Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
- 1. Aspek Etik dan Legal dalam Keperawatan Gawat Darurat Yunus Elon, S.Kep., Ns, MSN Faculty of Nursing Adventist University of Indonesia 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 1
- 2. Definisi aspek Etik dan legal dalam konteks Keperawatan Gawat darurat 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 2 Etik merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan pertimbangan dalam membuat keputusan dan merupakan dasar dari keputusan tersebut Dapat disimpulkan Ethic merupakan istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya manusia berperilaku , apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Etik merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam berhubungan dengan orang lain.
- 3. • Keperawatan telah mengembangkan kode etik dengan menggambarkan kondisi ideal profesional • Kode etik mencerminkan prinsip etis yang secara luas dapat diterima anggota profesi Kode Etik Keperawatan
- 4. Perawat emergensi memberikan pelayanan dengan penuh hormat bagi martabat kemanusiaan dan keunikan klien Perawat emergensi mempertahankan kompetensi dan tanggung jawab dalam praktek keperawatan emergensi Perawat emergensi melindungi klien manakala mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak cakap, tidak legal, sehingga keselamatannya terancam Kode Etik Keperawatan Gawat Darurat
- 5. Cont… Perawat emergensi menerima tanggung jawab, pendelegasian dan konsultasi Perawat emergensi menjunjung tinggi, hak-hak klien, kebebasan dan privacy klien Perawat emergensi selalu belajar, mengimplementasikan, dan meningkatkan pengetahuan Perawat emergensi bekerja sama dengan profesional kesehatan lain dan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan
- 6. Alasan pentingnya aspek legal dalam konteks pelayanan keperawatan gawat darurat • Membuat kontrak kerja (Memahami hak dan kewajiban) • Praktek yang kompeten hanya dilakukan oleh seorang perawat yang kompeten • Tambahkan penyuluhan kesehatan dan konseling dalam pemberian asuhan keperawatan • Melaksanakan tugas delegasi, sesuai dengan kemampuan perawat yang akan diberikan delegasi. • Pastikan semua data didokumentasikan secara benar dan dikomunikasikan secara jelas. • Ketenagaan yang adekuat. 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 6
- 7. Berbagai Kebijakan yang Memberikan Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan Keperawatan Gawat darurat UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran: Pasal 73 ayat 1,2,3 – 1. Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter. – 2. Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan… dst – 3. Ketentuan sebagaimana ayat 1,2 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangan. Penjelasan pasal 73 ayat 3: Tenaga kesehatan yang dimaksud antara lain bidan dan perawat yang diberi kewenagan untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 7
- 8. Berbagai Kebijakan yang Memberikan Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan Keperawatan Gawat darurat Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Menjelaskan bahwa: – Pasal 82 tentang pelayanan kesehatan bencana: PELAYANAN kesehatan dimaksud pada ayat (2): tanggap darurat dan paska bencana; mencakup pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut. – Pasal 83 ayat (1) setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien. – Ayat (2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 8
- 9. Berbagai Kebijakan yang Memberikan Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan Keperawatan Gawat darurat PERMENKES Nomor 148 tahun 2010 tentang izin penyelengggaraan praktek perawat antara lain menjelaskan: Pasal 2: Ayat 1) Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan. Ayat 2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri. Ayat 3) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (D III) Keperawatan. 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 9
- 10. Berbagai Kebijakan yang Memberikan Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan Keperawatan Gawat darurat PERMENKES Nomor 148 tahun 2010 tentang izin penyelengggaraan praktek perawat antara lain menjelaskan: Pasal 8: Ayat (7) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan dapat memberikan obat bebas dan atau obat bebas terbatas. Pasal 9: Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pasal 10: Ayat (1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang dan tidak ada dokter ditempat kejadian perawat dapat melakukan pelayanan diluar kewenangannya. (Kepmenkes No.1239/Menkes/SK/XI/2001 Pasal 20 ayat 2) Ayat (3)Dalam melasanakan pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 10
- 11. Berbagai Kebijakan yang Memberikan Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan Keperawatan Gawat darurat Pasal 11dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak: a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktek keperawatan sesuai standar b. Memperoleh informasi lengkap dan jujur dari klien c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi d. Menerima imbalan jasa profesi e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 11
- 12. Berbagai Kebijakan yang Memberikan Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan Keperawatan Gawat darurat Permenkes Nomor 512 tahun 2007 tentang ijin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran antara lain menjelaskan: Dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada perawat, bidan atau nakes lain secara tertulis… sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 12
- 13. Berbagai Kebijakan yang Memberikan Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan Keperawatan Gawat darurat Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan antara lain menjelaskan bahwa… 1). Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 2). Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai standar profesi 3). Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 13
- 14. Berbagai Kebijakan yang Memberikan Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan Keperawatan Gawat darurat Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan antara lain menjelaskan bahwa: cont…. 4). Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan diklat/kegiatan ilmiah sesuai bidang tugasnya 5). Partisipasi tenaga kesehatan dapat digunakan sepanjang memenuhi persyaratan perolehan suatu kredit profesi (SKP) 6). Perolehan satuan kredit profesi harus mencapai min 25 skp selama 5 tahun. 7). Jumlah skp ditentukan oleh organisasi profesi 8). Uji kompetensi secara nasional mulai 2012 bagi lulusan baru 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 14
- 15. 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI JAKARTA 15 Have a Great Day