CIVIC EDUCATION
MATERI
PARTISIPASI DALAMUSAHA
PEMBELAAN NEGARA
KOMPETENSI DASAR
MENJELASKAN PENTINGNYA USAHA
PEMBELAAN NEGARA
MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK USAHA
PEMBELAAN NEGARA
MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM USAHA
PEMBELAAN NEGARA
MATERI
OTONOMI DAERAH
KOMPETENSI DASAR
MENDISKRIPSIKAN PENGERTIAN
OTONOMI DAERAH
MENJELASKAN PENTINGNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
MENJELASKAN PENTINGNYA
USAHA PEMBELAAN NEGARA
TUJUAN
MENJELASKAN PENGERTIAN NEGARA
MENYEBUTKAN UNSUR – UNSUR NEGARA
MENYEBUTKAN FUNGSI NEGARA
MENJELASKAN PENGERTIAN BELA NEGARA
MEMBERIKAN ALASAN NEGARA PERLU DIBELA
MENJELASKAN SIAPA YANG BERTANGGUNG
JAWAB ATAS PEMBELAAN NEGARA
APA ITU NEGARA ?
NEGARA ADL. SEKUMPULAN
MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI
KERAGAMANNYA, YANG HIDUP
DALAM SUATU WILAYAH YANG
DIATUR SECARA KONSTITUSIONAL
UNTUK MEWUJUDKAN
KEPENTINGNAN NEGARA.
ROGER H.SOLTAU
NEGARA ADALAH ALAT (AGENCY)
ATAU WEWENANG (AUTHORITY)
YANG MENGATUR ATAU
MENGENDALIKAN PERSOALAN –
PERSOALAN BERSAMA, ATAS
NAMA MASYARAKAT.
HAROLD J. LASKI
NEGARA ADALAH SUATU
MASYARAKAT YANG
DIINTEGRASIKAN KARENA
MEMPUNYAI WEWENANG YANG
BERSIFAT MEMAKSA DAN YANG
SECARA SAH LEBIH AGUNG DARI
PADA INDIVIDU ATAU KELOMPOK
YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI
MASYARAKAT ITU.
MAX WEBER
NEGARA ADALAH SUATU
MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI
MONOPOLI DALAM PENGGUNAAN
KEKERASAN FISIK SECARA SYAH
DALAM SUATU WILAYAH.
ROBERT M. MAC IVER
NEGARA ADALAH ASOSIASI YANG
MENYELENGGARAKAN PENERTIBAN
DI DALAM SUATU WILAYAH
DENGAN BERDASARKAN SISTEM
HUKUM YANG DISELENGGARAKAN
OLEH SUATU PEMERINTAH YANG
UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIBERI
KEKUASAAN MEMAKSA.
MIRIAM BUDIARDJO
NEGARA ADALAH SUATU DAERAH
TERITORIAL YANG RAKYATNYA
DIPERINTAH (GOVERMED) OLEH
SEJUMLAH PEJABAT DAN YANG
BERHASIL MENUNTUT DARI WARGA
NEGARANYA KETAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGANNYA MELALUI PENGUASAAN
(KONTROL) MONOPOLITIS DARI
KEKUASAAN YANG SAH.
APA UNSUR NEGARA ?
WILAYAH : SETIAP NEGARA MENDUDUKI TEMPAT TERTENTU DI
MUKA BUMI DAN MEMPUNYAI PERBATASAN TERTENTU.
WILAYAH INI SEBAGAI TEMPAT BAGI RAKYAT / PENDUDUK
UNTUK MENJALANKAN KEHIDUPANNYA, TEMPAT BAGI
PEMERINTAH UNTUK MENGATUR DAN MENJALANKAN
PEMERINTAHANNYA. WILAYAH DI SINI MELIPUTI DARAT,
LAUT, DAN UDARA
PENDUDUK / RAKYAT : SETIAP NEGARA MEMPUNYAI PENDUDUK
/ RAKYAT , DAN KEKUASAAN NEGARA MENJANGKAU SEMUA
PENDUDUK / RAKYAT DI DALAM WILAYAHNYA.
RAKYAT ADALAH SEKUMPULAN MANUSIA YANG
DIPERSATUKAN OLEH SUATU PERASAAN DAN BERSAMA –
SAMA MENDIAMI SUATU WILAYAH TERTENTU.
RAKYAT MERUPAKAN UNSUR UTAMA BERDIRINYA SUATU
NEGARA, KARENA RAKYATLAH YANG PERTAMA KALI
MEMILIKI KEHENDAK UNTUK MENDIRIKAN NEGARA,
MELIDUNGINYA SERTA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN
BERDIRINYA NEGARA.
PEMERINTAH YANG BERDAULAT : SETIAP NEGARA
MEMPUNYAI SUATU ORGANISASI YANG
BERWEWENANG UNTUK MERUMUSKAN DAN
MELAKSANAKAN KEPUTUSAN – KEPUTUSAN YANG
MENGIKAT BAGI SELURUH PENDUDUK DALAM SUATU
WILAYAHNYA.PEMERINTAH YANG BERDAULAT YAITU
PEMERINTAH YANG DIBERI WEWENANG OLEH RAKYAT
SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG
PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN : BAIK PENGAKUAN
SECARA DEFACTO (PENGAKUAN SECARA NYATA
TELAH BERDIRI SUATU NEGARA) MAUPUN
PENGAKUAN SECARA DE YURE (PENGAKUAN DIMANA
SECARA HUKUM INTERNASIONAL TELAH MEMENUHI
SYARAT UNTUK BERDIRINYA SEBUAH NEGARA.
APA FUNGSI NEGARA ?
MELAKSANAKAN KETERTIBAN :
NEGARA MENGATUR MASYARAKAT
AGAR TERCIPTA KONDISI YANG STABIL
JUGA MENCEGAH BENTROKAN –
BENTROKAN YANG TERJADI DALAM
MASYARAKAT. DENGAN KONDISI YANG
TERTIP SEGALA KEGIATAN YANG AKAN
DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA
DAPAT DILAKSANAKAN.
MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN
DAN KEMAKMURAN RAKYATNYA :
NEGARA BERUPAYA AGAR
MASYARAKAT DAPAT HIDUP DAN
SEJAHTERA, TERUTAMA DIBIDANG
EKONOMI DAN SOSIAL
MASYARAKAT.
FUNGSI PERTAHANAN : NEGARA
BERFUNGSI MEMPERTAHANKAN
KELANGSUNGAN HIDUP SUATU
BANGSA DARI SETIAP ANCAMAN
DAN GANGGUAN YANG TIMBUL
DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR
NEGERI.
MENEGAKKAN KEADILAN : NEGARA
BERFUNGSI MENEGAKKAN
KEADILAN BAGI SELURUH
WARGANYA YANG MELIPUTI
SEGALA ASPEK KEHIDUPAN
(IPOLEKSOSBUDHANKAM).
UPAYA YANG DILAKUKAN DENGAN
MENEGAKAN HUKUM MELALUI
BADAN – BADAN PERADILAN.
APAITU BELANEGARA?
UPAYA BELA NEGARA ADALAH
SIKAP DAN PERILAKU WARGA
NEGARA YANG DIJIWAI OLEH
KECINTAANNYA KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
YANG BERDASARKAN PANCASILA
DAN UUD 1945 , DALAM MENJAMIN
KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA
DAN NEGARA.
MENGAPA NEGARA PERLU
DIBELA ?
FUNGSI PERTAHANAN : SETIAP WARGA NEGARA
WAJIB MEMPERTAHANKAN NEGARANYA SUPAYA
KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA TETAP
TERPELIHARA.
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA : KEMERDEKAAN
YANG DIPEROLEH BANGSA INDONESIA UNTUK
MENDIRIKAN NKRI TGL 17 AGUSTUS 1945 BUKAN
SEBAGAI HADIAH ATAU PEMBERIAN DARI
NEGARA LAIN, TETAPI HASIL PERJUANGAN YANG
PANJANG DAN PENGORBANAN YANG BANYAK
BAIK HARTA MAUPUN NYAWA, SEHINGGA SETIAP
WARGA NEGARA WAJIB IKUT SERTA MEMBELA
NEGARANYA JIKA NEGARA MEMBUTUHKAN.
ASPEK HUKUM :
WARGA NEGARA WAJIB MEMBELA
NEGARA KARENA BERDASARKAN
PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945
DINYATAKAN BAHWA SETIAP
WARGA NEGARA BERHAK DAN
WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA
PEMBELAAN NEGARA.
APA ITU BELA NEGARA ?
SIAPA YANG WAJIB
MEMBELA NEGARA ?
BELA NEGARA HAK SEKALIGUS
KEWAJIBAN SETIAP WARGA
NEGARA (PS. 27 AYAT 3 UUD 1945
DAN PS.9 AYAT 1 UU NO.3 TH.2002)
MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK
USAHA BELA NEGARA
TUJUAN
MENYEBUTKAN KETENTUAN DASAR HUKUM UPA
YA BELA NEGARA
MENYEBUTKAN BENTUK – BENTUK UPAYA BELA
NEGARA
MENJELASKAN TUGAS TNI DAN POLRI DALAM
USAHA BELA NEGARA
MENJELASKAN PENGERTIAN ANCAMAN
MENGKLASIFIKASIKAN MACAM – MACAM
ANCAMAN
MENYEBUTKAN LIMA UNSUR DASAR BELA
NEGARA
KETENTUAN DASAR HUKUM UPAYA BELA
NEGARA
PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 BERBUNYI : “SETIAP
WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA
DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA”
PASAL 30 AYAT 1 UUD 1945 BERBUNYI :”TIAP – TIAP
WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA
DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NEGARA
UU NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN
NEGARA
PEMBUKAAN UUD 1945 ALINIA IV :
 MELINDUNGI SEGENAB BANGSA INDONESIA DAN
SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA.
 IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN
ABADI DAN KEADILAN SOSIAL.
LIMA UNSUR DASAR BELA NEGARA
CINTA TANAH AIR
KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
YAKIN AKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NEGARA.
RELA BERKURBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA.
MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA
BENTUK
PENYELENGGARAAN UPAYA
BELA NEGARA ?
1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
2. PELATIHAN DASAR KEMILITERAN
3. PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN
POLRI
4. PENGABDIAN SESUAI PROFESI
(PS. 9 AYAT 2 UU No. 3 TH. 2002)
BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI WAHANA UNTUK MEMBINA
KESADARAN PESERTA DIDIK IKUT
SERTA DALAM PEMBELAAN
NEGARA
BELA NEGARA MELALUI PELATIHAN DASAR
KEMILITERAN
ADANYA RESIMEN MAHASISWA
(MENWA) SEHINGGA MEREKA
AKAN MEMILIKI PEMAHAMAN
DASAR – DASAR KEMILITERAN
DAN BISA DIDAYAGUNAKAN
DALAM KEGIATAN PEMBELAAN
TERHADAP NEGARA
bela negara
bela negara
bela negara
bela negara
bela negara
bela negara
bela negara
BELA NEGARA PENGABDIAN SEBAGAI
PRAJURIT TNI DAN POLRI
bela negara
BELA NEGARA PENGABDIAN SESUAI
DENGAN PROFESI
PENGABDIAN WARGA NEGARA
YANG MEMPUNYAI PROFESI
TERTENTU UNTUK KEPENTINGAN
PERTAHANAN NEGARA TERMASUK
DALAM MENANGGULANGI DAN /
ATAU MEMPERKECIL AKIBAT
YANG DITIMBULKAN OLEH
PERANG, BENCANA ALAM ATAU
BENCANA LAINNYA
WUJUD BELA
NEGARA ?
BELA NEGARA DIWUJUDKAN
DALAM PENYELENGGARAAN
PERTAHANAN NEGARA (Ps. 9 AYAT
1 UU No. 3 TH. 2002)
PERTAHANAN NEGARA ?
SEGALA USAHA UNTUK
MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN
NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DAN KESELAMATAN
SEGENAB BANGSA DARI ANCAMAN
DAN GANGGUAN TERHADAP
KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA.
(Ps. 1 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
PELAKSANAAN
PERTAHANAN NEGARA ?
SISHANKAMRATA ( SISTEM PERTAHANAN DAN
KEAMANAN RAKYAT SEMESTA) YAITU SUATU
SISTEM PERTAHANAN YANG MELIBATKAN
SELURUH WARGA NEGARA, WILAYAH DAN
SUMBER DAYA NASIONAL LAINNYA YANG
DISELENGGARAKAN SECARA TOTAL,
TERARAH, TERPADU DAN BERKELANJUTAN
UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA,
KEUTUHAN WILAYAH DAN KESELAMATAN
SEGENAB BANGSA DARI SEGALA ANCAMAN.
APA ITU ANCAMAN ?
ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA
DAN KEGIATAN BAIK DARI DALAM
MAUPUN DARI LUAR NEGERI YANG
DINILAI MEMBAHAYAKAN
KEDAULATAN NEGARA,
KEUTUHAN WILAYAH NEGARA,
DAN KESELAMATAN SEGENAB
BANGSA.
KLASIFIKASI ANCAMAN ?
MENURUT BENTUKNYA:
 ANCAMAN MILITER YAITU ANCAMAN YANG
MENGGUNAKAN KEKUATAN BERSENJATA YANG
TERORGANISASI YANG DINILAI MEMPUNYAI
KEMAMPUAN YANG MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN
NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
 ANCAMAN NON MILITER YAITU ANCAMAN YANG
TIDAK MENGGUNAKAN KEKUATAN SENJATA TETAPI
JIKA DIBIARKAN AKAN MEMBAHAYAKAN
KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH
NEGARA, DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
Bgm Komentar Anda ?
Bgm Sikap & Komentar Anda?
KLASIFIKASI ANCAMAN ?
MENURUT SIFATNYA :
 ANCAMAN TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG
BERBENTUK KEKUATAN MILITER NEGARA LAIN
BERUPA AGRESI ATAU INVASI YANG
MEMBAHAYAKAN KEMERDEKAAN, KEDAULTAN DAN
KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN RI.
 ANCAMAN NON TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN
YANG DILAKUKAN OLEH AKTOR NON NEGARA
BERUPA AKSI TEROR, PERAMPOKAN DAN
PEMBAJAKAN, PENYULUNDUPAN, IMIGRASI GELAP,
PERDAGANGAN NARKOTIKA DAN OBAT – OBATAN
TERLARANG, PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL,
SERTA PENCURIAN KEKAYAAN NEGARA.
Bgm Komentar Anda ?
CONTOH ANCAMAN
MILITER ?
AGRESI
PELANGGARAN WILAYAH
SPIONASE
AKSI TEROR BERSENJATA
PEMBRONTAKAN BERSENJATA
PERANG SAUDARA
Contoh Gerakan Separatis :
Aksi-aksi yang dilakukan kelompok separatis di
beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Contoh pernah terdapat
kelompok separatis yang berusaha memisahkan
diri dari NKRI, yakni Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Akhir-akhir ini, isu keamanan laut cukup
perlu perhatian serius. Isu keamanan laut
tersebut meliputi ancaman kekerasan
(pembajakan , perompakan dan sabotase
serta teror obyek vital),
BERPARTISIPASI DALAM
USAHA BELA NEGARA
DILINGKUNGAN ?
SISKAMLING
IKUT SERTA MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM
IKUT SERTA MENGATASI KERUSUHAN MASAL DAN
KONFLIK KOMUNAL
KEAMANAN RAKYAT (KAMRA) YAITU PARTISIPASI
RAKYAT LANGSUNG DIBIDANG KEMANAN DAN
KETERTIBAN.
PERLAWANAN RAKYAT (WANRA) YAITU BENTUK
PARTISIPASI RAKYAT LANGSUNG DALAM BIDANG
PERTAHANAN.
PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) YAITU KEKUATAN RAKYAT
YANG MERUPAKAN KEKUATAN POKOK UNSUR – UNSUR
PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG DIMANFAATKAN
DALAM MENGHADAPI BENCANA AKIBAT PERANG DAN
BENCANA ALAM SERTA MENJADI SUMBER CADANGAN
NASIONAL UNTUK MENGHADAPI KEADAAN LUAR BIASA.

More Related Content

PPT
bela-negara
PPTX
PAUD NURUL HIDAYAH
PDF
Cheap Land For Sale In US
PDF
New Geometries for Cellular Automata
DOC
updated resume Punit
PDF
사다리방법 ox600 ˛ CΘM 사다리방법
PDF
PDF
certificate (2)
bela-negara
PAUD NURUL HIDAYAH
Cheap Land For Sale In US
New Geometries for Cellular Automata
updated resume Punit
사다리방법 ox600 ˛ CΘM 사다리방법
certificate (2)

Viewers also liked (13)

PDF
XIA Yujie-CV Eng
PDF
Sun Certified Programmer for the Java Platform, SE 5.0
PDF
Owner Finance Vacant Land
DOCX
Altius Finserv financial services
PDF
shahmeer cv copy
PDF
STUCKI de MEXICO - Products & Services Abr2016
PDF
certificate (1)
PPTX
Федор Павлович Решетников (2)
PPTX
Process of creating contents page
PPTX
The Decline of Student Leadership and Its Impact
PPTX
Jc week 4-libr250
 
PPTX
поделки из соленого теста
XIA Yujie-CV Eng
Sun Certified Programmer for the Java Platform, SE 5.0
Owner Finance Vacant Land
Altius Finserv financial services
shahmeer cv copy
STUCKI de MEXICO - Products & Services Abr2016
certificate (1)
Федор Павлович Решетников (2)
Process of creating contents page
The Decline of Student Leadership and Its Impact
Jc week 4-libr250
 
поделки из соленого теста
Ad

Similar to bela negara (20)

PPT
7 bela-negara
PPT
bela-negara
PPTX
Bela negara
PPTX
USAHA BELA NEGARA.pptx
PPTX
Bela Negara
PPT
10kedaulatan-rakyat.ppt
PPT
Tugas tik arifah
PPT
Tugas tik arifah
PPT
10kedaulatan-rakyat.ppt,Secara sederhana, kedaulatan rakyat dapat diartikan s...
PPT
kedaulatan rakyat DI NEGARA INDONESIA .ppt
PPT
kedaulatan rakyat DI INDONESIA DAN MAKNANYA.ppt
PPT
003. warganegara
PPTX
adm negara holidaii.pptx
PPT
Bangsa, negara dan warganegara
PPTX
materi pertemuan 2AAASDASDASDASD pkn.pptx
PPTX
Minggu 2 Otonomi Daerah di Indonesia New
PPTX
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
PPTX
Desentralisasi Urusan
PPTX
Desentralisasi Urusan Pemerintahan
PDF
Riko Setiawan_23310730034P_KEWASPADAAN NASIONAL.pdf
7 bela-negara
bela-negara
Bela negara
USAHA BELA NEGARA.pptx
Bela Negara
10kedaulatan-rakyat.ppt
Tugas tik arifah
Tugas tik arifah
10kedaulatan-rakyat.ppt,Secara sederhana, kedaulatan rakyat dapat diartikan s...
kedaulatan rakyat DI NEGARA INDONESIA .ppt
kedaulatan rakyat DI INDONESIA DAN MAKNANYA.ppt
003. warganegara
adm negara holidaii.pptx
Bangsa, negara dan warganegara
materi pertemuan 2AAASDASDASDASD pkn.pptx
Minggu 2 Otonomi Daerah di Indonesia New
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Desentralisasi Urusan
Desentralisasi Urusan Pemerintahan
Riko Setiawan_23310730034P_KEWASPADAAN NASIONAL.pdf
Ad

More from Mr.Mahmud (14)

PPT
segmentasi targeting positioning
PPT
pemasaran distribusi-produk-agribisnis
PPTX
5 alasan tidak bisa kaya
PPTX
efektivitas dan komponen pengambilan keputusan
PPTX
dasar dan faktor pengambilan keputusan
PPTX
manajemen keuangan
PPTX
(manajemen persediaan)
PPTX
faktor produksi
PPTX
MANAGEMEN PRODUKSI
PPT
Hukum agraria
PPTX
Dasar ilmu tanaman
PPTX
Teknik Budidaya Tanaman - Crop maintenance
PPTX
Himpunan
PPTX
asal usul sang merah putih
segmentasi targeting positioning
pemasaran distribusi-produk-agribisnis
5 alasan tidak bisa kaya
efektivitas dan komponen pengambilan keputusan
dasar dan faktor pengambilan keputusan
manajemen keuangan
(manajemen persediaan)
faktor produksi
MANAGEMEN PRODUKSI
Hukum agraria
Dasar ilmu tanaman
Teknik Budidaya Tanaman - Crop maintenance
Himpunan
asal usul sang merah putih

Recently uploaded (20)

PDF
LK-Modul-3-Menentukan-Pengalaman-Belajar-docx.pdf
PDF
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 3 (Proxmox VE 9.0).pdf
PDF
Modul Ajar Deep Learning Pendidikan Pancasila Kelas 4 Kurikulum Merdeka
PDF
PERKEMBANGAN SISTEM PERIODIK UNSUR
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Al Quran Hadist Kelas 7 MTs
PDF
Modul Ajar Deep Learning Seni Rupa Kelas 4 Kurikulum Merdeka
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Akidah Akhlak Kelas 7 MTs
PDF
Modul Ajar Deep Learning Seni Rupa Kelas 5 Kurikulum Merdeka
PDF
Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 4 Kurikulum Merdeka
PDF
Modul Ajar Deep Learning Matematika Kelas 3 Kurikulum Merdeka
PDF
Pendidikan Agama Islam - Kelas 12 SMA - Analisis Contoh Studi Kasus Cabang Im...
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Bahasa Arab Kelas 10 Ter...
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) SKI Kelas 7 MTs
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Fiqih Kelas 8 Terbaru 2025
PDF
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 2 Kurikulum Merdeka
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Aqidah Akhlak Kelas 7 Te...
PPT
muatan-informatika_feisal-g.24042019-1-1.ppt
PDF
Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 5 Kurikulum Merdeka [modulguruku.com]
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) SKI Kelas 10 Terbaru 2025
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Fiqih Kelas 11 Terbaru 2025
LK-Modul-3-Menentukan-Pengalaman-Belajar-docx.pdf
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 3 (Proxmox VE 9.0).pdf
Modul Ajar Deep Learning Pendidikan Pancasila Kelas 4 Kurikulum Merdeka
PERKEMBANGAN SISTEM PERIODIK UNSUR
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Al Quran Hadist Kelas 7 MTs
Modul Ajar Deep Learning Seni Rupa Kelas 4 Kurikulum Merdeka
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Akidah Akhlak Kelas 7 MTs
Modul Ajar Deep Learning Seni Rupa Kelas 5 Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 4 Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Deep Learning Matematika Kelas 3 Kurikulum Merdeka
Pendidikan Agama Islam - Kelas 12 SMA - Analisis Contoh Studi Kasus Cabang Im...
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Bahasa Arab Kelas 10 Ter...
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) SKI Kelas 7 MTs
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Fiqih Kelas 8 Terbaru 2025
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 2 Kurikulum Merdeka
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Aqidah Akhlak Kelas 7 Te...
muatan-informatika_feisal-g.24042019-1-1.ppt
Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 5 Kurikulum Merdeka [modulguruku.com]
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) SKI Kelas 10 Terbaru 2025
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Fiqih Kelas 11 Terbaru 2025

bela negara

  • 2. KOMPETENSI DASAR MENJELASKAN PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
  • 4. KOMPETENSI DASAR MENDISKRIPSIKAN PENGERTIAN OTONOMI DAERAH MENJELASKAN PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
  • 5. MENJELASKAN PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA TUJUAN MENJELASKAN PENGERTIAN NEGARA MENYEBUTKAN UNSUR – UNSUR NEGARA MENYEBUTKAN FUNGSI NEGARA MENJELASKAN PENGERTIAN BELA NEGARA MEMBERIKAN ALASAN NEGARA PERLU DIBELA MENJELASKAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBELAAN NEGARA
  • 6. APA ITU NEGARA ? NEGARA ADL. SEKUMPULAN MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI KERAGAMANNYA, YANG HIDUP DALAM SUATU WILAYAH YANG DIATUR SECARA KONSTITUSIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KEPENTINGNAN NEGARA.
  • 7. ROGER H.SOLTAU NEGARA ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU WEWENANG (AUTHORITY) YANG MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN PERSOALAN – PERSOALAN BERSAMA, ATAS NAMA MASYARAKAT.
  • 8. HAROLD J. LASKI NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG DIINTEGRASIKAN KARENA MEMPUNYAI WEWENANG YANG BERSIFAT MEMAKSA DAN YANG SECARA SAH LEBIH AGUNG DARI PADA INDIVIDU ATAU KELOMPOK YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT ITU.
  • 9. MAX WEBER NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI MONOPOLI DALAM PENGGUNAAN KEKERASAN FISIK SECARA SYAH DALAM SUATU WILAYAH.
  • 10. ROBERT M. MAC IVER NEGARA ADALAH ASOSIASI YANG MENYELENGGARAKAN PENERTIBAN DI DALAM SUATU WILAYAH DENGAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH SUATU PEMERINTAH YANG UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIBERI KEKUASAAN MEMAKSA.
  • 11. MIRIAM BUDIARDJO NEGARA ADALAH SUATU DAERAH TERITORIAL YANG RAKYATNYA DIPERINTAH (GOVERMED) OLEH SEJUMLAH PEJABAT DAN YANG BERHASIL MENUNTUT DARI WARGA NEGARANYA KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGANNYA MELALUI PENGUASAAN (KONTROL) MONOPOLITIS DARI KEKUASAAN YANG SAH.
  • 12. APA UNSUR NEGARA ? WILAYAH : SETIAP NEGARA MENDUDUKI TEMPAT TERTENTU DI MUKA BUMI DAN MEMPUNYAI PERBATASAN TERTENTU. WILAYAH INI SEBAGAI TEMPAT BAGI RAKYAT / PENDUDUK UNTUK MENJALANKAN KEHIDUPANNYA, TEMPAT BAGI PEMERINTAH UNTUK MENGATUR DAN MENJALANKAN PEMERINTAHANNYA. WILAYAH DI SINI MELIPUTI DARAT, LAUT, DAN UDARA PENDUDUK / RAKYAT : SETIAP NEGARA MEMPUNYAI PENDUDUK / RAKYAT , DAN KEKUASAAN NEGARA MENJANGKAU SEMUA PENDUDUK / RAKYAT DI DALAM WILAYAHNYA. RAKYAT ADALAH SEKUMPULAN MANUSIA YANG DIPERSATUKAN OLEH SUATU PERASAAN DAN BERSAMA – SAMA MENDIAMI SUATU WILAYAH TERTENTU. RAKYAT MERUPAKAN UNSUR UTAMA BERDIRINYA SUATU NEGARA, KARENA RAKYATLAH YANG PERTAMA KALI MEMILIKI KEHENDAK UNTUK MENDIRIKAN NEGARA, MELIDUNGINYA SERTA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN BERDIRINYA NEGARA.
  • 13. PEMERINTAH YANG BERDAULAT : SETIAP NEGARA MEMPUNYAI SUATU ORGANISASI YANG BERWEWENANG UNTUK MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN – KEPUTUSAN YANG MENGIKAT BAGI SELURUH PENDUDUK DALAM SUATU WILAYAHNYA.PEMERINTAH YANG BERDAULAT YAITU PEMERINTAH YANG DIBERI WEWENANG OLEH RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN : BAIK PENGAKUAN SECARA DEFACTO (PENGAKUAN SECARA NYATA TELAH BERDIRI SUATU NEGARA) MAUPUN PENGAKUAN SECARA DE YURE (PENGAKUAN DIMANA SECARA HUKUM INTERNASIONAL TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK BERDIRINYA SEBUAH NEGARA.
  • 14. APA FUNGSI NEGARA ? MELAKSANAKAN KETERTIBAN : NEGARA MENGATUR MASYARAKAT AGAR TERCIPTA KONDISI YANG STABIL JUGA MENCEGAH BENTROKAN – BENTROKAN YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT. DENGAN KONDISI YANG TERTIP SEGALA KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA DAPAT DILAKSANAKAN.
  • 15. MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN RAKYATNYA : NEGARA BERUPAYA AGAR MASYARAKAT DAPAT HIDUP DAN SEJAHTERA, TERUTAMA DIBIDANG EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT.
  • 16. FUNGSI PERTAHANAN : NEGARA BERFUNGSI MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP SUATU BANGSA DARI SETIAP ANCAMAN DAN GANGGUAN YANG TIMBUL DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR NEGERI.
  • 17. MENEGAKKAN KEADILAN : NEGARA BERFUNGSI MENEGAKKAN KEADILAN BAGI SELURUH WARGANYA YANG MELIPUTI SEGALA ASPEK KEHIDUPAN (IPOLEKSOSBUDHANKAM). UPAYA YANG DILAKUKAN DENGAN MENEGAKAN HUKUM MELALUI BADAN – BADAN PERADILAN.
  • 18. APAITU BELANEGARA? UPAYA BELA NEGARA ADALAH SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARA YANG DIJIWAI OLEH KECINTAANNYA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 , DALAM MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA.
  • 19. MENGAPA NEGARA PERLU DIBELA ? FUNGSI PERTAHANAN : SETIAP WARGA NEGARA WAJIB MEMPERTAHANKAN NEGARANYA SUPAYA KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA TETAP TERPELIHARA. SEJARAH PERJUANGAN BANGSA : KEMERDEKAAN YANG DIPEROLEH BANGSA INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN NKRI TGL 17 AGUSTUS 1945 BUKAN SEBAGAI HADIAH ATAU PEMBERIAN DARI NEGARA LAIN, TETAPI HASIL PERJUANGAN YANG PANJANG DAN PENGORBANAN YANG BANYAK BAIK HARTA MAUPUN NYAWA, SEHINGGA SETIAP WARGA NEGARA WAJIB IKUT SERTA MEMBELA NEGARANYA JIKA NEGARA MEMBUTUHKAN.
  • 20. ASPEK HUKUM : WARGA NEGARA WAJIB MEMBELA NEGARA KARENA BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 DINYATAKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA.
  • 21. APA ITU BELA NEGARA ?
  • 22. SIAPA YANG WAJIB MEMBELA NEGARA ? BELA NEGARA HAK SEKALIGUS KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA (PS. 27 AYAT 3 UUD 1945 DAN PS.9 AYAT 1 UU NO.3 TH.2002)
  • 23. MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK USAHA BELA NEGARA TUJUAN MENYEBUTKAN KETENTUAN DASAR HUKUM UPA YA BELA NEGARA MENYEBUTKAN BENTUK – BENTUK UPAYA BELA NEGARA MENJELASKAN TUGAS TNI DAN POLRI DALAM USAHA BELA NEGARA MENJELASKAN PENGERTIAN ANCAMAN MENGKLASIFIKASIKAN MACAM – MACAM ANCAMAN MENYEBUTKAN LIMA UNSUR DASAR BELA NEGARA
  • 24. KETENTUAN DASAR HUKUM UPAYA BELA NEGARA PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 BERBUNYI : “SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA” PASAL 30 AYAT 1 UUD 1945 BERBUNYI :”TIAP – TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA UU NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA PEMBUKAAN UUD 1945 ALINIA IV :  MELINDUNGI SEGENAB BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA.  IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL.
  • 25. LIMA UNSUR DASAR BELA NEGARA CINTA TANAH AIR KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. YAKIN AKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA. RELA BERKURBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA. MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA
  • 26. BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA BELA NEGARA ? 1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2. PELATIHAN DASAR KEMILITERAN 3. PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN POLRI 4. PENGABDIAN SESUAI PROFESI (PS. 9 AYAT 2 UU No. 3 TH. 2002)
  • 27. BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA UNTUK MEMBINA KESADARAN PESERTA DIDIK IKUT SERTA DALAM PEMBELAAN NEGARA
  • 28. BELA NEGARA MELALUI PELATIHAN DASAR KEMILITERAN ADANYA RESIMEN MAHASISWA (MENWA) SEHINGGA MEREKA AKAN MEMILIKI PEMAHAMAN DASAR – DASAR KEMILITERAN DAN BISA DIDAYAGUNAKAN DALAM KEGIATAN PEMBELAAN TERHADAP NEGARA
  • 36. BELA NEGARA PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN POLRI
  • 38. BELA NEGARA PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI PENGABDIAN WARGA NEGARA YANG MEMPUNYAI PROFESI TERTENTU UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA TERMASUK DALAM MENANGGULANGI DAN / ATAU MEMPERKECIL AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH PERANG, BENCANA ALAM ATAU BENCANA LAINNYA
  • 39. WUJUD BELA NEGARA ? BELA NEGARA DIWUJUDKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA (Ps. 9 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
  • 40. PERTAHANAN NEGARA ? SEGALA USAHA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA DARI ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA. (Ps. 1 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
  • 41. PELAKSANAAN PERTAHANAN NEGARA ? SISHANKAMRATA ( SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA) YAITU SUATU SISTEM PERTAHANAN YANG MELIBATKAN SELURUH WARGA NEGARA, WILAYAH DAN SUMBER DAYA NASIONAL LAINNYA YANG DISELENGGARAKAN SECARA TOTAL, TERARAH, TERPADU DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA DARI SEGALA ANCAMAN.
  • 42. APA ITU ANCAMAN ? ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN KEGIATAN BAIK DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR NEGERI YANG DINILAI MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA, DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
  • 43. KLASIFIKASI ANCAMAN ? MENURUT BENTUKNYA:  ANCAMAN MILITER YAITU ANCAMAN YANG MENGGUNAKAN KEKUATAN BERSENJATA YANG TERORGANISASI YANG DINILAI MEMPUNYAI KEMAMPUAN YANG MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.  ANCAMAN NON MILITER YAITU ANCAMAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN KEKUATAN SENJATA TETAPI JIKA DIBIARKAN AKAN MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA, DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
  • 45. Bgm Sikap & Komentar Anda?
  • 46. KLASIFIKASI ANCAMAN ? MENURUT SIFATNYA :  ANCAMAN TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG BERBENTUK KEKUATAN MILITER NEGARA LAIN BERUPA AGRESI ATAU INVASI YANG MEMBAHAYAKAN KEMERDEKAAN, KEDAULTAN DAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN RI.  ANCAMAN NON TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH AKTOR NON NEGARA BERUPA AKSI TEROR, PERAMPOKAN DAN PEMBAJAKAN, PENYULUNDUPAN, IMIGRASI GELAP, PERDAGANGAN NARKOTIKA DAN OBAT – OBATAN TERLARANG, PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL, SERTA PENCURIAN KEKAYAAN NEGARA.
  • 48. CONTOH ANCAMAN MILITER ? AGRESI PELANGGARAN WILAYAH SPIONASE AKSI TEROR BERSENJATA PEMBRONTAKAN BERSENJATA PERANG SAUDARA
  • 50. Aksi-aksi yang dilakukan kelompok separatis di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Contoh pernah terdapat kelompok separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
  • 51. Akhir-akhir ini, isu keamanan laut cukup perlu perhatian serius. Isu keamanan laut tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan , perompakan dan sabotase serta teror obyek vital),
  • 52. BERPARTISIPASI DALAM USAHA BELA NEGARA DILINGKUNGAN ? SISKAMLING IKUT SERTA MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM IKUT SERTA MENGATASI KERUSUHAN MASAL DAN KONFLIK KOMUNAL KEAMANAN RAKYAT (KAMRA) YAITU PARTISIPASI RAKYAT LANGSUNG DIBIDANG KEMANAN DAN KETERTIBAN. PERLAWANAN RAKYAT (WANRA) YAITU BENTUK PARTISIPASI RAKYAT LANGSUNG DALAM BIDANG PERTAHANAN. PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) YAITU KEKUATAN RAKYAT YANG MERUPAKAN KEKUATAN POKOK UNSUR – UNSUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG DIMANFAATKAN DALAM MENGHADAPI BENCANA AKIBAT PERANG DAN BENCANA ALAM SERTA MENJADI SUMBER CADANGAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI KEADAAN LUAR BIASA.