tohar Bayo Angin (Pijor Koling) - Pusat Kota;
Lyn X : Desa Sabungan Julu - Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan);
Lyn XI : Kelurahan Losung Batu - Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan);
Lyn XII : Kelurahan Hanopan - Pusat Kota;
Lyn XIII : Desa Joring Natobang - Pusat Kota;
Lyn XIV : Jl. Baginda Raja Sojuangon - Kelurahan Sidangkal;
Lyn XV : Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan) - Desa Simapil Apil;
Lyn XVI : Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan) - Desa Huta Padang; dan
Lyn XVII : Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan) - Desa Lobu Layan (Kab.
Tapanuli Selatan).
(2) Lyn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui ruas jalan yang ada
di Kota akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 16
Rencana jaringan jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. Pembangunan Stasiun Kereta Api di Hanopan;
b. pengembangan jaringan rel kereta api lintas timur yang menghubungkan
Medan - Rantau Parapat - Gunung Tua - Kota Padangsidimpuan – Kabupaten
Tapanuli Selatan – Kabupaten Mandailing Natal – Sumatera Barat melalui Desa
Labuhan Labo, Desa Pudun Jae, Kelurahan Sihitang, Kelurahan Aek Tampang,
Kelurahan Sidangkal, dan Kelurahan Hanopan; dan
c. pengembangan lintas utama Rantau Prapat - Gunung Tua –Padangsidimpuan –
Sibolga.
Paragraf 3
Sistem Prasarana Lainnya
Pasal 17
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. jaringan transmisi tenaga listrik;
b. jalur-jalur distribusi energi kelistrikan; dan
c. sistem alternatif sumber daya.
(2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 150 dari
Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, melalui Desa Mompang, Desa
Simatohir, Desa Rimba Soping, Kelurahan Batunadua Julu, dari Sibolga

- 14 -
melalui Kelurahan Pal IV Maria, Kelurahan Sabungan Jae, Kelurahan
Losung Batu, Kelurahan Bonan Dolok, bertemu di Kelurahan Sitamiang,
terus ke arah Kabupaten Mandailing Natal melalui Kelurahan Silandit, Desa
Aek Bayur, Desa Pudun Jae, Desa Palopat PK, Kelurahan Pijor Koling, Desa
Salambue, Desa Manunggang Julu, Desa Manegen;
b. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan
kapasitas 275 kV dari Gunung Tua melalui Desa Bargot Topong, Desa
Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa Pudun Julu, Desa Pudun Jae, Desa Pal IV
Pijor Koling, Kelurahan Pijor Koling, Desa Salambue, Desa Manunggang
Julu, Desa Manegen, ke Provinsi Sumatera Barat;
c. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan
kapasitas 150-175 kV dari Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan
melalui Kelurahan Pal IV Maria, Kelurahan Hutaimbaru, Desa Partihaman
Saroha, Kelurahan Panyanggar, Kelurahan Hanopan, Kelurahan Sidangkal,
Kelurahan Sihitang, menuju Desa Pal IV Pijorkoling ke Provinsi Sumatera
Barat.
(3) Jalur - jalur distribusi energi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi) dengan kapasitas 150 kV di
Kelurahan Pijor Koling;
b. Pengembangan GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi) dengan
kapasitas 275 kV di Desa Salambue;
c. Jaringan distribusi primer dengan kemampuan menyalurkan daya 150 kVA
yang melayani daerah meliputi:
1) Kelurahan Wek I, Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III, Kelurahan
Timbangan, Kelurahan Kayu Ombun,Kelurahan Sadabuan, Kelurahan
Losung Batu, Kelurahan Bonan Dolok, Kelurahan Batang Ayumi Julu,
Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kelurahan Tano Bato, Kelurahan Tobat;
2) Kelurahan Hutaimbaru, Kelurahan Palopat Maria, Desa Singali, Desa
Sabungan Sipabangun, Desa Hutapadang, Kelurahan Lubuk Raya;
3) Desa Batu Layan, Desa Joring Natobang, Desa Joring Lombang, Desa
Mompang, Desa Rimba Soping;
4) Kelurahan Wek VI, Kelurahan Sidangkal, Kelurahan Hanopan,
Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Padangmatinggi, Kelurahan
Padangmatinggi Lestari, Kelurahan Losung, Kelurahan Wek V,
Kelurahan Sitamiang;
5) Kelurahan Sihitang, Kelurahan Pijor Koling, Desa Purba Tua, Desa
Salambue, Desa Sigulang, Desa Pal IV Pijor Koling, Desa Manunggang
Julu, Desa Goti, Desa Manegen, Desa Huta Koje, Desa Limbong, Desa
Perkebunan PK, Desa Huta Padang, Desa Manunggang Jae, Desa
Tarutung Baru, Desa Huta Lombang, Desa Labuhan Rasoki; dan
6) Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Desa Simirik,
Desa Pudun Jae, Desa Pudun Julu.
d. Jaringan distribusi sekunder dengan kemampuan menyalurkan daya
150 kVA yang melayani wilayah meliputi:
1) Kelurahan WeK I, Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III, Kelurahan
Timbangan, Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan Sadabuan, Kelurahan
Losung Batu, Kelurahan Bonan Dolok, Kelurahan Batang Ayumi Julu,
Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kelurahan Tano Bato, Kelurahan Tobat;

- 15 -
2) Kelurahan Hutaimbaru, Kelurahan Pal IV Maria, Desa Singali, Desa
Sabungan Sipabangun, Desa Huta Padang, Kelurahan Lubuk Raya,Desa
Tinjoman, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Desa Partihaman Saroha;
3) Desa Batu Layan, Desa Joring Natobang, Desa Pintu Langit, Desa Joring
Lombang, Desa Mompang, Desa Rimba Soping, Desa Simatohir;
4) Kelurahan Wek VI, Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan Sidangkal,
Kelurahan Hanopan, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan
Padangmatinggi, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kelurahan Losung,
Kelurahan Wek V, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Sitamiang Baru,
Kelurahan Silandit;
5) Kelurahan Sihitang, Kelurahan Pijor Koling, Desa Purba Tua PK, Desa
Salambue, Desa Sigulang, Desa Palopat PK, Desa Manunggang Julu,
Desa Goti, Desa Manegen, Desa Huta Koje, Desa Hutalimbong, Desa
Perkebunan PK, Desa Huta Padang, Desa Manunggang Jae, Desa
Tarutung Baru, Desa Huta Lombang, Desa Labuhan Rasoki, Desa
Labuhan Labo;
6) Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Desa Simirik,
Desa Pudun Jae, Desa Pudun Julu, Desa Purwodadi, Desa Ujung
Gurap, Desa Baruas, Desa Siloting, Desa Batang Bahal, Desa Bargot
Topong;
7) pengembangan jaringan distribusi sekunder dengan kapasitas 150 kV di
Desa Simatohir, Desa Batang Bahal, Desa Bargot Topong, Desa
Purwodadi, Desa Simirik, Desa Baruas, Desa Pudun Jae, Desa Pudun
Julu;
8) pengembangan Jaringan Distribusi Sekunder dengan kapasitas 150 kV
di Desa Labuhan Labo, Desa Manunggang Jae, Desa Goti, Desa
Manegen, Desa Labuhan Rasoki, Desa Huta Padang, Desa Huta
Lombang, Kelurahan Pijor Koling;
9) pengembangan Jaringan Distribusi Sekunder dengan kapasitas 150 Kv
di Desa Tinjoman, Desa Sabungan Sipabangun, Kelurahan Lembah
Lubuk Manik, Kelurahan Lubuk Raya, Desa Partihaman Saroha; dan
10) Pengembangan Jaringan Distribusi Sekunder, dengan kapasitas 150 kV
di Desa Rimba Soping, Desa Batu Layan, Desa Joring Natobang, Desa
Joring Lombang, Desa Simatohir, Desa Simasom, Desa Pintu Langit Jae.
(4) Sistem alternatif sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. pembangunan gardu listrik dengan kapasitas 275 Kv di Desa Salambue
dengan sekitar 1,5 Ha;
b. pembangunan jalur SUTET dari bagian timur menuju barat dengan
kapasitas 275 Kv di Desa Bargot Topong, Desa Batang Bahal, Desa Baruas,
Desa Siloting, Desa Gunung Hasahatan, Desa Pudun Jae, Desa Pudun
Julu, Desa Pal IV PK, Desa Salambue, Desa Goti, Desa Manegen, dengan
panjang sekitar 10 KM; dan
c. pembangunan jalur SUTET dari bagian barat menuju selatan dengan
kapasitas 150-175 Kv, Kelurahan Pal IV Maria, Kelurahan Hutaimbaru,
Desa Partihaman Saroha, Kelurahan Panyanggar, Kelurahan Hanopan,
Kelurahan Sidangkal, Kelurahan Sihitang, menuju Desa Pal IV Pijorkoling
ke Provinsi Sumatera Barat dengan panjang sekitar 13, 5 KM.

- 16 -
Pasal 18
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:
a. sistem jaringan kabel; dan
b. sistem jaringan nirkabel.
(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. jaringan primer yang meliputi:
1) jaringan pada Jalan Kapt. Koima, Jalan Serma Lian Kosong, Jalan
Sutan Soripada Mulia, Jalan Sutan Muhammad Arif, Jalan Ahmad Yani,
Jalan Raja Inal Siregar, Jalan Kapt. Pattimura, Jalan H. Agus Salim;
2) jaringan pada Jalan Jend. Sudirman;
3) jaringan pada Jalan Kapten Pattimura, Jalan Alboin Siregar, Jalan
Mangaraja Maradat, Jalan Prof. M. Yamin, Jalan Sutan Katimbung,
Jalan Kol. Hamzah Lubis, Jalan Imam Bonjol, Jalan Teuku Umar;
4) jaringan pada Jalan T. Rizal Nurdin; dan
5) jaringan pada Jalan Raja Inal Siregar.
b. jaringan sekunder yang meliputi:
1) jaringan pada Jalan DI. Panjaitan, Jalan P. Diponegoro, Jalan Kapt. P.
Tandean, Jalan Mhd. Yunus Siregar, Jalan Patrice Lumumba, Jalan Dr.
Payungan Dlt, Jalan Ompu Raja Sori, Jalan Sutan Soripada Mulia,
Jalan Serasi, Jalan Melati 1 s/d Jalan Melati 6, Jalan KH. Ahmad
Dahlan, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Sutoyo, Jl. Pangeran Diponegoro,
Jalan Kapt. Koima, Jalan Arif Rahman Hakim, Gg. Padati, Jalan
Pangeran Ali Basa Siregar Jalan H. Umar Nasution, Jalan Letjend.
Suprapto, Jalan Kolenel Sugiono, Jalan KS. Tubun; dan
2) jaringan pada Jalan Raja Junjungan Lubis, Jalan Syech Abu Bakar,
Jalan Bahri Efendi Siregar, Jalan Natoras Suangkupon, Jalan Cut Nyak
Dien, Jalan Dr. FL Tobing, Jalan Patih Marahamat, Jalan Baginda Mulia
Lubis, Jalan Baginda Raja Souturon, Jalan Ade Irma Suriyani, Jalan
SyekhProf. DR. Ali Hasan, Jalan Bakti PU II, Jalan Kasan Taroji, Jalan
Syekh Jafar Abdul Wahab, Jalan Prof. M.Yamin, Jalan Com.Yos
Sudarso, Jalan Abdul Halim Harahap, Jalan Binanga Siregar, Jalan
Muhammadiyah, Jalan Bengkel, Jalan Batang Gadis, Jalan H.
Sorimuda Siregar, Jalan Sahala Muda Pakpahan, Jalan H. Abdul Azis
Pane, Jalan BM. Muda, Jalan HM. Sutan Harahap, Jalan Mustapa
Harahap, Jalan Air Bersih, Jalan Baginda Mulia Lubis, Jalan HM
Thamrin, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan H. Baginda Raja Sojuangon,
Jalan Komplek DPRD, Komplek Sidimpuan Baru dan Jalan Slamet
Riadi.
c. jaringan tersier yang meliputi:
1) jaringan pada Jalan lokal dan jalan lingkungan;
2) pengembangan jaringan pada Jalan Ompu Sarudak - Jalan Ompu Raja
Sori, Jalan Ompu Huta Tunjul, Jalan Ompu Raja Sori, Jalan Sutan
Sualoon, Jalan Partihaman Saroha, Jalan Losung Batu - Singali;
3) pengembangan jaringan pada Jalan Ompu Raja Sori - Batunadua, Jalan
Stn. Sosogoron, Jalan Raya Angkola Julu;
4) pengembangan jaringan pada Jalan Raya Angkola Julu , Jalan Bargot
Topong, Jalan Tano Udon, Jalan Batunadua Purwodadi, Jalan
Mangaraja Batang Ayumi; dan

- 17 -
5) pengembangan jaringan pada Jalan Mangaraja Imbang Desa, Jalan
Abdul Haris Nasution, Komplek Perkantoran Pijor Koling, Perumahan
Sopo Indah.
d. jaringan sistem telepon otomat, berupa sistem telepon otomat di Kelurahan
Wek IV.
(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas:
a. pengembangan menara telekomunikasi bersama di Kelurahan Bonan Dolok,
Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Wek I;
b. pengembangan menara telekomunikasi bersama di Kelurahan Ujung
Padang;
c. pengembangan menara telekomunikasi bersama di Desa Palopat PK, Desa
Manunggang Julu;
d. pengembangan menara telekomunikasi bersama di Kelurahan Batunadua
Julu, Kelurahan Batunadua Jae, Desa Pudun Jae; dan
e. pengembangan Internet dan Hot Spot pada kawasan Kelurahan Pijor Koling
(Kawasan Perkantoran).
(4) Pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi adalah peningkatan
kapasitas pelayanan telepon sebanyak 9.353 SST.
Pasal 19
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:
a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
b. Wilayah Sungai (WS);
c. Cekungan Air Tanah (CAT);
d. Jaringan Irigasi; dan
e. prasarana air baku untuk air bersih.
(2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sungai/Aek Batang Ayumi melalui Desa Huraba Kecamatan Angkola Barat
Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Simasom - Desa Mompang - Desa
Simatohir - Desa Rimba Soping - Kelurahan Batunadua Jae - Kelurahan
Batang Ayumi Julu - Kelurahan Sitamiang - Kelurahan Bincar - Kelurahan
Kantin - Kelurahan Aek Tampang - Kelurahan Padang Matinggi - Kelurahan
Sihitang - Desa Pudun Jae - Desa Huta Koje - Desa Huta Limbong - Desa
Huta Lombang - Desa Manunggang Jae - Desa Goti - Desa Perkebunan PK
Kota Padangsidimpuan, Desa Siuhom - Kelurahan Sigalangan Kabupaten
Tapanuli Selatan;
b. Sungai/Aek Batang Kumal melalui Desa Pargarutan - Desa Sampean Kapar
Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Bargot
Topong - Desa Aek Najaji - Desa Ujung Gurap - Desa Baruas - Desa Siloting
- Desa Batang Bahal - Desa Pudun Julu - Desa Pudun Jae - Kelurahan Pijor
Koling Kota Padangsidimpuan; dan
c. Sungai/Aek Batang Angkola melalui Kelurahan Hanopan- Kelurahan Ujung
Padang - Kelurahan Aek Tampang - Kelurahan Padangmatinggi - Desa Huta
Koje - Desa Huta Limbong - Desa Huta Lombang - Desa Manunggang Jae –

- 18 -
Desa Goti - Desa Perkebunan PK Kota Padangsidimpuan, Desa Siuhom -
Kelurahan Sigalangan Kabupaten Tapanuli Selatan.
(3) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. WS Batang Angkola;
b. WS Barumun-Kualo; dan
c. DAS pada Kota yang terletak pada WS Batang Angkola yaitu DAS Batang
Gadis.
(4) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi :
a. CAT Kuala Batang Toru, yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota, yaitu
melewati Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan
Kota; dan
b. CAT Kota, yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota, yaitu melewati
Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota.
(5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
Daerah Irigasi (DI) meliputi:
a. DI Labuhan Rasoki;
b. DI Aek Sipogas;
c. DI Batu Lubang;
d. DI Goti;
e. DI Padang Sibiobio;
f. DI Panyanggar;
g. DI Sabungan Komplek;
h. DI Sihoring-koring;
i. DI Losung Batu;
j. DI Batang Ayumi;
k. DI Sadabuan Komplek;
l. DI Batunadua;
m. DI Simirik;
n. DI Aek Tuhul;
o. DI Aek Najaji;
p. DI Bargot Topong;
q. DI Batang Bahal;
r. DI Labuhan Labo;
s. DI Sihitang;
t. DI Pijorkoling;
u. DI Manungang Julu;
v. DI Manunggang Jae;
w. DI Salambue;
x. DI Tarutung Baru;
y. DI Huta Lombang;
z. DI Huta Padang;
aa. DI Pal IV Pijorkoling;
bb. DI Sidangkal;
cc. DI Hanopan;
dd. DI Silandit;
ee. DI Simangornop Simolang;
ff. DI Batu Lanja;
gg. DI Joring Lombang;
hh. DI Joring Natobang;
ii. DI Pintu Langit Jae;

- 19 -
jj. DI Simasom;
kk. DI Rimba Soping;
ll. DI Simatorkis;
mm. DI Mompang;
nn. DI Batu Bola;
oo. DI Batu Layan;
pp. DI Simatorkis Pondala;
qq. DI Batu Gajah;
rr. DI Huta Padang;
ss. DI Palopat Maria;
tt. DI Partihaman Saroha;
uu. DI Hutaimbaru;
vv. DI Singali;
ww. DI Lembah Lubuk Manik;
xx. DI Tinjoman;
yy. DI Lubuk Raya;
zz. DI Sabungan Jae;
aaa. DI Sabungan Julu;
bbb. DI Ujung Gurap; dan
ccc. DI Paya Sordang.
(6) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi:
a. mata air Sisundung, mata air Huta Tunggal, dan mata air Ompu Makkar
yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan daerah pelayanan WP-I,
yang meliputi Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan
Selatan;
b. mata air Simatohir dengan daerah pelayanan sebagian WP - II, yang
meliputi Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
c. mata air Labuhan Rasoki dan mata air Labuhan Labo dengan daerah
pelayanan WP - III, yang meliputi Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
dan
d. mata air Pintu Langit Jae, dan mata air Simasom, dengan daerah pelayanan
sebagian WP-IV dan sebagian WP-V, yang meliputi Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola
Julu.
Pasal 20
Rencana jaringan infrastruktur Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) huruf d meliputi:
a. sistem penyediaan air minum;
b. sistem pengelolaan air limbah;
c. sistem persampahan Kota;
d. sistem drainase Kota;
e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki; dan
f. jalur evakuasi bencana.

- 20 -
Pasal 21
(1) Sistem jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf a meliputi:
a. sistem jaringan perpipaan; dan
b. sistem jaringan non-perpipaan.
(2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:
a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi peningkatan
kapasitas menjadi 450 liter/detik pada Instalasi Pengolahan Air Bersih
(IPAB) di Desa Partihaman Saroha;
b. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) sebagai berikut:
1) IPAB di Kelurahan Panyanggardengan Kapasitas 150 liter/detik;
2) IPAB di Desa Partihaman Saroha dengan kapasitas 150 liter/detik;
3) IPAB di Desa Labuhan Rasoki dengan kapasitas 130 liter/detik; dan
4) IPAB di Desa Simatohir dengan kapasitas 125 liter/detik.
c. Jaringan pipa transmisi meliputi:
1) jalur mata air Sisundung, mata air Huta Tunggal, mata air Ompu
Makkar ke Reservoar Desa Partihaman Saroha melewati
Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kelurahan Palopat
Maria, Kelurahan Hutaimbaru, Desa Partihaman Saroha dengan
kapasitas 440 M3;
2) jaringan Transmisi Reservoar Desa Partihaman Saroha menuju
Kelurahan Sitamiang melalui Kelurahan Losung Batu, Kelurahan
Sadabuan, Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan Timbangan, Kelurahan
Wek I, Kelurahan Bincar, Kelurahan Sitamiang; dan
3) jalur Transmisi Reservoar Desa Partihaman Saroha menuju
Padangmatinggi melalui Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Sadabuan,
Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan Timbangan, Kelurahan Wek I,
Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan
Kantin, dan Kelurahan Wek V, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan
Padangmatinggi dengan kapasitas 1000 M3.
d. Jaringan Pipa Distribusi meliputi:
1) jalur Kelurahan Sadabuan menuju Kelurahan Bincar melalui Jalan
Sudirman, Jalan Sutan Soripada Mulia, Jalan Jend. Ahmad Yani,Jalan
Dr. Pinayungan DLT, Jalan Serasi, Jalan Sutan Mhd. Arif;
2) jalur Jalan Ahmad Yani Simp. PU menuju Kelurahan Bincar melalui
Jalan Ahmad Yani, Jalan Kapten Koima, Jalan P. Diponegoro, Jalan
Mayjend. Sutoyo, Jalan KS. Tubun, Jalan Kol. Sugiono, Jalan Arif
Rahman Hakim, Jalan DI. Panjaitan, Jalan Kapt. Tandean, Jalan
Mayjend. Sutoyo;
3) jalur Pusat Kota menuju Ujung Padang melalui Jalan Sudirman, Jalan
Bahri Efendi Siregar, Jalan Raja Junjungan Lubis, Jalan Mangaraja
Maradat, Jalan Syech Jafar Abd. Wahab, Jalan Enda Mora, Jalan
Baginda Mulia Lubis, Jalan Hasanuddin, Jalan Madong Lubis, Jalan
Binanga Siregar, Jalan Kapt. Patimura, Jalan Komplek DPRD, Jalan
Kambojo, Jalan Sutan Katimbung, Jalan Kolonel Hamzah Lubis; dan
4) jalur Aek Tampang menuju Padangmatinggi melalui Jalan Imam Bonjol,
Jalan Binanga Siregar, Jalan SM. Raja, Jalan HM. Stn. Harahap, Jalan
Sutan Pandapotan Harahap, Jalan Sutan Batanghari Harahap, Jalan
Batang Gadis, Jalan H. Sorimuda Siregar, Jalan H. Abdul Azis Pane,

- 21 -
Jalan Binanga Siregar, Jalan Teuku Umar, Jalan Sahala Muda
Pakpahan, Jalan Sutan Mangaraon.
(3) Jaringan Pipa IKK MBR meliputi:
1) Sistem Pengolahan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (SPAM IKK MBR) di Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru untuk melayani Kecamatan Hutaimbaru,
sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, di Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara untuk melayani Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara dan sebagian Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua dengan kapasitas 65 liter/detik;
Padangsidimpuan Tenggara dengan kapasitas 130 liter/detik; dan
Padangsidimpuan Batunadua dengan kapasitas 130 liter/detik.
(4) Sistem jaringan non-perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. Pengembangan sumur dalam di Kelurahan/Desa di Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
dengan kapasitas per unit 4,5 Liter/detik; dan
b. Pengembangan sumur dalam di pusat-pusat perdagangan dan jasa
meliputi:
1) pasar Saroha Kelurahan Padangmatinggi dengan kapasitas
1,5 liter/detik;
2) pasar Dalihan Natolu Kelurahan Sadabuan dengan kapasitas
1,5 liter/detik;
3) pasar Lubuk Raya Desa Joring Natobang dengan kapasitas
1,5 liter/detik;
4) pasar Tangsi Manunggang dengan kapasitas 1,5 liter/detik;
5) terminal Maharaja Mulia Harahap Kelurahan Batunadua Jae dengan
kapasitas 2,0 liter/detik;
6) terminal H.M. Tohar Bayo Angin Kelurahan Pijor Koling dengan
kapasitas 2,5 liter/detik; dan
7) terminal Hutaimbaru dengan kapasitas 2,0 liter/detik.
Pasal 22
(1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b
meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site system); dan
b. sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-site system).
(2) Sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site system) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tangki septic individual dan septic
komunal yang meliputi:
a. Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kelurahan Bincar, Kelurahan Bonan Dolok,
Kelurahan Kantin, Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan Losung Batu,
Kelurahan Panyanggar, Kelurahan Sadabuan, Kelurahan Tano Bato,
Kelurahan Timbangan, Kelurahan Tobat, Kelurahan Wek I, Kelurahan Wek
II, Kelurahan Wek II dan Kelurahan Wek IV;

- 22 -
b. Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Losung, Kelurahan Padangmatinggi,
Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kelurahan Silandit, Kelurahan
Sitamiang, Kelurahan Sitamiang Baru, Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan
Wek V, Kelurahan Wek VI;
c. Desa Huta Limbong, Desa Palopat PK, Kelurahan Pijor Koling, Desa
Salambue, Desa Sigulang, Kelurahan Sihitang;
d. Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Desa Baruas, Desa
Purwodadi, Desa Ujung Gurap, Desa Bargot Topong; dan
e. Kelurahan Hutaimbaru, Kelurahan Palopat Maria, Kelurahan Sabungan
Jae.
(3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-site system) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Wek I,
Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III, dengan kapasitas lebih kurang 108
M3 per unit;
b. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Ujung
Padang, Kelurahan Padangmatinggi, dengan kapasitas lebih kurang 108 M3
per unit;
c. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Desa Ujung
Gurap dan Desa Baruas dengan kapasitas sampai dengan 125 M3;
d. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Desa Palopat PK
dan kelurahan Hutaimbaru dengan kapasitas sampai dengan 125 M3; dan
e. pengembangan IPAL dan IPLT Komunal pada permukiman yang padat,
kumuh disetiap Kecamatan;
f. pengembangan IPAL Industri pada kawasan peruntukan industri besar dan
kawasan peruntukan industri menengah; dan
g. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit (IPAL B3) di Kota.
Pasal 23
(1) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf
c terdiri atas:
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kelurahan
Sadabuan, Kelurahan Wek II, Kelurahan Timbangan, Kelurahan Wek III,
Kelurahan Bincar, Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan
Wek V, Kelurahan Losung, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan
Padangmatinggi, dan Kelurahan Batunadua Julu.
(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan TPA di wilayah timur Kota dengan kapasitas seluas minimal
10 Ha dengan menggunakan metode sistem tertutup (sanitary landfill);
b. pengembangan wilayah penyangga (Buffer Zone) berupa RTH di kawasan
TPA dengan jarak minimal 500 m dari batas terluar TPA; dan
c. Penyediaan fasilitas pengolahan sampah dengan system Reuse, Recycle,
dan Reduce (3R).
Pasal 24
(1) Sistem drainase Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
a. jaringan drainase primer;

- 23 -
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
melalui peningkatan dan normalisasi sungai-sungai yang ada sebagai sistem
jaringan drainase primer di Aek Batang Angkola, Aek Batang Ayumi, Aek
Tuhul, Aek Rukkare, Aek Sipogas, Aek Mompang, Aek Silandit, Aek Batang
Kumal, Aek Aloban;
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. Jalan keliling Komplek Perumahan Sabungan Indah dan Asrama Polisi
Satataring;
b. Jalan H. M. Nawawi;
c. Jalan P. Diponegoro;
d. Jalan Stn. M. Arif;
e. Jalan H. Umar Nasution;
f. Jalan Kapt. Pattimura;
g. Jalan Mandailing;
h. Jalan Letjend. Suprapto;
i. Jalan Sutan Mhd. Arif;
j. Jalan Sudirman;
k. Jalan BM. Muda;
l. Jalan Perintis Kemerdekaan;
m. Jalan Imam Bonjol;
n. Jalan Sutan Soripada Mulia;
o. Jalan Panca Budi;
p. Jalan Pedati;
q. Jalan Sisingamangaraja;
r. Jalan Tengku Rizal Nurdin;
s. Jalan Jend. Abdul Haris Nasution;
t. Jalan Stn Katimbung;
u. Jalan Kol. Hamzah Lubis;
v. Jalan Komplek Perumahan Sidimpuan Indah (eks Komplek DPRD);
w. Jalan Raya Angkola Julu;
x. Jalan Omp. Sarudak – Jalan. H. Khahar Siregar;
y. Jalan Batang Bahal; dan
z. Jalan Pijor Koling – Tarutung Baru.
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi saluran drainase yang berasal dari blok bangunan fungsional
mengarah pada saluran drainase sekunder tersebar di perumahan yang
tersebar di wilayah Kota.
(5) Rencana pengembangan sistem drainase kota meliputi:
a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan
b. Pengembangan alternative pembiayaan.
Pasal 25
Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi penyediaan dan
pemanfaatan jaringan pejalan kaki pada koridor perdagangan dan jasa serta
fasilitas umum di Jalan M.H. Thamrin, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Kapt. Koima,
Jalan Serma Lion Kosong, Jalan Bahri Efendi Siregar, Jalan Enda Mora, Jalan

- 24 -
Mangaraja Maradat, Jalan H. Agus Salim, Jalan P. Diponegoro, Jalan Sutan
Soripada Mulia, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Sutan M. Arif, Jalan
Sisingamangaraja, Jalan Imam Bonjol, Jalan Junjungan Lubis, Jalan Stn.
Katimbung, Jalan Kol. Hamzah Lubis hingga Jalan Prof. M. Yamin.
Pasal 26
Jalur utama evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f
meliputi:
a. jalur evakuasi I, melalui jalur evakuasi Jalan di Desa Tinjoman - Jalan di Desa
Sabungan Julu - Jalan ke Kelurahan Losung Batu;
b. jalur evakuasi II, melalui jalur evakuasi Jalan di Desa Huta Padang - Jalan
Lembah Lubuk Manik - Jalan Simarsayang (Mgr. Linggoman Harahap) - Jalan
Pangkal Dolok;
c. jalur evakuasi III, melalui jalur evakuasi Jalan Stn. Sodogoron, Jalan Raya
Angkola Julu; dan
d. jalur evakuasi I dengan jalur evakuasi II dapat dihubungkan dari Jalan
Kelurahan Lubuk Raya - Jalan di Desa Huta Padang, jalur evakuasi II dan
jalur evakuasi III dapat dihubungkan dengan Jalan di Desa Huta Padang -
Jalan Desa Joring Natobang.
BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27
(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
a. rencana kawasan lindung; dan
b. rencana kawasan budidaya.
(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
c. Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai,
sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar
mata air;
d. Kawasan cagar budaya;
e. Kawasan Lindung Geologi;
f. Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor,
kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; dan
g. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, yang antara lain meliputi taman
lingkungan, taman kota dan pemakaman;
h. Kawasan lindung lainnya.
(3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pendidikan;
b. kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar
tradisional, pusat perbelanjaan dan pertokoan modern;
c. kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri
ringan;

- 25 -
d. kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran
pemerintahan dan perkantoran swasta;
e. kawasan peruntukan bagi kegiatan sektor informal;
f. kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan
kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan
dengan kepadatan rendah;
g. kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya,
pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
h. kawasan peruntukan pertanian;
i. kawasan peruntukan perkebunan;
j. kawasan peruntukan perikanan;
k. kawasan peruntukan hutan produksi;
l. kawasan peruntukan pertahanan keamanan;
m. kawasan peruntukan peribadatan; dan
n. kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang
lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana
terjadi;
(4) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang
kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis, serta memperhatikan pola
ruang kawasan budidaya Kota.
(5) Dalam penyusunan rencana pola ruang wilayah, tetap menjunjung tinggi hak
keperdataan yang ada, baik perseorangan maupun badan hukum.
(6) Rencana pola ruang wilayah Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta Pola Ruang Kota Padangsidimpuan
dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung
Paragraf 1
Rencana Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya
Pasal 28
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b adalah kawasan
resapan air dengan luas keseluruhan lebih kurang 1.068,78 Ha, yang terletak
di:
a. Kelurahan Lubuk Raya, Desa Pintu Langit Jae, Desa Simasom, Desa
Simatohir seluas lebih kurang 228 Ha;
b. Perbukitan Sirata, Perbukitan Dolok Batu Rumbi dan Perbukitan Simulak
Anjing sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, dan sebagian
Padangsidimpuan Utara, seluas lebih kurang 247,14 Ha;
c. Perbukitan Sihitang, Perbukitan Sopo Indah, Perbukitan Sigulang, Desa
Labuhan Labo, Desa Perkebunan PK, Desa Labuhan Rasoki, seluas lebih
kurang 281,46 Ha; dan
d. Bukit Barisan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, dan Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua seluas lebih kurang 312,18 Ha.
(2) Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya meliputi:

- 26 -
a. mempertahankan fungsi kawasan resapan air;
b. mengembangkan sumur resapan; dan
c. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan resapan air.
Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 29
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2) huruf c seluas lebih kurang 515,77 Ha meliputi:
a. sempadan sungai;
b. kawasan sekitar mata air;
c. kawasan sempadan rel kereta api; dan
d. kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
lebih kurang 178,28 Ha yaitu sungai tidak bertanggul meliputi Aek Batang
Angkola, Aek Batang Ayumi, Aek Rukkare, Aek Batang Kumal, Aek Sibontar,
Aek Sipogas, Aek Mompang, Aek Aloban, Aek Silandit, dan Aek Tuhul.
(3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas lebih kurang 211,45 Ha meliputi:
a. Desa Pintu Langit Jae, Desa Simatohir, Desa Simasom;
b. Kelurahan Panyanggar; dan
c. Desa Labuhan Labo, Desa Labuhan Rasoki.
(4) Kawasan sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan dengan luas lebih kurang 26,53 Ha yaitu Desa Labuhan Labo,
Desa Pudun Jae, Kelurahan Sihitang, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan
Sidangkal, dan Kelurahan Hanopan; dan
(5) Kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dengan luas lebih kurang 99,51 Ha terdiri atas:
a. jalur jaringan SUTET 150 kV meliputi Desa Mompang, Desa Simatohir,
Desa Rimba Soping, Kelurahan Batunadua Jae, dari Sibolga meliputi
Kelurahan Palopat Maria, Kelurahan Sabungan Jae, Kelurahan Losung
Batu, Kelurahan Bonan Dolok, bertemu di Kelurahan Sitamiang, terus ke
arah Kabupaten Mandailing Natal melalui Kelurahan Silandit, Desa Aek
Bayur, Desa Pudun Jae, Desa Palopat PK, Kelurahan Pijor Koling, Desa
Salambue, Desa Manunggang Julu, Desa Manegen;
b. jalur Jaringan SUTET 275 kV meliputi Desa Bargot Topong, Desa Ujung
Gurap, Desa Baruas, Desa Pudun Julu, Desa Pudun Jae, Desa Palopat PK,
Kelurahan Pijor Koling, Desa Salambue, Desa Manunggang Julu, Desa
Manegen; dan
c. jalur Jaringan SUTET 150-175 kV dari Batang Toru Kabupaten Tapanuli
Selatan melalui Kelurahan Pal IV Maria, Kelurahan Hutaimbaru, Desa
Partihaman Saroha, Kelurahan Panyanggar, Kelurahan Hanopan,
Kelurahan Sidangkal, Kelurahan Sihitang, menuju Desa Pal IV Pijorkoling
ke Provinsi Sumatera Barat.
Paragraf 3
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 30
(1) Kawasan cagar budaya seluas lebih kurang 47.100 M² (4,71 Ha) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, meliputi:

- 27 -
a. Mesjid Raya Al-Abror seluas lebih kurang 20.000 M²;
b. Bagas Godang Hutaimbaru seluas lebih kurang 3.000 M²;
c. Bagas Godang Losung Batu seluaslebih kurang 1.500 M²;
d. Bagas Godang Batunadua seluas lebih kurang 1.700 M²;
e. Bagas Godang Pijor Koling seluas lebih kurang 1.800 M²;
f. Pos Polisi Kota dan Pajak Batu seluas lebih kurang 11.000 M²;
g. Mesjid Syech Zainal Abidin Desa Pudun Julu seluas lebih kurang 5.000 M²;
h. Rumah Dinas Walikota (eks Keresidenan Tapanuli di Padangsidimpuan)
seluas 3.000 M²; dan
i. Tugu Perjuangan di Siborang seluas 100 M².
(2) Rencana perwujudan cagar budaya meliputi:
a. mengintegrasikan pelestarian alam dan cagar budaya dengan kegiatan
wisata; dan
b. membatasi perkembangan kegiatan terbangun di sekitar cagar budaya.
Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 31
Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e
merupakan kawasan CAT Padangsidimpuan.
Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 32
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
huruf f seluas 746,61 Ha, terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana Gempa Bumi dengan luas lebih kurang 342,94 Ha,
meliputi:
1) sebelah barat Kota melalui Desa Simasom, Desa Mompang, Desa Rimba
Soping, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kelurahan Batang Ayumi Jae,
Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Losung, Kelurahan Wek V, Kelurahan Aek
Tampang, Kelurahan Sihitang, Desa Palopat PK, Desa Purba Tua, Desa
Salambue, Desa Sigulang, Kelurahan Pijorkoling, Desa Manunggang Julu,
Desa Goti dan Desa Manegen; dan
2) sebelah timur Kota melalui Desa Pintu Langit Jae, Desa Simasom, Desa
Mompang, Desa Simatohir, Desa Rimba Soping, Desa Gunung Hasahatan,
Desa Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa Siloting, Desa Batang Bahal, Desa
Labuhan Labo, Desa Palopat PK, Desa Labuhan Rasoki dan Desa Tarutung
Baru.
b. kawasan rawan bencana letusan Gunung Api dengan luas lebih kurang 178,89
Ha meliputi:
1) sebagian Desa Pintu Langit Jae, Desa Joring Natobang, Desa Joring
Lombang, Desa Huta Padang dan Kel. Lembah Lubuk Manik, dan dengan
tingkat kawasan rawan sedang sekitar 5 – 10 KM meliputi sebagian Desa
Pintu Langit Jae, Desa Joring Natobang, Desa Joring Lombang, Desa Huta
Padang, Kelurahan. Lubuk Raya, Desa Simasom, Desa Mompang, Desa
Batu Layan, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Desa Tinjoman, Desa
Singali, Desa Sabungan Jae dan Kelurahan Palopat Maria; dan
2) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dan Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru.

- 28 -
c. kawasan rawan Bencana Tanah Longsor dengan tingkat kerawanan tinggi
dengan luas lebih kurang 224,78 Ha, meliputi:
1) Desa Pintu Langit Jae, Desa Simasom, Desa Joring Natobang dan Desa
Mompang;
2) Desa Partihaman Saroha, Kelurahan Hutaimbaru;
3) Kelurahan Panyanggar;
4) Kelurahan Wek VI dan Kelurahan Sidangkal;
5) Desa Manunggang Jae, Desa Palopat PK , Desa Labuhan Labo, Desa Goti,
Desa Labuhan Rasoki; dan
6) Desa Baruas, Desa Ujung Gurap, dan Desa Batang Bahal.
Paragraf 6
Kawasan Ruang Terbuka Hijau
Pasal 33
(1) Rencana kawasan RTH sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf g, terdiri
atas:
a. RTH publik; dan
b. RTH privat.
(2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan hingga
Tahun 2033 di Kota lebih kurang seluas 3.509,04 Ha atau lebih kurang 22,02
persen dari luas wilayah Kota yang terdiri atas:
a. RTH taman Kota di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara,
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan
Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih
kurang 8,74 Ha;
b. RTH taman wisata alam dan taman rekreasi di Kecamatan
Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
seluas 36 Ha;
c. RTH taman lingkungan perumahan dan permukiman yang tersebar di
Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua, dan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan
Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 12 Ha;
d. RTH taman lingkungan perkantoran, pendidikan dan gedung komersial di
Desa Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kelurahan
Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Desa Ujung gurap Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Kelurahan Sadabuan Kecamatan
Padangsidimpuan Utara seluas lebih kurang 111,50 Ha;
e. RTH Pekuburan dan Sentra pemakaman yang tersebar di Kecamatan
Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua,
Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan
f. RTH lapangan olahraga yang tersebar di Kecamatan Padangsidimpuan
Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan
Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan
Julu seluas lebih kurang 18 Ha;

- 29 -
g. RTH lahan pertanian diperkotaan yang tersebar di Kecamatan
Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 1.618 Ha;
h. RTH Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dari Sipirok
Kabupaten Tapanuli Selatan, melalui Desa Mompang - Desa Simatohir -
Desa Rimba Soping - Kelurahan Batunadua Julu, dari Sibolga melalui
Kelurahan Palopat Maria - Kelurahan Sabungan Jae - Kelurahan Losung
Batu - Kelurahan Bonan Dolok, bertemu di Kelurahan Sitamiang, terus ke
arah Kabupaten Mandailing Natal melalui Kelurahan Silandit - Desa Aek
Bayur - Desa Pudun Jae - Desa Palopat PK - Kelurahan Pijor Koling - Desa
Salambue - Desa Manunggang Julu - Desa Manegen, pengembangan
dengan kapasitas 275 kV dari Gunung Tua melalui Desa Bargot Topong -
Desa Ujung Gurap - Desa Baruas - Desa Pudun Julu - Desa Pudun Jae -
Desa Palopat PK - Kelurahan Pijor Koling - Desa Salambue - Desa
Manunggang Julu - Desa Manegen, ke Provinsi Sumatera Barat, serta
Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan
kapasitas 175 kV dari Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan melalui
Kelurahan Palopat Maria - Kelurahan Hutaimbaru - Desa Partihaman
Saroha - Kelurahan Panyanggar - Kelurahan Hanopan - Kelurahan
Sidangkal - Kelurahan Sihitang, menuju Desa Palopat Pijorkoling ke
Provinsi Sumatera Barat dengan luas lebih kurang 108,141 Ha;
i. RTH sempadan sungai di Kecamatan Padangsidimpuan Utara - Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan - Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara -
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua - Kecamatan Padangsidimpuan
kurang 7,50 Ha;
j. RTH jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan
pedestrian di wilayah Kota Padangsidimpuan seluas lebih kurang 83,23 Ha;
dan
k. RTH daerah penyangga (buffer zone) Perbukitan Sirata, Perbukitan Dolok
Batu Rumbi dan Perbukitan Simulak Anjing Kelurahan Panyanggar, Desa
Partihaman Saroha, Perbukitan Sihitang, Perbukitan Sopo Indah,
Perbukitan Sigulang, Desa Labuhan Rasoki, Desa Labuhan Labo, Desa
Perkebunan PK, Perbukitan Bukit Barisan Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua, Kelurahan Palopat Maria, Desa Tinjoman Kelurahan Lembah
Lubuk Manik, Kelurahan Lubuk Raya, Desa Pintu Langit Jae, Desa
Simasom, Desa Simatohir, dan Desa Rimba Soping seluas lebih kurang
1.347,93 Ha.
(3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan hingga
Tahun 2033 di Kota lebih kurang seluas 1.636,27 Ha atau lebih kurang 10,27
persen dari luas wilayah kota yang terdiri atas:
a. RTH Permukiman Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara,
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan
kurang 180 Ha;
b. RTH Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan

- 30 -
c. RTH Kawasan Pariwisata Alam dan Pariwisata Buatan di Kecamatan
d. RTH Perindustrian dan Pergudangan di Kecamatan Padangsidimpuan
Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan
e. RTH Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kelurahan Padangmatinggi,
Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kelurahan Losung Batu seluas lebih kurang
4,52 Ha; dan
f. RTH peruntukan lainnya di Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan
Julu seluas lebih kurang 1.355,75 Ha.
Bagian Ketiga
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Pendidikan
Pasal 34
(1) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
3 huruf a, meliputi pengembangan kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
seluas kurang lebih 193,57 Ha.
(2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pendidikan meliputi
pengembangan prasarana pendukung berupa gedung perguruan tinggi, asrama
mahasiswa, kegiatan komersial pendukung, kegiatan pendidikan, pusat
olahraga berskala regional dan RTH dalam satu kawasan.
Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Pasal 35
(1) Rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat 3 huruf b seluas kurang lebih 38,83 Ha, terdiri atas:
a. pertokoan modern;
b. pusat perbelanjaan; dan
c. pasar tradisional.
(2) Pertokoan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dikembangkan di Kelurahan Wek I, Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III,
Kelurahan Wek IV, Kelurahan Wek V, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Aek
Tampang, Kelurahan Padangmatinggi, Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan
Timbangan dan Kelurahan Sadabuan;
(3) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dikembangkan di Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu,
Desa Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa Siloting, Desa Pudun Julu Desa Pudun

- 31 -
Jae, Kelurahan Palopat Maria, Kelurahan Hutaimbaru, Desa Palopat PK,
Kelurahan Pijor Koling;
(4) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf c meliputi:
a. peningkatan kualitas lingkungan Pasar Sangkumpal Bonang Kelurahan
Wek II, Pasar Ucok Kodok Kelurahan Kantin, Pasar Pajak Batu di
Kelurahan Wek II, Pasar Dalihan Natolu di Kelurahan Sadabuan, Pasar
Saroha Padangmatinggi Kelurahan Aek Tampang;
b. pengembangan Pasar Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki, Pasar
Lubuk Raya Desa Joring Natobang;
c. relokasi pedagang kaki lima Pasar Sangkumpal Bonang, Pasar Pajak Batu
Kelurahan Wek II, Pasar Dalihan Natolu Kelurahan Sadabuan Kecamatan
Padangsidimpuan Utara, Pasar Saroha Padangmatinggi Kelurahan Aek
Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
d. Penataan kembali pasar-pasar yang ada, sesuai dengan peruntukan
meliputi:
1) Pasar Dalihan Natolu Sadabuan di Kelurahan Sadabuan; dan
2) Pasar Saroha Padangmatinggi Kelurahan Aek.
e. relokasi pasar-pasar yang tidak sesuai dengan peruntukan di Poken
Jonjong Hutaimbaru di Kelurahan, Poken Jonjong Sitamiang Kelurahan
Sitamiang, Poken Jonjong Pijor Koling Kelurahan Pijor Koling.
Paragraf 3
Rencana Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 36
(1) Rencana kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) huruf c memiliki luas lebih kurang 150 Ha meliputi:
a. kawasan peruntukan industri besar;
b. kawasan peruntukan sedang; dan
c. kawasan peruntukan industri kecil/mikro.
(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. pengembangan kawasan industri besar seluas lebih kurang 90 Ha di
sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan sebagian Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua;
b. kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Padangsidimpuan
Selatan; dan
c. pengembangan IPAL industri di kawasan peruntukan industri besar di
Padangsidimpuan Batunadua.
(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
meliputi :
a. pengembangan kawasan peruntukan industri batu bata tersebar di wilayah
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan seluas lebih kurang 50 Ha;
b. kawasan peruntukan industri sedang di Kecamatan Padangsidimpuan
Selatan; dan
c. pengembangan IPAL industri di kawasan peruntukan industri sedang di
Padangsidimpuan Batunadua.
(4) Kawasan peruntukan industri kecil/mikro seluas kurang lebih sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:

- 32 -
a. pengembangan sentra industri tahu tempe di Kelurahan Ujung Padang,
kerupuk kulit di Kelurahan Wek VI dan Kelurahan Padangmatinggi,
kerupuk ubi dan/atau kerupuk sambal menyebar di beberapa Kelurahan di
wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan seluas kurang lebih 10 Ha;
dan pengembangan industri kecil lainnya yang tersebar di seluruh
Kecamatan wilayah Kota Padangsidimpuan.
b. pengembangan IPAL industri secara Komunal di setiap Kelurahan/Desa
pada kawasan industri kecil/mikro yang berpotensi mencemari lingkungan.
Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perkantoran
Pasal 37
Rencana kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) huruf d meliputi:
a. kawasan perkantoran pemerintah di Jalan Tengku Rizal Nurdin (Komplek
Perkantoran Palopat Pijor Koling) seluas 79,00 Ha; dan
b. kawasan perkantoran swasta di koridor Jalan Kapt. Koima, Jalan Jend.
Sudirman , Jalan Com. Yos Sudarso, Jalan H. Abd. Halim Harahap, Jalan Abd.
Azis Lubis, Jalan P. Diponegoro, Jalan Raja Junjungan Lubis, Jalan Imam
Bonjol, Jalan Sisingamangaraja seluas lebih kurang 25 Ha.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Kegiatan Sektor Informal
Pasal 38
(1) Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) huruf e, meliputi:
a. sekitar Pasar Pajak Batu di Kelurahan Wek II;
b. sekitar Pasar Dalihan Natolu di Kelurahan Sadabuan; dan
c. sekitar Pasar Saroha di Kelurahan Aek Tampang.
(2) Mekanisme pemanfaatan Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Daerah.
Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Perumahan
Pasal 39
(1) Rencana kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) huruf f seluas lebih kurang 2.656,27 Ha, terdiri atas:
a. perumahan berkepadatan tinggi;
b. perumahan berkepadatan sedang; dan
c. perumahan berkepadatan rendah.
(2) Rencana kawasan perumahan berkepadatan tinggi seluas lebih kurang
52,3 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kelurahan Timbangan;
b. Kelurahan Wek III;
c. Kelurahan Bincar;
d. Kelurahan Kantin;
e. Kelurahan Wek II;
f. Kelurahan Wek IV; dan
g. Kelurahan Wek V.

- 33 -
(3) Rencana kawasan perumahan berkepadatan sedang seluas lebih kurang 41,7
Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kelurahan Tobat;
b. Desa Aek Bayur; dan
c. Kelurahan Ujung Padang.
(4) Rencana kawasan perumahan berkepadatan rendah seluas lebih kurang
2.562,27 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Desa Goti;
b. Desa Hutakoje;
c. Desa Huta Limbong;
d. Desa Huta Lombang;
e. Desa HutaPadang;
f. Desa Labuhan Labo;
g. Desa Labuhan Rasoki;
h. Desa Manegen;
i. Desa Manunggang Jae;
j. Desa Manunggang Julu;
k. Desa Pal IV PK;
l. Desa Perkebunan PK;
m. Kelurahan Pijor Koling;
n. Desa Purba Tua;
o. Desa Salumbue;
p. Desa Sigulang;
q. Kelurahan Sihitang;
r. Desa Tarutung Baru;
s. Kelurahan Aek Tampang;
t. Kelurahan Hanopan;
u. Kelurahan Losung;
v. Kelurahan Padangmatinggi;
w. Kelurahan Padangmatinggi Lestari;
x. Kelurahan Wek VI;
y. Kelurahan Sidangkal;
z. Kelurahan Silandit;
aa. Kelurahan Sitamiang;
bb. Kelurahan Sitamiang Baru;
cc. Kelurahan Wek V;
dd. Desa Aek Bayur;
ee. Desa Aek Najaji;
ff. Desa Aek Tuhul;
gg. Desa Bargot Topong;
hh. Desa Baruas;
ii. Desa Batang Bahal;
jj. Kelurahan Batunadua Jae;
kk. Kelurahan Batunadua Julu;
ll. Desa Gunung Hasahatan;
mm. Desa Pudun Jae;
nn. Desa Pudun Julu;
oo. Desa Purwodadi;
pp. Desa Siloting;
qq. Desa Simirik;

- 34 -
rr. Desa Ujung Gurap;
ss. Kelurahan Batang Ayumi Jae;
tt. Kelurahan Batang Ayumi Julu;
uu. Kelurahan Bonan Dolok;
vv. Kelurahan Kayu Ombun;
ww. Kelurahan Losung Batu;
xx. Kelurahan Panyanggar;
yy. Kelurahan Sadabuan;
zz. Kelurahan Tano Bato;
aaa. Kelurahan Wek I;
bbb. Desa HutaPadang;
ccc. Kelurahan Hutaimbaru;
ddd. Kelurahan Lembah Lubuk Manik;
eee. Kelurahan Lubuk Raya;
fff. Kelurahan Pal IV Maria;
ggg. Desa Partihaman Saroha;
hhh. Kelurahan Sabungan Jae;
iii. Desa Sabungan Sipabangun;
jjj. Desa Singali;
kkk. Desa Tinjoman;
lll. Desa Batu Layan;
mmm. Desa Joring Lombang;
nnn. Desa Joring Natobang;
ooo. Desa Mompang;
ppp. Desa Pintu Langit Jae;
qqq. Desa Rimba Soping;
rrr. Desa Simasom; dan
sss. Desa Simatohir.
(5) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan tinggi meliputi:
a. penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur
(kumuh) di kawasan perumahan kepadatan tinggi;
b. pengembangan perumahan vertikal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan; dan
c. optimalisasi perumahan vertikal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
(6) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan sedang, meliputi:
a. pengembangan sumur-sumur resapan individu dan kolektif disetiap
pengembangan lahan terbangun; dan
b. setiap kawasan perumahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana
perumahan.
(7) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan rendah, meliputi:
a. mengembangkan kualitas prasarana; dan
b. pengembangan kawasan perumahan berdasarkan ketentuan luasan kavling
rumah.
Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 40
(1) Rencana kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 40,71 Ha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- 35 -
a. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
b. kawasan peruntukan pariwisata budaya.
(2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. pengembangan wisata alam Tor Simarsayang di Kecamatan
Padangsidimpuan Utara seluas lebih kurang 8 Ha;
b. pengembangan wisata pegunungan Pintu Langit Jae seluas 28 Ha; dan
c. pengembangan kebun binatang Kota yang direncanakan di Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru sekitar Desa Partihaman Saroha seluas
4,71 Ha.
(3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. Mesjid Raya Al-Abror seluas lebih kurang 20.000 M²;
b. Bagas Godang Hutaimbaru seluas lebih kurang 3.000 M²;
c. Bagas Godang Losung Batu seluas lebih kurang 1.500 M²;
d. Bagas Godang Batunadua Seluas lebih kurang 1.700 M²;
e. Bagas Godang Pijor Koling seluas lebih kurang 1.800 M²;
f. Pos Polisi Kota dan Pajak Batu seluas lebih kurang 11.000 M²;
g. Mesjid Syech Zainal Abidin Desa Pudun Julu seluas lebih kurang 5.000 M²;
h. Rumah Dinas Walikota Padangsidimpuan (eks Keresidenan Tapanuli di
Padangsidimpuan) seluas lebih kurang 3.000 M2; dan
i. Tugu Perjuangan di Siborang seluas lebih kurang 100 M2.
Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 41
(1) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) huruf h terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pertanian Tanaman Pangan; dan
b. kawasan peruntukan pertanian Hortikultura;
(2) Kawasan peruntukan pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, merupakan lahan pertanian tanaman pangan seluas lebih
kurang 1.618,87 Ha, meliputi:
a. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara seluas lebih kurang 444,21 Ha;
b. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua seluas lebih kurang 185,75 Ha;
c. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 403,49 Ha;
d. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan seluas lebih kurang 13,69 Ha;
e. Kecamatan Padangsidimpuan Utara seluas lebih kurang 71,55 Ha; dan
f. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru seluas lebih kurang 500,18 Ha.
(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi:
a. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara seluas lebih kurang 10 Ha;
b. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua seluas lebih kurang 20 Ha;
c. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 80 Ha;
d. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan seluas lebih kurang 5 Ha;
e. Kecamatan Padangsidimpuan Utara seluas lebih kurang 5 Ha; dan
f. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru seluas lebih kurang 20 Ha.
(4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi:
a. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan

- 36 -
b. optimalisasi fungsi RPH sebagai RPH regional di Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Perkebunan
Pasal 42
Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)
huruf i terdiri dari:
a. seluas lebih kurang 445,825 Ha meliputi berbagai komoditas perkebunan; dan
b. seluas lebih kurang 688,47 Ha yang merupakan kawasan PTPN III.
Paragraf 10
Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 43
(1) Rencana kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) huruf j, meliputi:
a. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
b. kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
(2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. pengembangan kawasan perikanan di Kecamatan Padangsidimpuan
Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara; dan
b. pengembangan Balai Benih Ikan di Kecamatan Padangsidimpuan
Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
(3) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan kawasan Minapolitan
seluas lebih kurang 12,5 Ha di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru,
Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
Paragraf 11
Rencana Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 44
Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) huruf k meliputi Kawasan hutan produksi tetap seluas 1.624 Ha, yang terletak
di sebahagian Desa Joring Lombang, Desa Joring Natobang, Desa Pintu Langit Jae,
Desa Simasom, Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu,
sebahagian Desa Huta Padang dan Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru.
Paragraf 12
Kawasan Pertahanan Keamanan
Pasal 45
Kawasan peruntukan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) huruf l meliputi:
a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0212/TS di Kelurahan Aek Tampang;
b. Komando Rayon Militer (Koramil) 0212-01 di Kelurahan Wek II;
c. Gudang Mesiu di Kelurahan Batang Ayumi Julu;

- 37 -
d. Perbengkelan Militer di Kelurahan Losung Batu;
e. Yonif 123/Rajawali di Kelurahan Padangmatinggi; dan
f. Asrama Militer di Kelurahan Sihitang.
Paragraf 13
Kawasan Peruntukan Peribadatan
Pasal 46
(1) Kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf m meliputi pengembangan kawasan tata nilai sekitar Mesjid Raya Al-
Abror di Kelurahan Wek IV sampai radius 300 m dari Mesjid Raya Al-Abror.
(2) Kawasan peruntukan peribadatan selain yang ditentukan pada ayat (1)
dilaksanakan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa ditetapkan sampai dengan
radius 200 m.
Paragraf 14
Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana
Pasal 47
Rencana ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)
huruf n meliputi:
a. di Kecamatan Padangsidimpuan Utara: SD Bunayya, SD Negeri Losung Batu,
SD/SMP Sariputra, SMK Negeri 2, Masjid Muslim Pancasila/Untemanis,
Mesjid Almanar Sadabuan, Masjid Losung Batu, Masjid Bonan Dolok, Vihara
Sadabuan, Gereja Sadabuan, dan Kantor Dinas PU Tapanuli Selatan;
b. di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru: SMP Negeri 9 Hutaimbaru,
Terminal Hutaimbaru, Masjid Raya Hutaimbaru, Gereja Hutaimbaru, Komplek
Perkantoran Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
c. di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua: Masjid Raya Sirothol Musthaqim,
Komplek PU Pengairan/Tanggal, Terminal Maharaja Mulia Harahap, Kompleks
Perkantoran di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
d. di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu: Masjid Rimba Soping dan SD
Negeri Rimba Soping;
e. di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara: Pondok Haji; dan
f. ruang terbuka hijau juga dapat digunakan sebagai Kawasan Tertinggi (melting
point).
BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA
Pasal 48
(1) Kawasan strategis Provinsi di Kota Padangsidimpuan, yaitu kawasan perkotaan
Padangsidimpuan dan sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pengembangan
ekonomi terpadu Pantai Barat dan sekitarnya.
(2) Kawasan strategis Kota Padangsidimpuan terdiri atas:
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi; dan
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan.
(3) Penetapan kawasan strategis Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 - 2033
diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Kawasan Strategis Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013 - 2033 dengan ketelitian 1 : 25.000

- 38 -
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Kawasan Strategis
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 49
Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi:
a. kawasan pusat pasar Sangkumpal Bonang dan sekitarnya sebagai kawasan
pengembangan ekonomi terpadu skala regional yaitu Kelurahan Wek I,
Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III, Kelurahan Wek IV, Kelurahan Kantin dan
Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek V,
Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Sitamiang Baru di Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan;
b. kawasan pendidikan terpadu di Kelurahan Sihitang, Desa Sigulang; dan
c. kawasan sentra bisnis baru di Jalan Jend. Abdul Haris Nst (Lintas Timur)
meliputi Kelurahan Batunadua Julu, Desa Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa
Siloting, Desa Pudun Julu,Desa Pudun Jae danDesa Pal IV Pijor Koling.
Pasal 50
Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kawasan wisata alam Tor Simarsayang; dan
b. kawasan resapan air di Desa Pintu Langit Jae, Desa Tinjoman, Desa Simasom,
Desa Batu Layan, Desa Simatohir, Desa Joring Natobang, dan Desa Labuhan
Rasoki.
Pasal 51
(1) Untuk operasional RTRW Kota Padangsidimpuan tentang Kawasan Strategis
Kota akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berupa
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang disusun sesuai dengan
kemampuan Daerah.
(2) Rencana Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 52
(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota merupakan upaya perwujudan
rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama
penataan/pengembangan Kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima)
tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. indikasi program utama;
b. indikasi sumber pendanaan;
c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
d. waktu pelaksanaan.
(3) Arahan pemanfatan ruang wilayah Kota, meliputi:
a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota;

- 39 -
b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang Kota; dan
c. indikasi program utama perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota.
(4) Arahan pemanfatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan, meliputi:
a. Tahap Pertama sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini sampai dengan
tahun 2018;
b. Tahap Kedua dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
c. Tahap Ketiga dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028; dan
d. Tahap Keempat dari tahun 2029 sampai dengan tahun 2033.
(5) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di
dalam rencana tata ruang wilayah tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesatu
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota
Pasal 53
(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi:
a. indikasi program utama untuk perwujudan sistem pusat pelayanan
kegiatan Kota; dan
b. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana
wilayah Kota.
(2) Indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. indikasi program utama untuk perwujudan pusat pelayanan Kota;
b. indikasi program utama untuk perwujudan sub pusat pelayanan Kota;
dan
b. indikasi program utama untuk perwujudan pusat lingkungan.
(3) Indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. indikasi program utama untuk perwujudan prasarana utama berupa
indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan transportasi
darat;
b. indikasi program utama untuk perwujudan prasarana lainnya yang
terdiri atas:
1) indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan energi;
2) indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan
telekomunikasi;
3) indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan sumber
daya air; dan
4) indikasi program utama untuk perwujudan infrastruktur perkotaan.
Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota
Pasal 54
(1) Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung; dan

- 40 -
b. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budi Daya.
(2) Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan perlindungan
setempat;
c. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan suaka alam dan
cagar budaya;
d. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan lindung geologi;
e. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan rawan bencana
alam; dan
f. indikasi program utama untuk perwujudan RTH Kota.
(3) Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budidaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan
perumahan;
b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan
perdagangan dan jasa;
c. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan
perkantoran;
d. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan
industri;
e. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan
pariwisata;
f. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan
kegiatan sektor informal;
g. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan
pertanian;
h. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan
perikanan;
i. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan hutan
produksi;
j. indikasi program utama untuk perwujudan pertahanan keamanan;
k. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan
pendidikan;
l. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan
peribadatan; dan
m. indikasi program utama untuk perwujudan ruang evakuasi bencana.
Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 55
Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, meliputi:
a. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis
dari sudut kepentingan ekonomi; dan
b. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis
dari sudut kepentingan lingkungan hidup.

- 41 -
Bagian Keempat
Indikasi Sumber Pendanaan
Pasal 56
(1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang bersumber pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
d. investasi swasta;
e. kerja sama pembiayaan; dan
f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan
sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.
Bagian Kelima
Indikasi Pelaksana Kegiatan
Pasal 57
(1) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kota berpedoman pada rencana struktur ruang
dan pola ruang.
(3) Pemanfaatan ruang wilayah Kota dilaksanakan melalui penyusunan dan
pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
(4) Perkiraan biaya dan instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 58
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:
a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi;
b. Ketentuan Perizinan;
c. Ketentuan Pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. Arahan sanksi.
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 59
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam
menyusun peraturan zonasi.
(2) Penyelenggaraan penataan ruang yang tertuang dalam peraturan zonasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan
syarat dan kegiatan yang dilarang;
b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.

- 42 -
Pasal 60
Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a
meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
c. ketentuan umum peraturan zonasi suaka alam dan cagar budaya;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
f. ketentuan umum peraturan zonasi RTH;
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan
dan jasa;
i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;
j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan sektor
informal;
m. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
n. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
o. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan
produksi;
p. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan keamanan;
q. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan;
r. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peribadatan;
dan
s. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana.
Pasal 61
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan
perlindungan pada kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 huruf a terdiri atas kawasan resapan air.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air meliputi:
a. kawasan sempadan resapan air hanya dapat digunakan sebagai unsur
penghijauan dan/atau utilitas umum dan atau jalur pejalan kaki;
b. dapat dilakukan kegiatan RTH dengan aktivitas sosial terbatas penekanan
pada kelestarian sumberdaya airnya, luas RTH minimal 90% dengan
dominasi pohon tahunan yang diizinkan;
c. melarang semua kegiatan budidaya di kawasan resapan air yang dapat
mengganggu dan merusak;
d. diwajibkan untuk menyediakan sumur resapan pada lahan terbangun yang
sudah ada; dan
e. diperbolehkan terbatas untuk jenis kegiatan budidaya tidak terbangun yang
memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.
Pasal 62
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas:
a. kawasan sempadan sungai;

- 43 -
b. kawasan sekitar mata air;
c. kawasan sempadan rel kereta api; dan
d. kawasan sempadan SUTET.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diizinkan pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan
air dan/atau pemanfaatan air;
c. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan
perumahan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
d. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perumahan dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi
sungai;
e. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas
air sungai;
f. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
g. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame secara terbatas, papan
penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana
bantu navigasi pelayaran;
h. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan
pipa air minum;
i. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
j. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan
menurunkan kualitas sungai;
k. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi
pengelolaan sungai dan taman rekreasi tanpa mengganggu fungsi sungai;
l. garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan
yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;
m. garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan
yang berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15
(lima belas) meter;
n. garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan
yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh)
meter; dan
o. sungai yang melintasi kawasan perumahan dilakukan reorientasi
pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan.
Pasal 63
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelestarian alam dan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
a. diijinkan pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, pariwisata, agama, sosial
dan kebudayaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi;
b. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan;
c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan
budaya;
d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di
sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen; dan
e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat
setempat.

- 44 -
Pasal 64
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi:
a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki
kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak
mengubah bentang alam;
d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan
terbangun yang sudah ada; dan
e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
Pasal 65
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e meliputi:
a. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis
dan ancaman bencana;
b. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari perumahan
penduduk;
c. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana; dan
d. dilarang pengembangan kawasan budidaya terbangun.
Pasal 66
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 huruf f meliputi:
a. diperbolehkan untuk kegiatan rekreasi yang tidak mengganggu fungsi RTH;
b. ketentuan pendirian bangunan, antara lain:
1. RTH pekarangan rumah tinggal, dengan KDB 60% maka RTH maksimum
40%, luas minimum RTH adalah 10% dari luas lahan;
2. RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, dengan KDB
80% maka RTH maksimum 20%, luas minimum RTH adalah 10% dari luas
lahan;
3. Taman Rukun Tetangga (RT) luas minimal 250 M2, KDH (Koefisien Dasar
Hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman;
4. RTH Taman Rukun Warga (RW) luas minimal 1.250 M2, KDH (Koefisien
Dasar Hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman;
5. RTH Kelurahan luas minimal taman 9.000 M2, KDH (Koefisien Dasar Hijau)
minimal seluas 80% - 90% dari luas taman;
6. RTH Kecamatan luas taman minimal 24.000 M2, KDH (Koefisien Dasar
Hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman; dan
7. RTH Taman Kota luas taman minimal 144.000 M2, Taman ini dapat
berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas
rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% -
90%.
c. penentuan luas hutan Kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit
0,25 (dua puluh lima per seratus) Ha atau paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari wilayah pusat kegiatan dan atau disesuaikan dengan kondisi
setempat;

- 45 -
d. peruntukan hutan Kota dapat dimanfaatkan/diperbolehkan untuk keperluan
pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga, penelitian dan pengembangan,
pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan/atau budidaya hasil hutan bukan
kayu;
e. mengharuskan pengadaan jalur hijau yang pada sepanjang jalur jalan utama
pusat kegiatan dan jalan kolektor yang berfungsi sebagai peneduh;
f. diizinkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
g. diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
h. diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi RTH;
i. dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi
yang berwenang; dan
j. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.
Pasal 67
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g meliputi:
a. pembangunan rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis,
ekologis dan administratif;
b. diwajibkan melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak
berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
c. harus membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan
membangun rumah, memelihara dan mengelolanya serta penyelenggaraan
persediaan utilitas umum;
d. diwajibkan melakukan penghijauan lingkungan;
e. diwajibkan menyediakan tanah untuk sarana lingkungan;
f. penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan kepadatan rendah
mempunyai kriteria:
1. KLB maksimum 6;
2. KDB maksimum 50 %;
3. KDH minimum 35%; dan
4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija.
g. penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan kepadatan sedang
mempunyai kriteria:
1. KLB maksimum 9;
2. KDB maksimum 60 %;
3. KDH minimum 25%;
4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 600 dari as jalan
h. penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan kepadatan tinggi
mempunyai kriteria:
1. KLB maksimum 15;
2. KDB maksimum 70%;
3. KDH minimum 15%;
4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 450 dari as jalan.
i. memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan
peruntukan perumahan harus menyediakan lingkungan yang sehat dan aman
dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi
pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan hidup;

- 46 -
j. orientasi bangunan diutamakan menghadap akses jalan;
k. dalam rangka mewujudkan kawasan pusat kegiatan yang tertata dengan baik,
perlu dilakukan peremajaan perumahan kumuh;
l. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di prasarana dan sarana
umum tanpa izin Pemerintah Daerah;
m. setiap kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan sampah secara
terpadu;
n. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu
dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan
perumahan secara tertutup;
o. pengembangan kegiatan pelayanan perumahan di kawasan perumahan
disesuaikan dengan skala pelayanan perumahan dan hirarki jalan;
p. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan
limbah secara komunal;
q. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan
hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke
wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
r. diwajibkan bagi para pengembangan perumahan untuk menyediakan
sumur/kolam resapan bagi setiap pembangunan kawasan perumahan;
s. diperbolehkan secara terbatas kegiatan perdagangan dan jasa;
t. diizinkan kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan
12 (dua belas) orang dengan memperhatikan akses pelayanan;
u. dilarang penambahan kegiatan pendidikan tinggi di kawasan peruntukan
perumahan kepadatan tinggi;
v. melaksanakan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan
rumah dan lingkungan; dan
w. pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan
rumah dan lingkungan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang
berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai persyaratan teknis sistem
proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
Pasal 68
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h meliputi:
a. menyediakan prasarana minimum (parkir, bongkar muat, penyimpanan/
gudang yang memadai);
b. tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum;
c. mempunyai ketentuan umum:
1. KLB maksimum 16; dan
2. KDB maksimum 60%;
d. orientasi bangunan di utamakan menghadap akses jalan dan orientasi utama
bangunan adalah pada space berupa RTH dan sungai;
e. peruntukan ruang bagi RTH diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka
umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat
diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau dan bentang alam;
f. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dikembangkan
dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
g. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan diarahkan
pada pusat-pusat lingkungan dengan dukungan akses jalan sekurang-
kurangnya jalan lokal sekunder;

- 47 -
h. kegiatan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan
sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor
perdagangan dan jasa termasuk memberikan ruang untuk sektor informal
atau kegiatan sejenis lainnya;
i. diizinkan secara terbatas pengembangan pendidikan tinggi yang
menyelenggarakan satu jenis disiplin ilmu;
j. diizinkan kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan
12 (dua belas) orang dengan memperhatikan akses pelayanan;
k. pelaksana pembangunan/pengembangan fasilitas perdagangan berupa
kawasan perdagangan terpadu, diwajibkan menyediakan prasarana, sarana
dan utilitas, RTH, ruang untuk sektor informal dan fasilitas sosial;
l. setiap pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya;
m. setiap kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan memberikan ruang untuk
mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan;
n. melaksanakan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada lingkungan
perdagangan; dan
o. pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada lingkungan
perdagangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang
berpedoman pada peraturan menteri mengenai persyaratan teknis sistem
proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
Pasal 69
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i meliputi:
a. perkantoran pemerintah meliputi:
1. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan
koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
2. unit/kavling peruntukan pekantoran pemerintah harus memiliki ruang
parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau
pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan
perkantoran; dan
3. kawasan kantor kecamatan, kantor dinas, Balai Kota atau Kantor Walikota
dan DPRD diwajibkan memiliki ruang terbuka publik.
b. perkantoran swasta meliputi:
1. pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan
koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
2. kawasan peruntukan pekantoran swasta diwajibkan memiliki ruang parkir
yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-
pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan
perkantoran;
3. setiap pengembangan kawasan perkantoran diwajibkan memperhatikan
daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya; dan
4. pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran swasta diwajibkan
menyediakan ruang untuk sektor informal.
Pasal 70
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf j meliputi:

- 48 -
a. memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan peruntukan
industri;
b. peruntukan kegiatan industri kecil dan menengah yang diperbolehkan
merupakan industri tidak polutan;
c. industri besar yang berpolutan tidak diperbolehkan perkembangannya di
wilayah Kota;
d. pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan
hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber
daya alam;
e. harus memperhatikan suplai air bersih;
f. pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan harus
dikelola secara terpadu;
g. pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 KM dari perumahan;
h. penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling
industri, jalan dan saluran, RTH, dan fasilitas penunjang;
i. kawasan industri harus memiliki kajian AMDAL, sehingga dapat ditetapkan
kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut;
j. khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian
studi AMDAL sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL;
k. diwajibkan menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau
(green belt) dan RTH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas
kawasan;
l. diwajibkan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan industri dengan
komposisi 6 (enam) sampai 12 % (dua belas persen) dari luas kawasan;
m. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu;
n. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur
debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung
kawasan;
o. mengendalikan kegiatan industri yang telah ada, sehingga tidak menimbulkan
pencemaran dan kemacetan lalu lintas;
p. industri besar dan menengah yang telah ada di luar kawasan peruntukan
industri secara bertahap direlokasi ke kawasan peruntukan industri;
q. kegiatan industri kecil/mikro yang telah ada diluar kawasan peruntukannya,
dapat tetap beroperasi namun tidak dapat dikembangkan, jika sesuai dengan
dan peraturan zonasi yang berlaku;
r. melaksanakan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan
industri dan lingkungan; dan
s. pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan
industri dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman
pada peraturan menteri mengenai persyaratan teknis sistem proteksi
kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
Pasal 71
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf k meliputi:
a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan
daya tampung lingkungan;
b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
c. diizinkan pendirian bangunan terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata
pada kawasan lindung;

- 49 -
d. luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata alam maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas blok pemanfaatan
taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang
bersangkutan;
e. pemanfaatan ruang kawasan peruntukan pariwisata tidak boleh mengubah
bentang alam yang ada, tidak mengganggu pandangan visual dan bergaya
arsitektur setempat;
f. pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya yang dijadikan kawasan
pariwisata harus mengikuti prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian
bentuk, penyajian dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan;
g. pengusahaan situs benda cagar budaya sebagai obyek wisata diharapkan dapat
membantu memenuhi kebutuhan dana bagi pemeliharaan dan upaya
pelestarian benda cagar budaya yang bersangkutan;
h. pada kawasan peruntukan pariwisata, fasilitas fisik yang harus tersedia
meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan
sampah, drainase, dan saluran air kotor;
i. pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung
jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. pengembangan kawasan wisata dikembangkan dengan koefisien dasar
bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
k. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung;
l. diizinkan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
m. diizinkan pemanfaatan peringatan hari besar keagamaan sebagai bagian dari
atraksi wisata;
n. diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai; dan
o. diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal.
Pasal 72
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan sektor
informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf l meliputi:
a. diwajibkan menempati ruang-ruang yang disediakan dalam kawasan
peruntukan kegiatan sektor informal;
b. diwajibkan memelihara fasilitas yang disediakan;
c. menyediakan tempat pejalan kaki; dan
d. menyediakan fasilitas tempat parkir.
Pasal 73
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 huruf m meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian
tanaman pangan meliputi:
1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
2. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;
3. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan
dan kualitas tanah;
4. diizinkan aktivitas pendukung pertanian; dan
5. dilarang pembangunan kegiatan terbangun.

- 50 -
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian
hortikultura meliputi:
1. diarahkan untuk budidaya hortikultura;
2. diizinkan untuk budidaya tanaman pangan;
3. diizinkan untuk budidaya peternakan dan perikanan;
4. diizinkan untuk budidaya perkebunan atau kehutanan;
5. diizinkan pemanfaatan ruang untuk perumahan petani; dan
6. dilarang pembangunan kegiatan terbangun.
c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perkebunan
meliputi:
1. diizinkan untuk budidaya peternakan dan perikanan;
2. diizinkan untuk budidaya perkebunan atau kehutanan; dan
3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk perumahan petani.
Pasal 74
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf n meliputi:
a. diizinkan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan; dan
b. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas perikanan.
Pasal 75
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf o meliputi:
a. diwajibkan melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
b. diizinkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan
neraca sumber daya kehutanan;
c. dilarang melakukan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas
hutan;
d. diizinkan secara terbatas untuk pengembangan infrastruktur perkotaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
e. diizinkan secara terbatas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan wisata,
pendidikan dan penelitian tanpa mengganggu fungsi hutan; dan
f. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan
pemanfaatan hasil hutan.
Pasal 76
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf p, meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi
kawasan pertahanan dan keamanan;
b. pembatasan kegiatan didalam dan/atau di sekitar kawasan pertahanan dan
keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; dan
c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merubah fungsi utama
kawasan.
Pasal 77
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf q, meliputi:
a. diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi;

- 51 -
b. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan peruntukan
pendidikan; dan
c. pengembangan kawasan pelayanan umum dikembangkan dengan koefisien
dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen).
Pasal 78
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peribadatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf r, meliputi:
a. diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi;
b. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan peruntukan
peribadatan; dan
c. pengembangan kawasan pelayanan umum dikembangkan sesuai dengan luas
lahan tempat peribadatan yang tersedia.
Pasal 79
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 huruf s, meliputi:
a. mewajibkan melengkapi pertandaan mengenai jalur evakuasi;
b. mengizinkan membangun bangunan yang dapat mendukung kegiatan evakuasi
akibat bencana; dan
c. diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas.
Bagian Kedua
Ketentuan Perizinan
Pasal 80
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b
merupakan jenis-jenis perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang,
meliputi:
a. Izin prinsip;
b. Izin lokasi;
c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
e. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
(2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota.
(3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
(4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
(5) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang
harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
(6) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang
berwenang.
(7) Pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang
dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
(8) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak
melalui prosedur yang benar batal demi hukum.

- 52 -
(9) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar, tetapi
kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dibatalkan oleh
Pemerintah Daerah.
(10) Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak terhadap ruang
mengacu kepada Rencana Rinci Tata Ruang, Peraturan Zonasi, dan/atau
pedoman pembangunan sektoral terkait.
(11) Dalam hal acuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum
tersedia, maka penerbitan perizinan mengacu kepada ketentuan-ketentuan
dalam RTRW sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(12) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(13) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan tambahan untuk
kepentingan umum kepada pemohon izin.
(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin diatur dengan
Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 81
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 huruf c terdiri atas:
a. ketentuan pemberian insentif; dan
b. ketentuan pemberian disinsentif.
Pasal 82
(1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a
diberikan untuk mendorong:
a. pengembangan RTH dan ruang terbuka non hijau;dan
b. pengembangan kawasan pusat bisnis baru, kawasan industri dan
pergudangan, kawasan terpadu pendidikan, serta pengembangan SPK.
(2) Bentuk pemberian insentif untuk mendorong pengembangan RTH dan ruang
terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
a. kemudahan perizinan; dan
b. pemberian pelayanan utilitas.
(3) Bentuk pemberian insentif untuk mendorong pengembangan kawasan pusat
bisnis baru, terminal peti kemas, dan kawasan industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
a. kemudahan perizinan;
b. keleluasaan pembentukan badan pengelola;
c. kemungkinan urun saham;
d. pengadaan infrastruktur; dan
e. pengaturan lebih lanjut mekanisme pemberian insentif diatur dengan
Peraturan Walikota.
Pasal 83
(1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf
b diberikan untuk:
a. membatasi pembangunan di kawasan resapan air; dan
b. membatasi pembangunan di kawasan rawan bencana.

- 53 -
(2) Bentuk pemberian disinsentif untuk membatasi pembangunan di kawasan
resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
a. pengenaan biaya perizinan yang lebih besar;
b. persyaratan KDB yang kecil dan KDH yang besar;
c. sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah;
d. persyaratan spesifikasi bangunan; dan
e. kompensasi untuk mengganti resapan air yang berkurang.
(3) Bentuk pemberian disinsentif untuk membatasi pembangunan di kawasan
rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
a. memperketat perizinan;
b. menerapkan persyaratan teknis yang ketat terhadap permohonan izin
mendirikan bangunan dengan mengutamakan bangunan tahan gempa dan
tahan aliran lahar;dan
c. membatasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(4) Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi tidak sesuai dengan
penetapan RTRW ini, penyelesaiannya dilaksanakan secara koordinatif dengan
melibatkan masyarakat dan lembaga yang membidangi pertanahan.
(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian disinsentif diatur
dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Arahan Sanksi
Pasal 84
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi arahan
dalam bentuk sanksi administrasi terhadap pelanggaran penataan ruang
bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan
perundang-undangan bidang penataan ruang.
(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dalam
bentuk:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diberikan oleh pejabat berwenang;
c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan
perundang-undangan sebagai milik umum.
Pasal 85
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a meliputi:
a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak
sesuai dengan peruntukkannya;
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai
peruntukannya; dan
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai
peruntukannya.

- 54 -
Pasal 86
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2)
huruf b meliputi:
a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan;
dan/atau
b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam
izin pemanfaatan ruang.
Pasal 87
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c
meliputi:
a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan
persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
Pasal 88
Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-
undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2)
huruf d meliputi:
a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam
serta prasarana publik;
b. menutup akses terhadap sumber air;
c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
Pasal 89
(1) Sanksi administrasi rencana tata ruang bagi masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. penolakan izin;
g. pembatalan izin;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.
(2) Aparat pemerintah daerah menerbitkan perizinan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dan atau tidak sesuai dengan prosedur administratif
perubahan pemanfaatan ruang yang ditetapkan, dikenakan sanksi
administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 55 -
Pasal 90
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a
dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang,
meliputi:
a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta
bentuk pelanggarannya;
b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan
dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian
pemanfaatan ruang.
(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal
sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama; dan
b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal
sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.
(3) Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan
ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan
pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara,
penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin,
pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif.
Pasal 91
(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat (1) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian
kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban
pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang
beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara
evaluasi;
b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara
sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan
teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan
kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan
melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara
paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat
keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap
kegiatan pemanfaatan ruang.

- 56 -
(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan
kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan
penertiban oleh aparat penertiban.
(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang
secara paksa.
(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang
melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan
tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar
untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang
dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
Pasal 92
(1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah penertiban
melalui penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan
umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang, yang berisi:
evaluasi;
b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang
berlaku;
kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan
umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
(2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,
keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum
kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang
akan diputus.
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan
kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan
penertiban oleh aparat penertiban.
melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum
yang akan diputus.
(5) Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa
pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar,
disertai penjelasan secukupnya.
(6) Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
(7) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan
umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum
kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk

- 57 -
menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
Pasal 93
(1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d
dilakukan melalui langkah-langkah penutupan lokasi dengan penerbitan
surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
evaluasi;
b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri
menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang
melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan
ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan
teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
d. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila
pelanggar mengabaikan surat peringatan.
(2) Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat
yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat
keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera
dilaksanakan.
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan
lokasi yang akan segera dilaksanakan.
melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.
(5) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan
lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi
kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana
tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
Pasal 94
(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e
dilakukan melalui penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan
izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang, yang berisi:
evaluasi;
b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka
penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

- 58 -
d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar
mengabaikan surat peringatan.
keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera
dilaksanakan.
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan
izin.
(4) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan
permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan
untuk melakukan pencabutan izin.
(5) Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki
kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
(6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah
dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan
pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.
Pasal 95
Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f
dilakukan melalui: setelah tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan
rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan setelah
evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan
kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-
hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan
mengajukan izin baru.
Pasal 96
(1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g
dilakukan melalui penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan
antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan
pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.
(2) Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana
pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah
diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan
izin.
(3) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
(4) Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin,
dengan memuat hal-hal berikut:
a. dasar pengenaan sanksi;
b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga
pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang
melakukan pembatalan izin; dan
c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas
pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan
telah diperoleh dengan itikad baik.
(5) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki
kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.

- 59 -
(6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah
dibatalkan.
Pasal 97
(1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)
huruf h dilakukan melalui pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-
bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya.
(2) Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari
pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan
ruang, yang berisi:
evaluasi;
b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan
fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang
telah ditetapkan;
kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
d. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat
peringatan.
pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat
keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.
(4) Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan
fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu
pelaksanaanya.
(5) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan
pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
Pasal 98
Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf i akan
diatur lebih lanjut oleh Instansi terkait yang mengelola pengendalian
pemanfaatan ruang.
Pasal 99
Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan
pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan
penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi
ruang.
Pasal 100
Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan
pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan
pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban
pelanggar di kemudian hari.

- 60 -
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 101
Hak masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, meliputi:
a. mengetahui secara terbuka RTRW Kota dan rencana rinci tata ruang kawasan;
b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang
izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang menimbulkan kerugian.
Pasal 102
(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah
masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan
melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada
tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui
pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR).
(3) Pengembangan SITR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
menyediakan informasi tentang tata ruang dalam bentuk buku, media cetak,
media elektronik dan web yang dapat diakses setiap saat.
Pasal 103
(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang
terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan
dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum
adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.
Pasal 104
(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan
status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW
Kota diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang
berkepentingan.

- 61 -
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 105
Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota masyarakat wajib berperan serta
dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah
ditetapkan.
Pasal 106
Kewajiban masyarakat dalam kegiatan penataan ruang Kota, meliputi:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang
berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Pasal 107
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan
kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya
dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan
ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan
seimbang.
Pasal 108
(1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, meliputi:
a. memberi masukan mengenai:
1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau
kawasan;
4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
5) penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat berbentuk:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- 62 -
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara
dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya
alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana
tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
temuan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata
ruang.
Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat
Pasal 109
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang, meliputi:
a. peran masyarakat dalam perencanaan ruang;
b. peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
c. peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Peran masyarakat dalam perencanaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. pemberian masukan dalam penentuan arahan pengembangan;
b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan;
c. pemberian masukan dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang Kota;
d. pemberian masukan dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang;
e. pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan
ruang;
f. penetapan rencana tata ruang Kota;
g. pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap rancangan RTRW Kota;
h. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan
i. bantuan tenaga ahli.
(3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal rencana tata ruang
yang telah ditetapkan;
b. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
c. bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan
ruang;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan

- 63 -
kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian
tujuan penataan ruang;
f. menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan
sumber daya alam;
g. usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
(4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian
intensif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar
pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau
pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal
dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang;
d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang
berwenang.
BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 110
(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama
antar sektor dan/atau antar daerah yang berkaitan dengan penataan ruang
dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
(2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.
(3) Susunan organisasi, tugas, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 111
(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.

- 64 -
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak
dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 112
(1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan
tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana dalam bidang penataan ruang;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri
sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat
penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses
penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113
Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dipidana dengan pidana penjara

- 65 -
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 114
(1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal
ditetapkan dan ditinjau kembali sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menghasilkan rekomendasi berupa:
a. RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
b. RTRW perlu direvisi.
(3) Dalam hal peninjauan kembali RTRW menghasilkan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi RTRW dilaksanakan dengan tetap
menghormati hak yang dimiliki orang dan/atau Badan, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Revisi RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 115
Apabila pemanfaatan ruang yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, maka:
(1) Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam
pelaksanaan tidak mengubah perwujudan sektor/pola pemanfaatan ruang,
maka kegiatan tersebut dapat diteruskan;
(2) Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam
pelaksanaan mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka
kegiatan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(3) Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam
pelaksanaannya tidak mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan
ruang, maka kegiatan tersebut dapat diizinkan dengan mengikuti prosedur
tertentu melalui pembayaran retribusi dan denda sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
(4) Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam
pelaksanaannya mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang,
maka kegiatan tersebut harus dibongkar atau dihentikan;
(5) Pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, tidak dapat diterbitkan
atas hak dan perizinan apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan
hutan yang baru; dan
(6) Pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, pemanfaatannya tidak
diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfatan hingga
diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.

- 66 -
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 116
(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota
Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Padangsidimpuan Tahun 2006 sampai dengan 2011 dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku.
(2) Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan hutan yang baru, rencana
peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya akan diintegrasikan ke
dalam rencana pola ruang melalui Peraturan Walikota.
(3) Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota
dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota selambat-lambatnya 3 (tiga)
tahun sejak ditetapkannya RTRW ini.
(4) Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 117
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan.
Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 8 September 2014
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
Dto
Ttd.
ANDAR AMIN HARAHAP
Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 20 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,
ZULFEDDI
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2014 NOMOR 04

Rencana Tata Ruang Wilayah

More Related Content

What's hot (20)

Viewers also liked (16)

Similar to Rencana Tata Ruang Wilayah (20)

More from manafhsb (9)

Recently uploaded (20)

Rencana Tata Ruang Wilayah