Pos un tahun pelajaran 2013 2014 0

PROSEDUR OPERASI STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA,
PROGRAM PAKET C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2013

PERATURAN
NOMOR: 0022/P/BSNP/XI/2013
TENTANG
PROSEDUR OPERASI STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/
MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH
MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH
ALIYAH
KEJURUAN,
SERTA
PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM
PAKET C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN PELAJARAN
2013/2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang

: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat
(3), Pasal 15 ayat (6), Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan
Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013
tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan
Pendidikan
dan
Penyelenggaraan
Ujian
Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian
Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standar
Nasional Pendidikan tentang Prosedur Operasi Standar
Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, serta
Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha,
1

Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun
Pelajaran 2013/2014
Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 124);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi
untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program
Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
untuk satuan pendidikan dasar dan menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses
Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program
Paket B, dan Program Paket C;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang
tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan
Pendidikan
dan
Penyelenggaraan
Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian
Nasional.
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
TENTANG
PROSEDUR
OPERASI
STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH
MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA,
2

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH,
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH
MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH
ALIYAH
KEJURUAN,
SERTA
PENDIDIKAN
KESETARAAN
PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C,
DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN
PELAJARAN 2013/2014

Pasal 1
(1) POS UN ini merupakan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan Ujian
Nasional Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah
Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan, Program Paket B/Wustha,
Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran
2013/2014.
(2) POS UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan BSNP ini.
Pasal 2
Hal-hal lain yang terjadi dan belum diatur dalam POS UN ini akan
diatur lebih lanjut oleh BSNP.
Pasal 3
Peraturan BSNP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2013

3

LAMPIRAN
PERATURAN
NOMOR: 0022/P/BSNP/XI/2013
TENTANG
PROSEDUR OPERASI STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/
MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH
MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH
ALIYAH
KEJURUAN,
SERTA
PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PROGRAM PAKET B/WUSTHA,
PROGRAM PAKET C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN
PELAJARAN 2013/2014

I. PENGERTIAN
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang
meliputi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/MAK), serta lembaga
pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket B/Wustha, Program
Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Pendidikan
kesetaraan
adalah
pendidikan
nonformal
yang
menyelenggarakan pendidikan setara SMP/MTs, SMA/MA, dan
SMK/MAK mencakup Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan.
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok
Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan
pendalaman pendidikan agama Islam.
Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian
S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta
didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/program pendidikan
kesetaraan.

4

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK yang
selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian
pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA,
SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
Ujian Nasional Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program
Paket C Kejuruan, yang selanjutnya disebut UNPK, adalah kegiatan
pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan
Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan oleh SMP/MTs,
SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK untuk peserta didik yang
berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu yang dapat diterima
oleh sekolah/madrasah pelaksana dan disertai bukti yang sah.
Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian
teori dan ujian praktik kejuruan.
Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai
S/M/PK adalah nilai gabungan antara nilai ujian S/M/PK dan rata-rata
nilai Rapor atau rata-rata Nilai Derajat Kompetensi (NDK).
Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang
diperoleh peserta didik pada UN.
Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara
Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional
dan Nilai UN;
Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk
dinyatakan lulus;
Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal
UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Bahan UN adalah naskah soal, kaset/compact disk (CD) listening
comprehension (LC), lembar jawaban UN, berita acara, daftar hadir,
amplop, tata tertib, dan pakta integritas pengawas.
Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran
kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN
adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN, Nilai S/M/PK, dan NA dari
setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan
langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan Ujian S/M/PK dan UN
yang ditetapkan oleh BSNP.
Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.
Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
5

23. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh
BSNP sebagai koordinator pengawasan pelaksanaan UN tingkat provinsi
berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri
Indonesia.
24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,
atau Pemerintah Kota.
II. PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
A. Penyelenggara UN
BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:
1. menyusun POS pelaksanaan UN;
2. memberi rekomendasi kepada Menteri tentang penetapan Pelaksana UN
Tingkat Pusat;
3. melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan pelaksanaan UN
secara nasional;
4. mengadakan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri;
5. mengadakan penandatanganan pakta integritas dengan Pelaksana UN
di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal; dan
6. melakukan evaluasi, menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan
pelaksanaan UN dan menyampaikannya kepada Menteri.
B. Pelaksana UN Tingkat Pusat
1. Pelaksana UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas unsur-unsur:
a. Badan Standar Nasional Pendidikan;
b. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
e. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
f. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;
g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
i. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
j. Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Konsulat Jenderal, Kementerian
Luar Negeri; dan
k. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri.

6

2. Pelaksana UN Tingkat Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dan
Sekretaris.
3. Pelaksana UN Tingkat Pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan UN;
b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Polri;
c. memantau kesiapan pelaksanaan UN;
d. menyusun Petunjuk Teknis Pengawasan untuk penggandaan dan
pendistribusian bahan UN ke Pelaksana UN Tingkat Provinsi;
e. melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN;
f.
menetapkan jadwal pelaksanaan UN;
g. menetapkan kisi-kisi soal UN;
h. mendistribusikan kisi-kisi soal UN;
i.
menyusun dan merakit soal UN;
j.
menjamin mutu soal UN;
k. menyiapkan master naskah soal UN;
l.
melakukan koordinasi dengan Panitia Regional untuk pekerjaan
pelelangan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
m. melakukan serah terima master soal ke perusahaan penggandaan
bahan UN;
n. mengembangkan sistem database peserta UN;
o. mengirim database peserta UN SMA, MA, SMK/MAK, Paket C, dan
Paket C Kejuruan ke Perguruan Tinggi;
p. mengembangkan sistem database penilaian akhir ujian sekolah,
ujian akhir pendidikan kesetaraan, dan ujian nasional;
q. melakukan verifikasi dan pengawasan sistem komputerisasi;
r.
melakukan pemantauan dalam persiapan, pelaksanaan, dan
selama proses pemindaian LJUN;
s. menerima hasil pemindaian dari Perguruan Tinggi untuk SMA, MA,
SMK/MAK, Paket C, dan Paket C Kejuruan, dan menerima hasil
pemindaian dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk
SMP/MTs,
SMPLB, SMALB, dan Progam Paket B/Wustha;
t.
melakukan penskoran hasil UN;
u. menerbitkan dan mendistribusikan surat keputusan bentuk blanko
ijazah ke provinsi dan luar negeri;
v. mencetak dan mendistribusikan blanko SKHUN ke provinsi dan
luar negeri;
w. mengirimkan Nilai Akhir (NA) yang meliputi Nilai UN dan Nilai
S/M/PK ke provinsi dan luar negeri;
x. mengoordinasikan kegiatan pemantauan UN;
y. menganalisis hasil UN dan mengirimkan hasilnya kepada Dinas
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota; dan
z. mengevaluasi pelaksanaan UN dan membuat laporan pelaksanaan
dan hasil UN kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui
BSNP.
7

C. Pelaksana UN Tingkat Provinsi
1. Pelaksana UN Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur,
terdiri atas unsur-unsur:
a. Dinas Pendidikan Provinsi;
b. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Bidang yang menangani
pendidikan madrasah dan bidang yang menangani pendidikan
norformal: Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C);
c. Perguruan Tinggi Negeri;
d. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP); dan
e. Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.
2. Pelaksana UN Tingkat Provinsi dalam melaksanakan UN SMA/MA,
SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan,
memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya;
b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN dan
POS UN ke Kabupaten/Kota di wilayahnya;
c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
d. melakukan koordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/
Kota dalam menetapkan satuan pendidikan yang berhak
melaksanakan UN;
e. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database peserta
UN;
f. menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
g. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai
S/M/PK;
h. mengirimkan nilai ujian teori dan praktek kejuruan serta nilai
S/M/PK ke Pelaksana UN Tingkat Pusat secara online atau media
digital yang lain paling lambat 1 minggu sebelum Ujian Nasional
(UN);
i. melakukan koordinasi dengan Panitia Regional dalam pelelangan
pekerjaan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
j. menjamin pendistribusian bahan UN yang mencakup naskah soal
UN, LJUN, daftar hadir, berita acara, tata tertib, amplop, dan pakta
integritas ke satuan pendidikan melalui Pelaksana UN Tingkat
Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan;
k. menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN;
l. melakukan koordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/
Kota dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
m. mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Provinsi dalam
pemantauan pelaksanaan UN;
n. melaksanakan uji kompetensi keahlian SMK/MAK;
o. menerima Nilai Akhir (NA) yang meliputi Nilai UN dan Nilai S/M/PK
dari Pelaksana UN Tingkat Pusat;
p. mengirimkan NA ke satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
8

q. mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
r. mengisi SKHUN;
s. mengirimkan DKHUN dan SKHUN ke satuan pendidikan melalui
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
t. mengirimkan ijazah Paket C dan Paket C Kejuruan ke Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dan ke Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota;
u. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dan
v. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk
disampaikan kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat yang berisi tentang
persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan:
1) surat keputusan Pelaksana UN Tingkat Provinsi;
2) data peserta UN;
3) data satuan pendidikan pelaksana UN; dan
4) laporan kelulusan satuan pendidikan.
3. Pelaksana UN Tingkat Provinsi dalam melaksanakan UN SMP/MTs,
SMPLB, dan Progam Paket B/Wustha memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut:
POS UN ke Kabupaten/Kota di wilayahnya;
c. melakukan penandatanganan pakta integritas dan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
d. berkoordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dalam
menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN;
UN;
f. menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
S/M/PK;
h. mengirimkan nilai S/M/PK ke Pelaksana UN Tingkat Pusat secara
online atau media digital yang lain paling lambat 1 minggu sebelum
UN;
i. melakukan koordinasi dengan Panitia Regional dalam pelelangan
pekerjaan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
j. menjamin pendistribusian bahan UN yang mencakup naskah soal
UN, LJUN, daftar hadir, berita acara, tata tertib, amplop, dan pakta
integritas ke satuan pendidikan melalui Pelaksana UN Tingkat
Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan;
k. menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN pada saat
pendistribusian dan di tempat penyimpanan bahan UN;
l. melakukan
koordinasi
dengan
Pelaksana
UN
Tingkat
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
m. melakukan pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN
bersama Panitia Regional penggandaan dan pendistribusian, LPMP,
dan Polri;
9

n. mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Provinsi dalam
pemantauan pelaksanaan UN;
o. melakukan pemindaian LJUN dengan menggunakan software yang
ditentukan oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat;
p. menjamin keamanan proses pemindaian LJUN;
q. menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Pelaksana UN Tingkat
Pusat.
r. menerima Nilai Akhir (NA) yang meliputi Nilai UN dan Nilai S/M/PK
dari Pelaksana UN Tingkat Pusat;
s. mengirimkan NA ke satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
t. mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
u. mengisi SKHUN;
v. mengirimkan DKHUN dan SKHUN ke satuan pendidikan melalui
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
w. mendistribusikan ijazah Paket B/Wustha ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
dan
ke
Kantor
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota;
x. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dan
y. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk
disampaikan kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat yang berisi tentang
persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan:
1) surat keputusan Pelaksana UN Tingkat Provinsi;
2) data peserta UN;
4. Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan dan pengawasan UN SMA, MA,
SMK/MAK, Paket C, dan Paket C Kejuruan memiliki tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut:
a. melakukan pengawasan pelaksanaan UN bersama LPMP;
b. menetapkan koordinator pengawas UN kabupaten/kota;
c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan BSNP;
d. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan LPMP;
e. menjelaskan tugas dan tangggungjawab pengawas pelaksanaan UN
di satuan pendidikan dan di Kabupaten/Kota;
f. menetapkan pengawas satuan pendidikan di setiap Sekolah/
Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan
Belajar Pelaksana UN.
g. melakukan pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN
bersama Panitia Regional, LPMP, dan Polri;
h. menjamin keamanan penyimpanan bahan UN di titik simpan
terakhir bersama Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Polri;
i. menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah diisi oleh
peserta UN serta bahan pendukungnya;
j. melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dalam melakukan
pengawasan pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
10

k. mengawasi penerimaan LJUN dari satuan pendidikan atau rayon dan
memastikan amplop LJUN sudah dilem/dilak, ditandatangani oleh
pengawas ruang, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan;
l. melakukan pemindaian LJUN dengan menggunakan software yang
ditentukan oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat;
m. menjamin keamanan proses pemindaian LJUN;
n. menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Pelaksana UN Tingkat
Pusat; dan
o. membuat laporan pelaksanaan dan pengawasan UN Tingkat Provinsi
tentang
pelaksanaan
pemindaian
LJUN
dan
pelaksanaan
pengawasan untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan melalui BSNP.
5. LPMP dalam pengawasan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket
B/Wustha memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan pengawasan pelaksanaan UN;
b. menetapkan koordinator pengawas UN kabupaten/kota;
c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan perguruan
tinggi;
d. menjelaskan tugas dan tanggung jawab pengawas pelaksanaan UN di
satuan pendidikan dan/atau di kabupaten/kota;
e. melakukan pengawasan penggandaan dan distribusi bahan UN
bersama Panitia Regional penggandaan dan distribusi, dan Polri;
f. menjamin keamanan penyimpanan bahan UN di titik simpan
terakhir bersama Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Polri;
g. menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah diisi oleh
peserta UN serta bahan pendukungnya;
h. mengawasi penerimaan LJUN dari satuan pendidikan atau rayon dan
memastikan amplop LJUN sudah dilem/dilak, ditandatangani oleh
pengawas ruang, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan; dan
i. membuat laporan pelaksanaan pengawasan UN di tingkat
kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan melalui BSNP.
D. Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota
1. Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan
Bupati/Walikota, terdiri atas unsur-unsur:
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani
pendidikan madrasah dan seksi yang menangani pendidikan
norformal: Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program
Paket C Kejuruan);
2. Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung
jawab:
11

POS UN ke satuan pendidikan di wilayahnya;
c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan
pendidikan;
d. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN,
dengan prosedur sebagai berikut:
1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki
kelas/tingkat tertinggi;
2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang
akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan
penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan
pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang
dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke
satuan pendidikan pelaksana UN melalui dinas pendidikan
kabupaten/kota.
UN;
f. menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
S/M/PK;
h. mengirimkan nilai ujian teori dan praktik kejuruan, dan nilai
S/M/PK ke Pelaksana UN Tingkat Provinsi secara online;
i. menetapkan tempat penyimpanan bahan UN di titik simpan terakhir
yang aman;
j. menerima bahan UN dari percetakan melalui Pelaksana UN Tingkat
Provinsi dengan disaksikan oleh pengawas pendistribusian;
k. menyerahkan bahan UN ke Pelaksana UN Tingkat Satuan
Pendidikan;
l. menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN pada saat
pendistribusian dan di tempat penyimpanan bahan UN;
m. melakukan koordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Satuan
Pendidikan dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
n. menetapkan pengawas ruang UN SMA, MA, SMK/MAK, Program
Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dan menyampaikannya ke
Perguruan Tinggi;
o. menetapkan pengawas ruang UN SMP, MTs, SMPLB, dan Program
Paket B/Wustha dan menyampaikannya ke LPMP;
p. menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang
pengawas ruang UN;
q. mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
dalam pemantauan pelaksanaan UN;
r. menerima NA dari Dinas Pendidikan Provinsi;
s. mengirimkan NA ke satuan pendidikan;
t. menerima DKHUN dan SKHUN untuk diteruskan ke satuan
pendidikan;
u. mendistribusikan ijazah ke S/M/PK;
v. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dan
12

w. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk
disampaikan kepada Pelaksana UN Tingkat Provinsi yang berisi
tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi
dengan:
1) surat keputusan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
2) data peserta UN;
3) data pengawas ruang;
E. Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan
1. Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan untuk sekolah/Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar ditetapkan
dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, terdiri
atas unsur-unsur kepala sekolah pelaksana UN dan yang bergabung,
dan pendidik/tutor pada sekolah pelaksana UN dan yang bergabung.
2. Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan untuk madrasah/pondok
pesantren ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota, terdiri atas unsur-unsur kepala madrasah/
pelaksana UN dan yang bergabung, dan pendidik/tutor pada sekolah
pelaksana UN dan yang bergabung.
3. Satuan Pendidikan yang dapat melaksanakan UN adalah:
a. sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20 orang
(SMPLB dan SMALB tidak ada batas minimal jumlah peserta UN),
terakreditasi, dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. pondok pesantren, PKBM, dan SKB Pelaksana pendidikan
kesetaraan
yang memiliki peserta UN minimal 20 orang dan
memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pelaksana UN
Tingkat Kabupaten/Kota;
c. institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat
Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan
Direktorat terkait atau langsung ditetapkan oleh Direktorat terkait
untuk pelaksana UN di luar negeri.
4. Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
a. merencanakan pelaksanaan UN di sekolah/madrasah/pondok
pesantren/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan
Belajar;
b. melakukan sosialisasi Permendikbud UN dan POS UN kepada
pendidik/tutor, peserta ujian, dan orang tua peserta;
c. melaksanakan UN sesuai dengan POS UN;
d. mengirimkan data calon peserta UN ke Pelaksana UN Tingkat
Kabupaten/Kota;

13

e. mengirimkan nilai S/M/PK yang terdiri atas nilai rapor per semester
dan nilai ujian S/M/PK untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB,
SMK/MAK, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, atau
Program Paket C Kejuruan ke Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/
Kota;
f. mengambil naskah soal UN di titik simpan terakhir yang sudah
ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
g. memeriksa dan memastikan amplop naskah soal UN dalam keadaan
tertutup dan tersegel;
h. menjamin kerahasiaan dan keamanan naskah soal UN;
i. menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan UN;
j. menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian dan cara pengisian
LJUN kepada pengawas ruang;
k. mengumpulkan LJUN SMP, MTs, SMPLB, SMALB, dan Program
Paket B/Wustha serta mengirimkannya kepada Pelaksana UN
Tingkat Kabupaten/Kota.
l. mengumpulkan LJUN SMA, MA, SMK, MAK, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan, serta menyerahkannya kepada Pelaksana
UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirimkan ke
Perguruan Tinggi;
m. khusus untuk Sekolah Indonesia di luar negeri, mengirim LJUN
langsung ke Pelaksana UN Tingkat Pusat;
n. memastikan LJUN dimasukkan ke dalam amplop, dilem/dilak di
ruang ujian, serta ditandatangani oleh pengawas ruang dan
dibubuhi stempel satuan pendidikan pada tempat yang dilem/dilak
tersebut.
o. menerima DKHUN dari Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
khusus Sekolah Indonesia di luar negeri, menerima DKHUN dari
Pelaksana UN tingkat pusat;
p. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada
peserta UN SMP, MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK/MAK;
q. membagikan SKHUN kepada peserta UN Program Paket B/Wustha,
Paket C, dan Paket C Kejuruan
r. khusus SMK/MAK, melakukan kerjasama dengan industri mitra
atau institusi pasangan dalam rangka uji kompetensi keahlian
berdasarkan pedoman pelaksanaan uji kompetensi keahlian dari
Pelaksana UN Tingkat Pusat; dan
s. menyampaikan laporan pelaksanaan UN kepada Pelaksana UN
Tingkat Kabupaten/Kota, khusus untuk sekolah Indonesia di luar
negeri kepada Perwakilan RI setempat.

14

5. Pelaksana UN Sekolah Indonesia di luar negeri adalah
Nama
No
Sekolah
Alamat
Indonesia (SI)
Rijkstraatweg 679 2245 CB
S.I.
Wassenaar
1.
Wassenaar
Telp. 070-5178875
Novokuznetskaya, Ulitsa 12,
2. S.I. Moskow
Moskow Rusia Telp. 7-0952319549
13 Babel Str. Dokki PO Box
3. S.I. Cairo
1661 Cairo-Egypt Telp.
3372822
Prince Naif bin Abdul Aziz
Hayy Ummul Hamam Gharby
4. S.I. Riyadh
PO Box 9434 Saudi Arabia
c/o Konsulat Jenderal RI PO
5. S.I. Jeddah
Box 10 Jeddah 21411 Saudi
Arabia
Diplomatic Enclave, Street 1
6. S.I. Islamabad Ramna 5/4 Islamabad
Pakistan Telp. 811291-4
100-Lower Kyimyindine Road
Ahlone, Yangoon, Myanmar
7. S.I. Yangoon
Telp. 20988
600-602
Petchburi Road Bangkok
8. S.I. Bangkok
Telp. 253135-40
Lorong Tun Ismail 50480
S.I. Kuala
9.
Kuala Lumpur, Malaysia,
Lumpur
Telp. 603-292 7682
Siglap Road Singapura
10. S.I. Singapura 455859
Telp. 4480722 Singapura
4-6-6, Meguro-Ku, Tokyo 153
11. S.I. Tokyo
Telp. 03-3719-1786, Jepang
Al-Akrami Street No. 10 A
12. S.I. Damascus PO Box 3530, Damascus,
Syria
Davao City Street, Davao,
13. S.I. Davao
Filipina

15

sebagai berikut:
Negara

Belanda

Rusia

Mesir
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Pakistan

Myanmar
Thailand
Malaysia
Singapura
Jepang
Syria
Filipina

6. Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri adalah sebagai
berikut:
No
Negara
Kota
1.

Singapura

Singapura

2.

Malaysia

Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, dan Kuching

3.

Hongkong

Hongkong dan Makau

4.

Saudi Arabia

Riyadh

III. PESERTA UJIAN NASIONAL
A. Persyaratan Peserta Ujian Nasional
1. Persyaratan peserta UN dari pendidikan formal adalah sebagai
berikut:
a. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir pada sistem paket atau
SKS di satuan pendidikan berhak mengikuti Ujian Nasional (UN);
b. Peserta didik yang memiliki rapor lengkap penilaian hasil belajar pada
satuan pendidikan sampai dengan semester I tahun terakhir;
c. Khusus peserta didik SMK/MAK yang telah menyelesaikan proses
pembelajaran untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional
dapat mengikuti UN;
d. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang
setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan
pendidikan yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang
dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian
sekolah/madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta
program akselerasi dan/atau SKS;
e. Peserta didik yang dapat menyelesaikan studinya selama 2 (dua)
tahun dalam program akselerasi atau SKS harus menunjukkan buktibukti yang menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan
dengan kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligence Quotient
(IQ) ≥ 130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh Perguruan Tinggi
yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga
psikologi lain yang direkomendasi BSNP;
f. Peserta didik sebagaimana tercantum pada butir e diwajibkan
mengirimkan bukti-bukti kepada BSNP paling lambat seminggu
sebelum akhir pendaftaran;
g. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang
memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mendaftar dan
mengikuti UN pada sekolah/madrasah pelaksana UN terdekat dengan
persyaratan sebagaimana tercantum pada butir a sampai d di atas;
h. Warga negara Indonesia yang belajar di sekolah asing di luar negeri
dapat mengikuti UN, yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh
Direktorat Jenderal terkait;
16

i. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah
tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikannya, dapat mengikuti
UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama;
j. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah
tidak dapat mengikuti UN dapat mengikuti UN susulan;
k. Peserta didik yang belum lulus UN pada tahun pelajaran 2010/2011,
2011/2012, atau 2012/2013 yang akan mengikuti UN tahun pelajaran
2013/2014 harus:
1) mendaftar pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah
pelaksana UN;
2) memiliki nilai sekolah/madrasah; dan
3) mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
dan
l. Peserta didik yang telah lulus ujian nasional tetapi belum lulus satuan
pendidikan yang akan mengikuti Ujian tahun pelajaran 2013/2014
harus:
1) mendaftar pada sekolah/madrasah asal;
2) nilai ujian nasional tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai
nilai hasil ujian nasional tahun pelajaran 2013/2014.
2. Persyaratan peserta UN dari pendidikan nonformal adalah sebagai
berikut:
a. peserta terdaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang
memiliki izin dan memiliki laporan hasil belajar lengkap;
b. memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan
surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau bukti telah
menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal;
c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat
kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan
satuan pendidikan nonformal;
d. Peserta dari kelompok belajar lainnya yang sejenis mendaftar pada
PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin;
e. Peserta didik Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan dari pendidikan nonformal;
f. Peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan
nonformal.
3. Persyaratan Peserta UN yang pindah jalur dari pendidikan formal ke
pendidikan nonformal sebagai berikut:
a. peserta harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal
penyelenggara
program
pendidikan
kesetaraan
yang
telah
mendapatkan izin operasional dari lembaga terkait;
b. memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan
surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau bukti telah
menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal;
c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat
kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan
satuan pendidikan nonformal;
17

d. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah
dengan minimum usia ijazah 3 tahun pelajaran untuk peserta
Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan;
e. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah
dengan minimum usia ijazah 2 tahun pelajaran apabila peserta didik:
1) berusia 25 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan nilai ratarata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00; atau
2) menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan
kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligence Quotient (IQ) ≥
130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh Perguruan Tinggi
yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga
psikologi lain yang direkomendasi BSNP.
f. khusus untuk peserta yang akan mengikuti ujian nasional Program
Paket C Kejuruan harus sudah lulus ujian nasional kompetensi
kejuruan;
g. Untuk Program Kulliyatul/Tarbiyatul Mu’allimin memiliki laporan
hasil belajar lengkap yang membuktikan bahwa yang bersangkutan
telah menyelesaikan program pendidikan selama tiga tahun di satuan
pendidikan tersebut; dan
h. Peserta yang tidak lulus UN Pendidikan Kesetaraan pada periode
sebelumnya yang akan mengikuti UN Pendidikan Kesetaraan tahun
2013/2014 harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal
penyelenggara pendidikan kesetaraan dan mengikuti proses
pembelajaran yang diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Peserta dapat menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan atau
hanya mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat
kelulusan yaitu Nilai Akhir (NA) mata pelajaran kurang dari 4,0
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan
Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Pelaksanaan Ujian
Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
4. Persyaratan Peserta UN di luar negeri sebagai berikut:
a. terdaftar pada satuan pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan
izin dan memiliki laporan kegiatan tutorial dari lembaga pendidikan
nonformal;
b. minimum telah mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai
stándar kompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan Satuan
Kredit Kompetensi (SKK) yang telah ditetapkan dalam bentuk tatap
muka, tutorial dan pembelajaran mandiri;
c. untuk Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket
C Kejuruan memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat
lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun atau usia ijazah
minimum 2 tahun bagi peserta UN yang berusia 25 tahun atau lebih;
d. adanya bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian
hasil belajar yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan
lembaga pendidikan nonformal penyelenggara, diserahkan pada saat
18

mendaftar menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Atase
Pendidikan atau Konsulat Jenderal untuk diteruskan ke Pelaksana UN
Tingkat Pusat. Dalam hal tidak berada dalam pembinaan Atase
Pendidikan atau Konsulat Jenderal, diserahkan pada saat mendaftar
menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Pelaksana UN
Tingkat Pusat dengan verifikasi dari Direktorat terkait;
e. berkoordinasi dengan Atase Pendidikan pada KBRI dan/atau Konsulat
Jenderal setempat atau langsung Direktorat terkait pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal tidak ada Atase Pendidikan
atau tidak berada dalam pembinaan Konsulat Jenderal pada Kantor
Perwakilan RI setempat.
B. Pendaftaran Peserta Ujian
1. Sekolah/madrasah pelaksana UN melaksanakan pendataan calon
peserta.
2. Sekolah/madrasah pelaksana UN menerima pendaftaran peserta yang
TIDAK LULUS UN tahun pelajaran 2010/2011, 2011/2012, atau
2012/2013, baik dari sekolah/madrasah asal maupun dari
sekolah/madrasah lain.
3. Pendaftaran peserta UN yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada
angka 2 harus:
a. mencantumkan nomor peserta UN pada lembar pendaftaran peserta
UN tahun 2013/2014;
b. berkoordinasi dengan sekolah/madrasah asal bagi siswa yang
mendaftar di sekolah/madrasah lain.
4. Sekolah/madrasah pelaksana UN mengirimkan data calon peserta ke
Pelaksana UN Tingkat Provinsi melalui Pelaksana UN Tingkat
Kabupaten/ Kota paling lambat tanggal 13 Januari 2014.
5. Pelaksana UN Tingkat Provinsi mengoordinasikan pendataan calon
peserta dengan menggunakan perangkat lunak sesuai dengan POS
pendataan peserta yang diterbitkan oleh Balitbang Kemdikbud.
6. Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan
daftar nominasi sementara (DNS) ke sekolah/madrasah.
7. Sekolah/madrasah melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil
verifikasi ke Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota.
8. Pelaksana UN Tingkat Provinsi melakukan:
a. pemutakhiran data;
b. pencetakan daftar nominasi tetap (DNT);
c. pengiriman DNT peserta UN SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK ke
Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah melalui Pelaksana UN
Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Januari 2014;
d. pengiriman DNT peserta UN SMP/MTs, SMPLB, dan ke Pelaksana UN
Tingkat Sekolah/Madrasah melalui Pelaksana UN Tingkat
Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 28 Februari 2014.
9. Data peserta Sekolah Indonesia di luar negeri dikirim ke Pelaksana UN
Tingkat Pusat paling lambat tanggal 11 Februari 2014.
19

10. Kepala sekolah/madrasah Pelaksana UN menerbitkan, menandatangani,
dan membubuhkan stempel sekolah/madrasah pada kartu peserta UN
yang telah ditempel foto peserta;
11. Mekanisme pendaftaran peserta UN Pendidikan Kesetaraan adalah:
a. Pelaksana Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan
ke Unit Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan.
b. Pelaksana Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C pada
Pondok Pesantren mendaftarkan peserta didik yang memenuhi
persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Selanjutnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan
entri dan verifikasi data calon peserta dengan menggunakan
software yang dibuat oleh Puspendik dan menyerahkannya ke
Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan Kabupaten/Kota.
c. Unit Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan melakukan verifikasi
berkas pendaftaran dan menyusun Daftar Calon Peserta.
d. Unit Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan mengirimkan Daftar
Calon Peserta ke Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota.
e. Pelaksana UN Kabupaten/Kota melakukan entri data calon peserta
dengan menggunakan software yang dibuat oleh Puspendik.
f. Pelaksana UN Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan
Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke Unit Pelaksana dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
g. Unit Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan
hasil verifikasi ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten/Kota.
h. Pelaksana UN Kabupaten/Kota merekapitulasi dan mengirimkan
DNS dalam bentuk file dan cetakan ke Pelaksana UN Pendidikan
Kesetaraan Tingkat Provinsi.
i. Pelaksana UN Provinsi mengumpulkan, menggabungkan, menyusun
daftar dan merekapitulasi data calon peserta.
j. Pelaksana UN Provinsi menetapkan dan mendistribusikan Daftar
Nominasi Tetap (DNT) ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten/Kota.
k. Pelaksana UN Kabupaten/Kota mendistribusikan DNT ke Unit
Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/ Kota.
l. Pelaksana UN Provinsi mengirimkan soft copy DNT ke Pelaksana UN
Pendidikan Kesetaraan Pusat.
m. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke Pelaksana UN Pusat sudah
tidak dapat diubah lagi.

20

12. Mekanisme pendaftaran peserta UN Pendidikan Kesetaraan luar negeri
adalah:
a. Pelaksana Program Paket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan
mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan dalam
bentuk DNS dan mengirimkan DNS ke Atase Pendidikan atau
Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat.
b. Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor
Perwakilan RI setempat melakukan verifikasi terhadap DNS yang
diajukan oleh penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan untuk
diteruskan ke Pelaksana Pusat;
c. Pelaksana UN Program Paket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan di
luar negeri yang tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan
atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat,
menyusun dan mengajukan DNS secara langsung kepada Pelaksana
UN Tingkat Pusat dalam hal ini Puspendik, Kemdikbud RI di Jakarta.
d. Pelaksana UN Tingkat Pusat melakukan verifikasi DNS dan
menetapkannya menjadi Daftar Nominasi Tetap (DNT).
e. Pelaksana Pusat UN mendistribusikan DNT ke Pelaksana UN
Pendidikan Kesetaraan di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau
Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat. Dalam hal
Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri tidak berada
dalam pembinaan Atase Pendidikan atau KonsulatJenderal pada
Kantor
Perwakilan
RI
setempat,
Pelaksana
Pusat
UN
mendistribusikan DNT secara langsung ke Pelaksana UN Pendidikan
Kesetaraan di luar negeri atau melalui Direktorat terkait.
f. Pelaksana UN Pusat menyimpan softcopy DNT.
IV. BAHAN UJIAN NASIONAL
A. Kisi-Kisi Soal
Pelaksana UN Tingkat Pusat menetapkan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran
2012/2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor
0019/P/BSNP/XI/2012 sebagai kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran
2013/2014.
B. Bahan UN
1. Bahan UN yang berupa master dan naskah soal, kaset/compact disk
(CD) listening comprehension (LC), sebelum digunakan merupakan
dokumen negara yang bersifat rahasia.
2. Lembar jawaban UN yang telah diisi oleh peserta UN merupakan
dokumen negara yang bersifat rahasia.
C. Penyiapan Bahan Ujian Nasional
1. Pelaksana UN Tingkat Pusat membuat master copy naskah soal UN
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
21

a. mengidentifikasi dan memilih butir-butir soal dari bank soal nasional
sesuai dengan kisi-kisi UN tahun pelajaran 2013/2014;
b. melibatkan Perguruan Tinggi dalam memvalidasi soal UN;
c. menetapkan tim psikometri untuk menjamin kesetaraan paket soal;
d. menyiapkan bahan UN dalam bentuk Braille bagi peserta UN
tunanetra;
e. menyiapkan sejumlah paket naskah soal UN SMP/MTs, SMPLB,
Program Paket B/Wustha, SMALB, SMA/MA, SMK/MAK, Program
Paket C, Program Paket C Kejuruan dengan mempertimbangkan
kesetaraan antarpaket, proses penyiapan soal, kemampuan
percetakan, dan anggaran;
f. menyiapkan bahan UN Bahasa Inggris listening comprehension untuk
SMA, MA, SMALB dan SMK/MAK (kecuali tunarungu);
g. menyiapkan bahan UN Bahasa Inggris reading sebagai pengganti
listening comprehension bagi siswa SMA, MA, SMALB, dan SMK/MAK
yang menyandang tunarungu (peserta didik inklusi);
h. menyiapkan pedoman penyusunan naskah soal UN Kompetensi
Keahlian dengan melibatkan Direktorat Pembinaan SMK/MAK dan
Dunia Usaha/ Industri/Asosiasi Profesi di bawah koordinasi BSNP;
i. menentukan
paket-paket
naskah
soal
UN
dengan
mempertimbangkan kesetaraan antar paket;
j. menentukan paket naskah soal UN untuk daerah terpencil (remote);
k. memeriksa paket-paket naskah soal UN, dari segi kesetaraan tingkat
kesukaran, mutu, dan validitas;
l. menata perwajahan (layout) paket naskah soal UN;
m. memberi kode pada master naskah soal UN;
n. menggandakan dan mengepak master naskah soal UN untuk dikirim
ke percetakan; dan
o. menggandakan bahan UN Bahasa Inggris listening comprehension
yang terdiri atas naskah soal, kaset/CD, dan petunjuk
penggunaannya.
2. Jumlah butir soal dan alokasi waktu UN adalah sebagai berikut:
a. SMA/MA Program IPA
Alokasi
Jumlah
No
Mata Ujian
Waktu
Butir Soal
(menit)
1. Bahasa Indonesia
50
120 menit
2. Bahasa Inggris
50*)
120 menit
3. Matematika
40
120 menit
4. Fisika
40
120 menit
5. Kimia
40
120 menit
6. Biologi
40
120 menit

22

b. SMA/MA Program IPS
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mata Ujian
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika
Ekonomi
Sosiologi
Geografi

Jumlah
Butir Soal
50
50*)
40
40
50
50

Alokasi
Waktu
(menit)
120 menit
120 menit
120 menit
120 menit
120 menit
120 menit

c. SMA/MAProgram Bahasa
No
1.
2.
3.
4.
5.

6.

50
50*)
40
40
50

Alokasi
Waktu
(menit)
120 menit
120 menit
120 menit
120 menit
120 menit

50

Mata Ujian

120 menit

Jumlah
Butir Soal

Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika
Sastra Indonesia
Antropologi
Bahasa Asing**):
Bahasa Arab
Bahasa Jepang
Bahasa Jerman
Bahasa Prancis
Bahasa Mandarin

*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading
untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) Sesuai dengan pilihan
d. MA Program Keagamaan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mata Ujian
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika
Tafsir
Hadis
Fikih

Jumlah
Butir Soal
50
50*)
40
50
50
50

Alokasi
Waktu
(menit)
120 menit
120 menit
120 menit
120 menit
120 menit
120 menit

*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading
untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.

23

e. SMK/MAK
No

Mata Ujian

Jumlah
Butir Soal

1.
2.
3.

Alokasi
Waktu
(menit)
120 menit
120 menit
120 menit

Bahasa Indonesia
50
Matematika*)
40
Bahasa Inggris**)
50
Kompetensi Keahlian:
4. Teori Kejuruan dan Praktik
1 paket
18 – 24 jam
Kejuruan***)
Keterangan:
*) terdiri atas tiga kelompok kejuruan:
(1) kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian;
(2) kelompok Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Teknologi
Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi
Perkantoran;
(3) program Keahlian Akuntansi dan Penjualan.
**) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading
untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda
***) Ujian praktik kejuruan dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN.
f. Program Paket C – IPS
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mata Ujian

Jumlah
Butir Soal

Pendidikan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Matematika
Bahasa Inggris
Ekonomi
Geografi
Sosiologi

50
50
40
50
40
50
50

Alokasi
Waktu
(menit)
120
120
120
120
120
120
120

g. Program Paket C – IPA
No

Mata Ujian

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika
Fisika
Kimia
Biologi

24

Jumlah
Alokasi Waktu
Butir Soal
(menit)
50
50
50
40
40
40
40

120
120
120
120
120
120
120

h. Program Paket C Kejuruan
No

Mata Ujian

1.
2.
3.
4.

Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika

Jumlah
Alokasi Waktu
Butir Soal
(menit)
50
50
50
40

120
120
120
120

i. SMP, MTs, dan SMPLB
No

Mata Ujian

Jumlah
Butir Soal

1.
2.
3.
4.

Bahasa Indonesia
Matematika
Bahasa Inggris
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

50
40
50
40

Alokasi
Waktu
(menit)
120 menit
120 menit
120 menit
120 menit

j. Paket B/Wustha
No

Mata Ujian

Jumlah
Butir Soal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bahasa Indonesia
Matematika
Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Pengetahuan Sosial
Bahasa Inggris

50
50
40
40
50
50

Alokasi
Waktu
(menit)
120
120
120
120
120
120

k. SMALB Kekhususan Tunanetra (A), Tunadaksa (D), dan Tunalaras
(E)
Alokasi
Jumlah
No
Mata Ujian
Waktu
Butir Soal
(menit)
1.
Bahasa Indonesia
50
120 menit
2.
Bahasa Inggris
50*)
120 menit
3.
Matematika
40
120 menit
Keterangan:
*) terdiri dari 15 soal listening comprehension dan 35 soal pilihan
ganda

25

l. SMALB Kekhususan Tunarungu (B)
No
1.
2.
3.

Mata Ujian
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika

Jumlah
Butir Soal
50
50
40

Alokasi
Waktu
(menit)
120 menit
120 menit
120 menit

3. Pengiriman master copy naskah soal UN
a. Pelaksana UN Tingkat Pusat mengirim master copy naskah soal UN
SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Paket B/Wustha,
Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan ke percetakan yang
telah ditetapkan untuk mencetak naskah soal UN yang disertai
berita acara serah terima;
b. Percetakan menerima dan memeriksa master copy naskah soal UN
dari Pelaksana UN Tingkat Pusat untuk SMP/MTs, SMPLB,
SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Paket B/Wustha, Program Paket C
dan Program Paket C Kejuruan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) mengecek jumlah halaman setiap master copy sesuai dengan
rincian mata pelajaran yang diujikan;
2) mengecek kelengkapan nomor soal pada setiap master copy;
3) mengepak kembali semua dokumen yang telah diperiksa dan
menyimpan di tempat yang aman dan rahasia;
4) mengisi dan menandatangani berita acara serah terima dengan
saksi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kementerian Agama,
Perguruan Tinggi, dan Polri;
5) mencetak contoh naskah soal untuk difiat oleh petugas sebelum
dicetak massal;
6) menyimpan dan menjaga kerahasiaan contoh naskah soal yang
sudah difiat di brankas.
c. Pelaksana UN Tingkat Pusat menugaskan Balitbang Kemdikbud
melakukan pengiriman bahan UN bagi peserta didik SMK/MAK yang
sedang praktik kerja industri di luar negeri atau melaksanakan
tugas negara;
d. Pelaksana UN Tingkat Pusat menugaskan Balitbang Kemdikbud
melakukan pengiriman naskah soal UN ke Sekolah Indonesia Luar
Negeri sesuai dengan jumlah peserta UN;
C. Penggandaan dan Pendistribusian Bahan UN
1. Penggandaan dan pendistribusian bahan UN dilakukan sesuai dengan
petunjuk teknis penggandaan dan pendistribusian bahan UN yang
ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB, dan
Paket B/Wustha, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan dilakukan dengan sistem regional.
26

3. Panitia Regional penggandaan dan pendistribusian bahan UN terdiri
atas perwakilan Pelaksana UN Tingkat Provinsi dalam wilayah regional
tersebut.
4. Pembentukan Panitia Regional untuk penggandaan dan pendistribusian
bahan UN ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pendistribusian bahan UN SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program
Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilakukan oleh percetakan di
bawah koordinasi Panitia Regional, Pelaksana UN Tingkat Provinsi,
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan diawasi oleh Perguruan
Tinggi dan Polri.
6. Pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha
dilakukan oleh percetakan di bawah koordinasi Panitia Regional,
Pelaksana UN Tingkat Provinsi, Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota,
dan diawasi oleh LPMP dan Polri.
7. Ketentuan tentang penggandaan dan pendistribusian bahan UN diatur
lebih lanjut dalam POS pencetakan dan pendistribusian bahan UN yang
ditetapkan oleh Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

V. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Ujian Nasional
1. UN dilaksanakan satu kali, yang terdiri atas UN dan UN Susulan untuk
SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK.
2. UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau
berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
3. UN dilaksanakan dua kali untuk Paket B/Wustha, Program Paket C,
dan Program Paket C Kejuruan. Periode pertama dilaksanakan bulan
April dan periode kedua bulan Agustus.
4. UN dilaksanakan secara serentak.
5. Ujian Kompetensi Keahlian SMK/MAK:
a. ujian teori kejuruan dan ujian praktik kejuruan dilaksanakan paling
lambat tanggal 14 Maret 2014;
b. pelaksanaan ujian praktik dan ujian teori kejuruan diatur tersendiri
oleh Direktorat Pembinaan SMK/MAK Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI.
6. Khusus bagi SMK/MAK program 4 tahun, ujian teori dilaksanakan pada
tahun ke-3 dan praktik kejuruan dilaksanakan pada tahun ke-4.
7. Tempat pelaksanaan UN Paket B/Wustha, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan dilaksanakan pada sekolah/madrasah
pelaksana ujian nasional atau pondok pesantren yang memenuhi
syarat.
8. Tempat pelaksanaan UN Susulan diatur oleh masing-masing Pelaksana
UN Tingkat Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah
peserta dan lokasi.
27

9. Tempat dan waktu pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan di luar
negeri disesuaikan dengan kondisi setempat.
10. Jadwal pelaksanaan UN sebagai berikut.
JADWAL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014
UN dan UN Susulan
a. SMA dan MA
Mata pelajaran
No

1.

2.

3.

Hari dan
Tanggal

Program
IPA

Program
IPS

Program
Bahasa

MA
Program
Keagamaan

Bahasa
Indonesia

Bahasa
Indonesia

Bahasa
Indonesia

Bahasa
Indonesia

Biologi

Geografi

Sastra
Indonesia

Hadis

07.30–09.30

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

10.30–12.30

Kimia

Sosiologi

Antropologi

Fikih

07.30–09.30

Bahasa
Inggris

Bahasa
Inggris

Bahasa
Inggris

Bahasa
Inggris

10.30–12.30

Fisika

Ekonomi

Bahasa
Asing

Tafsir

Jam

UN
Senin,
14 April 2014
UN Susulan
Selasa,
22 April 2014
UN
Selasa,
15 April 2014
UN Susulan
Rabu,
23 April 2014
UN
Rabu,
16 April 2014
UN Susulan
Kamis,
24 April 2014

07.30–09.30
10.30–12.30

b. SMK/MAK
No
1.
2.
3.

Hari dan Tanggal
UN:

Jam

Senin, 14 April 2014

UN Susulan: Selasa, 22 April 2014
UN:

Selasa, 15 April 2014

UN Susulan: Rabu,
UN:

23 April 2014

Rabu, 16 April 2014

UN Susulan: Kamis, 24 April 2014

28

Mata pelajaran

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

07.30 – 09.30

Matematika

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

c. SMALB
No
1.
2.
3.

Hari dan Tanggal
UN:

Jam

Senin, 14 April 2014

UN Susulan: Selasa, 22 April 2014
UN:

Selasa, 15 April 2014

UN Susulan: Rabu,
UN:

23 April 2014

Rabu, 16 April 2014

UN Susulan: Kamis, 24 April 2014

Mata pelajaran

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

07.30 – 09.30

Matematika

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

d. Program Paket C
No.

Program

Hari & Tanggal
Periode I
Senin,
14 April 2014

Selasa,
19 Agustus
2014

Selasa,
15 April 2014

Jam

Mata Ujian

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Bahasa Indonesia
Geografi

10.30 – 12.30

Periode II

Pendidikan
Kewarganegaraan

Selasa,
15 April 2014

Rabu,
20 Agustus
2014

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Matematika
Sosiologi

Rabu,
16 April 2014

Kamis,
21 Agustus
2014

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Bahasa Inggris
Ekonomi

Jumat
22 Agustus
2014

1.

Program
Paket C
IPS

14.00 – 16.00

Pendidikan
Kewarganegaraan

Selasa,
19 Agustus
2014

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Senin,
14 April 2014
Selasa,
15 April 2014
2.

Program
Paket C
IPA

Bahasa Indonesia
Biologi

10.30 – 12.30

Pendidikan
Kewarganegaraan

Selasa,
15 April 2014

Rabu,
20 Agustus
2014

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Matematika
Kimia

Rabu,
16 April 2014

Kamis,
21 Agustus
2014

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Bahasa Inggris
Fisika

Jumat,
22 Agustus
2014

14.00 – 16.00

Pendidikan
Kewarganegaraan

29

No.

3.

Hari & Tanggal

Program

Periode I
Senin,
14 April 2014

Bahasa Indonesia

16.00 – 18.00

Pendidikan
Kewarganegaraan

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Rabu,
20 Agustus
2014

Mata Ujian

13.30 – 15.30

Selasa,
19 Agustus
2014

Selasa,
15 April 2014

Program
Paket C
Kejuruan

Jam

Matematika
Bahasa Inggris

Periode II

e. SMP, MTs, dan SMPLB
No

Hari dan Tanggal
UN:

Senin,

Jam

Mata pelajaran

5 Mei 2014

1.

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

07.30 – 09.30

Matematika

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

07.30 – 09.30

Ilmu Pengetahuan
Alam

UN Susulan: Senin, 12 Mei 2014
UN:

Selasa, 6 Mei 2014

2.
UN Susulan: Selasa, 13 Mei 2014
UN:

Rabu, 7 Mei 2014

3.
UN Susulan: Rabu, 14 Mei 2014
UN:

Kamis, 8 Mei 2014

4.
UN Susulan: Jumat, 16 Mei 2014

f. Paket B/Wustha
Hari dan Tanggal
No.

Jam

Mata Ujian

Periode I

Periode II

Senin,
5 Mei 2014

Selasa,
19 Agustus 2014

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Bahasa Indonesia
Pendidikan
Kewarganegaraan

2.

Selasa,
6 Mei 2014

Rabu,
20 Agustus 2014

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Matematika
Ilmu Pengetahuan Sosial

3.

Rabu,
7 Mei 2014

Kamis,
21 Agustus 2014

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Bahasa Inggris
Ilmu Pengetahuan Alam

1.

30

B. Ruang Ujian Nasional
Satuan pendidikan pelaksana UN menetapkan ruang UN dengan
persyaratan sebagai berikut:
1. ruang ujian yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan UN;
2. setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 (dua) meja
untuk dua orang pengawas UN;
3. setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta UN;
4. setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan ”DILARANG
MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS, SERTA TIDAK
DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI”
5. setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN dengan
disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang ujian;
6. setiap ruang UN disediakan lak/segel untuk amplop LJUN;
7. gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN dikeluarkan
dari ruang UN;
8. tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut:
a. satu bangku untuk satu orang peserta UN;
b. jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain disusun dengan
mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta
yang lain minimal 1 (satu) meter;
c. penempatan peserta UN sesuai dengan nomor peserta.
9. ruang ujian nasional program paket menggunakan ruang kelas
sekolah/madrasah pelaksana.
10. ruang ujian nasional paling lambat sudah siap 1 (satu) hari sebelum
ujian nasional dimulai.
C. Pengawas Satuan Pendidikan
1. Pengawasan pelaksanaan UN SMA/MA, SMK, Paket C dan Paket C
Kejuruan pada satuan pendidikan dilakukan oleh dosen yang
ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Tugas dan tanggungjawab pengawas satuan pendidikan adalah:
a. menjaga dan mengawasi kesesuaian pelaksanaan UN dengan POS;
b. mengawal pengambilan naskah soal UN dari tempat penyimpanan
sampai ke lokasi ujian;
c. mencatat dan melaporkan kejadian yang tidak sesuai dengan POS;
d. menandatangani amplop LJUN yang sudah dilem;
e. mengesahkan berita acara pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
f. mengawal pengembalian LJUN dari satuan pendidikan ke tempat
pemindaian di perguruan tinggi.
D. Pengawas Ruang UN
1. Pengawas ruang UN SMA, MA, dan SMK/MAK ditetapkan oleh
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan daftar pengawas ruang UN
tersebut diserahkan ke Perguruan Tinggi.
2. Pengawas ruang untuk UN SMA/MA dan SMK/MAK dilakukan oleh
guru SMA/MA dan SMK/MAK yang diatur secara silang.

31

3. Pengawas ruang UN SMP, MTs, SMPLB, SMALB, ditetapkan oleh
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan daftar pengawas ruang UN
tersebut diserahkan ke LPMP.
4. Pengawas ruang untuk UN SMP/MTs dilakukan oleh guru SMP/MTs
yang diatur secara silang.
5. Pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawas
ujian nasional dengan baik.
6. Pengawas Ruang UN Pendidikan Kesetaraan adalah pendidik pada SD,
MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK/MAK, Pondok Pesantren, SKB, BPKB,
PKBM, dan BPPNFI yang memenuhi persyaratan sebagai Pengawas UN
Pendidikan Kesetaraan.
7. Pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang
diujikan.
8. Pengawas ruang adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin,
jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan.
9. Pengawas ruang harus menandatangani surat pernyataan bersedia
menjadi pengawas ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
harus
hadir
45
menit
sebelum
ujian
dimulai
di
lokasi
sekolah/madrasah pelaksana UN.
10. Pengawas ruang tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi
elektronik ke dalam ruang ujian.
11. Penempatan pengawas ruang ditentukan dengan sistem silang dalam
satu kabupaten/kota.
12. Setiap ruangan diawasi oleh dua orang pengawas.
E. Tata Tertib Pengawas Ruang UN
1. Di Ruang Sekretariat UN
a. Pengawas ruang telah hadir di lokasi sekolah/madrasah pelaksana
UN empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai
b. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua
pelaksana UN;
c. Pengawas ruang menerima bahan UN yang berupa naskah soal UN,
amplop pengembalian LJUN, daftar hadir, dan berita acara
pelaksanaan UN;
d. Pengawas ruang memeriksa kondisi bahan UN dalam keadaan baik
(masih tersegel).
2. Di Ruang Ujian
a. Pengawas masuk ke dalam ruang UN 20 menit sebelum waktu
pelaksanaan.
b. Pengawas melakukan tugas pengawasan secara berurutan sbb:
1) memeriksa kesiapan ruang ujian;
2) mempersilakan peserta UN untuk memasuki ruang dengan
menunjukkan kartu peserta UN dan meletakkan tas di bagian
depan serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor
yang telah ditentukan;
32

3) memeriksa dan memastikan setiap peserta UN hanya membawa
pulpen, pensil, karet penghapus, peraut, dan penggaris yang
akan dipergunakan ke tempat duduk masing-masing;
4) memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan
tertutup rapat (tersegel), membuka amplop soal, disaksikan oleh
peserta ujian;
5) membacakan tata tertib UN;
6) membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas
meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik);
Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap
disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh
pengawas ruangan;
7) memberikan kesempatan kepada peserta UN untuk mengecek
kelengkapan soal;
8) mewajibkan peserta untuk menuliskan nama dan nomor ujian
pada kolom yang tersedia pada LJUN;
9) mewajibkan peserta ujian untuk melengkapi isian pada LJUN
secara benar;
10) memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar
sesuai dengan kartu peserta; dan
11) memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir.
12) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk
cara menjawab soal.
13) mempersilakan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal;
14) Lima menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN
memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal
lima menit;
15) Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UN mempersilakan
peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal;
16) mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di
atas meja dengan rapi;
17) mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN;
18) menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN, bila
sudah lengkap mempersilakan peserta UN meninggalkan ruang
ujian;
19) menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan
memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan satu
lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara
pelaksanaan, kemudian DITUTUP,
DILEM/DILAK serta
DITANDATANGANI oleh pengawas ruang UN DI DALAM RUANG
UJIAN;
20) menyerahkan
amplop
LJUN
yang
sudah
dilem
dan
ditandatangani, naskah soal UN, dan satu lembar daftar hadir
peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN kepada
Pelaksana
UN
Tingkat
Sekolah/Madrasah/
Pendidikan
Kesetaraan disaksikan oleh PENGAWAS dari PERGURUAN
TINGGI.
33

c. Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan
membubuhi stempel Satuan Pendidikan pada amplop pengembalian
LJUN.
d. Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib:
1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;
2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan
kecurangan; serta
3) melarang orang memasuki ruang UN selain peserta ujian.
e. Pengawas ruang UN dilarang merokok di ruang ujian, memberi
isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan
dengan jawaban dari soal UN yang diujikan;
F. Tata Tertib Peserta UN
1. Peserta UN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni
15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai.
2. Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN
setelah mendapat izin dari ketua Pelaksana UN Tingkat Sekolah/
Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan, tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta UN dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan
kalkulator ke Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di dalam
ruang kelas di bagian depan.
5. Peserta UN membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus,
penggaris, dan kartu tanda peserta ujian.
6. Peserta UN mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang
disediakan oleh pengawas ruangan.
7. Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan benar serta
menandatangani pernyataan “mengerjakan UN dengan jujur”.
8. Peserta UN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada
LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara
mengacungkan tangan terlebih dahulu.
9. Peserta UN diberi kesempatan untuk mengecek ketepatan antara cover
naskah dan isi naskah serta mengecek kelengkapan soal, mulai dari
kelengkapan halaman soal sampai kelengkapan nomor soal
10. Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN cacat atau rusak,
maka naskah soal tersebut diganti dengan naskah soal cadangan yang
terdapat di ruang tersebut atau di ruang lain.
11. Peserta UN yang tidak memperoleh naskah soal/LJUN karena
kekurangan naskah/LJUN, maka peserta yang bersangkutan diberikan
naskah soal/LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau
sekolah/madrasah yang terdekat.
12. Peserta UN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai
ujian.
13. Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan
ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN.

34

14. Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan
tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah
selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait.
15. Peserta UN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN
berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum
berakhirnya waktu ujian.
16. Peserta UN berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya
waktu ujian.
17. Selama UN berlangsung, peserta UN dilarang:
a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
b. bekerjasama dengan peserta lain;
c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat
pekerjaan peserta lain;
e. membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian;
f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
VI. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL
A. Pengumpulan Hasil Ujian
1. SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan
Pengawas satuan pendidikan berasal dari Perguruan Tinggi:
a. mengisi dan menandatangani berita acara kelengkapan bahan UN di
ruang panitia pelaksana tingkat satuan pendidikan;
b. mengawasi pengumpulan amplop pengembalian LJUN yang telah
dilem, ditandatangani pada bagian sambungan penutup amplop oleh
pengawas ruang UN, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan;
c. mengisi dan menandatangani berita acara serah terima, amplop
pengembalian LJUN, amplop yang berisi naskah soal, pakta
integritas, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN di ruang
panitia pelaksana tingkat satuan pendidikan;
d. menyampaikan amplop pengembalian LJUN ke Perguruan Tinggi
Negeri untuk dilakukan pemindaian; dan
e. menyerahkan amplop yang berisi naskah soal ke satuan pendidikan;
2. SMP/MTs, SMP, SMALB, SMPLB, Program Paket B/Wustha
a. Ketua pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan mengumpulkan
LJUN yang telah dilem oleh pengawas ruang UN dan
menandatangani berita acara;
b. Ketua pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan mengirimkan LJUN
ke pelaksana tingkat Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke
pelaksana Tingkat Provinsi;
c. Pengiriman LJUN dari pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota ke
pelaksana UN Tingkat Provinsi langsung setelah ujian berakhir
setiap harinya; dan
35

d. Pelaksana UN Tingkat
Provinsi memeriksa kesesuaian jumlah
amplop yang berisi LJUN dengan jumlah ruangan dari setiap satuan
pendidikan pelaksana UN dari setiap kabupaten/kota.
(Setiap perpindahan dokumen disertai dengan berita acara yang
ditandatangani oleh penyerah dan penerima dokumen)
3. Atase pendidikan atau sekolah pelaksana UN di luar negeri
mengirimkan LJUN ke Puspendik paling lambat satu minggu setelah UN
berakhir.
B. Pengolahan Hasil Ujian
1. Perguruan Tinggi Negeri
a. Menerima LJUN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan dari Pengawas satuan pendidikan.
b. Memindai dan memvalidasi LJUN SMA/MA, SMK/MAK, Program
Paket C, dan Program Paket C Kejuruan serta mengirimkan hasilnya
ke Pelaksana UN Tingkat Pusat.
c. Menyampaikan hasil pemindaian LJUN SMA/MA, SMK/MAK,
Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan periode I ke
Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 1 Mei 2014.
d. Proses pemindaian harus steril dari kepentingan pribadi atau
kelompok terhadap hasil UN.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menerima LJUN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, Paket B/Wustha dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
b. Memindai dan memvalidasi LJUN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan
Paket B/Wustha serta menyampaikan hasilnya ke Pelaksana UN
Tingkat Pusat.
c. Memindai dan memvalidasi LJUN Paket B/Wustha, Program Paket C
dan Program Paket C Kejuruan Periode II serta menyampaikan
hasilnya ke Pelaksana UN Tingkat Pusat.
d. Menyampaikan hasil pemindaian LJUN SMALB ke Pelaksana UN
Tingkat Pusat paling lambat tanggal 1 Mei 2014.
e. Menyampaikan hasil pemindaian LJUN SMP/MTs, SMPLB, Paket
B/Wustha ke Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 24
Mei 2014.
f. Hasil penskoran didistribusikan ke Pelaksana UN Tingkat Provinsi
paling lambat:
1). tanggal 17 Mei 2014 untuk SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK,
Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan; dan
2). tanggal 9 Juni 2014 untuk SMP/MTs, SMPLB, dan Paket
B/Wustha.
g. Menyampaikan hasil pemindaian LJUN Program Paket B/Wustha,
Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Periode II ke
Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 1 September
2014.
36

h. Hasil penskoran UN Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan
Program Paket C Kejuruan Periode II didistribusikan ke Pelaksana
UN Tingkat Provinsi paling lambat 17 September 2014.
i. Pelaksana UN Tingkat Provinsi mencetak DKHUN.
j. DKHUN dikirim ke sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar melalui Pelaksana Tingkat
Kabupaten/Kota disertai dengan berita acara.
k. Sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar
Kegiatan Belajar mengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan paling lambat:
1). tanggal 20 Mei 2014 untuk SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket
C, dan Program Paket C Kejuruan; dan
2). tanggal 14 Juni 2014 untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan
Paket B/Wustha.
3. Pelaksana UN Tingkat Pusat
a. Menerima dan memindai LJUN dari sekolah Indonesia di luar negeri.
b. Menskor hasil pemindaian.
c. Mencetak DKHUN dan mengirimkannya ke Sekolah Indonesia di luar
negeri.
VII. KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN
1. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan
pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria
sebagai berikut:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata
pelajaran;
c. lulus Ujian Sekolah (US); dan
d. lulus Ujian Nasional (UN).
2. Kelulusan peserta UN Pendidikan Kesetaraan dari satuan pendidikan
Program Paket B/Wustha,
Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan ditetapkan oleh rapat dewan tutor dan pamong pada Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) Pembina dengan mempertimbangkan nilai akhir
(NA) dan akhlak mulia.

VIII. KELULUSAN UJIAN NASIONAL
1. Peserta didik dinyatakan lulus US/M
SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA,
SMALB, dan SMK/MAK apabila peserta didik telah memenuhi kriteria
kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan
Nilai S/M.

37

2. Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diperoleh dari:
a. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3,
4, dan 5 untuk SMP/MTs dan SMPLB dengan pembobotan 30% untuk
nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
b. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4,
dan 5 untuk SMA/MA, dan SMALB dengan pembobotan 30% untuk
nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
c. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2 dan
3 untuk peserta yang menggunakan sistem kredit semester (SKS) dan
dapat menyelesaikan program kurang dari tiga tahun.
d. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1
sampai 5 untuk SMK/MAK dengan pembobotan 30% untuk nilai US/M
dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
e. Nilai sekolah yang dikirimkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat harus
diverifikasi oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat
Provinsi, dan tidak dapat diubah setelah diterima oleh Pelaksana UN
Pusat.
3. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.
4. Nilai Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah:
a. gabungan antara nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan nilai Ujian
Teori Kejuruan dengan pembobotan 70% untuk nilai Ujian Praktik
Keahlian Kejuruan dan 30% untuk nilai Ujian Teori Keahlian Kejuruan;
b. kriteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah minimum 6,0 ;
5. NA sebagaimana dimaksud pada butir nomor 3 diperoleh dari gabungan
Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dengan Nilai
UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata pelajaran yang
diujikan secara nasional dan 60% untuk Nilai UN.
6. Pembulatan nilai gabungan nilai S/M dan nilai rapor dinyatakan dalam
bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
7. Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu desimal, apabila
desimal kedua ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
8. Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila memiliki rata-rata Nilai Akhir
(NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai paling rendah
5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0
(empat koma nol).
9. Peserta UN Pendidikan Kesetaraan dinyatakan lulus apabila memiliki ratarata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai
paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling
rendah 4,0 (empat koma nol).
10. NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Rata-rata derajat kompetensi
(NDK) pada satuan pendidikan Program Paket B/Wustha, Program Paket
C, dan Program Paket C Kejuruan dari mata pelajaran yang diujikan
secara nasional dan Nilai UN Pendidikan Kesetaraan, dengan pembobotan
40% (empat puluh persen) untuk NDK dari mata pelajaran yang diujikan
secara nasional dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai UN Pendidikan
Kesetaraan.

38

11. Peserta yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan Program
Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, NDK
diambil dari Nilai Sekolah (NS).
12. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan
pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan
sebagaimana dimaksud pada Bab VII.

IX. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh Pelaksana UN
Tingkat Pusat, Pelaksana UN Tingkat Provinsi, Pelaksana UN Tingkat
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LPMP, serta Pelaksana UN Tingkat
Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

X. BIAYA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
1. Komponen biaya untuk pelaksanan UN meliputi biaya pelaksanaan di
tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
2. Biaya pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
3. Biaya pelaksanaan UN Tingkat Pusat mencakup komponen-komponen
sebagai berikut:
a. penyiapan Permendikbud dan POS UN;
b. rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UN;
c. sosialisasi UN ke daerah;
d. koordinasi dengan Panitia Regional, Pelaksana UN Tingkat Provinsi,
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
e. penyusunan soal dan pembuatan master copy;
f. penggandaan master copy bahan UN dan kaset listening comprehension;
g. pemantauan kesiapan pelaksanaan UN;
h. pengumpulan nilai ujian sekolah;
i. pemantauan pelaksanaan UN;
j. penskoran hasil UN;
k. analisis hasil UN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi;
l. publikasi hasil UN;
m. pencetakan blanko SKHUN; dan
n. penerbitan SK bentuk blanko ijazah.
4. Pelaksanaan UN Tingkat Provinsi dibiayai oleh Pusat melalui Dana
Dekonsentrasi dan APBD Provinsi, mencakup komponen-komponen
sebagai berikut:
39

a. penggandaan, penyampulan, pengepakan, dan pendistribusian bahan
UN;
b. visitasi percetakan;
c. pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon peserta UN
ke kabupaten/kota;
d. pengelolaan data peserta UN dan penerbitan kartu peserta UN;
e. penggandaan dan pendistribusian Permendikbud UN dan POS UN ke
pelaksana UN tingkat kabupaten/kota;
f. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi
terkait di provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan
pelaksanaan UN;
g. pemindaian LJUN oleh pelaksana tingkat provinsi;
h. pencetakan dan pendistribusian DKHUN ke satuan pendidikan
pelaksana melalui pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
i. pengisian dan pendistribusian SKHUN ke satuan pendidikan
pelaksana melalui Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
j. pencetakan dan pendistribusian blanko ijazah ke satuan pendidikan;
k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN; dan
l. penyusunan dan pengiriman laporan UN.
5. Pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota dibiayai oleh Pusat dan APBD
Kabupaten/Kota, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
a. pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon pengawas UN
ke satuan pendidikan;
b. pengelolaan data pengawas ruang UN dan pengawas satuan
pendidikan;
c. penerbitan kartu pengawas UN;
d. penggandaan dan pendistribusian Permendikbud UN dan POS UN ke
satuan pendidikan pelaksana UN;
e. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait di Kabupaten/Kota setempat dalam rangka persiapan
pelaksanaan UN;
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN;
g. aktivitas pelaksanaan UN yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi
Negeri; dan
h. penyusunan dan pengiriman laporan.
6. Biaya pelaksanaan UN Tingkat Satuan Pendidikan mencakup komponenkomponen sebagai berikut:
a. pengisian dan pengiriman data calon peserta UN ke Pelaksana UN
Tingkat Kabupaten/Kota;
b. pengisian kartu peserta UN;
c. pengambilan bahan UN dari tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
d. pengiriman LJUN ke kabupaten/kota;
e. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan UN;
f. pengadaan bahan pendukung UN;
g. pengawasan pelaksanaan UN di satuan pendidikan Pelaksana UN; dan
40

h. penyusunan dan pengiriman laporan.
XI. PROSEDUR TINDAK LANJUT
Langkah-langkah dan prosedur tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran
dalam pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2013/2014 sebagai
berikut.
1. Laporan tertulis
Pelapor harus menyampaikan laporan secara tertulis dan/atau lisan yang
memuat:
a. Identitas diri pelapor
b. Bentuk pelanggaran
c. Tempat pelanggaran
d. Waktu pelanggaran
e. Pelaku pelanggaran
f. Bukti pelanggaran
g. Saksi pelanggaran
2. Jenis pelanggaran oleh peserta ujian:
a. Pelanggaran ringan meliputi:
1) Meminjam alat tulis dari peserta ujian
2) Tidak membawa kartu ujian
b. Pelanggaran sedang meliputi:
1) membuat kegaduhan di dalam ruang ujian
2) membawa HP di meja kerja peserta ujian
c. Pelanggaran berat meliputi:
1) Membawa contekan ke ruang ujian
2) Kerjasama dengan peserta ujian
3) Menyontek atau menggunakan kunci jawaban
3. Jenis pelanggaran oleh pengawas ruang Ujian
a. Pelanggaran ringan meliputi:
1) lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu
konsentrasi peserta ujian
2) lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan
kartu identitas
b. Pelanggaran sedang meliputi:
1) tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian
2) memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian
c. Pelanggaran berat meliputi:
1) memberi contekan
2) membantu peserta ujian dalam menjawab soal
3) menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian
4) mengganti dan mengisi LJUN
4. Investigasi
Investigasi dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama oleh:
41

a.
b.
c.
d.

Inspektorat Jenderal Kemdikbud
Badan Standar Nasional Pendidikan
Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud
Perguruan Tinggi Negeri Koordinator Pengawas UN

5. Bentuk investigasi
a. Peninjauan ke tempat kejadian perkara
b. Analisis pola jawaban per daerah (Kabupaten/Kota).
6. Hasil investigasi
Hasil investigasi dibahas dalam rapat Pelaksana UN Tingkat Pusat untuk
ditindaklanjuti
7. Rekomendasi
Rekomendasi tindaklanjut pelanggaran berat disampaikan kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Hasil Rekomendasi
Menteri menetapkan keputusan hasil rekomendasi.
9. Pelaksanaan Keputusan
Pelaksana UN Tingkat Pusat melaksanakan keputusan Menteri.

XII. SANKSI
1. Peserta UN yang melanggar tata tertib seperti dalam Bab XI ayat 2 akan
diberi sanksi oleh pengawas ruang UN maupun pengawas satuan
pendidikan sebagai berikut:
a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi
diberi peringatan tertulis
b. Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi
pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan
c. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi
dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan tidak lulus
2. Pengawas ruang UN yang melanggar tata tertib akan diberikan peringatan
oleh pengawas satuan pendidikan. Apabila pengawas ruang UN tidak
mengindahkan peringatan tersebut, maka yang bersangkutan akan
dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan
sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian
b. pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang
dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan
diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan
42

3. Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pelaksana UN yang melanggar
ketentuan POS diberi sanksi sesuai dengan peraturan
perundangundangan.
4. Pengawas satuan pendidikan yang melanggar ketentuan POS diberi sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Semua jenis pelanggaran harus dituangkan dalam berita acara.

XIII. KEJADIAN LUAR BIASA
1. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya pelaksanaan UN,
maka Pelaksana UN Tingkat Pusat menyatakan kondisi darurat atau krisis.
2. Dalam kondisi darurat atau krisis sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
Menteri membentuk tim khusus untuk menangani peristiwa tersebut.
3. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada nomor 1 di atas meliputi bencana
alam, huru hara, perang, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara
UN.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2013

43

Lampiran 1: RINCIAN TUGAS POLRI DALAM PENGAMANAN DAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TAHUN
2013/2014

No.
1.

Item
Pencetakan naskah

Deskripsi
Menjaga keamanan lokasi
percetakan
•

•

2.

Menjaga tempat penyimpanan
bahan UN di tempat titik
simpan terakhir di
Kabupaten/Kota.

Selama
proses
pencetakan

Mengawal pendistribusian
naskah UN dari percetakan ke
tempat titik simpan terakhir di
Kabupaten/Kota.

•

Waktu

Mengawal pengiriman bahan
UN dari pelaksana UN
Kab/Kota ke sub-rayon bagi
sekolah-sekolah yang berada
di daerah terpencil atau
daerah yang sulit terjangkau.

Distribusi naskah
UN

Sebelum dan
saat
pelaksanaan
UN

Menjaga tempat penyimpanan
soal UN di Pelaksana UN
Kab/Kota.
Berpakaian sipil bila bertugas di
lingkungan sekolah.
3.

Pelaksanaan UN

Menindak pihak yang
mengedarkan kunci jawaban
palsu.
Menertibkan spanduk yang berisi
penawaran atau pernyataan
provokatif yang merugikan
peserta UN.

44

Saat
pelaksanaan
UN

Lampiran 2 : Tanggal Penting dalam Pelaksanaan UN Tahun 2013/2014
No

Kegiatan

Penanggungjawab

Tanggal

1.

Pengumuman kisi-kisi soal UN

Penyelenggara

Akhir November
2013

2.

Sosialisasi Permen dan POS UN

Penyelenggara

1-15 Desember
2013

3.

Penandatanganan pakta integritas
antara BSNP, Perguruan Tinggi Negeri
Koordinator UN, dan Dinas Pendidikan
Provinsi

Penyelenggara

1-3 Desember
2013

4.

Pendataan Peserta UN SMA sederajat
dan SMP sederajat

Pelaksana Provinsi
dan Kab/Kota

1 Des 2013 s/d
31 Januari 2014

5.

Pengumpulan nilai rapor SMA sederajat
semester 3-5 dan SMP sederajat
semester 1-5

Pelaksana Provinsi
dan Kab/Kota

1 Januari – 15
Maret 2014

6.

Pengiriman nilai US/M SMA/MA,
SMK/MAK, nilai UAPK Program Paket
C dan Program Paket C Kejuruan ke
Pusat

Pelaksana Provinsi

Paling lambat
7 April 2014

7.

Pengiriman DNT peserta UN SMA/MA,
SMK/MAK, Paket C, dan Program
Paket C Kejuruan ke Pelaksana UN
Tingkat Sekolah/Madrasah/ pondok
pesantren / Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat dan Sanggar Kegiatan
Belajar melalui Pelaksana UN Tingkat
Kabupaten/Kota

Pelaksana Provinsi

31 Januari 2014

8.

Pengiriman DNT peserta UN SMP/MTs,
SMPLB, SMALB, Program Paket A/Ula
dan Program Paket B/Wustha ke
Pelaksana UN Tingkat
Sekolah/Madrasah/ pondok pesantren
/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
dan Sanggar Kegiatan Belajar melalui
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota

Pelaksana Provinsi

28 Februari 2014

9.

Pengiriman data peserta Sekolah
Indonesia Luar Negeri ke Pelaksana UN
Tingkat Pusat

KBRI/Konjen/Atase
Pendidikan dan
Kebudayaan

31 Januari 2014
(SMA/MA)
28 Februari 2014
(SMP/MTs)

Pengiriman nilai US/M SMP/MTs, nilai
10. UAPK dan Program Paket B/Wustha ke
Pusat

Pelaksana Provinsi

21-28 April 2014

11. Ujian praktik Keahlian Kejuruan

Pelaksana UN
Satuan Pendidikan

Paling lambat
14 Maret 2014

45

No

Kegiatan

Penanggungjawab

Tanggal

Pelaksana UN
Satuan Pendidikan

Paling lambat
14 Maret 2014

Pengiriman nilai ujian teori kejuruan
ke Pusat

Pelaksana UN
Satuan Pendidikan

7 April 2013

UN Utama SMA/MA, SMK/MAK,
SMALB,

Pelaksana UN
Satuan Pendidikan

14 –16 April 2014

UN Utama Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan

Pelaksana UN
Satuan Pendidikan

14 –16 April 2014
& 22 April 2014

15.

UN Susulan SMA/MA, SMK/MAK, dan
SMALB

Pelaksana UN
Satuan Pendidikan

22 – 24 April
2014

16.

UN Utama SMP/MTs, SMPLB, dan
Program Paket B/Wustha

Pelaksana UN
Satuan Pendidikan

5 - 8 Mei 2014

17. UN Susulan SMP/MTs dan SMPLB

Pelaksana UN
Satuan Pendidikan

12–14 Mei 2014

Pemindaian SMA/MA, SMK/MAK,
18. Program Paket C dan Program Paket C
Kejuruan

Perguruan Tinggi
Negeri Koordinator
UN

14 April 2014 –
1 Mei 2014

12. Ujian teori Keahlian Kejuruan
13.

14.

19.

Pemindaian SMP/MTs, SMPLB, SMALB
dan Program Paket B/Wustha

Dinas Pendidikan
Provinsi

5 - 23 Mei 2014

20.

Pengiriman hasil pemindaian SMA/MA
dan SMK/MAK ke Pusat

Perguruan Tinggi
Negeri Koordinator
UN

1 Mei 2014

21.

Verifikasi dan penskoran UN SMA/MA,
SMK/MAK di Pusat

Pelaksana Pusat

2-16 Mei 2014

Pengiriman hasil penskoran UN
22. SMA/MA, SMK/MAK dari Pusat ke
Provinsi

Pelaksana Pusat

17 Mei 2014

Pengiriman nilai UN SMA/MA dan
SMK/MAK, Program Paket C dan
23.
Program Paket C Kejuruan ke
Perguruan Tinggi (Panitia SNMPTN)

Pelaksana Pusat

18 Mei 2014

Pencetakan dan distribusi DKHUN
SMA/MA SMK/MAK, Program Paket C,
24.
dan Program Paket C Kejuruan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan
Provinsi

25-26 Mei 2014

Pengumuman Kelulusan SMA/MA,
SMK/MAK, Program Paket C dan
25.
Program Paket C Kejuruan di satuan
pendidikan

Pelaksana UN
Satuan Pendidikan

20 Mei 2014

Dinas Pendidikan
Provinsi

24 Mei 2014

26.

Pengiriman hasil pemindaian SMP/MTs
dan SMPLB dan SMALB ke Pusat

46

No
27.

Kegiatan

Penanggungjawab

Verifikasi dan penskoran nilai
SMP/MTs dan SMPLB di Pusat

Tanggal

Pelaksana Pusat

25 – 28 Mei 2014

Mencetak dan mendistribusikan blanko
28. surat keterangan hasil ujian nasional
(SKHUN) ke provinsi dan luar negeri;

Pelaksana Pusat

14 – 24 Juni
2014

Pengisian dan distribusi SKHUN
29. SMA/MA, SMK/MAK oleh Dinas
Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan
Provinsi

21 Mei – 4 Juni
2014

Pengiriman nilai SMP/MTs, Program
Paket B/Wustha, SMPLB dan SMALB
30.
dari Pusat ke Dinas Pendidikan
Provinsi

Pelaksana Pusat

9 Juni 2014

Pencetakan dan distribusi DKHUN
SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket
31.
B/Wustha oleh Dinas Pendidikan
Provinsi

Dinas Pendidikan
Provinsi

12-13 Juni 2014

Pengumuman kelulusan SMP/MTs,
32. Program Paket B/Wustha, SMPLB dan
SMALB di satuan pendidikan

Pelaksana UN
Satuan Pendidikan

14 Juni 2014

Pengisian dan distribusi SKHUN
33. SMP/MTs dan SMPLB oleh Dinas
Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan
Provinsi

14 – 28 Juni
2014

47

Pos un tahun pelajaran 2013 2014 0

More Related Content

Viewers also liked (13)

Similar to Pos un tahun pelajaran 2013 2014 0 (20)

Pos un tahun pelajaran 2013 2014 0