2. Standar Pelayanan Minimal SPM KOTA MALANG.pptx
- 1. oleh: Dr. HUSNUL MUARIF Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang 30 September 2021 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MALANG
- 2. Terdapat 6 urusan wajib pelayananan dasar yang dilaksanakan berdasarkan SPM, SPM menjadi perioritas baik perencanaan maupun anggaran Mengatur Pelaksanaan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dalam DOKREN, dan pelaksanaan SPM, pelaporan dan evaluasi. Secara teknis memuat tentang mekanisme pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan UU 23/2014 PASAL 12, PASAL 18 DAN PASAL 298 PP 2/2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DASAR HUKUM Permendagri 100/2018 PENERAPAN SPM Permenkes 4/2019 STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG KESEHATAN
- 3. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN di KOTA MALANG SIKLUS HIDUP 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut PENYAKIT TIDAK MENULAR 1. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat PENYAKIT MENULAR 1. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV PELAYANAN DASAR PADA SPM KESEHATAN
- 4. PRIORITAS DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN RPJMD RPJMN 2015-2019 & 2020 -2024 PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS MANDATORI KESEHATAN (SPM) VISI MISI KEPALA DAERAH 4
- 5. PERMENKES NO 43 TH 2016 1. JENIS LAYANAN DAN MUTU SPM : 12 Jenis layanan mutu kab/Kota 2. MUATAN MATERI: Berisi pentunjuk teknis PERMENKES NO 4 TH 2019 PERUBAHAN PERMENKES TENTANG SPM 1. JENIS LAYANAN DAN MUTU : • 12 Jenis Layanan dan Mutu Kab/Kota 2. MUATAN MATERI (STANDAR TEKNIS MUTU TIAP LAYANAN) • Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa • Standar jumlah dn kualitas personil/SDM • Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- 7. Menyusun rencana aksi penerapan SPM Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masarakat terkait penerapan SPM Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat Mengoordinasikan : ▪ Pendataan, pemuthakiran dan sinkronisasi terhadap data secara periodik ▪ Integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah ▪ Perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Kab/Kota ▪ Pemantauan dan evaluasi SPM di daerah Kab/kota ▪ Pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemda Kab/kota Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM Mengkonsolidasikan : ▪ Sumber pendanaan dalam pemenuhan anggaran untuk penerapan SPM Kab/Kota ▪ Laporan penerapan dan pencapaian SPM Kab/Kota. PERAN KABUPATEN/ KOTA
- 8. TIM PENERAPAN SPM KAB/KOTA PERMENDAGRI 100/2018 • TIM PENERAPAN SPM KAB/KOTA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA • SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SPM KAB/KOTA ⮚ PENANGGUNG JAWAB : BUPATI/WALIKOTA ⮚ KETUA : SEKDA KAB/KOTA ⮚ WAKIL KETUA : KEPALA BAPPEDA KAB/KOTA ⮚ SEKRETARIS : KABAG TATA PEMERINTAHAN ATAU SEBUTAN LAIN KAB/KOTA ⮚ ANGGOTA : KEPALA PD KAB/KOTA YANG MEMBIDANGI URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN/ATAU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH TIM PENERAPAN SPM KAB/KOTA BERKEDUDUKAN DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KAB/KOTA ATAU SEBUTAN LAIN
- 9. UU Nomor 36 Tahun 2009, ttng Kesehatan PASAL 171 (2) ANGGARAN KESEHATAN PEMDA PROVINSI& KABUPATEN/KOTA DIALOKASIKAN MINIMAL 10% DARI TOTAL APBD DILUAR GAJI UU Nomor 23 Tahun 2014, ttng Pemerintahan Daerah PASAL 298 BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENDANAI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR YANG DITETAPKAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMDA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH MEMPERIORITASKAN BELANJA UTK SPM
- 10. PELAPORAN PENERAPAN SPM MUATAN LAPORAN PELAPORAN PENERAPAN SPM PALING LAMBAT DISAMPAIKAN 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR
- 11. CAPAIAN (OUTCOME) SPM KOTA MALANG NO URAIAN KEGIATAN 2019 KEGIATAN 2020 SASARAN REALISASI PERSENTASE SASARAN REALISASI PERSENTASE 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 13.114 12.538 96% 13.024 10.853 83% 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 12.518 11.959 96% 12.432 10.512 85% 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 11.922 11.844 99% 11.840 10.368 88% 4 Pelayanan Kesehatan Balita 46.929 38.794 83% 46.569 45.731 98% 5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 131.264 129.899 99% 149.484 149.581 100% 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 601.521 421.848 70% 603.233 183.611 30%
- 12. CAPAIAN (OUTCOME) SPM KOTA MALANG NO URAIAN KEGIATAN 2019 KEGIATAN 2020 SASARAN REALISASI PERSENTASE SASARAN REALISASI PERSENTASE 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 92.957 46.644 50% 96.627 50.092 52% 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 221.539 60.358 27% 223.255 39.172 18% 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 21.527 18.803 87% 21.696 15.388 71% 10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 1.386 1.163 84% 1.662 982 59% 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.654 10.654 100% 10.140 6.798 67% 12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) 22.944 14.313 62% 31.061 13.762 44%
- 13. CAPAIAN (OUTPUT) SPM KOTA MALANG No URAIAN CAPAIAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1. 2. 3. 4. 5. Vaksin tetanus difteri ( Td) = 4.669 Tablet tambah darah = 692.000.000 ALat deteksi resiko ibu hamil ; Test Kehamilan = 33 box, 322 biji Pemeriksaan Hb = 42 box,249 biji, 3 liter, hb sahli Pemeriksaan golongan darah= 44 paket, 1134 biji Pemeriksaan Glukoprotein Urin = 36 box strip urine lengkap 3 parameter, 988 biji strip urine 3parameter, 6 box 58 buah stik glukosa, protein urine stik 1 box 4 buah 4. Kartu ibu/ rekam medis ibu= 5.000 buah Buku KIA = 5.000 buku 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1. 2. 3. Formulir photograf = 5000 buah Kartu ibu ( rekam medis ibu )= 5000 buah Buku KIA = 5000 buku 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vaksin hepatitis BO = 13.946 Vitamin KI TABLET/ injeksi = 4661 tablet /83 ampul Salep/ tetes mata antibiotik=1.453 buah Formulir bayi baru lahir = 0 Formulir MTBM = 17.400 lembar Buku KIA = 5.000 buku 4 Pelayanan Kesehatan Balita 1. 2. 3. 4. Formulir DDTK = 500 lembar Kuesioner KPSP = 0 Vitamin A Biru = 2.700.000 Vaksin imunisasi dasar ; BCG = 3.859, POIio = 7.023, DPT-Hb-Hib = 9.830 , Campak Rubella = 7.027 Buku KIA = 5.000 buku
- 14. CAPAIAN (OUTPUT) SPM KOTA MALANG No URAIAN CAPAIAN 5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1. 2. 3. 4. 5. Buku raport kesehatanku =16.000 pasang buku pemantauan kesehatan = 0 Kuesioner skrining kesehatan= 0 ( online ) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah = 0 (online) pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah = 0 ( online ) formulir rekapitulasi hasil 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 56 Posbindu Kit untuk wilayah kerja Puskesmas se-Kota Malang seperti : Tas Posbindu Kit S6 buah; Alat Ukur Lingkar Perut 56 buah; Alat Ukur Tinggi Badan 56 buah; Alat Ukur Berat Badan 56 buah; Alat Ukur Tekanan Darah 56 buah; Glukometer Test 56 buah; Strip Gula Darah 560 box; Lancet 28.000 buah, Alcohol Swab 28.000 lembar; Safety Box (5Itr) 280 buah;S6 buah Formulir Pencatatan dan Pelaporan untuk kegiatan Posbindu PTM 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1. 2. 3. Strip uji pemerîksaan gula darah kolesterol = 28.000 buah Instrumen GDS, instrumen AMT dan instrumen ADL dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasîen Geriatri ( P3G ) = instrumen online Buku kesehatan lansia = 7.000 buku 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1. 2. Alat Ukur Tekanan Darah S6 buah; 16 buku Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE; 56 buah Formulir Pencatatan dan Pelaporan untuk kegiatan Posbindu PTM
- 15. CAPAIAN (OUTPUT) SPM KOTA MALANG No URAIAN CAPAIAN 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 56 Posbindu Kit untuk wilayah kerja Puskesmas se-Kota Malang seperti : Tas Posbindu Kit 56 buah; Alat Ukur Lingkar Perut 56 buah; Aat Ukur Tinggi Badan 56 buah; Alat Ukur Berat Badan 56 buah; Alat Ukur Tekanan Darah 56 buah; Glukometer Test S6 buah; Strip Gula Darah S60 box; Lancet 28.000 buah, Alcohol Swab 28.000 lembar; Safety Box (5Itr) 280 buah; 56 buah Formulir Pencatatan dan Pelaporan untuk kegiatan Posbindu PTM 10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Logistik Obat jiwa berupa : Haloperidol Inj 5 mg/ml 75 ampul; Haloperidol Decanoate Inj 50 mg/ml 80 ampul; Haloperidol 5 mg 37.000 tablet; Risperidon 2 mg tablet 12.S00 tablet; Amitriptilin tablet 25 mg 3.000 tablet; Diazepam S mg 700 tablet; Diazepam inj 5 mg/ml 90 ampul; Triheksifenidil HCI tablet 2 mg 35.000 tablet; Carbamazepine S3 box; Clozapin 25 mg 1.400 tablet; Trifluoperazine tablet 5 mg S.000 tablet; Phenobarbital tablet 30 mg 1.300tablet. 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Reagent ZN TB = 350 Box Pot Dahak = 37.500 pcs Catridge = 4.550 buah Kaca slide = 549 pax Media KIE = 60 Formulir TB 01 = 2.000 lembar Formulir TB 02 = 2.000 lembar
- 16. CAPAIAN (OUTPUT) SPM KOTA MALANG No URAIAN CAPAIAN 12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) 1. RDT HIV (R1) = 30.800 Test 2. RDT HIV (R2) = 2.275 Test 3. RDT HIV (R3) = 2.174 test 4. RDT HIV (R0) = 434 Box 5. Reagent Rapid Sifilis = 3.000 Test 6. RPR Sifilis = 800 test 7. Catridge VL= 60 buah 8. Alcohol Swab = 13.000 pcs 9. Needle vacuntainer = 13.000 pcs 10. Handschoon = 12.000 pasang 11. Kondom = 21.600 pcs 12. Media KIE = 260 13. Jarum suntik steril = 21.600 pcs
- 17. DUKUNGAN SDM NO URAIAN JUMLAH SDM 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 131 bidan puskesmas 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 131 bidan puskesmas 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 131 bidan puskesmas 4 Pelayanan Kesehatan Balita 131 bidan puskesmas 5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 16 tenaga pengelola program PTM di Puskesmas 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 16 tenaga pengelola program PTM di Puskesmas 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 16 tenaga pengelola program PTM di Puskesmas 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 16 tenaga pengelola program PTM di Puskesmas 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 16 tenaga pengelola program PTM di Puskesmas 10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 16 tenaga pengelola program PTM di Puskesmas
- 18. DUKUNGAN SDM NO URAIAN JUMLAH SDM 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 29 layanan TB (16 Puskesmas, 11 RS 1 LPK Klas Lowokwaru Malang, 1 LP Wanita terdiri dari : 1. Dokter = 29 orang 2. Perawat = 29 orang 3. Bidan = 27 orang 4. Laboratorium = 27 orang 5. Apoteker = 27 orang 12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) 30 layanan HIV ( 16 Puskesmas, 12 RS, 1 Klinik, 1 LPK KlaS Lowokwaru Malang ) terdiri dari : 1. Dokter = 30 orang 2. Perawat = 30 orang 3. Bidan = 29 orang 4. Laboratorium = 30 orang 5. Petugas RR/ pencatatan pelaporan = 30 orang
- 19. ANGGARAN No. Indikator Alokasi Belanja Untuk Memenuhi SPM Pagu Setelah Perubahan T.A 2018 (Rp) T.A 2019 (Rp) T.A 2020 (Rp) 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 210.000.000 500.000.000 1.759.145.600 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 75.000.000 150.000.000 140.700.000 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100.000.000 200.000.000 384.000.000 4 Pelayanan Kesehatan Balita 340.000.000 350.000.000 182.000.000 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 114.250.000 560.665.700 423.000.000 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 53.000.000 331.065.536 548.000.000
- 20. ANGGARAN No. Indikator Alokasi Belanja Untuk Memenuhi SPM Pagu Setelah Perubahan T.A 2018 (Rp) T.A 2019 (Rp) T.A 2020 (Rp) 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 82.984.750 142.075.000 2.515.480.800 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 298.000.000 62.266.128 175.000.000 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 20.304.000 272.000.000 136.557.000 10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 458.180.000 200.000.000 1.020.000.000 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 477.125.000 750.219.800 825.241.780 12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 754.738.000 600.442.700 660.486.970 Jumlah 2.983.581.750 4.118.734.864 8.769.612.150
- 21. PERMASALAHAN NO URAIAN PERMASALAHAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Menurunnya angka kunjungan ibu hamil dikarenakan adanya pandemi covid- 19 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelaporan pelayanan kesehatan ibu bersalin pada fasilitas kesehatan belum terlaporkan secara maksimal 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurunnya angka kunjungan bayi di posyandu dan fasilitas kesehatan dikarenakan adanya pandemi covid-19 4 Pelayanan Kesehatan Balita Menurunnya angka kunjungan balita di posyandu dan fasilitas kesehatan dikarenakan adanya pandemi covid-19 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kegiatan pertemuan skrining pada usia pendidikan dasar untuk masyarakat ditunda karena adanya pandemi covid-19 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Kurangnya kesadaran masyarakat, tenaga di puskesmas terbatas, satu orang memegang lebih dari satu program, pelaksanaan harus dilakukan di dalam dan di luar gedung dan juga di luar jam dinas, kebutuhan gula darah test sebanyak jumah penduduk usia >15 tahun
- 22. PERMASALAHAN NO URAIAN PERMASALAHAN 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Menurunnya angka kunjungan usia lanjut di posyandu maupun fasilitas kesehatan dikarenakan adanya pandemi covid-19 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kurangnya pemahaman dan kesadaran, kurangnya dukungan keluarga, tidak semua penderita hipertensi berkunjung ke puskesmas, tenaga puskesmas terbatas, kepatuhan minum obat 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kurangnya pemahaman, kurangnya dukungan keluarga, tidak semua penderita Diabetes Melitus berkunjung ke puskesmas, tenaga puskesmas terbatas, kepatuhan minum obat, kebutuhan gula darah test sebanyak minimal sejumah penderita x 12 bulan 10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Kurangnya pengetahuan dan kesadaran, kurangnya dukungan keluarga, stigma masyarakat, faktor pembiayaan,kebutuhan obat, kepatuhan minum obat 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis kunjungan pasien ke faskes menurun dan kurang optimalnya pelacakan kasus TBC ke masyarakat karena adanya pandemi covid-19 12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV masih tinggi, sehingga untuk memeriksakan/memastikan diagnosa HIV menjadi kurang. Untuk berobat seumur hidup perlu pendampingan dan kerjasama dengan komunitas Pokci/LSM yang ada di Kota Malang
- 23. TINDAK LANJUT 1. Meningkatkan Sosialisasi, pelatihan dan pemahaman pemahaman terkait dengan 12 SPM ke jajaran pelaksana 2. koordinasi lintas program dan lintas sektor ditingkatkan (instansi Pemerintah, swasta) 3. Meningkatkan pendampingan keluarga 4. Mengupayakan untuk diterbitkannya Peraturan Daerah tentang SPM 5. Menyusun RAD SPM yang melibatkan pejabat di tingkat pengambil keputusan sampai pelaksana sehingga SPM dapat dilaksanakan dengan sistemik dan masif
- 24. 1. Keberhasilan Pencapaian SPM sangat dipengaruhi penjabaran pencapaian target SPM pada dokumen RPJMD, Renstra PD dan Renja PD. 2. Perlu Komitmen semua Pihak untuk konsisten pada perencanaan dalam rangka pencapaian target SPM 3. Kewajiban dan tanggungjawab Perangkat Daerah untuk pencapaian target SPM yg ditetapkan dalam Renstra dan Renja PD PENUTUP
Editor's Notes
- #2: Bapak/Ibu yang saya hormati, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 298 terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah yaitu (Pendidikan, Kesehatan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum, Trantibumlinmas (ketentraman kekertiban umum perlindungan masyarakat). Dan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan SPM antara lain meliputi jenis layanan, mutu layanan dan penerima pelayanan dasar serta strategi penerapannya. Sedangkan didalam Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM yang dimulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM yang harus masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan SPM, pelaporan dan evaluasi. Sementara itu dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada spm bidang kesehatan memuat tentang mekanisme pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
- #3: Mengingatkan Bapak/Ibu bahwa adalah tugas Pemerintah Kab/Kota untuk mencapai ke dua belas indikator Standar Pelayanan Minimal Pada dasarnya ke dua belas indikator SPM tersebut menggunakan pendekatan siklus hidup dan pendekatan penyakit, baik PTM maupun PM
- #5: Ada beberapa perubahan muatan dalam permenkes tentang SPM yang lama (Permenkes no. 43/2016) dengan yang baru (permenkes no. 4/2019) yaitu : Pada permenkes 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, merupakan petunjuk teknis pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan yang hanya memuat 12 jenis layanan dan mutu SPM bidang kesehatan pada kabupaten/kota, (belum mencakup SPM bidang kesehatan di tingkat Provinsi) Sedangkan pada Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan, yang merupakan amanat PP Nomor 2 Tahun 2018 isinya memuat : a. 2 jenis layanan dan mutu SPM kesehatan provinsi dan 12 jenis layanan dan mutu SPM kesehatan kab/kota, b. muatan materinya berisi tentang standar barang dan/atau jasa, standar SDM pelaksana SPM kesehatan, dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SPM kesehatan.
- #7: Sedangkan dalam hal Koordinasi Penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota untuk Tim Penerapan SPM tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas yang diatur pada Pasal 18 yaitu : Menyusun rencana aksi penerapan SPM; Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM; Mengoordinasikan dalam hal : Pendataan, pemuthakiran dan sinkronisasi terhadap data secara periodik Integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Kab/Kota Pemantauan dan evaluasi SPM di daerah Kab/kota Pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemda Kab/kota Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masarakat terkait penerapan SPM; Mengkonsolidasikan dalam hal : Sumber pendanaan dalam pemenuhan anggaran untuk penerapan SPM Kab/Kota Laporan penerapan dan pencapaian SPM Kab/Kota.