Clearance-Analisa-Komponen-Pembangunan.pdf
- 1. CLEARANCE USULAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - 2012
- 2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN CLEARANCE PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAB. 4 : Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran. 4.2 : Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara Secara umum pengalokasian anggaran untuk pembangunan/ renovasi bangunan gedung negara, berpedoman kepada Permen PU nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Dasar perhitungan alokasi adalah perhitungan biaya pembangunan/ renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga :
- 3. DASAR HUKUM PELAKSANAAN CLEARANCE PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Dalam rangka optimasi pembangunan bangunan gedung negara, K/L yang akan melaksanakan pembangunan baru bangunan gedung negara, selain harus melengkapi perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat , juga harus melengkapinya dengan dokumen clearance (persetujuan prinsip) dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara, K/L/ harus melengkapi dengan dokumen perhitungan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.
- 4. CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (1) Clearance atas pengadaan tanah dan pembangunan gedung adalah persetujuan prinsip yang diberikan oleh KemenPU, KemenPAN&RB, dan BPKP, yang menyatakan boleh tidaknya (go or not) dilanjutkan proses alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pembangunan gedung. Clearance bertujuan untuk membatasi alokasi anggaran pengadaan tanah dan pembangunan gedung , yang hanya dapat dialokasikan/ dilaksanakan sepanjang sangat diperlukan (urgent) dengan besaran, luasan, dan fasilitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku (azas kepatutan dan kepantasan) PENGERTIAN TUJUAN 4
- 5. Clearance yang diberikan oleh KemenPU *), KemenPAN&RB, dan BPKP akan dijadikan salah satu dokumen pendukung untuk pengalokasian anggaran K/L TA 2012, dan menjadi salah satu syarat untuk memproses usul pembukaan blokir (apabila masih diblokir). MANFAAT *) Disamping memberikan clearance, Kementerian PU tetap memberikan analisis perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung, sesuai ketentuan yang selama ini telah berlaku (termasuk setelah ditetapkannya Perpres Nomor 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara). Analisis perhitungan kebutuhan biaya Satker daerah juga dapat menggunakan perhitungan Dinas Cipta Karya setempat. CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (2) 5
- 6. Kegiatan Yang Termasuk Kriteria Dibatasi, sesuai surat edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011, yaitu: 1. Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor, mess/wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan, gedung parkir pegawai, gedung diklat pegawai dan asrama pegawai ; 2. Pembangunan/pembelian gedung kantor, mess/wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan, gedung parkir pegawai, gedung diklat pegawai dan asrama pegawai. KEGIATAN YANG PERLU DI CLEARANCE CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (3) 6
- 7. 1. Rehab, renovasi gedung dan pembangunan gedung lanjutan 2. Gedung yang terkait dengan pelayanan masyarakat seperti Gedung Sekolah, Puskesmas, Pelayanan Kesehatan, Pos Jaga, Gudang, Gedung Parkir, Gedung diklat, Kandang, Tempat Pelelangan Ikan, Gedung yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemda (gudang beras, rumah potong hewan), dan sejenisnya 3. Rumah tahanan, LAPAS, transmigrasi, rumah singgah, rusunawa, rusunami, dan sejenisnya 4. Laboratorium, selasar, pos satpam/jaga, bengkel/workshop, menara pengawas, gedung promosi, gedung arsip, dan sejenisnya 5. Data center KEGIATAN YANG TIDAK MEMERLUKAN CLEARANCE CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (4) 7
- 8. DATA KEGIATAN K/L YANG PERLU CLEARANCE KEMENPAN & RB DESK PENELAAHAN BERSAMA (DJA) CLEARANCE (Catatan Penelaahan Desk Bersama) K/L MENGUSULKAN REVISI RKA-KL UNTUK PEMBUKAAN BLOKIR (*) TINDAK LANJUT CLEARANCE DENGAN DESK BERSAMA 8 Penelaahan dilakukan bersama, dijadwalkan secara terpusat, dengan menggunakan data/dokumen yang dilengkapi K/L (tidak ada kunjungan lokasi)
- 9. ASPEK DATA/DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN K/L Penilaian secara umum terkait urgensi pengadaan tanah dan/atau pengadaan/pembelian gedung dalam rangka efisiensi (analisis manfaat dan biaya, misalnya dengan membandingkan biaya pengadaan dengan biaya sewa/kontrak, dengan mempertimbangkan organisasi yang bersifat adhoc/sementara ➢ TOR ➢ Analisis manfaat dan biaya secara ringkas/sederhana ➢ Bukti Kepemilikan Tanah ➢ NJOP dari lingkungan sekitar sebagai pembanding harga rencana pengadaan tanah ➢ Surat Keterangan peruntukan dari instansi yang berwenang (bukan cagar budaya, DAS sejenisnya) ➢ Kontrak perjanjian sewa atau penggunaan gedung milik instansi lain (jika masih menyewa). ASPEK PENILAIAN CLEARANCE TA 2012 (1) 1.BPKP 9
- 10. ASPEK DATA/DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN K/L Kebutuhan ruang kerja yang efisien dan efektif disesuaikan dengan perkembangan struktur organisasi, tupoksi, dan jumlah pegawai ➢ Data pegawai ➢ Data asset tanah dan bangunan ➢ Data struktur organisasi unit/satker yang mengadakan gedung/tanah ➢ Indikator Kinerja Utama ➢ Outcome dari hasil pembangunan gedung dan/atau pengadaan tanah ASPEK PENILAIAN CLEARANCE TA 2012 (2) 2.KEMENPAN&RB 10
- 11. ASPEK DATA/DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN K/L 1. Kesesuaian dengan RTRW 2. Kebutuhan Luas Tanah dan Bangunan 3. Perkiraan Kebutuhan Biaya pembangunan BGN (analisis perhitungan kebutuhan biaya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan clearance) A. Informasi tentang lahan : 1. Peta lokasi 2. Dokumen Kepemilikan/Sertifikat Tanah 3. Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten B. Informasi tentang Bangunan 1. Struktur organisasi pengguna bangunan 2. Jumlah personel pengguna bangunan dengan proyeksi 5 tahun ke depan 3. TOR/Dokumen perencanaan/spesifikasi bangunan ASPEK PENILAIAN CLEARANCE TA 2012 (3) 3.KEMENPU 11
- 12. ANALISIS KOMPONEN BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN BARU
- 13. SISTEMATIKA KEBUTUHAN LUAS BANGUNAN DAN BIAYA UNTUK PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN GEDUNG NEGARA KAPASITAS BANGUNAN : 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. JUMLAH PERSONIL 3. FASILITAS PENUNJANG ORGANISASI RUANG, BESARAN RUANG = LUAS TOTAL BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN PER M2 TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN 1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK 2. BIAYA PERENCANAAN 3. BIAYA PENGAWASAN/ MK 4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN ANALISIS
- 17. PERHITUNGAN BATAS MAKSIMAL PERENCANAAN BANGUNAN NO URAIAN SATUAN BESARAN 1 LUAS LAHAN M2 2,500.00 2 KOEFESIEN DASAR BANGUNAN (KDB) % 40% 3 KOEFESIEN LANTAI BANGUNAN (KLB) % 2.00 4 GARIS SEMPADAN (GSB) dari jalan M2 10.00 5 LUAS TAPAK BANGUNAN MAKSIMAL M2 1,000.00 6 LUAS LANTAI GEDUNG MAKSIMAL M2 5,000.00 7 KETINGGIAN BANGUNAN (20M2) LT 4.00
- 18. Nomor Surat Permohonan : Tanggal : I. DATA UMUM PEMOHON *) I.1 Kementerian / Lembaga : I.2 Nama : I.3 Jabatan : I.4 Satker / Satminkal : I.5 Alamat : II. DATA UMUM BANGUNAN *) II.1 Nama Bangunan : II.2 Lokasi Bangunan : II.3 Luas Tanah : II.4 Luas Lahan yang telah terbangun : III. DATA KETERANGAN RENCANA KOTA *) terlampir tidak terlampir III.1 KLB : III.2 KDB : % III.3 Ketinggian Maksimum : lantai IV. TABEL STRUKTUR ORGANISASI PENGGUNA GEDUNG *) No 1 Menteri / Ketua Lembaga 2 Wakil Menteri 3 Eselon IA / Anggota Dewan 4 Eselon IB 5 Eselon IIA 6 Eselon IIB 7 Eselon IIIA 8 Eselon IIIB 9 Eselon IV 10 Staff V. TABEL KEBUTUHAN RUANG-RUANG KHUSUS / PELAYANAN MASYARAKAT *) No. A Ruang Utama 1……… 2……… B Ruang Penunjang 1…… C Ruang Fasilitas Lainnya 1………………. VI. KETERANGAN / INFORMASI LAIN-LAIN **) Catatan : *) Wajib diisi **) Tidak wajib diisi ( ) Lampiran Surat KELENGKAPAN DATA CLEARENCE Jakarta, ………………… 2011 Pemohon, Jumlah Personil Keterangan Nama Ruang ttd + cap S truktur Org anis as i Peng g una Ged ung (terlamp ir) Jabatan Keterangan Luasan (m2) FORM KELENGKAPAN DATA K/L PEMOHON CLEARANCE
- 19. Standar Luas BGN ▪ Gedung Kantor Klasifikasi Tidak Sederhana seluas 10 m2/personil ▪ Gedung Kantor Klasifikasi Sederhana seluas 9.6 m2/personil ▪ Ruang Khusus atau Rg. Pelayanan Masyarakat dihitung tersendiri ▪ Rincian Standar Luas Ruang Terlampir Gedung Kantor
- 20. STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR A. RUANG UTAMA R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGU R . IST IR A H A T R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILET JML STAF CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8 2 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 2 3 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5 4 16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 2 5 14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 2 6 14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 2 7 12.00 6.00 3.00 3.00 24.00 0 8 12.00 6.00 3.00 21.00 0 9 8.00 8.80 2.00 18.80 4 B. RUANG PENUNJANG 1 140 m2 Kapasitas 100 orang 2 90 m2 Kapasitas 75 orang 3 40 m2 Kapasitas 30 orang 4 Ruang Studio 4 m2 / orang Pemakai 10% dari staf 5 Ruang Arsip 0.4 m 2 / orang Pemakai seluruh staf 6 2 m 2 / 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf 7 Musholla 0.8 m 2 / orang Pemakai 20% dari jumlah personel C. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B) Keterangan: - - - JABATAN LUAS RUANG (m2 ) KETERANGAN R. KERJA R. PENUNJANGJABATAN R. PELAYANAN JABATAN JML R. Toilet bersama 1 1 2 Menteri/ Ketua Lembaga R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/ personel, sesuai dengan tingkat jabatan Eselon IA/ Anggota Dewan Eselon IB Eselon IIA Eselon IIB Eselon IIIA Eselon IV JENIS RUANG LUAS KETERANGAN 1 2 3 Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas. Wakil Menteri K/L Ruang Rapat Utama Kementrian Ruang Rapat Utama Es. I Ruang Rapat Utama Es. II WC/ Toilet Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan. Eselon IIIB
- 21. TIPE PENGGUNA LUAS (m2) BANGUNAN TANAH KHUSUS Menteri 400 1.000 Pimpinan Lembaga Tinggi Negara A Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal 250 600 Pejabat yang setingkat Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan B Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro 120 350 Pejabat yang setingkat Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e C Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang 70 200 Pejabat yang setingkat Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c D Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang 50 120 Pejabat yang setingkat Pegawai Negeri Sipil Gol. III E Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II 36 100 STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
- 22. Keterangan: 1.Untuk: - Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecuali luas tanah 2000m2. - Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A, kecuali luas tanah 1000m2. - Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu Besar/Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran. 2.Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk: - DKI Jakarta : 20 % - Ibukota Provinsi : 30 % - Ibukota Kabupaten/Kota : 40 % - Pedesaan : 50 % 3.Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah susun, luas per unit bangunannya diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B). Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basemen dan/atau halaman.
- 23. PERKIRAAN JUMLAH PEGAWAI MINIMAL 5 TAHUN KEDEPAN 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Pegawai PERKIRAAN BESARAN RUANG (m2) PER- ESELON JML A. RUANG UTAMA 1 Menteri/ Ketua Lembaga 1 247.00 247 m2 8 8 9 2 Wakil Menteri K/L 1 90.00 90 m2 5 5 6 3 Eselon IA/ Anggota Dewan 8 117.00 936 m2 5 40 48 4 Eselon IB 5 83.40 417 m2 2 10 15 5 Eselon IIA 48 74.40 3,571 m2 2 96 144 6 Eselon IIB 0 62.40 - m2 2 - - 7 Eselon IIIA 216 24.00 5,184 m2 1 216 432 8 Eselon IIIB 0 21.00 - m2 0 - - 9 Eselon IV 432 18.80 8,122 m2 4 1,728 2,160 10 Satpam/ staff outsourcing - 2.20 462 m2 210 210 JUMLAH - A 711 19,029 m2 2,313 3,024 7.87 KETERANGAN STAF JML TOTAL DILENGKAPI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI, JMLH PEGAWAI DIPREDIKSI MINIMAL SD 5 TAHUN KEDEPAN JML STAF/ ESELON SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INSTANSI DIHITUNG BERDASARKAN RENCANA PENERIMAAN / PENSIUN PEGAWAI NO JABATAN/ NAMA RUANG ESELON SATUAN RUANG JMLH BESARAN RUANG PERSONEL NO URAIAN TAHUN KETERANGAN 2016 CONTOH
- 24. B. RUANG PENUNJANG 1 R. Rapat Utama Kementerian 1 ruang 140.00 140.00 m2 2 R, Rapat Utama Es. I 9 ruang 90.00 810.00 m2 3 R. Rapat Utama Es. II 48 ruang 36.00 1,728.00 m2 1.2m2/org,…@30 org 4 Wc/Toilet 2,961.00 org 0.08 236.88 m2 2 m2/ 25 org 5 R. arsip 2,313.00 org 0.40 925.20 m2 0.4 m2/org (staf) 6 R.Ibadah/ Mushola 604.80 org 0.80 483.84 m2 0.8 m2/org (20% x personel) 7 R. Studio/ Workshop 231.30 org 4.00 925.20 m2 4 m2/org (10%xstaf) JUMLAH - B - 5,249.12 m2 JUMLAH - A+ B 24,277.92 m2 Sirkulasi x total luas lantai 25% 6,069.48 m2 TOTAL LUAS RUANG/ LANTAI 30,347.40 m2 LUAS RATA-RATA PERORANG DARI TOTAL LUAS BANGUNAN 10.04 m2 termasuk r.rpt w amen JUMLAH LUAS 1 2 m2 25% m2 m2 m2 m2 KEB. PARKIR MOBIL: 1 MOBIL/ 100 Orang (DKI Jakarta) DIBULATKAN 30,340 SIRKULASI LUAS RUANG PENUNJANG LUAS TOTAL RUANG/LANTAI - LUAS FASILITAS LAINNYA - - 30,347 C. RUANG FASILITAS LAIN SESUAI DENGAN TUPOKSI NAMA RUANG TOTAL LUAS
- 25. 25 Analisis Nomor : 3 LAMPIRAN SURAT Nomor : Tanggal : ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NAMA BANGUNAN : GEDUNG- A TAHUN DIBANGUN : 2011 JUMLAH TINGKAT : 3 Lantai LEMBAGA : LUAS TOTAL LANTAI BANGUNAN : 20,000.00 m2 PEMAKAI : LUAS LANTAI BASEMENT : 2,500.00 m2 ALAMAT : KOEFISIEN TINGKAT BGN 1.12 : KLASIFIKASI BANGUNAN : Tidak Sederhana I. DASAR ANALISIS 1. 2. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) TA 2012 = 3 000 000 Rp II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR A. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar = Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN Biaya Satuan Pekerjaan Standar = 1.120 x Rp 3,000,000 = B. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar Biaya Pekerjaan Standar = 20,000.00 x Rp 3,360,000 = III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar max. 1. Alat Pengkondisi Udara 20% 100 20.00 2. Elevator/Escalator 12% 100 9.00 3. Tata Suara (Sound System) 6% 100 6.00 4. Telepon/PABX 6% 100 5.00 5. Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 11% 100 5.00 6. Elektrikal 12% 100 5.00 7. Sistem Proteksi Kebakaran 12% 100 5.00 8. Penangkal Petir Khusus 5% 100 5.00 9. Instalasi Pengolahan Air Limbah 4% 100 2.00 10. Interior (Termasuk furniture) 25% 100 2.00 11. Gas Pembakaran 2% 100 2.00 12. Gas Medis 4% 100 4.00 13. Pencegahan Bahaya Rayap 3% 100 3.00 14. Pondasi Dalam 12% 100 10.00 15. Fasilitas Penyandang Cacat 8% 100 5.00 16. Sarana/Prasarana Lingkungan 8% 100 5.00 93.00 Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar 93.00 % x 1.120 x Rp 3,000,000 = Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar 20,000.00 x Rp 3,124,800 = 3% 5.00% 3% 5.00% 3 124 800 Rp 62 496 000 000 Rp 2% 4.00% 1% 3.00% 7% 10.00% 2% 2.00% 15% 2.00% 1% 2.00% 7% 5.00% 7% 5.00% 2% 5.00% 3% 6.00% 3% 5.00% 6% 5.00% BOBOT TERBANGUN NILAI (%) min. 10% 20.00% 8% 9.00% 67 200 000 000 Rp NO. URAIAN PEKERJAAN TERHADAP SELURUH BANGUNAN DISULKAN FUNGSI BANGUNAN/ RUANG KANTOR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Berdasarkan pedoman satuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 yang dikeluarkan oleh Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta 3 360 000 Rp CONTOH !!! analisis 2012 < 4 LT; 4-8 LT; > 8 LT; atau KHUSUS/GREEN
- 26. 26 B. Analisis Biaya Pekerjaan Basement NO BOBOT (%) NILAI (%) 120 13.39 C. Analisis Biaya Peningkatan Mutu KOMPONEN PEKERJAAN max. 1 Lantai 30% 201,600,000 0.30 2 Dinding 30% 403,200,000 0.60 604,800,000 0.90 JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%) max. 107.29 D. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar 1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = 2. Biaya Pekerjaan Basement = 3. Biaya Peningkatan Mutu = + = IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK 1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR = 2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = + = Dibulatkan = V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN 1. = 2. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI = 3. BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI = 4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN = + TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN = 1. …………………………….. 2. …………………………….. Catatan : Ajuan biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan. KASUBDIT PEMBINAAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA A/N. TIM PELAKSANA KOORDINASI PENGELOLAAN TEKNIS TINGKAT PUSAT DAN DKI JAKARTA IR. J. WAHYU KUSUMOSUSANTO, MUM NIP. 110053282 TERBILANG : seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA MENGETAHUI : DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK 139 301 000 000 Rp 3 709 000 000 Rp 17 000 000 Rp 709 000 000 Rp 143 736 000 000 Rp 67 200 000 000 Rp 72 100 800 000 Rp 139 300 800 000 Rp 139 301 000 000 Rp JUMLAH 150 62 496 000 000 Rp 9 000 000 000 Rp 604 800 000 Rp 72 100 800 000 Rp 10% 15% 30% 10.00 10% 15% 30% 20.00 NO PEKERJAAN PROSENTASE PENINGKATAN MUTU BOBOT YANG DITINGKATKAN (%) BIAYA (Rp.) NILAI (%) BOBOT KOMPONEN min. DIUSULKAN PEKERJAAN LUAS (M2) HSBGN (Rp.) BIAYA (Rp.) Basement (per m2)……1(satu) lapis;..(>1 lapis, hitung tersendiri) 2,500.00 3,000,000 9,000,000,000
- 27. 1. Keputusan Presiden RI No. 42 th. 2002: Pasal 14 ayat 4 butir d: Harga satuan pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan oleh kabupaten/kota. 2. Permen PU No. 45/PRT/M/2007. Ped. Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Bab IV bagian B: Standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala untuk setiap Kab./Kota oleh Bupati/ setempat DASAR HUKUM PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
- 28. Pembiayaan Pembangunan BGN: Biaya Pembangunan BGN: ◼ Biaya Pekerjaan Standar (per m2 biaya Konstruksi Fisik) ◼ Biaya Pekerjaan Non Standar Standar Harga Satuan Tertinggi per M2: ◼ Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana, Tidak Sederhana, dan Khusus ◼ Standar Harga Bangunan Rumah Negara ◼ Ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGN Prosentase Komponen Biaya Pembangunan: Diperhitungkan dari ◼ Bangunan Sederhana ◼ Bangunan Tidak sederhana ◼ Bangunan Khusus Biaya Konstruksi Fisik
- 29. Pembiayaan Pekerjaan Non-Standar Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis Setempat; Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate; Total nilai biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar dari total biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada Jenis Pekerjaan Alat Pengkondisian Udara Elevator/escalator Tata suara (Sound System) Telepon dan PABX Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) Elektrikal Sistem Proteksi Kebakaran Penangkal petir khusus Instalasi Pengolahan Air Limbah Interior (termasuk Furniture) Gas Pembakaran Gas Medis Pencegahan Bahaya Rayap Pondasi dalam Fasilitas penyandang cacat Sarana/prasarana lingkungan Basement (per m2) Peningkatan mutu Biaya 10-20% dari X 8-12% dari X 3-6% dari X 3-6% dari X 6-11% dari X 7-12% dari X 7-12% dari X 2-5% dari X 2-4% dari X 15-25% dari X 1-2% dari X 2-4% dari X 1-3% dari X 7-12% dari X 3-8% dari X 3-8% dari X 120% dari Y 15-30% dari Z 150%
- 30. HASIL CLEARANCE DARI KEMEN PU 1. LUAS BANGUNAN YANG DUTUHKAN 2. PERKIRAAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN, TERDIRI DARI : a. BIAYA KONSTRUKSI FISIK b. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI c. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI/ MANAJEMEN KONSTRUKSI d. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
- 31. ANALISIS KOMPONEN BANGUNAN UNTUK PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG
- 32. SISTEMATIKA PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA EXISTING BANGUNAN : IDENTIFIKASI TINGKAT KERUSAKAN UNTUK MASING-MASING KOMPONEN. KLASIFIKASI TINGKAT KERUSAKAN : 1.RINGAN 2.SEDANG 3.BERAT HARGA SATUAN BANGUNAN PER M2 TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN 1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK 2. BIAYA PERENCANAAN 3. BIAYA PENGAWASAN/ MK 4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR ANALISIS
- 33. LINGKUP PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG Pekerjaan perawatan meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung, dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi.
- 34. PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG TERDIRI DARI : • Rehabilitasi Memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah. • Renovasi Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya • Restorasi Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah
- 35. ANALISA TINGKAT KERUSAKAN 1. Kerusakan ringan – Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi. – Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
- 36. 2. Kerusakan sedang • Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain. • Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
- 37. 3. Kerusakan berat i. Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non- struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. ii. Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
- 38. 4. Perawatan Khusus • Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti kegiatan renovasi atau restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), • besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Teknis setempat.
- 39. No Kategori Kerusakan Kriteria Kerusakan Uraian Kelaya kan I Roboh/Rusak Total/Rusak Berat Bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktural rusak Tingkat Kerusakan antara 45 s/d 65 % atau diatas 65 % 1. Bangunan roboh total 2. Atap jatuh 3. Balok, kolom, plat lantai patah 4. Dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh/roboh 5. Sebagian besar langit-langit runtuh 6. Instalasi listrik rusak total II Rusak Sedang Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non struktural rusak Tingkat Kerusakan antara 30 s/d 45 % 1. Bangunan masih berdiri 2. Sebagian rangka atap patah 3. Balok kolom sebagian patah 4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu/ jendela runtuh/roboh 5. Sebagian langit-langit lepas 6. Sebagian besar instalasi listrik rusak / terputus III Rusak Ringan Kelas A Bangunan masih berdiri, Sebagian komponen non- struktural & arsitektural rusak Tingkat Kerusakan antara 5 s/d 30 % 1. Sebagian besar penutup atap dan langit- langit lepas 2. Retak-retak pada plesteran kolom, balok, dan dinding tembok/dinding papan pecah/rusak 3. Penutup lantai lepas/terkelupas 4. Sebagian instalasi rusak Tingkat kerusakan 20 < s/d 30 % Kelas B 1. Sebagian kecil penutup atap lepas 2. Sebagian kecil retak-retak pada plesteran kolom, tembok dan plesteran, serta dinding papan terlepas 3. Sebagian plesteran terkelupas 4. Sebagian kecil instalasi rusak Tingkat kerusakan 10 % s/d 20 % Kelas C 1. Retak-retak kecil pada dinding tembok 2. Sebagian plesteran terkelupas 3. sebagian kecil daun pintu / jendela dan engsel rusak Tingkat kerusakan < 10 % Tidak Layak Huni Layak Huni KRITERIA KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG
- 40. K A T E G O R I R U S A K B E R A T TINDAKAN YANG DIANJURKAN • BERSIHKAN LOKASI DAN BANGUN KEMBALI • BANGUNAN ROBOH TOTAL • ATAP JATUH • BALOK, KOLOM, DAN / ATAU ATAP PATAH • SEBAGIAN BESAR LANGIT-LANGIT RUNTUH • INSTALASI LISTRIK RUSAK TOTAL • PINTU / JENDELA RUSAK TOTAL KOLOM PATAH
- 41. K A T E G O R I R U S A K S E D A N G TINDAKAN YANG DIANJURKAN • BANGUNAN HARUS DIKOSONGKAN • BANGUNAN DAPAT DIRUBUHKAN ATAU DILAKUKAN RESTORASI DAN PERKUATAN SECARA MENYELURUH SEBELUM DIHUNI KEMBALI ▪ SEBAGIAN RANGKA ATAP PATAH ▪ PINTU/ JENDELA RUSAK ▪ SEBAGIAN KECIL LANGIT-LANGIT LEPAS ▪ BALOK KOLOM SEBAGIAN PATAH ▪ SEBAGIAN INSTALASI LISTRIK RUSAK / TERPUTUS
- 42. K A T E G O R I R U S A K R I N G A N TINDAKAN YANG DIANJURKAN • BANGUNAN TIDAK PERLU DIKOSONGKAN, BOLEH DIHUNI KEMBALI SETELAH DILAKUKAN RESTORASI DAN PERKUATAN • PERBAIKAN YANG BERSIFAT ARSITEKTUR AGAR DAYA BANGUNAN TERPELIHARA ▪ RETAK-RETAK PADA BALOK ▪ SEBAGIAN INSTALASI RUSAK ▪ PENUTUPATAP LEPAS ▪ RETAK-RETAK PADA KOLOM
- 43. 43 Analisis Nomor : 3 LAMPIRAN SURAT Nomor : Tanggal : ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NAMA BANGUNAN : GEDUNG- B TAHUN DIBANGUN : 2011 JUMLAH TINGKAT : 2 Lantai LEMBAGA : LUAS TOTAL LANTAI BANGUNAN : m2 PEMAKAI : LUAS LANTAI BASEMENT : m2 ALAMAT : KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN : 1.09 : KLASIFIKASI BANGUNAN : Tidak Sederhana I. DASAR ANALISIS 1. 2. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) TA 2012 = 3 000 000 Rp II. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR A. Analisis Kerusakan Komponen Pekerjaan Standar NO. URAIAN PEKERJAAN TERHADAP SELURUH BANGUNAN BOBOT (%) NILAI (%) 1. PONDASI PONDASI 10.00% 30.00 3.00 2. STRUKTUR KOLOM, BALOK & RING BALK 27.00% - - PLESTERAN 2.00% - - 3. ATAP RANGKA ATAP 8.00% 10.00 0.80 PENUTUP ATAP 2.00% 20.00 0.40 4. LANGIT-LANGIT RANGKA LANGIT-LANGIT 3.50% 10.00 0.35 PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50% 35.00 1.58 5. DINDING BATU BATA/ PARTISI 4.50% - - PLESTERAN 1.75% - - KACA 1.25% 35.00 0.44 PINTU 1.00% 20.00 0.20 KOSEN 1.50% - - 6. LANTAI PENUTUP LANTAI 10.00% - - 7. UTILITAS INSTALASI LISTRIK 5.00% - - INSTALASI AIR 1.50% - - DRAINASE LIMBAH 1.50% - - 8. FINISHING FINISHING STRUKTUR (CAT) 1.00% - - FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT) 4.00% - - FINISHING DINDING 6.00% - - FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT) 4.00% - - 100.00% 6.77 Jenis Peraw atan = PERAWATAN RINGAN RINGAN < 30% B. = Prosentase Tingkat Kerusakan x Koef. Lantai x HSBGN SEDANG > 30% - 45% = 6.77% x 1.090 x 0.00 x Rp 3,000,000 = BERAT > 45% - 65% Biaya Pembongkaran = 0.00% x Rp. 221,379 = + KHUSUS > 65 % Biaya Satuan Pekerjaan Standar = C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar Biaya Pekerjaan Standar = 450 x Rp 221,379 = 450 - Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara JUMLAH NILAI TINGKAT KERUSAKAN PEKERJAAN STANDAR (%) Biaya Komponen Pekerjaan Standar 99 620 550 Rp 0 Rp 221 379 Rp 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 221 379 Rp 50.00% BOBOT MAKSIMUM 15.00% 30.00% 100.00% 30.00% 75.00% 100.00% 100.00% FUNGSI BANGUNAN/ RUANG KANTOR Berdasarkan pedoman satuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Tahun Anggaran 2010 yang dikeluarkan oleh Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
- 44. 44 III. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN NON STANDAR A. Analisis Kerusakan Komponen Pekerjaan Non Standar NO. TERHADAP SELURUH BANGUNAN BOBOT (%) NILAI (%) 1. Alat Pengkondisi Udara 20.00% 5.00 1.00 2. Elevator/Escalator 12.00% 45.00 5.40 3. Tata Suara (Sound System) 6.00% 10.00 0.60 4. Telepon/PABX 6.00% - - 5. Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 11.00% - - 6. Elektrikal 12.00% - - 7. Sistem Proteksi Kebakaran 12.00% 10.00 1.20 8. Penangkal Petir Khusus 5.00% - - 9. Instalasi Pengolahan Air Limbah 4.00% - - 10. Interior (Termasuk furniture) 25.00% - - 11. Gas Pembakaran 2.00% - - 12. Gas Medis 4.00% - - 13. Pencegahan Bahaya Rayap 3.00% - - 14. Pondasi Dalam 12.00% - - 15. Fasilitas Penyandang Cacat 8.00% 2.00 0.16 16. Sarana/Prasarana Lingkungan 8.00% 5.00 0.40 JUMLAH NILAI TINGKAT KERUSAKAN PEKERJAAN NON STANDAR (%) 8.76 Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar 8.76% x 1.090 x 0.00 x Rp 3,000,000 = Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar 450 x Rp 286,452 = B. Analisis Biaya Pekerjaan Basement NO PEKERJAAN LUAS (m2) BIAYA (Rp.) BIAYA PERBAIKAN (Rp.) Basement (per m2) 0 0 0 C. Analisis Biaya Peningkatan Mutu max. 1 Lantai 30% 0 2 Dinding 30% 0 0 D. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar 1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = 2. Biaya Pekerjaan Basement = 3. Biaya Peningkatan Mutu = + IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK 1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR = 2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = + = Dibulatkan = V. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN 1. = 2. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI = 3. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI = 4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN = + TOTAL BIAYA PERAWATAN = 1. …………………………….. 2. …………………………….. BOBOT KERUSAKAN (%) 10 HSBGN (Rp.) 3,000,000 100.00% 286 452 Rp 100.00% 100.00% NIP. 110053282 Catatan : Biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan. MENGETAHUI : DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KASUBDIT PEMBINAAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA A/N. TIM PELAKSANA KOORDINASI PENGELOLAAN TEKNIS TINGKAT PUSAT DAN DKI JAKARTA 128 903 400 Rp IR. J. WAHYU KUSUMOSUSANTO, MUM TERBILANG : tiga ratus satu juta rupiah KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KOEFESIEN BASEMENT (%) 120 14 000 000 Rp 37 000 000 Rp - 301 000 000 Rp 128 903 400 Rp 0 Rp 0 Rp 128 903 400 Rp 229 000 000 Rp 21 000 000 Rp 128 903 400 Rp BIAYA PERBAIKAN (RP.) DIUSULKAN 30% 15% 20% 20 min. 15% NO PROSENTASE PENINGKATAN MUTU 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% KOMPONEN PEKERJAAN URAIAN PEKERJAAN BOBOT MAKSIMUM 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% BIAYA KONSTRUKSI FISIK B OB OT YA N G D IT IN GKA T KA N (%) 100 NILAI KERUSAKAN (%) - 99 620 550 Rp 228 523 950 Rp 229 000 000 Rp
- 45. Pemeliharaan & Perawatan: • Umur bangunan : 50 tahun, depresiasi 2%/tahun, salvage value minimum 20%. • Perawatan : tergantung tingkat kerusakan, ringan (30%), sedang (45%), atau berat (65%). • Penentuan tingkat kerusakan dengan rekomendasi Instansi Teknis PU. • Pemeliharaan per-m2/tahun BGN sebesar 2% dari harga standar per-m2 tertinggi yang berlaku.
- 46. HASIL ANALISIS BIAYA DARI KEMEN PU 1. TINGKAT KERUSAKAN 2. PERKIRAAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN, TERDIRI DARI : a. BIAYA KONSTRUKSI FISIK b. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI c. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI/ MANAJEMEN KONSTRUKSI d. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
- 47. TERIMA KASIH