ARTIKEL - ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP UTANG DAN KEWAJIBAN NEGARA
- 1. Nama : Apriliana Laily Nurjannah NIM : 191600014 Program Studi : Akuntansi C 2019 Dosen Pengampu : Yuli Kurnia Firdausia , S.E., M.Ak. UJIAN AKHIR SEMESTER 4 PERPAJAKAN AKUNTANSI ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP HUTANG DAN KEWAJIBAN NEGARA Apriliana Laily Nurjannah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Email : [email protected] ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengenali serta menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap hutang negara, kedua untuk mengenali serta menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap kewajiban negara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 ini terhadap hutang negara serta kewajiban negara sangat berpengaruh. Dan, berdampak kepada kehidupan ekonomi rakyat, pemasukan negara dan kewajiban negara yang semakin meningkat. Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Hutang negara, Kewjiban negara, Rakyat, Ekonomi PEMBAHASAN Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian melambat serta rasio utang negara bertambah. Keadaan tersebut menunjukkan instrumen fiskal di setiap negara bekerja untuk menahan dampak pandemi Covid-19. Beberapa negara maju yang mempunyai pasar utang dan pasar keuangan terbaik, apalagi disaat ini bahkan mengalami peningkatan rasio utang publik lebih dari 20%. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang rasio utangnya sekitar 38%, atau hanya naik 8% Tidak dapat dihindari jika krisis pandemi Covid- 19 meningkatkan penumpukan utang pemerintah jadi tak terelakkan. Total utang luar negeri pemerintah Indonesia hingga akhir November 2020 mencapai Rp5, 910 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38, 13%. Tidak hanya itu posisi utang negara dikala ini masih tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian akibat sekaligus melindungi keseimbangan makro ekonomi, di mana UU Nomor 17/ 2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah yakni 60%. Perihal ini tentu bukan berarti Indonesia masih membutuhkan tambahan utang ataupun kita masih berada jauh dari bahaya. Kenaikan utang negara tersebut paling tidak menjadi alarm untuk Indonesia untuk lebih berwaspada( prudent) dalam membelanjakan utang.. Kenaikan utang negara diiringi pula dengan porsi beban bunga utang dalam APBN yang juga terus menjadi besar. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, beban bunga utang sudah mencapai Rp338, 78 triliun atau telah meningkat Rp156 triliun dalam 5 tahun terakhir. Terlebih lagi, beban bunga utang yang perlu ditanggung pemerintah pada 2021 tercatat bertambah 10, 2% dari outlook beban bunga utang 2020. Keadaan ini tentu akan mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk melaksanakan belanja produktif. Porsi beban bunga utang serta pembayaran cicilan pokok sudah mencapai 16% dari total belanja negara dan dipastikan angkanya akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah utang. Menurut data Kementerian Keuangan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat mengalami kenaikan rasio utang hingga 22,5%. Lalu, Inggris naik 22,7%, Jepang melonjak 28,2%
- 2. dan Italia naik 27%. Sementara, rasio utang publik Tiongkok naik 9,1%, Indonesia 8% dan Singapura 1,2%. Kondisi perpajakan di berbagai negara memastikan pandemi Covid-19 menyerang tanpa pandang bulu. Dimulai dari negara maju, negara berkembang, hingga negara miskin. Sementara itu, pandemi Covid-19 tidak hanya menggoyang aspek kesehatan, namun juga merusak perekonomian. Kendati demikian, optimisme di beberapa negara mulai nyata pada 2021, tak terkecuali Indonesia. Menteri keuangan menyebut pemerintah yakin bahwa pemulihan ekonomi terjadi sejak kuartal III 2020, yang tergambar dari beberapa sektor. Terukir, kinerja ekonomi Indonesia pada 2020 minus 2,19%. Jangkauan itu membaik dari kuartal II 2020 yang tercatat minus 5,32%. Kemudian, pada kuartal III 2020 minus 3,49%.(OL-11) Yang berdampak selain utang negara yaitu kewjiban negara dalam menangani pandemi Covid-19. Berdasarkan dasar hukum (PP) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 ialah: Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Serta pasal 5 ayat 2 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020, negara telah melakukan kewajibannya untuk melindungi rakyatnya yakni dengan membuat kebijakan tersebut. Saat ini tinggal kita selaku masyarakat Negara melaksanakan kewajiban kita untuk mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebab itu, negara yang hebat itu tercipta jika antara warga Negara dan Negara mempunyai hubungan timbal balik yang baik. KESIMPULAN Selain berdampak pada utang negara yang semakin meningkat. Pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada kewajiban negara untuk menangani dan melindungi masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pun banyak salah satunya kebijakan Social Distancing, pemberlakuan PPKM di seluruh wilayah Indonesia, mewajibkan vaksin bagi seuruh masyarakat, menambah anggaran biaya Kesehatan khususnya untuk virus Covid-19, memberikan fasilitas Kesehatan yang layk bagi pasien Covid-19 dan masih banyak lagi. Sehingga kita sebagai warga negara harusnya sadar diri dengan mengikuti ajuran pemerintah agar penyebaran virus Covid-19 ini dapat ditekan dan utang negara bisa berkurang.