Artikel penjaminan mutu pendidikan
- 1. Strategi MSPK 1 STRATEGI PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPPMP) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Oleh: Moerdiyanto (Dosen Jurusan Manajemen UNY) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya penjaminan mutu pendidikan bagi setiap sekolah sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada stakeholder atau masyarakat. Penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten/kota (MSPK), Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.. Diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Namun akibat keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah menyebabkan mutu keluaran sangat bervariasi. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam upaya quality assurance atau penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan di Indonesia, Depdiknas mengembangkan sebuah Sistem Penjaminan dan peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP). Salah satu komponen dari SPPMP adalah Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (MSPK) yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Tujuan dari MSPK adalah untuk meningkatkan mutu monitoring sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah di tiap Kabupaten / Kota agar informasi yang diperoleh dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Adapun langkah- langkah dalam pelaksanaan MSPK yaitu: (a) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MSPK, (b) Uji coba petunjuk teknis pelaksanaan MSPK, (c) mereviu petunjuk teknis MSPK, dan (4) melaksanakannya secara nasional. MSPK dapat dilakukan dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI). EDS adalah penilaian untuk meninjau kesesuaian kinerja sekolah dengan rencana sekolah yang telah dikembangkan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan PSI adalah pengkajian terhadap sekolah yang: (a) memiliki masalah dalam sekolah dan kinerja sekolah jauh di bawah standar yang telah ditetapkan, dan (b) kinerja sekolah jauh di atas standar yang telah ditetapkan dan dapat dipetik pelajaran dari pencapaian ini. Kata Kunci : Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan/Education Quality Assurance and Improvement System (SPPMP/EQAIS), Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten/kota atau School Monitoring by District (MSPK/SMD), Evaluasi Diri Sekolah/School Self Evaluation (EDS/SSE) dan Pengkajian Sekolah Imbas/Targetted External School Review (PSI/TESR).
- 2. Strategi MSPK 2 1. Pendahuluan Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Di lain pihak dengan diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah yang ada menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis di Indonesia yang tersebar di seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman layanan proses, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (quality control). Pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengendalian mutu dalam bentuk jaminan atau assurance, agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan Quality Assurance atau penjaminan mutu.
- 3. Strategi MSPK 3 Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. Pada level Pemerintah dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Daerah Propinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Departemen Agama, sedangkan pada level pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama. Implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain: (1) belum tersosialisasikannya secara utuh Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan; (3) pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan aspek legal tentang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) pengertian dan ruang lingkup penjaminan dan peningkatan mutu; (2) pembagian tugas dan tanggungjawab yang proporsional dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, (3) pencapaian Standar Nasional Pendidikan, dan (4) pengembangan sistem informasi mutu pendidikan yang efektif untuk pengelolaan, pengambilan keputusan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (MSPK) yang merupakan komponen dari Sistem Penjaminan dan peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP) telah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pelaksanaan SPPMP telah dimulai pada tahun 2009. SPPMP disusun oleh Depdiknas untuk mendukung komitmen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. SPPMP disusun setelah dilaksanakannya review terhadap Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat
- 4. Strategi MSPK 4 Pengembangan dan Permberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) pada tahun 2007. Dengan SPPMP, personil dari Kantor Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta pengawas sekolah akan memiliki peranan penting dalam menilai mutu sekolah dan mutu tenaga kependidikan sekolah. Mereka akan mengacu pada informasi penjaminan mutu dalam rangka membantu kabupaten/kota, sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu hasil pendidikan siswa. Strategi utama penjaminan mutu dalam SPPMP di tingkat Kabupaten/Kota mencakup MSPK, Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI). Strategi-strategi tersebut akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota. Menurut SPPMP, penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi pendidikan. Penjaminan mutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses penjaminan mutu mencakup bidang yang akan dicapai beserta prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan. Mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional BSNP. SPPMP untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b) analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan. Mutu satuan pendidikan dan tenaga kependidikan dinilai berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hubungan antara komponen-komponen utama dapat dilihat dalam Diagram 1.
- 5. Strategi MSPK 5 Diagram 1: Penjaminan dan dapeningkatan mutu menurut SPPMP Praktik pelaksanaan kegiatan pada tiga bidang di atas secara efektif akan mengarah pada pengembangan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di satuan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota. Karena tujuan utama SPPMP adalah meningkatkan mutu lulusan, strategi penjaminan mutu SPPMP di tingkat Kabupaten/Kota difokuskan pada Standar Nasional Pendidikan, dengan perhatian utama pada kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, dan kinerja guru. Standar yang menjadi perhatian utama dalam MSPK adalah : (1) Standar Proses belajar mengajar, (2) Standar Penilaian Pendidikan, (3) Standar Pengelolaan, (4) Standar Kepala Sekolah, (5) Standar Guru, (6) Standar Isi, (7) Standar Kompetensi Lulusan, dan (8) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. SPPMP menggunakan beberapa cara yang saling berkaitan untuk mendapatkan data tentang mutu, kinerja dan pencapaian satuan pendidikan dan tenaga kependidikan dengan menggunakan SNP yang relevan. Di Tingkat nasional, Depdiknas bertanggung jawab untuk: (a) mengatur dan mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, regulasi dan strategi SPPMP, (b) mensosialisasikan SPPMP ke seluruh wilayah Indonesia, (c) mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan SPPMP di tingkat nasional, (d) memantau dan melaksanakan SPPMP, dan (e) mereviu dan meningkatkan SPPMP. Analisis & Pelaporan Mutu Pendidikan Penilaian Mutu Pendidikan Peningkatan mutu pendidikan Standar Pendidikan Nasional PENJAMINAN MUTU
- 6. Strategi MSPK 6 Tiga puluh tiga Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) di tiap-tiap provinsi, akan mendukung pelaksanaan SPPMP dan membantu pengawas sekolah di tingkat Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Pelaksanaan SPPMP di Kabupaten/kota adalah seperti berikut ini. a. Tahap pertama difokuskan pada pengumpulan, analisis dan penggunaan data tentang mutu satuan pendidikan, kepala sekolah dan guru. b. Tahap kedua difokuskan pada mutu pengawas sekolah di tingkat Kabupaten/Kota. Berbagai strategi pengumpulan data penjaminan mutu SPPMP dapat dilihat pada diagram berikut ini. Diagram 2: Strategi penjaminan mutu dan Pengumpulan data SPPMP PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU EVALUASI DIRI SEKOLAH (Dengan Validasi eksternal) (Annual) MONITORING SEKOLAH OLEH KABUPATEN/KOTA (Laporan tahunan) PENGKAJIAN SEKOLAH IMBAS (Jika perlu) PENGUMPULAN DATA OLEH PADATI (Tiap tahun) PROGRAM AKREDITASI SEKOLAH TINGKAT PROPINSI (Lima tahunan) SERTIFIKASI GURU, PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (Tahunan) Kotak yang diarsir adalah strategi Penjaminan Mutu Tingkat Kabupaten/kota
- 7. Strategi MSPK 7 Ttujuan penting SPPMP adalah meningkatkan mutu, validitas data dan penggunaan data tentang penjaminan mutu untuk memastikan bahwa: (a) pengumpulan data cukup dilakukan sekali saja, (b) informasi dan data yang terkumpul valid, (c) data yang terkumpul dapat dipakai untuk penjaminan mutu, dan peningkatan mutu, (d data yang telah dianalisis dapat digunakan untuk tujuan pengembangan kebijakan, alokasi sumber daya, perencanaan dan peningkatan mutu. 2. SPPMP di Tingkat Kabupaten/Kota SPPMP mensyaratkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pengawas sekolah dan para kepala sekolah untuk memainkan peranan penting dalam rangka pelaksanaan tiga strategi kunci penjaminan mutu: (1) monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten(MSPK), Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan (c) Pengkajian Sekolah Imbas (PSI).. Hal ini terlihat dalam Diagram 3: Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan tingkat Kabupaten/kota PENJAMINAN MUTU& PENINGKATAN MUTU SUPPORTED SCHOOL SELF- EVALUATION – VALIDATED BY DISTRICTS (SSSE) TARGETED EXTERNAL SCHOOL REVIEWS (TESR) SCHOOL MONITORING BY DISTRICTS (SMD) Ketiga strategi utama penjaminan mutu SPPMP di tingkat Kabupaten/Kota tersebut di atas saling terkait karena dua hal yaitu:
- 8. Strategi MSPK 8 a. Pertama, informasi yang berhasil dikumpulkan dalam pelaksanaan setiap strategi penjaminan mutu akan berkontribusi pada gambaran total dari pencapaian dan mutu satuan pendidikan dan tenaga kependidikan. Informasi tersebut selanjutya digunakan untuk tujuan peningkatan mutu dan pelaporan. b. Kedua, setiap kegiatan dapat menyediakan informasi yang digunakan untuk mengarahkan strategi SPPMP yang lainnya. Sebagai contoh, informasi yang didapat dari MSPK dan EDS dapat mempermudah Kabupaten/Kota dalam menentukan satuan pendidikan yang kinerjanya berada di bawah standar yang ditentukan dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI) perlu dilakukan. Temuan-temuan yang didapat dari PSI dapat digunakan untuk mengarahkan strategi peningkatan sekolah dan kegiatan- kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan MSPK di masa yang akan datang. 3. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (MSPK) a. Rasional Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang ada saat ini tentang satuan pendidikan dan manajemen Kabupaten/Kota mensyaratkan agar satuan pendidikan menyusun rencana sekolah dan Kabupaten/Kota wajib memonitor kerja satuan pendidikan. Informasi yang didapat di tingkat Kabupaten/Kota mengenai mutu satuan pendidikan dan tenaga kependidikan memiliki arti yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan-satuan pendidikan. Hasil penelitian berskala internasional menemukan bahwa kualitas hasil belajar siswa tergantung pada: (1) Mutu belajar mengajar di tiap-tiap kelas, (2) mutu dan kinerja para guru, (3) mutu kepemimpinan dan manajemen satuan pendidikan, dan (4) Ketersediaan dan penggunaan sumber belajar. Tanpa informasi yang jelas dan akurat tentang mutu dan kinerja bidang-bidang tersebut, kepala sekolah, guru dan pengawas pendidikan tidak akan mampu menyusun dan melaksanakan program-program dan kegiatan yang sesuai untuk meningkatkan mutu pendidikan di kelas dan sekolah-sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah telah mendapatkan data dari sekolah dan kepala sekolah tentang
- 9. Strategi MSPK 9 kinerja dan mutu. Informasi tersebut biasanya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Akan tetapi, berdasarkan reviu yang dilakukan Depdiknas terhadap praktik di satuan pendidikan dan Kabupaten/Kota terbukti bahwa mutu dan efektifitas monitoring sekolah serta cara mempergunakan data masih perlu diperbaiki. Banyak Kepala sekolah mengatakan bahwa data yang sama juga diminta oleh satuan kantor dan kelompok yang berbeda yang berada dalam sistem pendidikan. Menurut Dinas pendidikan Kabupaten/Kota data yang dberikan unit pendidikan tidak valid dan andal. Menurut masyarakat dan orang tua murid sekolah tidak memberikan informasi yang transparan tentang mutu dan kinerja sekolah. Menurut satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pengawas sekolah tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan cukup baik. Di samping itu, sebagian besar data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan Dinas pendidikan Kabupaten/Kota saat ini bersifat kuantitatif karena metode seperti itu hanya berfokus pada hal-hal seperti profil staf dan siswa, perlengkapan dan gedung. Perlu digali informasi lebih mendalam tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, proses belajar mengajar dan mutu hasil belajar. Karena alasan itulah pendekatan yang lebih baik terhadap monitoring sekolah oleh kabupaten/kota sangat dibutuhkan. b. Tujuan dan Pendekatan MSPK Tujuan dari MSPK adalah untuk meningkatkan mutu monitoring sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah di tiap Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia. Dengan meningkatkan mutu monitoring, informasi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Untuk melaksanakan strategi nasional penerapan MSPK diperlukan sebuah pendekatan yang : 1. Dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar
- 10. Strategi MSPK 10 2. Memastikan bahwa delapan SNP, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), merupakan fokus dari proses pengumpulan data tentang penjaminan mutu serta setiap kegiatan peningkatan mutu. 3. Menjelaskan tanggung jawab dan peranan dari tiap tingkatan dalam sistem pendidikan. 4. Cukup fleksibel sehingga tiap kabupaten/kota mampu mengadaptasi MSPK ke dalam kondisi lokal masing-masing. 5. Jika memungkinkan, memperbaiki praktek yang sudah ada daripada mengambil langkah-langkah baru atau langkah-langkah tambahan. 6. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan sistem informasi dan proses manajemen yang mampu menyajikan data yang valid, benar dan transparan tentang satuan pendidikan dan prestasi yang telah dicapai. 7. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan data tentang profil Kabupaten/Kota, pencapaian satuan pendidikan kepada pemerintah pusat seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Adapun langkah- langkah dalam pelaksanaan MSPK yaitu: (1) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MSPK untuk memberi arahan bagi Kabupaten/Kota, (2) menguji coba petunjuk teknis pelaksanaan MSPK tersebut kepada kelompok perwakilan Kabupaten/Kota, (3) mereviu petunjuk pelaksanaan teknis MSPK dengan mengelaborasi masukan-masukan yang didapat dari uji coba yang telah dilakukan, dan (4) melaksanakan MSPK secara nasional. Langkah 1: Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MSPK Petunjuk teknis pelaksanaan MSPK perlu disusun untuk memberi arahan pada Kabupaten/Kota, terutama para pengawas sekolah, dalam melaksanakan kegiatan monitoring sekolah yang baik. Petunjuk tersebut akan disusun dengan sejelas jelasnya agar personil di tingkat Kabupaten/Kota mampu melaksanakan program monitoring sekolah yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam SPPMP tingkat nasional dan yang begitu fleksibel sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota mampu menyesuaikannya dengan kondisi prioritas lokal. Dalam proses penyusunan petunjuk
- 11. Strategi MSPK 11 teknis tersebut, tim penyusun mengacu pada pengalaman dan temuan-temuan dari penelitian serta kegiatan monitoring sekolah yang sudah dilaksanakan di negara-negara lain. Tabel 1 Kerangka Petunjuk teknis pelaksanaan MSPK Bab 1 – SPPMP – Latar belakang dan Konteks Bab 2 – Dasar hukum SPPM dan Monitoring Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru Oleh Pemerintah Kabupaten/kota Bab 3 – Strategi Penjaminan dan Peningkatan Mutu tingkat Kabupaten/kota Bab 4 – Prinsip-prinsip Program MSPK yang efektif Bab 5 – Petunjuk Teknis Pelaksanaan MSPK yang efektif 5.1 Tujuan Penjaminan dan peningkatan Mutu tingkat Kabupaten/Kota 5.2 Wilayah yang menjadi prioritas Penjaminan dan Peningkatan Mutu tingkat Kabupaten/Kota. 5.3 Perencanaan Peningkatan dan Penjaminan Mutu tingkat Kab/kota 5.4 Pelaksanaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Tingkat Kabupaten/Kota 5.5 Manajemen Informasi 5.6 Pemanfaatan informasi Penjaminan mutu untuk Peningkatan Mutu 5.7. Peran dan Tanggung jawab terhadap SPPMP Bab 6 – Alat dan Instrumen Penjaminan Mutu LAMPIRAN: instrument pengumpulan data. Perlu diketahui bahwa penyusunan petunjuk teknis harus diawasi oleh Tim Pengarah yang terdiri dari perwakilan dari kelompok-kelompok utama seperti terlihat dalam tabel 2 di bawah ini. Tim Pengarah dapat memilih tim penulis yang keanggotaannya memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang monitoring ini.
- 12. Strategi MSPK 12 Tabel 2: Anggota Kelompok Kerja MSPK Lokasi Lembaga Pelaksana Pelaksana Satuan Pendidikan Sekolah Kepala SD, dan Kepala SMP Kab/Kota Dinas Pendidikan Kadinas Pendidikan dan Pengawas. Depdiknas Mandikdasman Dit PSD dan DitPSMP PMPTK DitTendik, DitProfesi dan DitBindiklat LPMP Seksi Supervisi BALIBANG Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Langkah 2: Menguji cobakan Petunjuk Teknis pelaksanaan Ketika draf pertama Petunjuk Pelaksanaan MSPK selesai disusun, petunjuk pelaksanaan MSPK tersebut perlu diujicobakan terlebih dahulu. Tim Pelatih terdiri dari Koordinator Tim Monitoring Sekolah Pemerintah Kabupaten/Kota, pengawas sekolah dan personil LPMP melaksanakan pelatihan minimal 3 hari yang berkaitan dengan pelatihan capacity building. Fokus dari pelatihan tersebut meliputi: (a) pemahaman terhadap SPPMP, (b) petunjuk teknis MSPK, (c) proses fasilitasi, dan (d) monitoring dan evaluasi. Langkah 3: Review Petunjuk Teknis MSPK Data hasil ujicoba yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberi arah pada finalisasi petunjuk teknis. Langkah 4: Pelaksanaan secara nasional Pelaksanaan SPMK secara nasional diikuti juga oleh pengawas sekolah, pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan personil LPMP terpilih yang telah mengikuti training (capacity building) tentang MSPK, EDS dan PSI sebagai satu paket pelaksanaan SPPMP di tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya secara nasional maka: (a) petunjuk teknis MSPK perlu dicetak dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota, (b) sekolah
- 13. Strategi MSPK 13 dan pengawas sekolah, (c) LPMP akan membutuhkan dukungan dan laporan kemajuan sebagai bagian dari tugas penjaminan mutu mereka dan (d) diperlukan rencana pelaksanaan yang telah disetujui bersama secara nasional oleh Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi, dan Depdiknas. 4. Tugas dan tangungjawab dalam MSPK Tugas dan tanggung jawab Tim pelaksana MSPK dijabarkan dalam tabel 3. Tugas- tugas tersebut dijabarkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan MSPK. Tim pelaksana MSPK terdiri dari : (a) kepala sekolah, (b) guru, (c) pengawas sekolah, (d) dinas pendidikan kabupaten/kota, (e) Lembaga LPMP, (f) Dinas Provinsi, (g) Depdiknas Pusat yaitu Balitbang Depdiknas, dan (h) Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Anggota Tim pelaksana MSPK tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Pihak-pihak pelaksana ini menjalankan tugas penjaminan mutu mulai dari satuan pendidikan (sekolah) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan hingga institusi pembina sekolah di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga di tingkat pusat yaitu Departemen Pendidikan Nasional. Tabel 3: Tugas dan tanggung jawab dalam MSPK Lembaga Petugas Tugas yang harus silaksanakan Se Ko Lah Kepala Sekolah, Guru 1. Melaksanakan Rencana Pengembangan Sekolah dan mengadakan evaluasi rutin terhadap kinerja sekolah. 2. Membantu pengawas sekolah mereview pencapaian sekolah melalui MSPK. 3. Menyusun laporan untuk pengawas sekolah dan masyarakat tentang pencapaian sekolah dan hal-hal yang perlu diperbaiki. 4. Melaksanakan program untuk meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan. 5. Menggunakan data MSPK untuk menyiapkan akreditasi.
- 14. Strategi MSPK 14 Kabu- Paten/ Kota Pengawas Sekolah 1. Menyusun dan mengembangkan strategi dan alat untuk memonitor kinerja sekolah dan mutu sekolah. 2. Mengumpulkan data tentang kinerja sekolah melalui kunjungan ke sekolah secara rutin. 3. Menyusun laporan untuk Dinas Pendidikan dan Kandepag Kabupaten/Kota tentang kinerja sekolah, pencapaian dan hal-hal yang perlu diperbaiki dengan menggunakan SNP. 4. Memberi rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kandepag Kabupaten/Kota tentang sekolah mana yang harus dilakukan PSI 5. Membantu sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program perbaikan. 6. Memonitor pelaksanaan dan efektifitas program peningkatan sekolah Kantor Dinas Pendidikan 1. Membantu pengawas sekolah menyusun dan mengembangkan instrument dan straTegi MSPK 2. Mengentri data yang disediakan oleh pengawas sekolah kedalam EMIS Kabupaten/Kota. 3. Menganalisa data dan menggunakan data untuk penyusunan kebijakan, pembuatan keputusan, perencanaan, alokasi sumber daya dan perbaikan sekolah. 4. Memberi laporan kepada Depdiknas/Depag tentang pencapaian sekolah/kabupaten menurut SNP. 5. Menggunakan data MSPK untuk merencanakan dan melaksanakan PSI terhadap sekolah yang teridentifikasi. Provinsi LPMP 1. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah menyusun dan mengembangkan instrument dan strtaegi MSPK 2. Memberi nasehat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan sekolah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisa data dalam MSPK. 3. Menganalisa data kabupaten dan memberi nasehat tentang tindak lanjutnya. Kantor Diknas Provinsi 1. Meninjau data MSPK Kabupaten/Kota tentang kinerja sekolah berdasarkan SNP 2. Menyusun laporan di tingkat propinsi tentang kinerja dan pencapaian sekolah Nasional Depdiknas (Pusat Statistik Pendidikan/PSP) 1. Memfasilitasi penyusunan program dan strategi nasional SPPMP 2. Menganalisa data dari Kabupaten/Kota dan Propinsi dan melaporkannya kepada Menteri tentang kinerja sekolah
- 15. Strategi MSPK 15 5. Strategi MSPK Tingkat Kabupaten/Kota MSPK berkaitan erat dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI). Ulasan singkat tentang kedua strategi itu dijabarkan dibawah ini sehingga keterkaitan antara ketiga kegiatan SPPMP tersebut bisa difahami. a. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) EDS harus dilaksanakan tiap tahun oleh sekolah dengan dukungan pengawas sekolah. Dengan menerapkan strategi EDS sekolah diharapkan dapat meninjau kesesuaian kinerja mereka dengan rencana sekolah dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan untuk menguji mutu kinerja mereka. Informasi yang dihasilkan dalam EDS akan digunakan sekolah untuk: (a) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, (b) menyiapkan rencana pengembangan sekolah ke depan, (c) melaksanakan program pengembangan, dan (d) melaporkan kinerja mereka dan hal-hal yang perlu diperbaiki kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengawas akan membantu sekolah-sekolah untuk melaksanakan program EDS mereka, validasi laporan, dan membantu sekolah merancang program pengembangan sekolah yang akan datang dan memonitor pelaksanaan program sekolah. Informasi tentang kinerja sekolah dapat dipakai untuk tujuan pelaporan nasional dan mengenali sekolah yang mungkin membutuhkan pengkajian sekolah imbas (PSI). b. Pengkajian Sekolah Imbas (PSI) Pengkajian Sekolah Imbas (PSI) merupakan bagian dari SPPMP di tingkat Kabupaten/Kota tetapi prosesnya hanya akan dilaksanakan ketika MSPK, EDS dan akreditasi Badan Akreditasi Nasional menunjukkan bahwa: (a) terdapat suatu masalah dalam sekolah dan kinerja sekolah jauh di bawah standar yang telah ditetapkan, dan (b) kinerja sekolah jauh di atas standar yang telah ditetapkan dan dapat dipetik pelajaran dari pencapaian ini. Sejumlah PSI akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan oleh tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota . Pelaksanaan strategi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan adalah seperti tercantum pada tabel berikut ini.
- 16. Strategi MSPK 16 Tabel 4: Ringkasan Strategi Penjaminan Mutu SPPMP Strategi Fokus Peserta Kerangka Waktu Data & Penggunaannya Instrument/cara Yang terkait Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Kajian pencapaian pembalajaran di sekolah/madrasah dibandingkan dengan rencana tahunan sekolah dan satndar nasional pendidikan (SNP) Pelaporan pencapaian SNP oleh sekolah/madrasah ke Kabupaten/Kota Staf sekolah Komite Sekolah Peserta didik Masyarakat Pengawas Yayasan Tahunan Data Profil Deskriptif Kualitatif Kuantitatif Peningkatan Sekolah/madras ah Monitoring Dinas Pendidikan kabupaten /Kota dan Kandep kabupaten/Kota Pengumpulan data Pusat data dan informasi (Padati) Program monitoring sekolah, guru dan kepala sekolah (PMSGKS). Program Akreditasi Sekolah tingkat Propinsi Program Monitoring Sekolah, Guru & Kepala Sekolah (PMSGKS) (Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten, Kandepag propinsi dan kabupaten, & yayasan Pendidikan) Kajian eksternal terhadap kinerja sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasah dan guru dengan acuan SNP Kajian pencapaian prioritas kontekstual lokal Mengembangkan kapasitas kepala sekolah/madrasah untuk mengelola kinerja dan pengembangan guru Pengawas Kepala Sekolah/madra sah Staf Sekolah /madrasah Komite Sekolah Pegawai Dinas Pendidikan kabupaten Pegawai Kandepag propinsi dan kabupaten Yayasan Sekolah Pengumpulan data y ang terus berjalan Laporan tahunan mengenai kinerja sekolah Data Profil Deskriptif Kualitatif Kuantitatif Monitoring Dinas Pendidikan kabupaten,/kota Peningkatan Sekolah Perencanaan Alokasi sumber daya Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Kajian Sekolah Target (KST) Padati Sekolah Target Kajian (STK) Reviu eksternal sekolah/madrasah yang kinerjanya sangat dibawah atau sangat diatas dari kinerja yang diharapkan oleh kabupaten/kota Sekolah akan diidentifikasikan oleh kabupaten/kota dengan mempergunakan data dari Ujian Nasional, EDS dan Monitoring Sekolah oleh Kabupaten /Kota Pengawas Staf LPMP Staff Balai Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Staf Sekolah Yayasan Sekolah Yayasan pendidikan Islam/Pondok Pesantren Jika dibutuhkan Reviu – dua hari untuk pengumpulan data; dua hari untuk pelaporan Kualitatif Kuantitatif Monitoring Dinas Pendidikan kabupaten dan Kandepag propinsi dan kabupaten Peningkatan Sekolah/madras ah Penelitian dan Pengembangan Program monitoring sekolah, guru dan kepala sekolah (PMSGKS). Evaluasi Diri Sekolah (EDS
- 17. Strategi MSPK 17 Padati Pengumpulan data kuantitatif– staf, peserta didik, sumber daya, infrastruktur, kompetensi guru dan sebagainya. Kepala Sekolah/Madra sah Pengawas Staf Kabupaten/Kot a PSP Tahunan Data dimasukkan oleh kabupaten/kot a dan dikirim ke PSP Akses data ke LPMP/Balai Diklat Depag dalam waktu yang sama Data Profil Deskriptif Kuantitatif Kinerja sistem dibandingkan dengan SNP dan SPM EDS PMSGKS Sertifikasi dan Pemutakhiran Sertifikasi Penilaian kompetensi guru Sertifikasi guru Pemutakhiran kinerja dan kompetensi Beasiswa untuk kualifikasi S1 Guru Kepala Sekolah Pengawas Perguruan tinggi P4TK Bindiklat Berjalan dengan kuota tahunan Kualitatif Kuantitatif Pemetaan Kompetensi Tenaga Pendidik Peningkatan Kompetensi PMSGK EDS Program Akreditasi Sekolah oleh Propinsi Akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan SNP Dewan Akreditasi Propinsi Yayasan /Pondok Pesantren Pengawas BAN S/M Setiap lima tahun ( Kualitatif Kuantitatif Akreditasi Sekolah Monitoring kinerja sekolah/madras ah Peningkatan Sekolah EDS PMSGKS 6. Implementasi SPPMP Implementasi SPPMP dalam suatu sistem pendidikan di Indonesia yang wilayahnya luas, dan ditambah dengan pelaksanaan otonomi pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota tentu akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi SPPMP perlu dibuat dalam beberapa tahapan dan dilakukan dengan cara hati-hati oleh semua fihak yang punya tanggungjawab terhadap perbaikan mutu pendidikan. Strategi implementasi SPPMP secara nasional harus dilakukan secara bertahap dengan kegiatan utama penilaian mutu dan analisis mutu komponen SPPMP. Prioritas dukungan harus diberikan kepada : a. Kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkala dan sering dilakukan secara rutin b. Kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan dampak terbesar dalam meningkatkanhasil belajar peserta didik
- 18. Strategi MSPK 18 c. Kegiatan yang akan memberikan informasi yang paling luas dan paling valid mengenai pencapaian SNP. Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka pelaksanaan SPPMP akan memberikan prioritas utama pada implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Program Monitoring Sekolah, Guru dan Kepala Sekolah (PMSGKS). Sedangkan dalam SPPMP, Kajian Sekolah Target (KST) menjadi tahapan penting. Namun, implementasi KST akan bergantung pada implementasi dan ananalisis yang baik dari EDS dan PMSGKS. Oleh karena itu, KST baru akan dilaksanakan pada tahapan berikutnya. Bermitra dengan Depdiknas, BAN Sekolah melakukan pengkajian kembali program akreditasi sekolah agar dapat menselaraskan program akreditasi dengan pelaksanaan SNP. Ketika BSNP telah selesai merumuskan Kerangka Kerja Indikator Pencapaian untuk pengumpulan data tentang pencapaian SNP, kemudian instrumen akreditasi BAN Sekolah akan dikaji ulang untuk menjamin keselarasannya dengan Kerangka Kerja Indikator BSNP. 7. Kesimpulan 1. Kepala sekolah dan guru, dengan dukungan dari pengawas, memegang tanggung jawab utama untuk program penjaminan mutu pendidikan, dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah kegiatan utama untuk mendorong peningkatan kinerja sekolah, pengembangan profesi guru dan peningkatan hasil belajar siswa.. 2. SPPMP harus dilaksanakan untuk membangun budaya perbaikan mutu berkelanjutan di sekolah. Seluruh pimpinan, guru dan pegawai sekolah menjadi fokus dari upaya penjaminan mutu dan perbaikan mutu sekolah. 3. SPPMP dapat dilakukan oleh pengawas, dan ahli pendidikan yang memiliki kompetensi penjaminan dan peningkatan mutu sekolah yang memadai termasuk praktisi pendidikan dari LPMP atau perguruan tinggi. 4. Pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data SPPMP yang efektif dan efisien akan menjadi hal yang penting untuk menjamin validitas dan aksesibilitas data untuk tujuan penjaminan dan peningkatan mutu.
- 19. Strategi MSPK 19 Daftar Pustaka Ahire, SL, DY Golhar and Mattew AW, 1996. Development and Validation of TQM Implementation Construct, Decision Sciences, Winter Vol 27. Art & Humanities Research Council, 2007. Understanding Your Project: A Guide to Self Evaluation). Banks, Jerry, 1989. Priciples of Quality Control. New York: John Willey and Sons, Inc. Depdiknas, 2008. Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SP2MP) Dumond, Ellen J, 1995. Learning from the Quality Improvement Process: Experiences from US Manufacturing Firms, “Production and Inventory Management Journal”. Fourth Quarter, p.7-13. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,2003. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. Evans, JR and WM.Lindsay, 1996. The Management and Control Quality, Third Edition .Mineapolis: West Publishing Company. Hongren, CT, GL. Sundem dan FH.Selto, 1993. Introduction to Management Accounting. Ninth Edition, Englewoods Cliffs. New Jersey:Prentice Hall Inc. Mears, Peter, 1993. How to Stop Talking About and Begin Progress toward Total Quality Management. Business Horizon (Mei-Juni). Roth H, dan WJ.Morse, 1983. Let’s Help Measure and Report Quality Cost : Management Accounting. (August) Nomor 65. Reeves, CA and David Bednar, 1994. Definimg Quality: Quality Alternatives and Implications. “The Academy of Management Review”. Vol 19 (3) July, p446-471. Spencer, Barbara A, 1994. Model of Organization and Total Quality Management: Acomparation and Critical Evaluation. “The Academy of Management Review”. Vol 19 (3) July, p419-829. Snyder NH, JD.Dowd dan DM.Houghton, 1994. Vision, Values, and Courage. New York. The Fredd Press. Shea, John and David Gobell, 1995. TQM: The Experiences of Ten Small Business. Business Horizon (January-February). Biodata Penulis 1. Nama : DR. Moerdiyanto 2. Prodi /Konsentrasi : Manajemen/Keuangan, Program Doktor Ilmu Ekonomi, UNY. 4. Jabatan akademik : Lektor Kepala di Bidang Manajemen. 5. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/Gol. IV/C.
- 20. Strategi MSPK 20