1. kebijakan fiscal
- 2. Kebijakan Fiskal • Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian • Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan dibidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. • Jenis Kebijakan fiskal : kebijakan fiskal deskresioner (menyangkut kebijakan anggaran belanja –surplus atau defisit) dan kebijakan fiskal Penstabil Otomatik berupa pajak, asuransi pengangguran dan kebijakan harga minimum)
- 3. Latar Belakang kebijakan Fiskal • Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian • Belum optimalnya kebijakan Moneter menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (pengangguran terbuka semakin meningkat) • Pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu tertentu yang mendominasi perekonomian
- 4. Fungsi dan Tujuan Keb. Fiskal • Fungsi kebijakan fiskal : – Fungsi alokasi – Fungsi distribusi – Fungsi stabilisasi • Tujuan kebijakan Fiskal – Mencegah pengangguran – Stabilitasasi Harga – Untuk mendorong investasi sosial secara optimal – Meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional – Untuk meningkatkan dan meredistribusikan Pendapatan Nasional
- 5. Macam kebijakan Fiskal • Pembiayaan Fungsional • Pengelolaan anggaran • Stabilisasi anggaran otomatis • Anggaran belanja seimbang (kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Bila terjadi inflasi maka kebijakan anggaran surplus dilakukan)
- 6. Macam Kebijakan Stabilisasi • Kebijakan Fiskal (dipelopori kaum Keynesian) • Kebijakan Moneter (Monetarist misalnya Milton Friedman) • Kebijakan Upah dan Pendapatan • Kebijakan Industri dan Perdagangan
- 7. Hambatan Dalam Kebijakan Stabilisasi • Kebijakan pemerintah yang “setengah hati” dan salah menggunakan rujukan “resep” ekonomi, sehingga yang seharusnya tetap disubsidi dihapusnya subsidinya. Yang seharusnya harga diturunkan, malah dinaikan • Adanya sebagian masyarakat pelaku ekonomi yang “berkhianat” dan selalu ingin mencari untung sendiri dengan cara memanfaatkan kondisi, misalkan memanfaatkan spread nilai tukar, menimbun kebutuhan dasar (seperti beras, minyak tanah, gas) • Pemerintah terlalu cepat mengabil kebijakan ekonomi tanpa mempersiapkan infrastrukturnya, misalkan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengganti minyak tanah dengan gas, kebijakan penggunaan biodiesel dan lain sebagainya. • Sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan kebijakan pemerintah dan mudahnya terprovokasi dengan hasutan dari fihak- fihak yang akan dirugikan dengan kebijakan baru pemerintah.
- 8. KEBIJAKAN APBN BERIMBANG DAN DINAMIS DI MASA ORBA • Merupakan sistem kebijakan fiskal yg diperkenalkan oleh kabinet Ampera pada awal Orba • Kebijakan ini memasukkan pinjaman luar negeri sebagai bagian dari penerimaan negara • Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi hiper-inflasi
- 9. • Pada tahun 1966 terjadi defisit anggaran yang dibiayai dengan pencetakan uang • APBN berimbang dan dinamis mempunyai tugas untuk penertiban defisit anggaran serta dimungkinkan adanya defisit anggaran yang dibiayai melalui hutang luar negeri bukan dengan pencetakan uang
- 10. SISTEM KERJA • Struktur APBN terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja • Sisi Penerimaan Penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri (hutang LN) • Sisi Pengeluaran Belanja rutin dan belanja Pembangunan
- 11. • Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja rutin • Penerimaan luar negeri digunakan untuk belanja pembangunan • Belanja Rutin hanya disediakan sepanjang ada dana dari penerimaan dalam negeri • Belanja pembangunan dilakukan jika ada penerimaan/ pinjaman luar negeri Tercipta internal balance APBN
- 12. • Internal balance APBN berimbang dan dinamis akan menciptakan internal saving • Internal saving merupakan selisih positif antara penerimaan dalam negeri dengan belanja rutin.
- 13. • APBN berimbang dan dinamis dalam penyusunannya mengintegrasikan pendekatan ekonomis (welfare economics) dan pendekatan politis (public choice theory) • 3 kriteria dasar welfare economics yg harus dipenuhi:
- 14. 1. Alokasi resources secara efisisien 2. Distribusi pendapatan secara adil 3. Stabilisasi harga dan kegiatan-kegitan ekonomi Ketiga kriteria tsb menjadi pedoman dalam penyusunan termasuk dalam pembahasan di DPR.
- 15. • APBN berimbang dan dinamis tidak hanya sebagai kebijakan tetapi juga sebagai suatu institusi 1. Institusi ekonomi berencana Repelita 2. Institusi Demokrasi merehabilitasi hak budget DPR 3. Institusi kontrol sosial diajukan dalam dibicarakan dalam sidang terbuka DPR
- 16. 4. Intitusi dimana para donor dan lembaga keuangan internasional menilai kinerja pemerintah dalam bidang fiskal, moneter dan pembangunan 5. Institusi yang menjadi parameter bagi kepercayaan pasar dan investor
- 17. Fiscal Policy Vs Monetary Policy • Fiscal Policy: mencakup semua kebijakan yang menyangkut anggaran belanja negara • Monetary Policy: Kebijakan yang menyangkut masalah uang, spt peredaran uang, nilai mata uang, kurs mata uang dan harga-harga barang • Fiscal policy dan monetary policy saling berkaitan dan saling mempengaruhi
- 18. Reformasi Sektor Fiskal dan Finansial (1970an & 1980an) • Kebijakan pokok untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi: a. Reformasi stabilisasi b. Reformasi perpajakan c. Reformasi perdagangan d. Reformasi Investasi Asing e. Reformasi Sektor Keuangan
- 19. Reformasi Stabilisasi • Pengurangan utang dan pinjaman baru • Pengetatan JUB • Menghapus subsidi untuk barang kebutuhan pokok • Menghapus tarif impor • Devaluasi rupiah
- 20. Reformasi Perpajakan • Awal tahun 1980-an terjadi krisis yg mengakibatkan penurunan ekspor • Terjadi penuruanan harga minyak • Dalam jangka panjang tidak bisa menggantungkan pada minyak • Perlu adanya reformasi di sektor perpajakan
- 21. Reformasi Perdagangan • Adanya booming minyak juga berdampak pada sektor perdagangan • Industri berkembang di balik perlindungan hambatan tarif dan kontrol impor Ketika terjadi penurunan harga minyak perlu untuk mendorong ekspor non migas • Sehingga perlu adanya penghentian ekonomi biaya tinggi
- 22. • Bebas bea masuk • Mengimpor secara langsung • Pengembalian bea impor • Menghilangkan hambatan non tarif berdampak peningkatan volume ekspor non migas
- 23. Reformasi Investasi Asing • Pengurangan larangan batasan-batasan investasi pengurangan syarat-syarat kepemilikan domestik dan asing
- 24. Reformasi Sektor Keuangan • Penghapusan Pembatasan alokasi kredit bank dan keuntungan Bank Pemerintah • BI mengurangi perannya dalam refinancing pinjaman bank • Memperkenalkan SBI
- 25. Kebijakan Fiskal di Masa krisis 1997 • Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia • Peningkatan defisit pada transaksi berjalan overheating • Naiknya permintaan agregat tidak diimbangai dengan penawaran agregat • Pengendaliannya dapat dilakukan melalui permintaan agregat
- 26. Kebijakan di masa krisis • Kebijakan Moneter - Pengendalian JUB Pengendalian inflasi; pengendalian kestabilan neraca pembayaran; dan pertumbuhan ekonomi • Kebijakan Fiskal - Kebijakan belanja rutin; didasarkan atas prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat
- 27. - Kebijakan belanja pembangunan didasarkan atas prinsip lebih mengutamakan belanja pembangunan untuk sektor-sektor strategis dan yang mempunyai multiplier efek yang besar
- 28. Kebijakan yg dilakukan • Menekan pengeluaran dan menunda pembayaran yg tidak mendesak • BI meningkatkan suku bunga dengan menerbitkan SBI hingga mencapai 70% • BI melakukan intervensi pasar dengan menjual dolar • Bersama Jepang dan Singapura melakukan intervensi pasar untuk memperkuat rupiah dengan cara Jepang dan Singapura membeli rupiah
- 29. • Menarik dana BUMN dari bank umum dan deposito berjangka untuk dikonversi ke SBI • Melakukan penjadwalan ulang proyek- proyek yang dibiayai oleh APBN • Menyampaikan kesediaan kepada IMF untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi
- 30. Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya • Dilakukan untuk pemulihan kepercayaan • Langkah yang diambil: - Konsolidasi Fiskal - Reformasi Fiskal - Reformasi Perpajakan - Reformasi Kepabeanan - Reformasi Anggaran - Reformasi Departemen Keuangan
- 31. Konsolidasi Fiskal • Melakukan profiling thd obligasi menggeser waktu jatuh tempo (negosiasi) • Melakukan negosiasi hutang pemerintah • Hasil: Resiko kebangkrutan fiskal menurun kepercayaan mulai pulih
- 32. Reformasi Fiskal • Salah satu cara agar proses konsolidasi berlanjut dengan melembagakan unsur- unsur pendukung utamanya • Ada 3 bidang yang diprioritaskan untuk direformasi; yaitu: - Bidang Perpajakan - Bidang Kepabeanan - Bidang Anggaran
- 33. Reformasi Perpajakan • Mulai tahun 2002, reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan: - membentuk kantor percontohan - Penggunaan TI baru - Otomatisasi proses administrasi - Peningkatan SDM - Pemberiaan reward and punishment - Pengawasan eksternal
- 34. Reformasi Kepabeanan • Dilakukan mulai awal 2003; dengan cara: - Penyederhanaan prosedur impor dan ekspor - Pemberlakuan sistem insentif dan penalti - Sistem pengawasan publik
- 35. Reformasi Anggaran & Reorganisasi Dept Keuangan • Pembaruan di bidang anggaran ditentukan oelh ketentuan pokok pada UU Keuanga Negara (UU No. 17 tahun 2003) Anggaran terpadu yang tdk membedakan anggaran rutin dan Pembanganan Penganggaran berdasarkan kinerja (performance based budgeting)
- 36. • Reformasi dan modernisasi di bidang anggaran ditopang oleh Reorganisasi Dept Keuangan melalui: • Pembagian secara tegas fungsi analisa dan perumusankebijakan, fungsi perencanaan anggaran, dan fungsi perbendaharaan