Abstract image of a woman sitting on books and studying on a laptop

HUKUM TATA NEGARA : Prinsip Hukum Tata Negara

R
rohmantaufiqur496

Dokumen ini membahas tentang mata kuliah Hukum Tata Negara, yang dirancang untuk membekali mahasiswa dalam memahami dan menganalisis hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Tujuan pembelajaran termasuk penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam solusi permasalahan ketatanegaraan, serta analisis terhadap berbagai aspek hukum, konstitusi, dan sistim pemerintahan. Materi perkuliahan mencakup pengantar hukum tata negara, sumber dan asasnya, serta hubungan antara hukum tata negara dan disiplin ilmu lainnya.

Law
1 of 55
Download to read offline
1
2
Most read
3
4
5
Most read
6
7
8
9
10
Most read
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
HUKUM TATA NEGARA (HTN) [1-8] Arif Hidayat Ilmu Hukum UniversitasNegeri Semarang 1
IDENTITAS MATA KULIAH 1. NAMA MATA KULIAH : HUKUM TATA NEGARA (HTN) 2. PRODI/SEMESTER : Ilmu Hukum/II 3. KODE MATA KULIAH : 15P03193 4. DOSEN PENGAMPU : Arif Hidayat 5. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi hukum inconcreto dan inabstracto, serta merealisir materi HTN dalam kehidupan bernegara sesuai kapasitas masing-masing. Dengan penguasaan HTN yang baik, mahasiswa diharapkan mampu melatih diri untuk bertanggungjawab dalam hal partisipasi dan kerjasama aktif menemukan solusi berbagai bentuk permasalahan ketatanegaraan baik di tingkat lokal maupun nasional dengan prinsip-prinsip pancasila (religiusitas, kemanusiaan, persatuan & kesatuan, musyawarah dan keadilan sosial). 6. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH Setelah menyelesaikan mata kuliah lanjutan (keahlian) ini, mahasiswa diharapkan mampu secara teoretis-analitis memahami hukum tata negara sebagai paradigma kehidupan bernegara, sehingga dapat memperluas wacana bernegara, berkaitan dengan konsep ilmu hukum tata negara & hubungannya dengan ilmu- ilmu lainnya, sumber dan asas HTN, struktur dan pola ketatanegaraan, konstitusi dan UUD 1945, sistem pemerintahan, otonomi daerah, demokrasi & pemilu, kewarganegaraan dan HAM, serta dinamika ketatanegaraan termasuk hukum darurat negara.
DAFTAR MATERI POKOK PERT MATERI POKOK SUMBER 1 Pengantar Kuliah HTN 1.Arif Hidayat, 2010, Hukum Tata Negara di Indonesia, (Handout Perkuliahan) 2.Arif Hidayat, 2012, Ilmu Hukum Tata Negara, Abshor, Semarang. 3.Jimmly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Konstitusi Press, Jakarta. 4.Jimmly Asshiddiqie. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 5.Moh. Mahfud MD, 1993. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta. 6.Ni’matul Huda. 2006. Hukum Tata Negara Indonesia. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2 Ilmu HTN, Objek Kajian dan Hubungannya dengan Ilmu lain 3 Sumber & Asas HTN 4 Konsepsi Negara Hukum & Negara Hukum Indonesia 5 Konstitusi dan Konstitusionalisme (Staatside & Model Penafsiran Konstitusi) di Indonesia 6 Struktur Ketatanegaraan dan Dinamikanya di Indonesia (Sistem Pemda & Hukum Darurat Negara)) 7 Lembaga Negara dalam UUD 1945 8 UTS (MID SEMESTER) 9 Lembaga Negara & Lembaga Independen (form of regiminis) 10 Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan serta Checks and Balances (Eksekutif, Legislatif & Yudikatif) 11 The Rule of Law dan Peraturan Perundangan Indonesia 12 Kekuasaan Kehakiman & Sistem Peradilan di Indonesia 13 Konstitusi & Hak Asasi Manusia 14 Hukum Kewarganegaraan & Legal Civic 15 Hukum & Demokrasi (Partai Politik, Pemilu, Pilpres, dan Pilkada) 16 Persiapan UAS)
ASPEK DAN BOBOT PENILAIAN A. Aspek Penilaian 1) Aspek Pengetahuan : Pemahaman teoritis yuridis hukum tata negara (constitutional perspective) 2) Aspek keterampilan : Kemampuan menganalisis dan mengkritisi secara yuridis-aplikatif tentang praktek ketatanegaraan di Indonesia beserta dinamikanya (staatside, form of regiminis, rule of law) 3) Sikap dan perilaku : Mampu berpartisipasi secara berkualitas, menghargai pendapat orang lain, kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian, berani mengemukakan pendapat dan menerima kritik, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, serta selalu menjadi bagian dari solusi setiap persoalan, baik berkaitan dengan legal state maupun legal civic B. Bobot penilaian 1) Bobot Nilai Harian (NH) : A (1) 2) Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) : B (2) 3) Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) : C (3) Nilai Akhir : A NH + B UTS + C UAS A + B + C 4
PENGANTARKULIAH HTN MATERI 1
PENGANTAR STUDI Mata Kuliah Hukum Tata Negara merupakan salah satu mata kuliah inti di Bagian HTN/HAN, dirancang untuk membekali mahasiswa dengan berbagai teori ilmu hukum tata negara sebagai paradigma kehidupan bernegara. Topik-topik diskusi meliputi: konsep ilmu hukum tata negara & hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya sumber & asas HTN, struktur dan pola ketatanegaraan, konstitusi, UUD 1945, sistem pemerintahan, otonomi daerah, demokrasi, partai politik dan pemilu, kewarganegaraan dan HAM serta dinamika ketatanegaraan termasuk hukum darurat negara. Materi perkuliahan dititikberatkan pada komparasi antara sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta kajian di berbagai negara. Pendekatan filosofis, yuridis, dan politis merupakan visi akademis studi tata negara untuk melihat perkembangan dan peristiwa-peristiwa ketatanegaraan melalui kacamata hukum. 6
MANFAAT STUDI Perkembangan ilmu hukum tata negara saat ini menyediakan ruang yang luas bagi kreativitas dan interpretasi baru terhadap tatanan ketatanegaraan di Indonesia.hal ini karena perubahan mendasar dan hampir menyeluruh telah dilakukan terhadap UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Perubahan ketentuan-ketentuan mendasar tersebut pasti membutuhkan pula perubahan aturan pelaksanaannya mulai dari tingkat undang-undang hingga aturan yang paling operasional. Hukum tata negara merupakan mata kuliah wajib (MKDK) yang harus ditempuh mahasiswa. Mempelajari hukum tata negara akan memudahkan mahasiswa untuk memahami hukum di Indonesia dan sistem ketatanegaraan, karena hukum tata negara dibentuk mengikuti perkembangan jaman atau perkembangan kondisi ketatanegaraan Indonesia. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi hukum inconcreto dan inabstracto, serta mampu menganalisis dan peka serta ikut bertanggungjawab terhadap persoalan-persoalan hukum tata negara dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dengan memberikan alternatif penyelesaiannya.
ATURAN KULIAH • Masuk Kuliah Minimal 75 % dari banyaknya pertemuan, sebagai syarat untuk mengikuti UAS • Apabila dalam ujian terjadi kecurangan (kerja sama, nyontek jika close book, dll) diberi nilai 0 (nol). • Komponen penilaian : UTS (30%), UAS (30%),Tugas dan Portofolio (40%) • Setiap peserta mengerjakan tugas Individu & Kelompok.
ILMU HTN, OBJEK KAJIAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU LAIN MATERI 2
I. Penyebutan Hukum Tata Negara • Hukum Negara & Hukum Tata Negara (Ina) • Constitutional Law & State Law (UK) • Staatsrecht (Nethld) • Droit Constitutionnel (France) • Verfassungsrecht (Germany) 2/17/2016 10 HTN
Hukum Negara adalah Hukum Mengenai Suatu Negara, meliputi perihal negara baik dalam keadaan bergerak ataupun diam. Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah sama dengan Hukum Negara. Hukum Tata Negara dalam arti sempit, atau hanya disebut Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara (administratif recht), yang dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia lebih populer dengan Hukum Administrasi Negara. Peristilahan HTN di Indonesia 2/17/2016 11 HTN
HUKUM TATA NEGARA (Constitutional Law) James J. Robbins : The Body of Legal Rules and Principles which define the nature and limits of governmental power as well as the rights and duties of individuals in relation to the state and its governing organs. These rules and principles are usually formulated in a written constitution and are interpreted and extended by courts of final jurisdiction exercising their power of judicial review Perhatikan kalimat : …are usually formulated in a written… Mengandung arti bahwa ada kalanya berbagai peraturan (Rules) dan prinsip-prinsip (Principles) Hukum Tata Negara tak tertulis dalam suatu naskah Konstitusi 2/17/2016 12 HTN
Staatsrecht • Istilah sendiri memiliki dua makna, Staatsrecht ini ruimere zin yaitu Hukum Tata Negara dalam arti luas dan Staatsrecht ini engere zin yaitu Hukum Tata Negara dalam arti sempit 2/17/2016 13 HTN
Droit Constitutionnel (France) Dalam kepustakaan Prancis dipergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang dilawankan dengan “Droit Administrative” (Hukum Administrasi) 2/17/2016 14 HTN
Verfassungsrecht • Verfassungsrecht” untuk menyebut Hukum Tata Negara; • Dan “Verwaltungsrecht” untuk menyebut istilah Hukum Administrasi. 2/17/2016 15 HTN
II. Pengertian Hukum Tata Negara Definisi Hukum Tata Negara (HTN) oleh para ahli hukum sangat beragam, tergantung fokus perumusan obyek HTN, di samping akibat pengaruh lingkungan dan pandangan hidup yang berbeda dari mereka. 1. Scholten Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing. Kelemahan definisi ini karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraan. 2/17/2016 16 HTN
2. Van der pot Hukum Tata Negara adalah peraturan- peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu sama lainnya dan hubungannya dengan individu-individu. Kelemahan definisi ini karena tidak mencakup ketentuan mengenai Kewarganegaraan. 3. aV. dicey Dalam bukunya “An Introduction to the Study of Law of the Constitutions” mengartikan sebagai berikut : “as a term is used in england, appear to include all rules which directly or in direcly affect the distribution of exercise of the souvereign power in the state” 2/17/2016 17 HTN
3. Muh kusnardi Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horisontal serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Pengertian ini mencakup semua peraturan yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga baik di pusat dan daerah, hubungan dengan warga negara (kewarganegaraan) dan Hak Asasi Manusia. Kesimpulan penulis Hukum Tata Negara adalah Seperangkat aturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur struktur umum organisasi negara, alat-alat perlengkapan negara, hubungan tata kerja dan kewenangan antar lembaga negara termasuk dengan pemerintahan lokal serta kedudukan warga negara dan hak asasinya 2/17/2016 18 HTN
Simpulan Definisi versi Penulis Pendefinisian hukum tata negara itu sekurang-kurangnya mengandung berbagai unsur yang bersifat mengatur yang terdapat di dalam negara, antara lain : 1.Organisasi negara (bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan, dll.); 2.Lembaga-lembaga negara atau supra struktur politik (fungsi, ruang lingkup kewenangan, dan hubungan kerja antar lembaga); 3.Hubungan warganegara dengan negara termasuk hak dan kewajibannya; 2/17/2016 HTN 19
III. Obyek Kajian HTN • Hukum Tata Negara sebagai salah satu obyek kajian dilingkungan Ilmu Hukum secara singkat memiiki obyek kajian, yakni Negara dan perangkat pengaturan yang mengatur mengenai organisasi yang disebut negara • Hukum Tata Negara memiliki obyek kajian yang hampir sama dengan Ilmu Negara, yaitu negara (termasuk kekuasaan didalamnya) • HAN mengkaji negara dalam keadaan bergerak, sedang HTN mengkaji negara dalam keadaan diam (statis) (Oppenheim). 2/17/2016 20 HTN
Obyek Kajian HTN adalah : • Negara dalam arti materiil: Dalam arti formil negara dilihat sebagai pemerintah dan negara dilihat dari bentuk-bentuk kekuasaanya • Negara dalam arti formil: Negara sebagai masyarakat dan negara sebagai persekutuan hidup. Oleh karena itu yang dibahas dalam negara (dalam arti materiil) adalah unsur- unsur negara. 2/17/2016 21 HTN
Logemann; HTN mempelajari: (1) jabatan-jabatan yang ada dalam susunan negara, (2) siapakah yang mengadakan jabatan itu, (3) dengan cara bagaimana jabatan itu ditempuh oleh pejabat, (4) fungsi (lapangan kerja) jabatan-jabatan itu, (5) kekuasaan hukum jabatan itu, (6) perhubungan antara masing-masing jabatan itu dan (7) dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Menurut Logemann HTN adalah pelajaran mengenai hubungan tentang kompetensi (competentieleer) 2/17/2016 22 HTN
KEDUDUKAN HTN DALAM BIDANG HUKUM NASIONAL INDONESIA HUKUM TATA NEGARA UUD 1945 UU ORGANIK HK. INT. UU/PERPU DAN PERUU DI BAWAH UU - HUKUM - HUKUM - HUKUM PIDANA ADM. NEGARA PERDATA - HUKUM - HUKUM - HUKUM ACARA PIDANA ACARA TUN ACARA PERDATA 2/17/2016 23 HTN
MAKNA HUKUM TATA NEGARA • Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum yang mengatur organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). • Sebagai Hukum Organisasi, maka HTN adalah hukum yang mengatur Tujuan Negara dan cara pencapaian Tujuan Negara NKRI. • Jenis HTN meliputi HTN Tertulis dan HTN Tidak Tertulis. • HTN Tertulis terdiri atas : a. Peraturan Perundang-undangan di bidang HTN; b. Keputusan di bidang HTN, c. Putusan Pengadilan di bidang HTN : Putusan MK, Putusn MA dan PutusanPengadilan di bidang HTN • HTN tidak tertulis berupa : a. Konvensi HTN, dan b. Hukum Adat. 24 2/17/2016 24 HTN
Fungsi HTN: Sebagai dasar hukum pembentukan NKRI sebagai organisasi dan sebagai subyek hukum internasional Sebagi dasar hukum pembentukan susunan organisasi dan tata kerja serta tata hubungan; Sebagai dasar pembentukan sistem hukum nasional; Sebagi dasar hukum pembentukan sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, budaya dan agama, sistem pendidikan nasional dan sistem pertahanan negara 2/17/2016 25 HTN
III. Hubungan HTN dengan Ilmu lain • Hubungan HTN dengan Ilmu Negara • Hubungan HTN dengan Ilmu Politik • Hubungan HTN dengan HAN 2/17/2016 26 HTN
Hubungan HTN dengan Ilmu Negara Ilmu Negara Hukum Tata Negara Mempelajari negara dalam pengertian abstrak (hakekat negara) Mempelajari negara dalam pengertian konkrit (hukum positif) Ilmu teoritis Ilmu praksis (praktis) Ilmu pengantar bagi studi HTN (landasan teoritiknya) Studi lanjut tentang negara ttt. ditinjau dari aspek hukum Objek kajiannya sama: negara dalam keadaan diam 2/17/2016 27 HTN
Hubungan HTN & Ilmu Politik Ilmu Politik Hukum Tata Negra Mengkaji perilaku kekuasaan Hukum yg mengatur organisasi kekuasan Konsep2 prilaku kekuasaan sering mempengaruhi peraturan HTN Peraturan HTN adalah produk kekuasaan (politik) Ibu dari HTN Ibu dari Ilmu Politik Ilmu politik dapat digunakan untuk Mengetahui latar belakang suatu perat. (UU) 2/17/2016 28 HTN
Hubungan antara HAN & HTN Ada perbedaan prinsip Tidak ada perbedaan HAN adalah residu dari HTN, Hk.Pidana & Hk Perdata (Materiil) Kajian HTN dan HAN adlh sama dan dulunya satu cabang ilmu, pembedaannya karena perluasan kajian. HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak, HTN diam. HAN adalah hukum khusus, HTN hukum umum Terdapat dua pandangan mengenai hubungan tsb. 2/17/2016 29 HTN
MATERI 3 SUMBERDAN ASASHTN
Pengertian Sumber Hukum • Sumber hukum mempunyai banyak arti, tergantung dari sudut mana orang melihatnya. • Pada umumnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum 2/17/2016 HTN 31 MACAM-MACAM SUMBER HUKUM Sumber Hukum Materiil Sumber Hukum Formil
Sumber Hukum Materiil 2/17/2016 HTN 32  Sumber hukum yang menentukan isi/materi hukum, dalam arti segala hal yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan pembentuk hukum atau Undang- undang terhadap materi/isi hukum itu sendiri  Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum, melliputi sumber historis, sumber filosofis dan sumber sosiologis-antropologis.
Sumber Hukum Formil 2/17/2016 HTN 33 • Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal bentuknya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati (Utrecht); • Ukuran formil “didasarkan pada proses pembentukan hukum, apakah terpenuhi atau tidak (Donner).
MATERI 4 KONSEPSI NEGARA HUKUM DAN NEGARA HUKUM INDONESIA
I. NEGARA A. Openheim Lauterpacht. (1) Rakyat, (2) Daerah/wilayah, (3)Pemerintah yang berdaulat dan (4) Pengakuan negara lain B. Konvensi Montevideo (1933) (1) Penduduk; (2) Wilayah (3) Pemerintah yang berdaulat (4) Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain; dan (5) Pengakuan. C. Prof. Starke. Unsur keempat merupakan unsur terpenting karena kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain membedakan negara sebagai kesatuan politik lain yang tidak atau seengah berdaulat. Jadi unsur keempat sangat penting jika suatu negara ingin dianggap sebagai subyek hukum internasional. 2/17/2016 HTN SUDUT PANDANGAN UNSUR-UNSUR NEGARA: KLASIK, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS
2/17/2016 36 HTN II. NEGARA HUKUM Istilah Negara muncul pada abad 15 di Eropa: Lo Stato  Italy L ’Etat  France The State  England Der Staat  Germany De Staat  Netherland Lo Stato awalnya  Pihak yang diperintah  Pemerintah (“L’Etat Cest Moi”) Teori Kedaulatan Negara  Teori kedaulatan Tuhan; Kekuasaan tertinggi adalah milik Tuhan  Teori Kedaulatan Raja; Raja adalah wakil tuhan  Teori Kedaulatan Negara; Negara adlh satu2nya sumber hukum  Teori kedaulatan Hukum; Negara tunduk pd hukum yg dibuatnya  Teori kedaulatan Rakyat; Negara mengabdi pada kemauan rakyat
Negara Hukum • Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya • Teori kedaulatan Hukum  Negara Hukum • Legalitas tindakan pemerintah 2/17/2016 37 HTN
Konsep Negara Hukum Nomokrasi Islam Rechtstaat Rule of Law Sosialist Legality Negara Hukum Pancasila (Tahir Azhari) 2/17/2016 38 HTN
Negara Hukum Pancasila • Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan; • Tidak mengenal sekulerisme mutlak; • Kebebasan beragama dalam arti positif; • HAM bukanlah titik sentral, tapi keserasian hubungan antara pemerintah & rakyat lebih diutamakan. • Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan. 2/17/2016 39 HTN
Unsur-unsur utama Negara Hukum Pancasila • Hukum harus bersumber pada Pancasila, Pancasila adalah sumber segala sumber hukum; • Negara berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka; • Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional; • Equality before the law; • Kekuasaan kehakiman yang merdeka. (Prof. Padmo Wahyono) 2/17/2016 40 HTN
MATERI 5 KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME (STAATSIDE& MODEL PENAFSIRAN KONSTITUSI) DI INDONESIA
Penggolongan Konstitusi • Menurut Wheare Konstitusi Berdasarkan bentuk atau wujud konstitusi; Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Berdasarkan kriteria cara dan prosedur peruba Hannya;konstitusi rigit dan konstitusi fleksibel Berdasarkan nilai/tingkat kedudukan perundang -undangan; konstitusi berderajad tinggi, konstitusi Tidak berderajad tinggi. Berdasarkan bentuk negara; konstitusi serikat Dan konstitusi kesatuan Berdasarkan sistem pemerintahan; konstitusi sis- Tem presidensiil dan konstitusi parlementer
ARAH BARU PENAFSIRAN KONSTITUSI Heinrich Schoeler, Notes on Constitutional Interpretation, Hans Seidel Foundation, 2004, p. 5-6 1 PENDEKATAN TOPIK: Melakukan penafsiran dengan suatu perluasan tak terbatas terhadap metode interpretasi. 2 DEMOKRATISASI INTERPRETASI KONSTITUSIONAL: Menjunjung tinggi toleransi terhadap pendapat yang berbeda, termasuk penerimaan perihal sepakat untuk tidak sepakat, mendorong diskusi, dan sebagainya 3 PENAFSIRAN REALISME ILMIAH: memperhatikan fungsi sosial konstitusi, kesadaran masyarakat dan kebiasaan yang bersifat kultural (lazim dikenal sebagai teori yang berorientasi pada nilai) 4 PENAFSIRAN INTEGRATIF: Bersifat menyatukan dan mengintegrasikan, bergantung pada posisi para pelaku politik guna mencapai hasil yang positif (lazim dikenal sebagai teori atau pendekatan teleologis atau teori yang berorientasi pada tujuan) Menurut Heinrich Scholler, arah baru yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penafsiran konstitusi mencakup:
MODEL-MODEL CONSTITUTIONAL REVIEW/JUDICIAL REVIEW MODEL EROPA Kewenangan pengujian undang-undang dilaksanakan secara tersentralisasi, yaitu oleh sebuah lembaga yang khusus dibentuk untuk melaksanakan kewenangan tersebut, yakni oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang dapat dilakukan tanpa mempersyaratkan adanya kasus konkret terlebih dahulu, melainkan cukup secara abstrak atau berdasarkan argumentasi teoretis MODEL AMERIKA Pengujian undang-undang terdesentralisasi pada semua tingkatan pengadilan (seluruh tingkatan pengadilan berwenang melakukan judicial review). Kewenangan final berada pada Mahkamah Agung (Supreme Court). Tidak mengenal Mahkamah Konstitusi. Dalam praktik yang berkembang hingga saat ini, terdapat 2 model pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar:
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MODEL EROPA MODEL AUSTRIA MK dibentuk dengan kewenangan eksklusif untuk mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-undangan MODEL EROPA MODEL JERMAN MK diberi kewenangan eksklusif untuk mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, maupun tindakan atau aktivitas yang bertentangan dengan konstitusi. Pengadilan lainnya juga diberi wewenang menguji peraturan perundang- undangan MODEL PERANCIS Juga menerapkan sistem terpusat, namun lembaga yang diberi kewenangan bukan sebuah mahkamah, melainkan sebuah dewan, yaitu Dewan Konstitusi (Conseil Constitutionel) yang berwenang melakukan upaya preventif dengan menguji undang-undang yang telah disahkan namun belum diundangkan
MATERI 6 STRUKTURKETATANEGARAAN DAN DINAMIKANYA DI INDONESIA (Sistem Pemerintahan Daerah & Hukum Darurat Negara)
Sistem • Sistem: Satu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang didalamnya terdiri dari bagian- bagian (subsistem) dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri, memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam sistem yang bersifat holistik tersebut.
Sistem Ketatanegaraan • Adalah disain yang jelas mengenai tujuan negara dan bagaimana strategi pencapaiannya baik melalui subsistem bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dll.
Struktur • Merupakan pelembagaan hubungan organisasi diantara komponen2 yang terdapat didalamnya. • Merupakan perwujudan dari hubungan antara komponen yang dilembagakan.
Menurut S.L.Witman dan J.J.Wuest, struktur ketatanegaraan adalah segenap perlengkapan negara atau format pelembagaan rezim dalam suatu sistem tata negara (the agents and a tool of government), yaitu: the constitution, the electorate, the political parties, the legislature, the executive, the judiciary, the intergovernmental relationships dan the local government. PENGERTIAN STRUKTUR KETATANEGARAAN disain yang jelas tentang keberadaan dan kewenangan alat-alat kelengkapan negara (staat in rust) serta tata hubungan kerjanya (staat in beweging) baik dalam subsistem hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dll.
STRUKTUR KETATANEGARAAN • Supra struktur politik, yaitu segala sesuatu yang bersangkutan dengan Form of regiminis (dalam pemerintahan) • Infra struktur politik, yaitu struktur politik yang berada di bawah permukaan, meliputi 5 (lima) komponen, yaitu komponen partai politik, golongan kepentingan (interest group), alat komunikasi politik (media of political communication), golongan penekan (pressure group) dan tokoh politik (political figure). (dalam masyarakat)
MATERI 7 LEMBAGA NEGARA DALAM UUD 1945
Pasal 24 (1)*** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan MA MK Pasal 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan Presiden Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD Pasal 20 (1)* Memegang kekuasaan membentuk UU DPR
Presiden dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16) **** KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang- undang [Pasal 17 (4) ***]
MATERI 8 UTS (Lisan & Tertulis)

More Related Content

PPT
HUKUM TATA NEGARA (HTN) INDONESIA_JUFRI.ppt
RiyanaJufri
 
PPT
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Fenti Anita Sari
 
PPTX
Pengertian HTN_2023.pptx
MrFirmansyah1
 
DOCX
Makalah hukum administrasi negara
Nina Ruspina
 
PDF
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
JarotWilliam
 
PPTX
PHI-FH_2.pptx
ArdianoUlfa
 
PPTX
PHI-FH_2.pptx
Khiyaroh1
 
PDF
Jenis Jenis lapangan Hukum
MohammadRioDzulIman
 
HUKUM TATA NEGARA (HTN) INDONESIA_JUFRI.ppt
RiyanaJufri
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Fenti Anita Sari
 
Pengertian HTN_2023.pptx
MrFirmansyah1
 
Makalah hukum administrasi negara
Nina Ruspina
 
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
JarotWilliam
 
PHI-FH_2.pptx
ArdianoUlfa
 
PHI-FH_2.pptx
Khiyaroh1
 
Jenis Jenis lapangan Hukum
MohammadRioDzulIman
 

Similar to HUKUM TATA NEGARA : Prinsip Hukum Tata Negara (20)

DOCX
Buku ajar hukum administrasi negara
Nina Ruspina
 
DOCX
Resume Hukum Tata Negara
Ica Diennissa
 
PDF
Kewarganegaraan Pertemuan 9 Kewarganegaraan Pertemuan 9..pdf
RezaWahyuni6
 
PPTX
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
BokuDaYo
 
PDF
Hukum keluarga islam Sosiologi Hukum.pdf
sedanglupa24
 
DOCX
Disiplin ilmu hukum tata negara
MAHASISWI
 
DOCX
Law Sociology
RiskyAminAlQadry
 
PPTX
1. hukum administrasi negara
nurul khaiva
 
PPTX
1. hukum administrasi negara
nurul khaiva
 
PPTX
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
andhika perceka
 
PPT
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
rivaldotobing08
 
PDF
MATERI HUKUM TATA NEGARA PERTEMUAN 3.pdf
Universitas Muslim Indonesia
 
PPTX
Hukum tata negara
fadylirma.blogspot.com
 
DOCX
Nur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang Sania Dasopang
 
PDF
0. Konsep Dasar Hukum tata negara-Pengantar.pdf
LukmanSantosoAz
 
PDF
Konsep Dasar HTN di Indonesia sebuah Pengantar
LukmanSantosoAz
 
PPTX
Materi HAN 1.pptx
FirstnandiarGlica
 
DOCX
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
yasirmaster web.id
 
PPT
Pkn
Nurul Ikhsanti
 
DOCX
Hubungan warga negara(mustina)
Operator Warnet Vast Raha
 
Buku ajar hukum administrasi negara
Nina Ruspina
 
Resume Hukum Tata Negara
Ica Diennissa
 
Kewarganegaraan Pertemuan 9 Kewarganegaraan Pertemuan 9..pdf
RezaWahyuni6
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
BokuDaYo
 
Hukum keluarga islam Sosiologi Hukum.pdf
sedanglupa24
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
MAHASISWI
 
Law Sociology
RiskyAminAlQadry
 
1. hukum administrasi negara
nurul khaiva
 
1. hukum administrasi negara
nurul khaiva
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
andhika perceka
 
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
rivaldotobing08
 
MATERI HUKUM TATA NEGARA PERTEMUAN 3.pdf
Universitas Muslim Indonesia
 
Hukum tata negara
fadylirma.blogspot.com
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang Sania Dasopang
 
0. Konsep Dasar Hukum tata negara-Pengantar.pdf
LukmanSantosoAz
 
Konsep Dasar HTN di Indonesia sebuah Pengantar
LukmanSantosoAz
 
Materi HAN 1.pptx
FirstnandiarGlica
 
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
yasirmaster web.id
 
Pkn
Nurul Ikhsanti
 
Hubungan warga negara(mustina)
Operator Warnet Vast Raha
 
Ad

Recently uploaded (9)

PDF
(CDS) PPT_Pelayanan Bantuan Hukum Pro-Bono di Pemasyarakatan.pdf
RizkyAulia61
 
PDF
Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikanaaaaaa
RizkyAulia61
 
PPT
Perkawinan Aturan dan Akibatnya pada tumbuh kembang anak
SakkaPati
 
PPTX
6. SURVAI SPOT SPEED kecepatan kendaraan sesaat.pptx
rakasyakir11
 
PPTX
Access to Effective Remedy_Prabianto Mukti Wibowo.pptx
prabianto
 
PPT
SISTIMATIKA HARTA PERKAWINAN REGULASI DAN SEMU ATURAN TERKAIT HARTA
SakkaPati
 
PPTX
Materi tentang Politik Hukum di Indonesia dan contohnya
Deden Muhammad Rizqi
 
PPTX
Norma_Kelembagaan_dan_Keahlian_K3[1].pptx
AuliaFaza4
 
PPTX
PERADILAN ISLAM KELOMPOK PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM PEMBUKTIAN
masii280402
 
(CDS) PPT_Pelayanan Bantuan Hukum Pro-Bono di Pemasyarakatan.pdf
RizkyAulia61
 
Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikanaaaaaa
RizkyAulia61
 
Perkawinan Aturan dan Akibatnya pada tumbuh kembang anak
SakkaPati
 
6. SURVAI SPOT SPEED kecepatan kendaraan sesaat.pptx
rakasyakir11
 
Access to Effective Remedy_Prabianto Mukti Wibowo.pptx
prabianto
 
SISTIMATIKA HARTA PERKAWINAN REGULASI DAN SEMU ATURAN TERKAIT HARTA
SakkaPati
 
Materi tentang Politik Hukum di Indonesia dan contohnya
Deden Muhammad Rizqi
 
Norma_Kelembagaan_dan_Keahlian_K3[1].pptx
AuliaFaza4
 
PERADILAN ISLAM KELOMPOK PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM PEMBUKTIAN
masii280402
 
Ad

HUKUM TATA NEGARA : Prinsip Hukum Tata Negara

  • 1. HUKUM TATA NEGARA (HTN) [1-8] Arif Hidayat Ilmu Hukum UniversitasNegeri Semarang 1
  • 2. IDENTITAS MATA KULIAH 1. NAMA MATA KULIAH : HUKUM TATA NEGARA (HTN) 2. PRODI/SEMESTER : Ilmu Hukum/II 3. KODE MATA KULIAH : 15P03193 4. DOSEN PENGAMPU : Arif Hidayat 5. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi hukum inconcreto dan inabstracto, serta merealisir materi HTN dalam kehidupan bernegara sesuai kapasitas masing-masing. Dengan penguasaan HTN yang baik, mahasiswa diharapkan mampu melatih diri untuk bertanggungjawab dalam hal partisipasi dan kerjasama aktif menemukan solusi berbagai bentuk permasalahan ketatanegaraan baik di tingkat lokal maupun nasional dengan prinsip-prinsip pancasila (religiusitas, kemanusiaan, persatuan & kesatuan, musyawarah dan keadilan sosial). 6. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH Setelah menyelesaikan mata kuliah lanjutan (keahlian) ini, mahasiswa diharapkan mampu secara teoretis-analitis memahami hukum tata negara sebagai paradigma kehidupan bernegara, sehingga dapat memperluas wacana bernegara, berkaitan dengan konsep ilmu hukum tata negara & hubungannya dengan ilmu- ilmu lainnya, sumber dan asas HTN, struktur dan pola ketatanegaraan, konstitusi dan UUD 1945, sistem pemerintahan, otonomi daerah, demokrasi & pemilu, kewarganegaraan dan HAM, serta dinamika ketatanegaraan termasuk hukum darurat negara.
  • 3. DAFTAR MATERI POKOK PERT MATERI POKOK SUMBER 1 Pengantar Kuliah HTN 1.Arif Hidayat, 2010, Hukum Tata Negara di Indonesia, (Handout Perkuliahan) 2.Arif Hidayat, 2012, Ilmu Hukum Tata Negara, Abshor, Semarang. 3.Jimmly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Konstitusi Press, Jakarta. 4.Jimmly Asshiddiqie. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 5.Moh. Mahfud MD, 1993. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta. 6.Ni’matul Huda. 2006. Hukum Tata Negara Indonesia. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2 Ilmu HTN, Objek Kajian dan Hubungannya dengan Ilmu lain 3 Sumber & Asas HTN 4 Konsepsi Negara Hukum & Negara Hukum Indonesia 5 Konstitusi dan Konstitusionalisme (Staatside & Model Penafsiran Konstitusi) di Indonesia 6 Struktur Ketatanegaraan dan Dinamikanya di Indonesia (Sistem Pemda & Hukum Darurat Negara)) 7 Lembaga Negara dalam UUD 1945 8 UTS (MID SEMESTER) 9 Lembaga Negara & Lembaga Independen (form of regiminis) 10 Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan serta Checks and Balances (Eksekutif, Legislatif & Yudikatif) 11 The Rule of Law dan Peraturan Perundangan Indonesia 12 Kekuasaan Kehakiman & Sistem Peradilan di Indonesia 13 Konstitusi & Hak Asasi Manusia 14 Hukum Kewarganegaraan & Legal Civic 15 Hukum & Demokrasi (Partai Politik, Pemilu, Pilpres, dan Pilkada) 16 Persiapan UAS)
  • 4. ASPEK DAN BOBOT PENILAIAN A. Aspek Penilaian 1) Aspek Pengetahuan : Pemahaman teoritis yuridis hukum tata negara (constitutional perspective) 2) Aspek keterampilan : Kemampuan menganalisis dan mengkritisi secara yuridis-aplikatif tentang praktek ketatanegaraan di Indonesia beserta dinamikanya (staatside, form of regiminis, rule of law) 3) Sikap dan perilaku : Mampu berpartisipasi secara berkualitas, menghargai pendapat orang lain, kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian, berani mengemukakan pendapat dan menerima kritik, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, serta selalu menjadi bagian dari solusi setiap persoalan, baik berkaitan dengan legal state maupun legal civic B. Bobot penilaian 1) Bobot Nilai Harian (NH) : A (1) 2) Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) : B (2) 3) Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) : C (3) Nilai Akhir : A NH + B UTS + C UAS A + B + C 4
  • 6. PENGANTAR STUDI Mata Kuliah Hukum Tata Negara merupakan salah satu mata kuliah inti di Bagian HTN/HAN, dirancang untuk membekali mahasiswa dengan berbagai teori ilmu hukum tata negara sebagai paradigma kehidupan bernegara. Topik-topik diskusi meliputi: konsep ilmu hukum tata negara & hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya sumber & asas HTN, struktur dan pola ketatanegaraan, konstitusi, UUD 1945, sistem pemerintahan, otonomi daerah, demokrasi, partai politik dan pemilu, kewarganegaraan dan HAM serta dinamika ketatanegaraan termasuk hukum darurat negara. Materi perkuliahan dititikberatkan pada komparasi antara sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta kajian di berbagai negara. Pendekatan filosofis, yuridis, dan politis merupakan visi akademis studi tata negara untuk melihat perkembangan dan peristiwa-peristiwa ketatanegaraan melalui kacamata hukum. 6
  • 7. MANFAAT STUDI Perkembangan ilmu hukum tata negara saat ini menyediakan ruang yang luas bagi kreativitas dan interpretasi baru terhadap tatanan ketatanegaraan di Indonesia.hal ini karena perubahan mendasar dan hampir menyeluruh telah dilakukan terhadap UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Perubahan ketentuan-ketentuan mendasar tersebut pasti membutuhkan pula perubahan aturan pelaksanaannya mulai dari tingkat undang-undang hingga aturan yang paling operasional. Hukum tata negara merupakan mata kuliah wajib (MKDK) yang harus ditempuh mahasiswa. Mempelajari hukum tata negara akan memudahkan mahasiswa untuk memahami hukum di Indonesia dan sistem ketatanegaraan, karena hukum tata negara dibentuk mengikuti perkembangan jaman atau perkembangan kondisi ketatanegaraan Indonesia. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi hukum inconcreto dan inabstracto, serta mampu menganalisis dan peka serta ikut bertanggungjawab terhadap persoalan-persoalan hukum tata negara dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dengan memberikan alternatif penyelesaiannya.
  • 8. ATURAN KULIAH • Masuk Kuliah Minimal 75 % dari banyaknya pertemuan, sebagai syarat untuk mengikuti UAS • Apabila dalam ujian terjadi kecurangan (kerja sama, nyontek jika close book, dll) diberi nilai 0 (nol). • Komponen penilaian : UTS (30%), UAS (30%),Tugas dan Portofolio (40%) • Setiap peserta mengerjakan tugas Individu & Kelompok.
  • 9. ILMU HTN, OBJEK KAJIAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU LAIN MATERI 2
  • 10. I. Penyebutan Hukum Tata Negara • Hukum Negara & Hukum Tata Negara (Ina) • Constitutional Law & State Law (UK) • Staatsrecht (Nethld) • Droit Constitutionnel (France) • Verfassungsrecht (Germany) 2/17/2016 10 HTN
  • 11. Hukum Negara adalah Hukum Mengenai Suatu Negara, meliputi perihal negara baik dalam keadaan bergerak ataupun diam. Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah sama dengan Hukum Negara. Hukum Tata Negara dalam arti sempit, atau hanya disebut Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara (administratif recht), yang dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia lebih populer dengan Hukum Administrasi Negara. Peristilahan HTN di Indonesia 2/17/2016 11 HTN
  • 12. HUKUM TATA NEGARA (Constitutional Law) James J. Robbins : The Body of Legal Rules and Principles which define the nature and limits of governmental power as well as the rights and duties of individuals in relation to the state and its governing organs. These rules and principles are usually formulated in a written constitution and are interpreted and extended by courts of final jurisdiction exercising their power of judicial review Perhatikan kalimat : …are usually formulated in a written… Mengandung arti bahwa ada kalanya berbagai peraturan (Rules) dan prinsip-prinsip (Principles) Hukum Tata Negara tak tertulis dalam suatu naskah Konstitusi 2/17/2016 12 HTN
  • 13. Staatsrecht • Istilah sendiri memiliki dua makna, Staatsrecht ini ruimere zin yaitu Hukum Tata Negara dalam arti luas dan Staatsrecht ini engere zin yaitu Hukum Tata Negara dalam arti sempit 2/17/2016 13 HTN
  • 14. Droit Constitutionnel (France) Dalam kepustakaan Prancis dipergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang dilawankan dengan “Droit Administrative” (Hukum Administrasi) 2/17/2016 14 HTN
  • 15. Verfassungsrecht • Verfassungsrecht” untuk menyebut Hukum Tata Negara; • Dan “Verwaltungsrecht” untuk menyebut istilah Hukum Administrasi. 2/17/2016 15 HTN
  • 16. II. Pengertian Hukum Tata Negara Definisi Hukum Tata Negara (HTN) oleh para ahli hukum sangat beragam, tergantung fokus perumusan obyek HTN, di samping akibat pengaruh lingkungan dan pandangan hidup yang berbeda dari mereka. 1. Scholten Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing. Kelemahan definisi ini karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraan. 2/17/2016 16 HTN
  • 17. 2. Van der pot Hukum Tata Negara adalah peraturan- peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu sama lainnya dan hubungannya dengan individu-individu. Kelemahan definisi ini karena tidak mencakup ketentuan mengenai Kewarganegaraan. 3. aV. dicey Dalam bukunya “An Introduction to the Study of Law of the Constitutions” mengartikan sebagai berikut : “as a term is used in england, appear to include all rules which directly or in direcly affect the distribution of exercise of the souvereign power in the state” 2/17/2016 17 HTN
  • 18. 3. Muh kusnardi Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horisontal serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Pengertian ini mencakup semua peraturan yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga baik di pusat dan daerah, hubungan dengan warga negara (kewarganegaraan) dan Hak Asasi Manusia. Kesimpulan penulis Hukum Tata Negara adalah Seperangkat aturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur struktur umum organisasi negara, alat-alat perlengkapan negara, hubungan tata kerja dan kewenangan antar lembaga negara termasuk dengan pemerintahan lokal serta kedudukan warga negara dan hak asasinya 2/17/2016 18 HTN
  • 19. Simpulan Definisi versi Penulis Pendefinisian hukum tata negara itu sekurang-kurangnya mengandung berbagai unsur yang bersifat mengatur yang terdapat di dalam negara, antara lain : 1.Organisasi negara (bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan, dll.); 2.Lembaga-lembaga negara atau supra struktur politik (fungsi, ruang lingkup kewenangan, dan hubungan kerja antar lembaga); 3.Hubungan warganegara dengan negara termasuk hak dan kewajibannya; 2/17/2016 HTN 19
  • 20. III. Obyek Kajian HTN • Hukum Tata Negara sebagai salah satu obyek kajian dilingkungan Ilmu Hukum secara singkat memiiki obyek kajian, yakni Negara dan perangkat pengaturan yang mengatur mengenai organisasi yang disebut negara • Hukum Tata Negara memiliki obyek kajian yang hampir sama dengan Ilmu Negara, yaitu negara (termasuk kekuasaan didalamnya) • HAN mengkaji negara dalam keadaan bergerak, sedang HTN mengkaji negara dalam keadaan diam (statis) (Oppenheim). 2/17/2016 20 HTN
  • 21. Obyek Kajian HTN adalah : • Negara dalam arti materiil: Dalam arti formil negara dilihat sebagai pemerintah dan negara dilihat dari bentuk-bentuk kekuasaanya • Negara dalam arti formil: Negara sebagai masyarakat dan negara sebagai persekutuan hidup. Oleh karena itu yang dibahas dalam negara (dalam arti materiil) adalah unsur- unsur negara. 2/17/2016 21 HTN
  • 22. Logemann; HTN mempelajari: (1) jabatan-jabatan yang ada dalam susunan negara, (2) siapakah yang mengadakan jabatan itu, (3) dengan cara bagaimana jabatan itu ditempuh oleh pejabat, (4) fungsi (lapangan kerja) jabatan-jabatan itu, (5) kekuasaan hukum jabatan itu, (6) perhubungan antara masing-masing jabatan itu dan (7) dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Menurut Logemann HTN adalah pelajaran mengenai hubungan tentang kompetensi (competentieleer) 2/17/2016 22 HTN
  • 23. KEDUDUKAN HTN DALAM BIDANG HUKUM NASIONAL INDONESIA HUKUM TATA NEGARA UUD 1945 UU ORGANIK HK. INT. UU/PERPU DAN PERUU DI BAWAH UU - HUKUM - HUKUM - HUKUM PIDANA ADM. NEGARA PERDATA - HUKUM - HUKUM - HUKUM ACARA PIDANA ACARA TUN ACARA PERDATA 2/17/2016 23 HTN
  • 24. MAKNA HUKUM TATA NEGARA • Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum yang mengatur organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). • Sebagai Hukum Organisasi, maka HTN adalah hukum yang mengatur Tujuan Negara dan cara pencapaian Tujuan Negara NKRI. • Jenis HTN meliputi HTN Tertulis dan HTN Tidak Tertulis. • HTN Tertulis terdiri atas : a. Peraturan Perundang-undangan di bidang HTN; b. Keputusan di bidang HTN, c. Putusan Pengadilan di bidang HTN : Putusan MK, Putusn MA dan PutusanPengadilan di bidang HTN • HTN tidak tertulis berupa : a. Konvensi HTN, dan b. Hukum Adat. 24 2/17/2016 24 HTN
  • 25. Fungsi HTN: Sebagai dasar hukum pembentukan NKRI sebagai organisasi dan sebagai subyek hukum internasional Sebagi dasar hukum pembentukan susunan organisasi dan tata kerja serta tata hubungan; Sebagai dasar pembentukan sistem hukum nasional; Sebagi dasar hukum pembentukan sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, budaya dan agama, sistem pendidikan nasional dan sistem pertahanan negara 2/17/2016 25 HTN
  • 26. III. Hubungan HTN dengan Ilmu lain • Hubungan HTN dengan Ilmu Negara • Hubungan HTN dengan Ilmu Politik • Hubungan HTN dengan HAN 2/17/2016 26 HTN
  • 27. Hubungan HTN dengan Ilmu Negara Ilmu Negara Hukum Tata Negara Mempelajari negara dalam pengertian abstrak (hakekat negara) Mempelajari negara dalam pengertian konkrit (hukum positif) Ilmu teoritis Ilmu praksis (praktis) Ilmu pengantar bagi studi HTN (landasan teoritiknya) Studi lanjut tentang negara ttt. ditinjau dari aspek hukum Objek kajiannya sama: negara dalam keadaan diam 2/17/2016 27 HTN
  • 28. Hubungan HTN & Ilmu Politik Ilmu Politik Hukum Tata Negra Mengkaji perilaku kekuasaan Hukum yg mengatur organisasi kekuasan Konsep2 prilaku kekuasaan sering mempengaruhi peraturan HTN Peraturan HTN adalah produk kekuasaan (politik) Ibu dari HTN Ibu dari Ilmu Politik Ilmu politik dapat digunakan untuk Mengetahui latar belakang suatu perat. (UU) 2/17/2016 28 HTN
  • 29. Hubungan antara HAN & HTN Ada perbedaan prinsip Tidak ada perbedaan HAN adalah residu dari HTN, Hk.Pidana & Hk Perdata (Materiil) Kajian HTN dan HAN adlh sama dan dulunya satu cabang ilmu, pembedaannya karena perluasan kajian. HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak, HTN diam. HAN adalah hukum khusus, HTN hukum umum Terdapat dua pandangan mengenai hubungan tsb. 2/17/2016 29 HTN
  • 31. Pengertian Sumber Hukum • Sumber hukum mempunyai banyak arti, tergantung dari sudut mana orang melihatnya. • Pada umumnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum 2/17/2016 HTN 31 MACAM-MACAM SUMBER HUKUM Sumber Hukum Materiil Sumber Hukum Formil
  • 32. Sumber Hukum Materiil 2/17/2016 HTN 32  Sumber hukum yang menentukan isi/materi hukum, dalam arti segala hal yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan pembentuk hukum atau Undang- undang terhadap materi/isi hukum itu sendiri  Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum, melliputi sumber historis, sumber filosofis dan sumber sosiologis-antropologis.
  • 33. Sumber Hukum Formil 2/17/2016 HTN 33 • Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal bentuknya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati (Utrecht); • Ukuran formil “didasarkan pada proses pembentukan hukum, apakah terpenuhi atau tidak (Donner).
  • 34. MATERI 4 KONSEPSI NEGARA HUKUM DAN NEGARA HUKUM INDONESIA
  • 35. I. NEGARA A. Openheim Lauterpacht. (1) Rakyat, (2) Daerah/wilayah, (3)Pemerintah yang berdaulat dan (4) Pengakuan negara lain B. Konvensi Montevideo (1933) (1) Penduduk; (2) Wilayah (3) Pemerintah yang berdaulat (4) Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain; dan (5) Pengakuan. C. Prof. Starke. Unsur keempat merupakan unsur terpenting karena kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain membedakan negara sebagai kesatuan politik lain yang tidak atau seengah berdaulat. Jadi unsur keempat sangat penting jika suatu negara ingin dianggap sebagai subyek hukum internasional. 2/17/2016 HTN SUDUT PANDANGAN UNSUR-UNSUR NEGARA: KLASIK, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS
  • 36. 2/17/2016 36 HTN II. NEGARA HUKUM Istilah Negara muncul pada abad 15 di Eropa: Lo Stato  Italy L ’Etat  France The State  England Der Staat  Germany De Staat  Netherland Lo Stato awalnya  Pihak yang diperintah  Pemerintah (“L’Etat Cest Moi”) Teori Kedaulatan Negara  Teori kedaulatan Tuhan; Kekuasaan tertinggi adalah milik Tuhan  Teori Kedaulatan Raja; Raja adalah wakil tuhan  Teori Kedaulatan Negara; Negara adlh satu2nya sumber hukum  Teori kedaulatan Hukum; Negara tunduk pd hukum yg dibuatnya  Teori kedaulatan Rakyat; Negara mengabdi pada kemauan rakyat
  • 37. Negara Hukum • Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya • Teori kedaulatan Hukum  Negara Hukum • Legalitas tindakan pemerintah 2/17/2016 37 HTN
  • 38. Konsep Negara Hukum Nomokrasi Islam Rechtstaat Rule of Law Sosialist Legality Negara Hukum Pancasila (Tahir Azhari) 2/17/2016 38 HTN
  • 39. Negara Hukum Pancasila • Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan; • Tidak mengenal sekulerisme mutlak; • Kebebasan beragama dalam arti positif; • HAM bukanlah titik sentral, tapi keserasian hubungan antara pemerintah & rakyat lebih diutamakan. • Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan. 2/17/2016 39 HTN
  • 40. Unsur-unsur utama Negara Hukum Pancasila • Hukum harus bersumber pada Pancasila, Pancasila adalah sumber segala sumber hukum; • Negara berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka; • Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional; • Equality before the law; • Kekuasaan kehakiman yang merdeka. (Prof. Padmo Wahyono) 2/17/2016 40 HTN
  • 41. MATERI 5 KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME (STAATSIDE& MODEL PENAFSIRAN KONSTITUSI) DI INDONESIA
  • 42. Penggolongan Konstitusi • Menurut Wheare Konstitusi Berdasarkan bentuk atau wujud konstitusi; Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Berdasarkan kriteria cara dan prosedur peruba Hannya;konstitusi rigit dan konstitusi fleksibel Berdasarkan nilai/tingkat kedudukan perundang -undangan; konstitusi berderajad tinggi, konstitusi Tidak berderajad tinggi. Berdasarkan bentuk negara; konstitusi serikat Dan konstitusi kesatuan Berdasarkan sistem pemerintahan; konstitusi sis- Tem presidensiil dan konstitusi parlementer
  • 43. ARAH BARU PENAFSIRAN KONSTITUSI Heinrich Schoeler, Notes on Constitutional Interpretation, Hans Seidel Foundation, 2004, p. 5-6 1 PENDEKATAN TOPIK: Melakukan penafsiran dengan suatu perluasan tak terbatas terhadap metode interpretasi. 2 DEMOKRATISASI INTERPRETASI KONSTITUSIONAL: Menjunjung tinggi toleransi terhadap pendapat yang berbeda, termasuk penerimaan perihal sepakat untuk tidak sepakat, mendorong diskusi, dan sebagainya 3 PENAFSIRAN REALISME ILMIAH: memperhatikan fungsi sosial konstitusi, kesadaran masyarakat dan kebiasaan yang bersifat kultural (lazim dikenal sebagai teori yang berorientasi pada nilai) 4 PENAFSIRAN INTEGRATIF: Bersifat menyatukan dan mengintegrasikan, bergantung pada posisi para pelaku politik guna mencapai hasil yang positif (lazim dikenal sebagai teori atau pendekatan teleologis atau teori yang berorientasi pada tujuan) Menurut Heinrich Scholler, arah baru yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penafsiran konstitusi mencakup:
  • 44. MODEL-MODEL CONSTITUTIONAL REVIEW/JUDICIAL REVIEW MODEL EROPA Kewenangan pengujian undang-undang dilaksanakan secara tersentralisasi, yaitu oleh sebuah lembaga yang khusus dibentuk untuk melaksanakan kewenangan tersebut, yakni oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang dapat dilakukan tanpa mempersyaratkan adanya kasus konkret terlebih dahulu, melainkan cukup secara abstrak atau berdasarkan argumentasi teoretis MODEL AMERIKA Pengujian undang-undang terdesentralisasi pada semua tingkatan pengadilan (seluruh tingkatan pengadilan berwenang melakukan judicial review). Kewenangan final berada pada Mahkamah Agung (Supreme Court). Tidak mengenal Mahkamah Konstitusi. Dalam praktik yang berkembang hingga saat ini, terdapat 2 model pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar:
  • 45. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MODEL EROPA MODEL AUSTRIA MK dibentuk dengan kewenangan eksklusif untuk mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-undangan MODEL EROPA MODEL JERMAN MK diberi kewenangan eksklusif untuk mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, maupun tindakan atau aktivitas yang bertentangan dengan konstitusi. Pengadilan lainnya juga diberi wewenang menguji peraturan perundang- undangan MODEL PERANCIS Juga menerapkan sistem terpusat, namun lembaga yang diberi kewenangan bukan sebuah mahkamah, melainkan sebuah dewan, yaitu Dewan Konstitusi (Conseil Constitutionel) yang berwenang melakukan upaya preventif dengan menguji undang-undang yang telah disahkan namun belum diundangkan
  • 46. MATERI 6 STRUKTURKETATANEGARAAN DAN DINAMIKANYA DI INDONESIA (Sistem Pemerintahan Daerah & Hukum Darurat Negara)
  • 47. Sistem • Sistem: Satu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang didalamnya terdiri dari bagian- bagian (subsistem) dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri, memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam sistem yang bersifat holistik tersebut.
  • 48. Sistem Ketatanegaraan • Adalah disain yang jelas mengenai tujuan negara dan bagaimana strategi pencapaiannya baik melalui subsistem bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dll.
  • 49. Struktur • Merupakan pelembagaan hubungan organisasi diantara komponen2 yang terdapat didalamnya. • Merupakan perwujudan dari hubungan antara komponen yang dilembagakan.
  • 50. Menurut S.L.Witman dan J.J.Wuest, struktur ketatanegaraan adalah segenap perlengkapan negara atau format pelembagaan rezim dalam suatu sistem tata negara (the agents and a tool of government), yaitu: the constitution, the electorate, the political parties, the legislature, the executive, the judiciary, the intergovernmental relationships dan the local government. PENGERTIAN STRUKTUR KETATANEGARAAN disain yang jelas tentang keberadaan dan kewenangan alat-alat kelengkapan negara (staat in rust) serta tata hubungan kerjanya (staat in beweging) baik dalam subsistem hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dll.
  • 51. STRUKTUR KETATANEGARAAN • Supra struktur politik, yaitu segala sesuatu yang bersangkutan dengan Form of regiminis (dalam pemerintahan) • Infra struktur politik, yaitu struktur politik yang berada di bawah permukaan, meliputi 5 (lima) komponen, yaitu komponen partai politik, golongan kepentingan (interest group), alat komunikasi politik (media of political communication), golongan penekan (pressure group) dan tokoh politik (political figure). (dalam masyarakat)
  • 53. Pasal 24 (1)*** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan MA MK Pasal 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan Presiden Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD Pasal 20 (1)* Memegang kekuasaan membentuk UU DPR
  • 54. Presiden dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16) **** KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang- undang [Pasal 17 (4) ***]