BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud, Universitas Mercu Buana, 2017
0 likes180 views
Teks tersebut membahas konsep untuk mengurangi korupsi dan penipuan di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian korupsi dan penipuan serta jenis-jenisnya menurut beberapa sumber, termasuk contoh-contoh kasusnya. Korupsi dijelaskan sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara, sementara penipuan adalah
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud, Universitas Mercu Buana, 2017
- 1. P a g e 1 | 16 Judul :KONSEP UNTUK MENGURANGI TINDAK KORUPSI (CORRUPTION) DAN PENIPUAN (FRAUD) UNTUK BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DI BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN Tugas :Forum 13 BE & GG Nama Mahasiswa :Rachmad Hidayat Nomor Induk Mahasiswa :55117110127 Dosen Pengampu :Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA =========================================================== Konsep yang bisa disampaikan untuk Bangsa dan Negara Indonesia agar dapat mengurangi tindak korupsi (corruption) dan penipuan (fraud) di berbagai aspek kehidupan dapat disampaikan dengan terlebih dahulu mengetahui makna dari korupsi dan penipuan tersebut. A. Pengertian Korupsi (Corruption) dan Jenisnya Berikut ini disampaikan pengertian korupsi yang disadur dari beberapa referensi: Korupsi adalah praktik yang menawarkan, memberi, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak benar. (World Bank, 2017) Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi) , yang secara langusng maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. (Wikipedia) Sedangkan pengertian korupsi menurut beberapa ahli: 1. Pengertian korupsi menurut Mubyarto adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawa pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.
- 2. P a g e 2 | 16 2. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Suyatno, tindak pidana Korupsi dapat didefiniskan ke dalam 4 jenis yaitu : a. Discritionery corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. b. illegal corruption merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. c. Mercenry corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. d. Ideological corruption yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. 3. Pengertian korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Contoh tindakan korupsi dapat digambarkan oleh World Bank sebagai berikut: Pemasok setuju untuk membayar "suap" kepada pejabat senior pemerintah melalui agen yang dipekerjakannya sebagai subconsultant untuk melakukan layanan "pengembangan bisnis dan pemasaran" namun tanpa kiriman apapun. Agen ini terhubung dengan pejabat pemerintah senior yang menuntut "komisi" dari setiap penawar karena pejabat tersebut memiliki pengaruh terhadap komite evaluasi penawaran dan dapat mengajukan penghargaan kontrak kepada setiap penawar yang bersedia membayar. Pemasok ini membangun jumlah pengembalian sebagai persentase dari nilai kontrak, dan membayarnya dari dana yang diterimanya dari proyek yang didanai Bank Dunia. Biaya pembiayaan proyek secara artifisial meningkat dengan praktik ini, dan pemasok memulihkan biaya dengan menyediakan barang dengan kualitas lebih murah dan lebih rendah. Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok, serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain
- 3. P a g e 3 | 16 dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Menurut Aditjandra dari definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dihasilkan tiga macam model korupsi (2002: 22-23) yaitu : 1. Model korupsi lapis pertama. Berada dalam bentuk suap (bribery), yakni dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (extortion) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayan publik lainnya. 2. Model korupsi lapis kedua. Jarring-jaring korupsi (cabal) antar birokrat, politisi, aparat penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada korupsi dalam bentuk ini biasanya terdapat ikatan-ikatan yang nepotis antara beberapa anggota jaring-jaring korupsi, dan lingkupnya bisa mencapai level nasional. 3. Model korupsi lapis ketiga. Korupsi dalam model ini berlangsung dalam lingkup internasional dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga internasional yang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terlebih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jarring-jaring korupsi internasional korupsi tersebut. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18): 1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. 2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. 3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. 4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. B. Pengertian Penipuan (Fraud) dan Jenisnya Penipuan adalah tindakan atau kelalaian apapun, termasuk keliru, yang sengaja menyesatkan, atau mencoba menyesatkan, pihak yang mendapatkan keuntungan finansial atau lainnya atau untuk menghindari suatu kewajiban. (World Bank, 2017)
- 4. P a g e 4 | 16 Menurut Surat Edaran Bank Indonesia no 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011, fraud (kecurangan) adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud (kecurangan) memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. (Wikipedia). Sedangkan pengertian korupsi menurut beberapa ahli: 1. Menurut Hall (2011:113) dalam bukunya “Principles of Accounting Information Systems” menyatakan bahwa “Fraud denotes a false representation of material fact made by one party to another party with the intent to deceive and induce the other party to justifiably rely on the fact to his or her detriment”. Pengertian penipuan (fraud) diatas adalah penipuan menunjukkan representasi palsu dari fakta material yang dibuat oleh satu pihak ke pihak lain dengan maksud untuk menipu dan mendorong pihak lain untuk benar-benar mengandalkan fakta tersebut untuk merugikannya. 2. Menurut Tunggal (2012:189) diartikan sebagai “Penipuan di bidang keuangan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang maupun pihak lain”. 3. Menurut Albrecht et al. (2012:6) pengertian kecurangan (fraud) dalam bukunya Fraud Examination adalah “Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations”. Pengertian kecurangan (fraud) di atas adalah istilah umum, dan mencakup bermacam-macam arti dimana kecerdikan manusia dapat menjadi alat yang dipilih seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan representasi yang salah. Contoh tindakan penipuan dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam beberapa tahun sejak berdirinya, sebuah perusahaan konsultan mendapatkan banyak kontrak yang didanai Bank Dunia yang berjumlah jutaan dolar. Proposal yang diajukan oleh perusahaan konsultan tersebut berisi banyak pengalaman dan referensi proyek masa lalu yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kelayakannya. Namun, tinjauan atas pengalaman proyek masa lalu perusahaan konsultan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan telah mengklaim pengalaman masing-masing konsultan sebagai konsultannya sendiri, dan juga melebih-lebihkan nilai proyek yang telah dilakukannya. Tidak hanya perusahaan konsultan yang salah mengartikan kualifikasi dan kapasitasnya, namun juga mengurangi kontrak
- 5. P a g e 5 | 16 subkonsultasinya setengahnya, namun mengklaim jumlah penuh tagihannya kepada klien. Kualitas kiriman dari perusahaan konsultan ini sangat dipertanyakan, yang mempengaruhi keseluruhan tujuan pengembangan proyek. Di dunia bisnis fraud (kecurangan) mempunyai makna yang lebih spesifik, yaitu penipuan dengan niat, penyalahgunaan aset perusahaan, atau manipulasi data keuangan untuk kepentingan pelaku. Pada literatur akuntansi, fraud (kecurangan) juga disebut kejahatan tingkat atas (white-collar crime), penyalahgunaan kepercayaan, penggelapan, dan penyimpangan. Karena perbedaan implikasi fraud (kecurangan) terhadap auditor, maka auditor menggolongkan fraud (kecurangan) menjadi dua tingkatan yaitu 1. Fraud oleh karyawan (employee fraud). Fraud yang dilakukan oleh karyawan non manajemen dengan tujuan langsung mengubah kas atau aset lain demi keuntungan karyawan pribadi. Dengan memanfaatkan celah yang ada pada sistem pengendalian internal demi keuntungan pribadi. Biasanya tahapan yang dilakukan adalah (1) Mencuri aset yang mempunyai nilai, (2) Mengubah aset menjadi bentuk yang mudah ditukarkan dan (3) menutupi kejahatan dimana langkah ketiga merupakan langkah yang paling sulit. 2. Fraud oleh manajemen (management fraud). Fraud yang dilakukan oleh manajemen terkadang tidak melibatkan pencurian aset secara langsung. Fraud oleh manajemen puncak dengan cara melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan harga saham perusahaan di pasar demi memenuhi permintaan para pemegang saham atau mengambil keuntungan dari kepemilikan saham untuk memperolah bonus lebih dengan cara menggembungkan pendapatan atau menunda kebangkrutan atau menunda pengakuan penurunan pendapatan. Fraud oleh manajemen tingkat bawah aktivitas dengan melakukan kekeliruan penyajian data keuangan atau data internal untuk memperoleh kompensasi, melancarkan promosi jabatan, atau menghindari penalti atas performa yang kurang. Fraud yang dilakukan manajemen biasanya melibatkan tiga hal berikut: (1) Manajemen yang mempunyai struktur pengendalian internal sama atau mirip, (2) Melibatkan penggunaan pelaporan keuangan untuk menciptakan ilusi bahwa perusahaan lebih sehat dan mempunyai potensi lebih dibandingkan faktanya dan (3) Menyamarkan melalui aktivitas atau transaksi bisnis yang kompleks, dan terkadang melibatkan pihak ketiga. Secara umum aktivitas fraud (kecurangan) mencakup lima kondisi berikut: 1. Penyajian yang keliru (false representation), pasti ada penyajian yang keliru atau kurang lengkap dalam pengungkapan 2. Fakta material (material fact), fakta merupakan hal yang substansial yang mendorong seseorang untuk berbuat
- 6. P a g e 6 | 16 3. Niat (intent), selalu ada niat untuk mengarahkan ke hal yang keliru (deceive) 4. Pengkhianatan kepercayaan (justifiable reliance), penyajian yang salah terhadap faktor substansial yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan 5. Kerugian (injury or loss), penipuan yang telah dilakukan mengakibatkan kerugian pada korban Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud) klasifikasi fraud yang diistilahkan dengan “Fraud Tree” yaitu: 1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation). Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value). 2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement). Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. 3. Korupsi (Corruption). Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga factor integritasnya masih dipertanyakan. C. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi (Corruption) Menurut Ermansjah Djaja dalam buku Memberantas korupsi Bersama KPK menyebutkan terdapat berbagai faktor seseorang melakukan korupsi. Berikut adalah beberapa penyebab korupsi: 1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru. Sebagai negara yang berkembang seharusnya pemerintah memperioritaskan pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai dengan era Reformasi, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara berkembang memiliki keterbatasan
- 7. P a g e 7 | 16 jumlah SDM, uang, manajemen dan tekhnologi. konsekuensinya, semua diimpor dari luar negeri. 2. Kompensasi PNS yang Rendah. Karena gaji yang rendah, banyak anggota PNS yang melakukan tindakan korupsi. Rendahnya gaji tidak diimbangi dengan pola hidup yang sederhana, karena sebagian besar pegawai memiliki gaya hidup yang konsumtif. 3. Pejabat yang Serakah. Karena memiliki pola hidup yang konsumtif, timbul keinginan dalam diri pejabat untuk memperkaya diri secara instan. Kemudian lahirlah sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. 4. Law Enforcement Tidak Berjalan. Penegakkan hukum di Indonesia sangatlah bobrok. penegakkan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instasi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. 5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor. Karena para koruptor mendapat hukuman yang ringan, maka tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang melakukan korupsi. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga para pejabat tetap melakukan KKN. 6. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin. Minimnya pemimpin yang dapat dijadikan teladan, menyebabkan Indonesia sulit untuk terbebas dari jerat korupsi. Hal ini menyebabkan kehidupan berbangsa dan bernegara mendekati jurang kehancurannya. 7. Pengawasan yang Tidak Efektif 8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN. Dalam Negara agraris seperti Indonesia, masyarakatnya cenderung peternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari. Misal mengurus KTP, SIM, PBB dan masih banyak lagi. Hal tersebut mereka lakukan karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai tindakan yang wajar. D. Faktor-Faktor Penyebab Penipuan (Fraud) Beberapa faktor yang berkontribusi pada terjadinya fraud yang dikenal dengan istilah Segitiga Fraud (Fraud Triangle) yang dilakukan oleh manajemen atau yang dilakukan oleh karyawan, yaitu: 1. Tekanan situasi (situational pressure), termasuk individu ataupun yang berhubungan dengan pekerjaan sehingga memaksa individu bertindak tidak jujur. 2. Kesempatan (opportunity), termasuk akses langsung terhadap aset dan atau akses terhadap informasi yang mengendalikan aset
- 8. P a g e 8 | 16 3. Etika (ethics), berkaitan dengan karakter dan tingkat moral seseorang yang menekan tindakan tidak jujur atau merugikan. Pemikir Jack Bologne mengatakan sifat manusia yang terdiri dari Greed, Opportunity, Need, Exposes yang mendorong pada terjadinya fraud. Keempat hal tersebut disederhanakan menjadi GONE theory. 1. Greed (Kesarakahan). Terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku. 2. Opportunity (Kesempatan). Terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya fraud. 3. Need (Kebutuhan). Berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. 4. Exposes (Pengungkapan). Berkaitan dengan hukuman pada pelaku yang rendah sehingga hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain. Faktor Greed dan Need adalah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, disebut faktor individual. Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan disebut juga faktor generic. 1. Faktor individu. Terkait dengan faktor ini berikut hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu a. Moral. Faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed). b. Motivasi. Faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (pressure) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. 2. Faktor generic. Terkait dengan faktor ini berikut hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu a. Kesempatan. Untuk melakukan fraud tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan. b. Pengungkapan. Suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.
- 9. P a g e 9 | 16 E. Langkah-langkah Pencegahan Korupsi dan Penipuan Berbagai hal bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dan penipuan, antara lain dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu antara lain: 1. Dalam bidang agama. Bahwa dalam agama manapun melarang untuk melakukan tindakan korupsi dan penipuan karena dapat merugikan orang lain demi keuntungan pribadi, kiranya seluruh aspek masyarakat dan pemerintah dapat menanamkan ilmu agama lebih intens lagi kepada anak- anak sebagai penerus bangsa, dan untuk selanjutnya saat ini menjadi contoh serta suri tauladan yang baik bagi para penerus bangsa. Setiap rohaniwan selalu menyelipkan topik korupsi dan penipuan dikaitkan dengan ajaran agama ketika setiap proses pengajaran ketika hari-hari besar keagamaan. 2. Dalam bidang pendidikan. Bahwa dalam dunia pendidikan, pemerintah serta masyarakat dan orangtua bekerja sama dalam memberikan pelajaran dan pendidikan tentang berperilaku jujur, adil serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat kelak setelah masa pendidikan selesai. Memasukkan topik korupsi dan penipuan dalam kurikulum pindidikan yang dikaitkan dalam bidang pendidikan yang diajarkan sehingga setiap peserta didik mengerti bahwa tindakan korupsi dan penipuan adalah tindakan yang benar-benar harus dihindari. 3. Dalam bidang hukum. Bahwa khususnya di Indonesia penerapan hukum harus lebih tegas dan keras terhadap para pelanggar tindak pidana korupsi dan penipuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bisa menjadi pertimbangan preventif bagi yang akan melakukannya. Penerapan hukuman yang maksimal atas semua tindakan korupsi dan penipuan. Penerapan kerja sosial pada negara sebagai bagian dari penyadaran dan memberikan efek jera. 4. Dalam bidang politk. Bahwa para politisi di Indonesia seharusnya tidak perlu ikut campur dalam hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab para lembaga-lembaga pemberantas korupsi dan fraud, agar menjadikan lembaga-lembaga tersebut independen, bukan karena campur tangan orang lain yang memiliki berbagai kepentingan. Sebagai legislator seharusnya membuat code of conduct yang mengatur cara bekerja yang mampu menghindarkan dari perbuatan korupsi dan penipuan. 5. Dalam bidang sosial budaya. Bahwa diketahui bersama bahwa norma- norma yang ada didalam masyarakat sejak dulu hingga saat ini sudah terkandung yang secara singkat adalah melarang melakukan perbuatan yang merugikan orang-orang lain seperti tindakan korupsi dan penipuan. Sehingga pelakunya pun mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat.
- 10. P a g e 10 | 16 Menerapkan pengucilan kepada koruptor agar menjadi contoh perbuatan buruk bagi masyarakat sehingga tidak ada seorang pun akan mencoba-coba untuk melakukannya. 6. Dalam bidang pertahanan keamanan. Bahwa dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, sehingga memudahkan pertukaran informasi yang terkait dengan terjadinya tindakan korupsi dan penipuan. Maka perlu juga dilakukan pengawasan terhadap hal-hal tersebut. Membentuk team cyber yang mengamati setiap perkembangan yang terkait dengan bentuk-bentuk pertukaran informasi yang membuat tindakan-tindakan korupsi dan penipuan yang semakin canggih dan mencegah penyebarannya. 7. Dalam bidang ekonomi. Bahwa dengan terus berkembangnya ekonomi, maka bidang ini adalah bidang sentral dimana korupsi dan penipuan dapat terjadi. Maka diperlukan pengaturan yang semakin jelas hubungan antar lembaga yang berbasis pada kepentingan ekonomi. Khususnya lembaga- lembaga ekonomi dan lembaga-lembaga pemerintahan. Membuat sistem yang bersifat online sehingga menghindarkan pertemuan langsung antara regulator (pengambil keputusan) dengan pelaku ekonomi sehingga menekan terjadinya berbagai bentuk tindakan korupsi dan penipuan. F. Langkah-langkah Pemberantasan Korupsi dan Penipuan Berbagai hal bisa dilakukan untuk memberantas tindakan korupsi dan penipuan yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Karena tanpa efek tersebut maka pemberantasan tidak ada manfaatnya, seperti kata pepatah, patah satu tumbuh seribu. Agar pemberantasan berdampak efektif maka langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: 1. Represif a. Memperkuat posisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk menghilangkan korupsi dan penipuan dari bumi Indonesia baik secara internal (dalam internal aktivitas tidak dimungkinkan terjadinya tindakan korupsi dan penipuan) maupun secara eksternal (dalam eksternal aktivitas semuanya dibawah lindungan undang-undang sehingga siapapun dapat ditangkap karena telah melakukan tindakan korupsi) b. Menyeret para pelaku ke meja hijau dengan hukuman selain menjalani hukuman dengan hukuman maksimal di lembaga pemasyarakatan, pelaku harus mengembalikan semua harta kekayaan yang sudah diambilkan bahwa bisa sampai dimiskinkan. 2. Perbaikan sistem a. Semua sistem yang terkait dengan uang/harta harus dilakukan secara terbuka (baca: online) dan terintegrasi sehingga stakeholder
- 11. P a g e 11 | 16 bisa melihat dan mengawasi penggunaan uang/harta milik negara sesuai peruntukannya. b. Semua pejabat negara juga harus melaporkan semua harta kekayaannya yang diperoleh selama menjabat serta pergerakan hartanya dibawah pengawasan PPATK. c. Penerapan sanksi yang berat bagi pemberi dan penerima gratifikasi sehingga siapa pun yang berniat akan berfikir ribuan kali. 3. Edukasi dan Kampanye a. Menyiarkan melalui berbagai media massa perkembangan kasus korupsi sehingga paradigma masyarakat semakin kuat bahwa tindakan korupsi dan penipuan adalah tindakan yang harus dijauhi bahkan untuk dipikirkan sedikitpun tidak. b. Setiap tindakan korupsi dan penipuan disosialisasikan secara terus menerus bersama dengan berbagai akibat yang akan diterima jika hal tersebut bisa dibuktikan di dalam pengadilan. DAFTAR PUSTAKA Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Anonymous. 2017. Korupsi. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 07:11. https://id. wikipedia.org/wiki/Korupsi Anonymous. 2017. Fraud. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 07:13. https://id. wikipedia.org/wiki/Penipuan Anonymous. 2017. Pengertian Kecurangan (Fraud). Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 09:16. http://www.suduthukum.com/2017/02/penger- tian-kecurangan-fraud.html. Anonymous. 2015. Jenis-jenis Fraud. Diposting pada tanggal 16 September 2015. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 09:41. https://accounting.binus.ac.id/2015/09/16/ jenis-jenis-fraud/ Dedi Rainer. 2017. 30 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Bentuk, Faktor Penyebab, Ciri-Ciri, Dampak, Cara Mengatasi Korupsi Terlengkap. Diposting pada tanggal 5 Juli 2017. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017. http://www.spengetahuan.com/2017/07/30-pengertian-korupsi-menurut-para- ahli-bentuk-faktor-penyebab-ciri-ciri-dampak-cara-mengatasi-korupsi.html. Irfan. 2010. Korupsi dan Pengertiannya. Diposting pada tanggal 11 Januari 2010. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 09:23. http://soloraya. net/korupsi-dan-pengertiannya/
- 12. P a g e 12 | 16 Muchlisin Riadi. 2013. Pengertian, Model, Bentuk dan Jenis-Jenis Korupsi. Diposting pada tanggal 31 Agustus 2013. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 09:28. http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model- bentuk-jenis-korupsi.html Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. 2017. Modul Perkuliahan Business Ethics & Good Governance Corruption and Fraud. 2017. Universitas Mercu Buana. Roeshanny. 2009. GONE Theory. Diposting pada tanggal 4 Februari 2009. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 10:20. https://roeshanny.word press.com/2009/02/04/gone-theory/ Utsman Ali. 2015. Pengertian Tindak Pidana Korupsi. Diposting pada tanggal 27 Maret 2015 01:00. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 07:44. http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi. html World Bank. 2017. What is Fraud and Corruption? Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 06:57. http://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity- vice-presidency/what-is-fraud-and-corruption.
- 13. P a g e 13 | 16 Judul :TENTANG CORRUPTION DAN FRAUD DAN CARA MENGATASINYA AGAR TIDAK TERJADI TINDAKAN CORRUPTION DAN FRAUD DI LINGKUNGAN KERJA PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA Tugas :Quiz 13 BE & GG Nama Mahasiswa :Rachmad Hidayat Nomor Induk Mahasiswa :55117110127 Dosen Pengampu :Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA =========================================================== 1) Hal-hal yang terkait dengan corruption dan fraud Corruption berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Corruption (korupsi) merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi) , yang secara langusng maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Sehingga jenis korupsi menurut pengertian diatas: 1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara 2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap 3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan 4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan 5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang 6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi Fraud menurut Surat Edaran Bank Indonesia no 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011, fraud (penipuan) adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud (kecurangan) memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) klasifikasi fraud diistilahkan dengan “Fraud Tree” yaitu: 1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation). Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).
- 14. P a g e 14 | 16 2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement). Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. 3. Korupsi (Corruption). Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga factor integritasnya masih dipertanyakan. 2) Kondisi kerja di lingkungan kerja saya terkait indikasi korupsi dan penipuan. Saya bekerja di perusahaan Jepang yang berbasis di Jepang. Nama perusahaan saya adalah PT Autocomp Systems Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di bidang automotive component yang mempunyai pelanggan dan pemasok di dalam negeri maupun di luar negeri. Hingga saat ini, di perusahaan tersebut, tidak ada indikasi terjadinya kasus korupsi dan penipuan. Hal ini didasarkan pada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur antara lain: A. Terkait Sumber Daya Manusia Perihal lingkungan kerja, PT Autocomp Systems Indonesia memberikan peluang yang sama bagi setiap karyawan. Perusahaan kami berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang beragam dengan latar belakang yang berbeda-beda serta menyediakan lingkungan kerja di mana orang diperlakukan secara adil. Rekrutmen dan promosi karyawan dilakukan berdasarkan prestasi dan kinerja. Perlakuan adil dengan tidak membedakan antara ras, etnis, gender atau atribut fisik lainnya. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan tujuan agar bisa menghindarkan dari prilaku korupsi dan penipuan, antara lain: 1. Perekrutan Sumber Daya Manusia Setelah kriteria kuantitas dan kualitas terpenuhi, sourcing untuk personil kunci dilakukan secara internal dari dalam perusahaan untuk tujuan efisiensi, sebelum perekrutan eksternal dilakukan dengan prosedur ketat untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal. 2. Pemetaan Sumber Daya Manusia
- 15. P a g e 15 | 16 Sebuah pemetaan SDM yang komprehensif dilakukan karyawan perusahaan untuk memperoleh data yang akurat pada kemampuan dan potensi masing-masing karyawan, sehingga penilaian personil dapat dilakukan secara terorganisir dan akurat. 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan sumber daya manusia, terutama mereka dengan potensi untuk tumbuh dan berkembang. Pengembangan ini dilakukan melalui sarana pendidikan dan pelatihan, penugasan kerja, peningkatan tanggung jawab pekerjaan, rotasi pekerjaan dan bimbingan dari atasan langsung. 4. Mempertahankan Bakat Dalam upaya untuk mempertahankan tenaga kerja berbakat dengan merumuskan skala upah dan kompensasi yang menarik berdasarkan benchmarking terhadap perusahaan sejenis di Indonesia. 5. Hubungan Industrial Perusahaan menjunjung tinggi hukum perburuhan dari Indonesia dan menganggap karyawannya sebagai aset Perusahaan. Administrasi yang sesuai dari keterangan karyawan adalah penting dalam membangun kepercayaan antara karyawan dan antara karyawan dan Perusahaan. Melindungi hak-hak karyawan dan memberikan layanan kepada karyawan dalam bentuk pelayanan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja. Beberapa langkah strategis tersebut diatas, menunjukkan upaya dari pihak manajemen PT Autocomp Systems Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mampu mencegah terjadinya tindakan korupsi dan fraud (penipuan) yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan. B. Terkait Regulasi Perusahaan Agar sumber daya manusia yang sudah baik tetap bisa bekerja dengan baik tentunya harus ada regulasi yang tetap menjaga agar potensi terjadinya tindakan korupsi dan fraud (penipuan) dapat dihindarkan dan dicegah. Beberapa regulasi yang dibuat oleh perusahaan yang juga terintegrasi dengan parent company yang berada di Jepang adalah: 1. Code of Conduct Sebuah aturan yang diangkap semacam “Kitab Suci” yang mengatur tingkah laku setiap stakeholder yang memberikan petunjuk untuk menghindarkan dari hal-hal yang melanggar regulasi pemerintah dan norma yang berlaku. 2. Internal Auditor Tentunya setiap pekerjaan walaupun telah memiliki berbagai aturan yang berlaku seperti code of conduct, job description, regulasi dan
- 16. P a g e 16 | 16 sebagainya, tetap perlu dilakukan pengecekan apakah semua langkah yang diambil dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan semua aturan diatas. Jika terdapat temuan atau opportunity perbaikan dapat menjadi langkah awal untuk perbaikan dari regulasi yang ada. 3. Compliance Regulation Regulasi ini adalah regulasi yang khusus untuk mencegah berbagai pelanggaran yang sudah umum saat ini atau mungkin terjadi termasuk juga korupsi didalamnya. Adapun hal-hal yang mendapat perhatian khusus antara lain: a. Hal-hal yang terkait dengan perusahaan dan perizinan (corporate matters and license) b. Karyawan dan hak-hak asasi manusia (labor and human rights) c. Hak kekayaan intelektual (intellectual property) d. Perdagangan yang setara (hukum persaingan usaha, anti korupsi) (fair trading (competition law, anti-corruption)) e. Manajemen eksport dan import (export/import management) f. Akuntansi (accounting) g. Lingkungan (environment) h. Keselamatan dan Kesehatan (safety and health) Beberapa regulasi strategis tersebut diatas, menunjukkan upaya dari pihak manajemen PT Autocomp Systems Indonesia untuk memastikan bahwa segala daya dan upaya dari sumber daya manusia untuk mampu mencegah terjadinya tindakan korupsi dan fraud (penipuan) yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan. Daftar Pustaka Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Compliance organizational structure PT Autocomp Systems Indonesia. 2014. Anonymous. 2015. Jenis-jenis Fraud. Diposting pada tanggal 16 September 2015. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 09:41. https://accounting.binus.ac.id/ 2015/09/16/ jenis-jenis-fraud/ Irfan. 2010. Korupsi dan Pengertiannya. Diposting pada tanggal 11 Januari 2010. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 09:23. http://soloraya.net/korupsi-dan-pengertiannya/