Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi di Indonesia.ppt
- 2. A. HAKIKAT DEMOKRASI 1. PENGERTIAN ETIMOLOGIS DEMOKRASI SECARA ETIMOLOGIS (BAHASA), DEMOKRASI BERASAL DARI BAHASA YUNANI, DEMOS (RAKYAT) DAN CRATOS/CRATEIN (PEMERINTAHAN/KEKUASAAN). JADI, DEMOS-CRATOS ATAU DEMOS-CRATEIN BERARTI PEMERINTAHAN RAKYAT ATAU KEKUASAAN RAKYAT. ADA DUA MACAM DEMOKRASI ATAS DASAR PENYALURAN KEHENDAK RAKYAT, YAITU : A DEMOKRASI LANGSUNG PAHAM DEMOKRASI YANG MENGIKUTSERTAKAN SETIAP WARGA NEGARANYA DALAM PERMUSYAWARATAN UNTUK MENENTUKAN KEBIJAKSANAAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG. B. DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG PAHAM DEMOKRASI YANG DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PERWAKILAN, BIASANYA DILAKSANAKAN MELALUI PEMILIHAN UMUM.
- 3. DENGAN ADANYA PERKEMBANGAN ZAMAN DAN PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK, DEMOKRASI SECARA LANGSUNG SULIT DILAKSANAKAN KARENA : A. TIDAK ADA TEMPAT YANG MENAMPUNG SELURUH WARGA YANG JUMLAHNYA CUKUP BANYAK B. UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH DENGAN BAIK DENGAN JUMLAH YANG BANYAK SULIT DILAKUKAN C. HASIL PERSETUJUAN SECARA BULAT MUFAKAT SULIT TERCAPAI, KARENA SULITNYA MEMUNGUT SUARA DARI PESERTA YANG HADIR D. MASALAH YANG DIHADAPI NEGARA SEMAKIN KOMPLEKS DAN RUMIT SEHINGGA MEMBUTUHKAN ORANG-ORANG YANG SECARA KHUSUS BERKECIMPUNG DALAM PENYELESAIAN MASALAH TERSEBUT.
- 4. PENERAPAN DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG DI NEGARA-NEGARA MODERN DILAKUKAN KARENA BERBAGAI ALASAN, ANTARA LAIN : A. PENDUDUK YANG SELALU BERTAMBAH SEHINGGA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PADA SUATU TEMPAT TIDAK DIMUNGKINKAN; B. MASALAH YANG DIHADAPI SEMAKIN KOMPLEKS KARENA KEBUTUHAN DAN TANTANGAN HIDUP SEMAKIN BANYAK; C. SETIAP WARGA NEGARA MEMPUNYAI KESIBUKAN SENDIRI-SENDIRI DI DALAM MENGURUS KEHIDUPANNYA SEHINGGA MASALAH PEMERINTAHAN CUKUP DISERAHKAN PADA ORANG YANG BERMINAT DAN MEMILIKI KEAHLIAN DI BIDANG PEMERINTAHAN NEGARA.
- 5. 2. PENGERTIAN TERMINOLOGIS DEMOKRASI DEFINISI DEMOKRASI DIKEMUKAKAN OLEH BEBERAPA AHLI POLITIK DARI SUDUT PANDANG YANG BERBEDA-BEDA. BERIKUT DEFINISI TENTANG DEMOKRASI. A. HARRIS SOCHE DEMOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN RAKYAT, KARENA ITU KEKUASAAN PEMERINTAHAN ITU MELEKAT PADA DIRI RAKYAT, DIRI ORANG BANYAK DAN MERUPAKAN HAK BAGI RAKYAT ATAU ORANG BANYAK UNTUK MENGATUR, MEMPERTAHANKAN, DAN MELINDUNGI DIRINYA DARI PAKSAAN DAN PEMERKOSAAN ORANG LAIN ATAU BADAN YANG DISERAHI UNTUK MEMERINTAH. B. C. F. STRONG SUATU SISTEM PEMERINTAHAN DALAM MANA MAYORITAS ANGGOTA DEWASA DARI MASYARAKAT POLITIK IKUT SERTA ATAS DASAR SISTEM PERWAKILAN YANG MENJAMIN BAHWA PEMERINTAH AKHIRNYA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKAN-TINDAKAN KEPADA MAYORITAS ITU.
- 6. LANJUTAN.. C. INTERNATIONAL COMMISSION FOR JURIST DEMOKRASI ADALAH SUATU BENTUK PEMERINTAHAN DI MANA HAK UNTUK HAK UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN-KEPUTUSAN POLITIK DISELENGGARAKAN OLEH WARGA NEGARA MELALUI WAKIL-WAKIL YANG DIPILIH OLEH MEREKA DAN YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MEREKA MELALUI SUATU PROSES PEMILIHAN YANG BEBAS. SECARA SUBSTANTIF, ADA DUA PRINSIP UTAMA DALAM DEMOKRASI, YAITU : A. KEBEBASAN/PERSAMAAN (FREEDOM/EQUALITY), DAN B. KEDAULATAN RAKYAT (PEOPLE’S SOVEREIGNTY). (MASWADI RAUF DALAM WINARNO, 2007:93)
- 7. 3. DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN PADA MASA LALU, DEMOKRASI DIPAHAMI HANYA SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN. DEMOKRASI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK PEMERINTAHAN. SEKARANG INI, DEMOKRASI DIPAHAMI LEBIH LUAS LAGI SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN ATAU POLITIK. MENURUT PLATO, PEMBAGIAN BENTUK PEMERINTAHAN SECARA KLASIK DIBEDAKAN MENJADI : A. MONARKI, BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPEGANG OLEH SESEORANG SEBAGAI PEMIMPIN TERTINGGI DAN DIJALANKAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK. B. TIRANI, BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPEGANG OLEH SESEORANG SEBAGAI PEMIMPIN TERTINGGI DAN DIJALANKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI. C. ARISTOKRASI, BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPEGANG OLEH SEKELOMPOK ORANG YANG MEMIMPIN DAN DIJALANKAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK.
- 8. LANJUTAN.. D. OLIGARKI, BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPEGANG OLEH SEKELOMPOK DAN DIJALANKAN UNTUK KELOMPOK ITU SENDIRI. E. DEMOKRASI, BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPEGANG OLEH RAKYAT DAN DIJALANKAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK. F. MOBOKRASI/OKHLOKRASI, BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPEGANG OLEH RAKYAT TETAPI RAKYAT YANG TIDAK TAHU APA-APA, RAKYAT YANG TIDAK BERPENDIDIKAN, DAN RAKYAT YANG TIDAK PAHAM TENTANG PEMERINTAHAN, YANG AKHIRNYA PEMERINTAHAN YANG DIJALANKAN TIDAK BERHASIL UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK.
- 9. BENTUK PEMERINTAHAN TERSEBUT DI ATAS TIDAK LAGI DIANUT OLEH BANYAK NEGARA. ADAPUN BENTUK PEMERINTAHAN YANG DEWASA INI DIANUT ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN MODERN MENURUT NICOLLO MACHIAVELLI, YAITU : A. MONARKI, BENTUK PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT KERAJAAN. PEMIMPIN NEGARA UMUMNYA BERGELAR RAJA, RATU, KAISAR, ATAU SULTAN (BERDASARKAN KETURUNAN ATAU PEWARISAN). CONTOH : INGGRIS, MALAYSIA, JEPANG, ARAB SAUDI, THAILAND B. REPUBLIK, BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG PRESIDEN ATAU PERDANA MENTERI (BERDASARKAN PEMILIHAN). CONTOH : AMERIKA SERIKAT, INDIA, PERANCIS, KOREA SELATAN. PEMBAGIAN BENTUK PEMERINTAHAN TERSEBUT DIDASARKAN PADA CARA PENGANGKATAN ATAU PENUNJUKAN PEMIMPIN NEGARA.
- 10. 4. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK SISTEM POLITIK LEBIH LUAS CAKUPANNYA DARI SEKEDAR BENTUK PEMERINTAHAN. DEFINISI DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK MENURUT PARA AHLI : A. HENNRY B. MAYO DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK MERUPAKAN SUATU SISTEM YANG MENUNJUKKAN BAHWA KEBIJAKAN UMUM DTENTUKAN ATAS DASAR MAYORITAS OLEH WAKIL-WAKIL YANG DIAWASI SECARA EFEKTIF OLEH RAKYAT DALAM PEMILIHAN YANG BERKALA YANG DIDASARKAN ATAS PRINSIP KESAMAAN POLITIK DAN DISELENGGARAKAN DALAM SUASANA TERJAMINNYA KEBEBASAN POLITIK.
- 11. LANJUTAN.. B. SAMUEL HUNTINGTON SISTEM POLITIK SEBAGAI DEMOKRATIS SEJAUH PEMBUAT KEPUTUSAN KOLEKTIF YANG PALING KUAT DALAM SISTEM ITU DIPILIH MELALUI PEMILIHAN UMUM YANG ADIL, JUJUR, DAN BERKALA DAN DI DALAM SISTEM ITU PARA CALON BEBAS BERSAING UNTUK MEMPEROLEH SUARA DAN HAMPIR SEMUA PENDUDUK DEWASA BERHAK MEMBERIKAN SUARA. MENURUT SAMUEL HUNTINGTON, SISTEM POLITIK DEWASA INI DIBEDAKAN MENJADI DUA, YAITU : A. SISTEM POLITIK (PEMERINTAHAN) DEMOKRASI, YAITU SISTEM PEMERINTAHAN DALAM SUATU NEGARA YANG MENJALANKAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI. B. SISTEM POLITIK NONDEMOKRASI, TERMASUK DI DALAMNYA SISTEM POLITIK OTORITER, TOTALITER, SISTEM DIKTATOR, REZIM MILITER, REZIM SATU PARTAI, MONARKI ABSOLUT, DAN SISTEM KOMUNIS. (WINARNO, 2007:95)
- 12. ADAPUN PRINSIP-PRINSIP DARI SISTEM POLITIK DEMOKRASI, SEBAGAI BERIKUT : A. PEMBAGIAN KEKUASAAN; KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF BERADA DALAM BADAN YANG BERBEDA; B. PEMERINTAHAN KONSTITUSIONAL; C. PEMERINTAHAN BERDASARKAN HUKUM (RULE OF LAW); D. PEMERINTAHAN MAYORITAS; E. PEMERINTAHAN DENGAN DISKUSI; F. PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS; G. PARTAI POLITIK LEBIH DARI SATU DAN MAMPU MELAKSANAKAN FUNGSINYA; H. MANAJEMEN YANG TERBUKA; I. PERS YANG BEBAS; J. PENGAKUAN TERHADAP HAK-HAK MINORITAS; K. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA; L. PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK; M. PENGAWASAN TERHADAP ADMINISTRASI NEGARA; N. MEKANISME POLITIK YANG BERUBAH ANTARA KEHIDUPAN POLITIK MASYARAKAT DENGAN KEHIDUPAN POLITIK PEMERINTAH;
- 13. LANJUTAN.. O. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DIBUAT OLEH BADAN PERWAKILAN POLITIK TANPA PAKSAAN DARI LEMBAGA MANAPUN; P. PENEMPATAN PEJABAT PEMERINTAH DENGAN MERIT SYSTEM BUKAN POLL SYSTEM; Q. PENYELESAIAN SECARA DAMAI BUKAN DENGAN KOMPROMI; R. JAMINAN TERHADAP KEBEBASAN INDIVIDU DALAM BATAS-BATAS TERTENTU; S. KONSTITUSI/UUD YANG DEMOKRATIS; T. PRINSIP PERSETUJUAN
- 14. PRINSIP-PRINSIP NONDEMOKRASI ATAU PRINSIP KEDIKTATORAN YANG BERLAKU PADA SISTEM POLITIK OTORITER ATAU TOTALITER, YAITU SEBAGAI BERIKUT : A. PEMUSATAN KEKUASAAN, YAITU KEKUASAAN LEGISLATIF, KEKUASAAN EKSEKUTIF, DAN KEKUASAAN YUDIKATIF MENJADI SATU. KETIGA KEKUASAAN TERSEBUT DIPEGANG OLEH SATU LEMBAGA SAJA. B. PEMERINTAHAN TIDAK BERDASARKAN KONSTITUSI YANG SIFATNYA KONSTITUSIONAL, TETAPI PEMERINTAHAN DIJALANKAN BERDASARKAN KEKUASAAN. KONSTITUSINYA MEMBERI KEKUASAAN YANG BESAR PADA NEGARA ATAU PEMERINTAH. C. RULE OF POWER ATAU PRINSIP NEGARA KEKUASAAN YANG DITANDAI DENGAN SUPREMASI KEKUASAAN DAN KETIDAKSAMAAN DI DEPAN HUKUM. D. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN TIDAK BERDASARKAN PADA PERMUSYAWARAHAN, TETAPI MELALUI DEKRIT. E. PEMILIHAN UMUM YANG TIDAK DEMOKRATIS. PEMILU DIJALANKAN HANYA UNTUK MEMPERKUAT KEABSAHAN PENGUASA ATAU PEMERINTAH NEGARA.
- 15. LANJUTAN.. F. TERDAPAT SATU PARTAI POLITIK, YAITU PARTAI PEMERINTAH ATAU ADA BEBERAPA PARTAI, TETAPI ADA SEBUAH PARTAI YANG MEMONOPOLI KEKUASAAN. G. MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN YANG TERTUTUP DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. H. MENEKAN DN TIDAK MENGAKUI HAK-HAK MINORITAS WARGA NEGARA. I. TIDAK ADANYA KEBEBASAN BERPENDAPAT, BERBICARA DAN KEBEBASAN PERS. KALAUPUN ADA PERS, PERS TERSEBUT SANGAT DIBATASI. J. TIDAK ADA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA, BAHKAN SERING TERJADI PELANGGARAN ATAS HAK ASASI MANUSIA. K. BADAN PERADILAN YANG TIDAK BEBAS DAN BISA DIINTERVENSI OLEH PENGUASA.
- 16. LANJUTAN.. L. TIDAK ADA KONTROL ATAU PENGENDALIAN TERHADAP ADMINISTRASI DAN BIROKRASI. BIROKRASI PEMERINTAH SANGAT BESAR DAN MENJANGKAU KE SELURUH WILAYAH KEHIDUPAN BERMASYARAKAT M. MEKANISME DALAM KEHIDUPAN POLITIK DAN SOSIAL TIDAK DAPAT BERUBAH DAN BERSIFAT SAMA. N. PENYELESAIAN PERPECAHAN ATAU PERBEDAAN DENGAN CARA KEKERASAN DAN PENGGUNAAN PAKSAAN. O. TIDAK ADA JAMINAN TERHADAP HAK-HAK DAN KEBEBASAN INDIVIDU DALAM BATAS TERTENTU, MISALNYA KEBEBASAN BERBICARA, KEBEBASAN BERAGAMA, BEBAS DARI RASA TAKUT. P. PRINSIP DOGMATISME DAN BANYAK BERLAKU DOKTRIN.
- 17. 5. DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP DEMOKRASI TIDAK HANYA DIPAHAMI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM POLITIK, TETAPI DIPAHAMI SEBAGAI SIKAP HIDUP ATAU PANDANGAN HIDUP DEMOKRATIS. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN USAHA NYATA DARI SETIAP WARGA NEGARA MAUPUN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK BERPERILAKU (DEMOKRATIS) SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MENDUKUNG PEMERINTAHAN ATAU SISTEM POLITIK DEMOKRASI. PERILAKU YANG SENANTIASA BERSANDAR PADA NILAI- NILAI DEMOKRASI AKAN MEMBENTUK BUDAYA ATAU KULTUR DEMOKRASI. PEMERINTAHAN DEMOKRATIS MEMBUTUHKAN KULTUR DEMOKRASI UNTUK MEMBUATNYA EKSIS DAN TEGAK. PERILAKU TERSEBUT ADA DALAM MANUSIA ITU SENDIRI, BAIK WARGA NEGARA MAUPUN PEJABAT NEGARA.
- 18. B. DEMOKRATISASI DEMOKRATISASI ADALAH PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH ATAU PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PADA SETIAP KEGIATAN POLITIK KENEGARAAN. TUJUAN DEMOKRATISASI ADALAH TERBENTUKNYA KEHIDUPAN POLITIK YANG BERCIRIKAN DEMOKRASI. TAHAPAN-TAHAPAN DEMOKRATISASI, YAITU : 1. TAHAPAN PERTAMA, PERGANTIAN DARI PENGUASA NONDEMOKRATIS KE PENGUASA DEMOKRASI; 2. TAHAPAN KEDUA, PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA DAN TERTIB POLITIK DEMOKRASI; 3. TAHAPAN KETIGA, KONSOLIDASI DEMOKRASI; 4. TAHAPAN KEEMPAT, PRAKTIK DEMOKRASI SEBAGAI BUDAYA POLITIK BERNEGARA.
- 19. MENURUT SAMUEL HUNTINGTON, ADA TIGA TAHAPAN DEMOKRATISASI, YAITU : 1. PENGAKHIRAN REZIM NONDEMOKRATIS; 2. PENGUKUHAN REZIM DEMOKRATIS; 3. PENGKONSOLIDASIAN SISTEM YANG DEMOKRATIS. DEMOKRATISASI JUGA BERARTI PROSES MENEGAKKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI SEHINGGA SISTEM POLITIK DEMOKRATIS DAPAT TERBENTUK SECARA BERTAHAP. NILAI ATAU KULTUR DEMOKRASI PENTING UNTUK TEGAKNYA DEMOKRASI DI SUATU NEGARA. 1. NILAI (KULTUR) DEMOKRASI MENURUT HENNRY B. MAYO (DALAM MIRRIAM BUDIARDJO) TERDAPAT DELAPAN NILAI DEMOKRASI, YAITU : A. MENYELESAIKAN PERTIKAIAN-PERTIKAIAN SECARA DAMAI DAN SUKARELA; B. MENJAMIN TERJADINYA PERUBAHAN SECARA DAMAI DALAM SUATU MASYARAKAT YANG SELALU BERUBAH;
- 20. LANJUTAN.. C. PERGANTIAN PENGUASA DENGAN TERATUR; D. PENGGUNAAN PAKSAAN SESEDIKIT MUNGKIN; E. PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP NILAI KEANEKARAGAMAN; F. MENEGAKKAN KEADILAN; G. MEMAJUKAN ILMU PENGETAHUAN; H. PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP KEBEBASAN
- 21. MENURUT NURCHOLIS MADJID DALAM TIM ICCE UIN JAKARTA (2003) MENYEBUTKAN ADANYA TUJUH NORMA ATAU PANDANGAN HIDUP DEMOKRATIS, YAITU : A. KESADARAN AKAN PLURALISME. B. PRINSIP MUSYAWARAH. C. ADANYA PERTIMBANGAN MORAL. D. PERMUFAKATAN YANG JUJUR DAN ADIL. E. PEMENUHAN SEGI-SEGI EKONOMI. F. KERJA SAMA ANTARWARGA. G. PANDANGAN HIDUP DEMOKRASI SEBAGAI UNSUR YANG MENYATU DENGAN SISTEM PENDIDIKAN.
- 22. NILAI-NILAI DEMOKRASI MERUPAKAN NILAI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGEMBANGKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS. NILAI-NILAI TERSEBUT ANTARA LAIN : A. KEBEBASAN (BERPENDAPAT, BERKELOMPOK, BERPARTISIPASI) B. MENGHORMATI ORANG/KELOMPOK LAIN C. KESETARAAN D. KERJA SAMA E. PERSAINGAN, DAN F. KEPERCAYAAN (ASYKURI IBN CHAMIM, DKK DALAM WINARNO, 2007:99)
- 23. 2. LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI MENURUT MIRRIAM BUDIARDJO (1997), UNTUK MELAKSANAKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI PERLU DISELENGGARAKAN LEMBAGA-LEMBAGA, ANTARA LAIN : A. PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB. B. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG MEWAKILI GOLONGAN DAN KEPENTINGAN DALAM MASYARAKAT YANG DIPILIH MELALUI PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS DAN RAHASIA. DEWAN INI MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH. C. ORGANISASI POLITIK YANG MENCAKUP LEBIH DARI SATU PARTAI (SISTEM DWIPARTAI, MULTIPARTAI). D. PERS DAN MEDIA MASSA YANG BEBAS UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT. E. SISTEM PERADILAN YANG BEBAS UNTUK MENJAMIN HAM DAN MEMPERTAHANKAN KEADILAN.
- 24. TERDAPAT DUA HAL PENTING DALAM KEBERHASILAN DEMOKRASI DALAM SUATU NEGARA, YAITU : A. TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA NILAI-NILAI DEMOKRASI YANG MENJADI SIKAP DAN POLA HIDUP MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. B. TERBENTUK DAN BERJALANNYA LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI DALAM SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN. SUATU NEGARA DIKATAKAN SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI APABILA MEMNUHI DUA KRITERIA SEBAGAI BERIKUT : A. PEMERINTAHAN DEMOKRASI YANG BERWUJUD PADA ADANYA INSTITUSI (STRUKTUR) DEMOKRASI; B. MASYARAKAT DEMOKRATIS YANG BERWUJUD PADA ADANYA BUDAYA (KULTUR) DEMOKRASI.
- 25. 3. CIRI DEMOKRATISASI DEMOKRATISASI MEMILIKI CIRI-CIRI SEBAGAI BERIKUT : A. BERLANGSUNG SECARA EVOLUSIONER, DALAM WAKTU YANG LAMA, PERLAHAN, BERTAHAP, DAN BAGIAN DEMI BAGIAN. B. PROSES PERUBAHAN SECARA PERSUASIF BUKAN KOERSIF, BUKAN DENGAN PAKSAAN, KEKERASAN ATAU TEKANAN TAPI DENGAN MUSYAWARAH DENGAN MELIBATKAN SETIAP WARGA NEGARA. C. PROSES YANG TIDAK PERNAH SELESAI, TERUS-MENERUS. DEMOKRASI ADALAH SUATU IDEAL YANG TIDAK BISA DICAPAI. (MASWADI RAUF DALAM WINARNO, 2007:100)
- 26. C. DEMOKRASI DI INDONESIA 1. DEMOKRASI DESA (ASLI) UNSUR ATAU ANASIR DARI DEMOKRASI DESA, YAITU : A. RAPAT, B. MUFAKAT, C. GOTONG-ROYONG, D. HAK MENGADAKAN PROTES BERSAMA, DAN E. HAK MENYINGKIR DARI KEKUASAAN RAJA ABSOLUT. MENURUT MOH. HATTA, DEMOKRASI INDONESIA MODERN HARUS MELIPUTI TIGA HAL, YAITU : A. DEMOKRASI DI BIDANG POLITIK, B. DEMOKRASI DI BIDANG EKONOMI, DAN C. DEMOKRASI DI BIDANG SOSIAL.
- 27. 2. DEMOKRASI PANCASILA PANCASILA ADALAH IDEOLOGI NASIONAL, YAITU SEPERANGKAT NILAI YANG DIANGGAP BAIK, SESUAI, ADIL, DAN MENGUNTUNGKAN BANGSA. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL BERFUNGSI SEBAGAI : A. CITA-CITA MASYARAKAT YANG SELANJUTNYA MENJADI PEDOMAN DALAM MEMBUAT DAN MENILAI KEPUTUSAN POLITIK; B. ALAT PEMERSATU MASYARAKAT YANG MAMPU MENJADI SUMBER NILAI BAGI PROSEDUR PENYELESAIAN KONFLIK YANG TERJADI. NILAI-NILAI DEMOKRASI YANG TERJABAR DARI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI BERIKUT : A. KEDAULATAN RAKYAT B. REPUBLIK C. NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM D. PEMERINTAHAN YANG KONSTITUSIONAL E. SISTEM PERWAKILAN F. PRINSIP MUSYAWARAH G. PRINSIP KETUHANAN
- 28. DEMOKRASI PANCASILA DAPAT DIARTIKAN SECARA LUAS MAUPUN SEMPIT, SEBAGAI BERIKUT : A. SECARA LUAS DEMOKRASI PAANASILA BERARTI KEDAULATAN RAKYAT YANG DIDASARKAN PADA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL. B. SECARA SEMPIT DEMOKRASI PANCASILA BERARTI KEDAULATAN RAKYAT YANG DILAKSANAKAN MENURUT HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN.
- 29. 3. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA DIBAGI KE DALAM PERIODE SEBAGAI BERIKUT : A. DEMOKRASI MASA REVOLUSI TAHUN 1945 SAMPAI 1950 B. DEMOKRASI MASA ORDE LAMA, TEDIRI DARI : 1). MASA DEMOKRASI LIBERAL TAHUN 1950 SAMPAI 1959 2). MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959 SAMPAI 1965 C. DEMOKRASI MASA ORDE BARU TAHUN 1966 SAMPAI 1998 D. DEMOKRASI MASA TRANSISI TAHUN 1998 SAMPAI 1999 E. DEMOKRASI MASA REFORMASI TAHUN 1999 SAMPAI SEKARANG.
- 30. D. SISTEM POLITIK DEMOKRASI 1. LANDASAN SISTEM POLITIK DI INDONESIA LANDASAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI TERCANTUM DALAM : A. ALINE 4 UUD 1945 “...MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UUD NEGARA RI YANG TERBENTUK DALAM SUSUSNAN NEGARA RI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT…” B. PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, BAHWA KEDAULATAN DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN MENURUT KETENTUAN UUD.
- 31. 2. SENDI-SENDI POKOK SISTEM POLITIK DEMOKRASI INDONESIA SENDI-SENDI POKOK DARI SISTEM POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA SEBAGAI BERIKUT : A. IDE KEDAULATAN RAKYAT (PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945) B. NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM (PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945) C. BENTUK REPUBLIK (PASAL 1 AYAT (1) UUD 1945) D. PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSTITUSI (PASAL 4 AYAT (1) UUD 1945) E. PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM DEMOKRASI PANCASILA, PEMERINTAH KE BAWAH BERTANGGUNG JAWAB KEPADA RAKYAT, DAN KE ATAS BERTANGGUNG JAWAB SECARA MORAL KEPADA TUJAN YME F. SISTEM PERWAKILAN DEMOKRASI YANG DIJALANKAN ADALAH DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG, DI MANA PARA WAKIL RAKYAT DIPILIH MELALUI PEMILU G. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL
- 32. 3. MEKANISME DALAM SISTEM POLITIK DEMOKRASI INDONESIA POKOK-POKOK DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA ADALAH ; A. MERUPAKAN BENTUK NEGARA KESATUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI YANG LUAS. B. BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK, SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL C. PRESIDEN ADALAH KEPALA NEGARA SEKALIGUS KEPALA PEMERINTAHAN D. KABINET ATAU MENTERI DIANGKAT OLEH PRESIDEN DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MPR DAN DPR E. TERDAPAT DUA PARLEMEN (BIKAMERAL), YAITU DPR DAN DPD F. PEMILU DISELENGGARAKAN UNTUK MEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD, ANGGOTA DPRD PROVINSI, ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA DAN KEPALA DAERAH G. SISTEM MULTIPARTAI H. KEKUASAAN YUDIKATIF DILAKSANAKAN OLEH MA DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI SERTA MK) I. LEMBAGA NEGARA LAINNYA ADALAH BPK DAN KY
- 33. 4. MASA DEPAN DEMOKRASI KONDISI-KONDISI YANG DIPERLUKAN BAGI KELANCARAN DEMOKRATISASI DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG : A. PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERBASIS KEADILAN SEHINGGA MEMUNGKINKAN TERWUJUDNYA PRINSIP KESEDERAJATAN WARGA NEGARA B. TERSEDIANYA KEBUTUHAN-KEBUTUHAN DASAR BAGI KEPENTINGAN SURVIBE WARGA NEGARA SEPERTI PANGAN, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN C. KEMAMPUAN KESATUAN DAN IDENTITAS NASIONAL SEHINGGA TAHAN TERHADAP PEMBELAHAN DAN PERBEDAAN SOSIAL POLITIK WARGA NEGARA D. PENGETAHUAN YANG LUAS, PENDIDIKAN, KEDEWASAAN, SIKAP TOLERANSI, DAN RASA TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF WARGA NEGARA E. REZIM YANG TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENGGUNAKAN SUMBER-SUMBER PUBLIK SECARA EFISIEN F. PENGAKUAN YANG BERKELANJUTAN DARI NEGARA-NEGARA DEMOKRATIS TERHADAP PRAKTIK DEMOKRASI YANG BAIK DAN KREDIBEL (DAVID BEETHAM DAN KEVIN BOYLE DALAM WINARNO, 2007:109)
- 34. E. PENDIDIKAN DEMOKRASI PADA HAKIKATNYA PENDIDIKAN DEMOKRASI SOSIALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI SUPAYA BISA DITERIMA DAN DIJALANKAN OLEH WARGA NEGARA. TUJANNYA ADALAH MEMPERSIAPKAN WARGA MASYARAKAT BERPERILAKU DAN BERTINDAK DEMOKRATIS, MELALUI AKTIVITAS MENANAMKAN PADA GENERASI MUDA AKAN PENGETAHUAN, KESADARAN, DAN NILAI-NILAI DEMOKRASI. PENGETAHUAN DAN KESADARAN AKAN NILAI DEMOKRASI MELIPUTI TIGA HAL : 1. KESADARAN BAHWA DEMOKRASI ADALAH POLA KEHIDUPAN YANG PALING MENJAMIN HAK-HAK WARGA MASYARAKAT ITU SENDIRI 2. DEMOKRASI ADALAH SEBUAH PROSES BELAJAR YANG LAMA DAN TIDAK SEKEDAR MENIRU DARI MASYARAKAT LAIN 3. KELANGSUNGAN DEMOKRASI TERGANTUNG PADA KEBERHASILAN MENTRANSFORMASIKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA MASYARAKAT. (ZAMRONI DALAM WINARNI, 2007:112)
- 35. PENDIDIKAN DEMOKRASI DIBAGI MENJADI TIGA BAGIAN, YAITU : 1. PENDIDIKAN DEMOKRASI SECARA FORMAL, YAITU PENDIDIKAN YANG MELEWATI TATAP MUKA, DISKUSI TIMBAL BALIK, PRESENTASI, STUDI KASUS UNTUK MEMBERIKAN GAMBARAN KEPADA SISWA AGAR SUPAYA MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK CINTA NEGARA DAN BANGSA 2. PENDIDIKAN DEMOKRASI SECARA INFORMAL, YAITU PENDIDIKAN YANG MELEWATI TAHAP PERGAULAN DI RUMAH MAUPUN MASYARAKAT, SEBAGAI BENTUK APLIKASI NILAI BERDEMOKRASI SEBAGAI HASIL INTERAKSI TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA, LANGSUNG DAPAT DIRASAKAN HASILNYA 3. PENDIDIKAN NONFORMAL, YAITU PENDIDIKAN MELEWATI TAHAP DI LUAR LINGKUNGAN MASYARAKAT LEBIH MAKRO DALAM BERINTERAKSI PENDIDIKAN DEMOKRASI MERUPAKAN SUATU PROSES UNTUK MELAKSANAKAN DEMOKRASI YANG BENAR, SEHINGGA SASARAN YANG AKAN DICAPAI ADALAH MENGAJAK WARGA NEGARA, TERUTAMA MAHASISWA PADA UMUMNYA UNTK MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DEMOKRASI SECARA BAIK DAN BENAR (SYAHRIAL SYARBAINI, 2009:209).
- 36. TERIMA KASIH DAN SELAMAT BELAJAR