5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
- 1. Hubungan AntaraHubungan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah DaerahPemerintah Pusat & Pemerintah Daerah
- 2. HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN DAPATHUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN DAPAT MELIPUTI HUBUNGAN KEWENANGAN,MELIPUTI HUBUNGAN KEWENANGAN, KEUKEUAANGAN, PELAYANAN UMUM,NGAN, PELAYANAN UMUM, PEMAMFAATAN SDA DLLPEMAMFAATAN SDA DLL DARI BENTUK HUBUNGAN DIATAS AKAN MENIMBULKAN HUBUNGAN ADMINISTRATIF DAN KEWILAYAHAN
- 3. • HUBUNGAN ADMINISTRATIF YAITU SEBAGAI KONSEKWENSI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI SATU KESATUAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA. • HUBUNGAN KEWILAYAHAN YAITU SEBAGAI KONSEKWENSI DIBENTUK DAN DISUSUNYA DAERAH OTONOM YANG DISELENGGARAKAN NKRI SEHINGGA WILAYAH INDONESIA MERUPAKAN SATU KESATUAN WILAYAH NEGARA YANG BULAT, SEHINGGA WILAYAH DAERAH JUGA MERUPAKAN WILAYAH KESATUAN NEGARA YANG BULAT (LUAS = NKRI)
- 4. PEMBENTUKAN DAERAHPEMBENTUKAN DAERAH && KKAAWASAN KHUSUSWASAN KHUSUS • KONSEKWENSI DARI UU DESENTRALISASI MAKA DIBENTUKLAH DAERAH OTONOM • SEJALAN DENGAN PASAL 18 UUD 45 AYAT 1 DAN 2 (ayat 1: Negara kesatuan RI dibagi atas daerah propinsi dan propinsi dibagi atas kab dan kota, tiap propinsi,kab dan kota mempunyai pemerintahan daerah yg diatur dengan UU. Ayat 2 : Pemerintahan daerah propinsi, daerah kab dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan). • TITIK BERAT PADA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA. • PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH LAINNYA.
- 5. • DENGAN UU 32/2004 NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI SATUAN-SATUAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN ISTIMEWA. • HANYA SAJA DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU KEPADA DAERAH DAERAH TERSEBUT DAPAT DIBERIKAN WEWENANG KHUSUS YANG DIATUR DENGAN UU EX : DKI JAKARTA, DI YOKYAKARTA, DK NANGROE ACEH DARUSSALAM, PROVINSI PAPUA. • DISAMPING ITU NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN NKRI
- 6. Pembentukan DaerahPembentukan Daerah • Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.
- 7. KKawasanawasan KKhusushusus • PADA DAERAH PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA DAPAT DIBENTUK KAWASAN KHUSUS, YAITU KAWASAN STRATEGIS YANG SECARA NASIONAL MENYANGKUT HAJAT HIDUP ORANG BANYAK BAIK DARI SUDUT POLITIK, SOSBUD, LINGKUNGAN DAN PERTAHANAN KEAMANAN. • PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS HARUS MENGIKUT SERTAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU • PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENGUSULKAN SUATU KAWASAN KHUSUS
- 8. Contoh kawasan khusus yang dapat ditetapkan pemerintah untuk kepentingan nasional, seperti : kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi (pengembangan tenaga nuklir, peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesifik.”
- 9. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN • Dasar pemikiran : bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/ tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. • Pada otonomi luas urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah (Di luar enam kewenangan yang menjadi hak pusat) Disamping itu bagian tertentu urusan pemerintahan lainnya yang berskala nasional. • Disamping itu ada bagian urusan pemerintah yang bersifat CONCURRENT, yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- 10. URUSAN CONCURRENTURUSAN CONCURRENT MENGANUT :MENGANUT : • KRETERIA EKTERNALITAS • KRETERIA AKUNTABILITAS • KRETERIA EFISIENSI • KRETERIA KESERASIAN HUBUNGAN Kriteria tersebut adalah untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurerrent secara proporsional.
- 11. Kriteria Eksternalitas : Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/ akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. • Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/ kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
- 12. Kriteria Akuntabilitas: Adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/ dekat dengan dampak atau akibat dari urusan yang ditangani tersebut. • Dengan demikian akutabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.
- 13. Kriteria Efisiensi : Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. • Oleh karena itu, pembagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. • Ukuran daya guna dan hasil guna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya risiko yang harus dihadapi.
- 14. Keserasian hubungan : Bahwa pengelolahan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (inter – dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan. • Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di tempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusanya. • Berdasarkan usulan tersebut pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada Daerah.
- 15. Urusan yang Menjadi Kewenangan Daerah :Urusan yang Menjadi Kewenangan Daerah : • Urusan Binaan (Core): Urusan yang penanganannya masih terdapat turut campur (peran serta pemerintah) untuk membina daerah-daerah otonomi. • Urusan Wajib: Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; • Urusan Pilihan : Terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.
- 16. • Secara sistematis urusan pemerintahan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : • Urusan binaan (Core) Depdagri, yang mencakup 6 urusan : kependudukan dan catatan sipil; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; penataan ruang; dan perencanaan pembangunan. • Urusan wajib, yang mencakup 17 urusan : pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil; ketenagakerjaan ; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan dan perpustakaan. • Urusan pilihan, yang mencakup 8 urusan : kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; pariwisata; industri; perdagangan dan ketransmigrasian.
- 17. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAHHUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH • Permusawaratan dalam sistem pemerintahan negara. • Pemeliharaan dan pengembanan prinsip- prinsip pemerintahan asli. • Kebhinekaan. • Negara hukum.
- 18. • Hubungan pusat-daerah Hubungan pusat- daerah TUGAS PERBANTUANDEKONSENTRA SI DESENTRALISA SI DEKONSENTRA SI DEKONSENTRA SI DEKONSENTRASI DEKONSENTRASI DANA BAGI HASIL PAD, RETRIBUSI DLL DAU DAN DAK PINJAMAN DAERAH
- 19. • Hubungan pusat-daerah Hubungan pusat- daerah TUGAS PERBANTUANDEKONSENTRA SI DESENTRALISA SI BEBAN APBN BEBAN APBD BEBAN YG MENUGASKAN HUB KEU PUSAT DAERAH DANA BAGI HASIL PAD, RETRIBUSI DLL DAU DAN DAK PINJAMAN DAERAH
- 20. DAU (Dana Alokasi Umum) Merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Dana Bagi Hasil Bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam. • DAK (Dana Alokasi Khusus) Merupakan transfer yang bersifat khusus (specific grant) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus Daerah dan/ atau kepentingan Nasional. • Berdasarkan hasil rapat kerja Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR RI tanggal 08 Oktober 2007, telah disepakati alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Dana Penyeimbang DAU untuk Tahun Anggaran 2008. Selanjutnya, DAU akan ditetapkan melalui Perpres, sementara DAK dan Dana Penyeimbang DAU melalui Peraturan Menteri Keuangan.