Ideologi pancasila__dan_konstitusi

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

----

IDEOLOGI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.1

Pendahuluan
Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1)
ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3)
ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.2 Ideologi dalam arti yang
pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh
kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak
berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang
mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau
kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan
kekuasaannya.
Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi
adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu
kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama
ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu
“ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya
tergantung kepada isi ideologi tersebut.3
Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya
digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala
pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris
1
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas
Indonesia.
2
Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Jakarta; Kanisius, 1992), hal. 230.
3
Arti kata ideology menurut Kamus Oxford adalah (1) a set of ideas that an economic or political system is
based on; (2) a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave .
Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah “the system of ideas and imagery through which people come
to see the word and define their needs and aspiration”, dan “a system of ideas, beliefs and values that individuals
and societies aspire toward.” Lihat, Martin Hewitt, Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the
Welfare State, (Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992), hal. 1 dan 8.

1

adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi
normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah
ideologi.4
Dari tiga arti kata ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam
pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem
berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral
tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa.
Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara
Republik Indonesia.
Tipe-Tipe Ideologi
Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe
tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka. 5 Ideologi tertutup
adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuantujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai
kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima
sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu
ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau
prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak
dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu
ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain.
Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya
menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga
menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup
tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan
pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa
reserve.
Ciri lain dari suatu ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari
masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada
masyarakat. Sebaliknya, baik-buruknya pandangan yang muncul dan
berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi
tersebut. Dengan sendirinya ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan
berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu, yang berarti bersifat
otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter.
Contoh paling baik dari ideologi tertutup adalah MarxismeLeninisme. Ideologi yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx yang
dilanjutkan oleh Vladimir Ilianov Lenin ini berisi sistem berpikir mulai dari
tataran nilai dan prinsip dasar dan dikembangkan hingga praktis
operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ideologi Marxisme-Leninisme meliputi ajaran dan paham tentang (a)
hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme; (b)
ajaran makna sejarah sebagai materialisme historis; (c) norma-norma rigid
4
Karl Mannheim misalnya, menyatakan bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti pengetahuan
yang lebih sarat dengan keyakinan subyektif seseorang, daripada sarat dengan fakta-fakta empiris. Lihat, Karl
Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Judul Asli: Ideology and Utopia, An
Introduction to the Sociology of Knowledge, Penerjemah: F. Budi Hardiman, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998),
hal. xvii.
5
Franz Magnis-Suseno menyebutnya sebagai ideologi dalam arti penuh, ideologi terbuka, dan ideologi
implisit. Lihat, Ibid., hal. 232-238.

2

bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu
harus hidup; dan (d) legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang
atas nama kaum proletar.6
Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi
orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan
norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan
dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat.
Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara
apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya
ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai
melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat
ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.
Perkembangan Ideologi Dunia
Istilah ideologi negara mulai banyak digunakan bersamaan dengan
perkembangan pemikiran Karl Marx yang dijadikan sebagai ideologi
beberapa negara pada abad ke-18. Namun sesungguhnya konsepsi ideologi
sebagai cara pandang atau sistem berpikir suatu bangsa berdasarkan nilai
dan prinsip dasar tertentu telah ada sebelum kelahiran Marx sendiri. Bahkan
awal dan inti dari ajaran Marx adalah kritik dan gugatan terhadap sistem
dan struktur sosial yang eksploitatif berdasarkan ideologi kapitalis.
Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin
kemudian disebut sebagai ideologi sosialisme-komunisme. Sosialisme lebih
pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik
ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, sedangkan komunisme menunjuk
pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hakhak sipil dan politik individu. Ideologi tersebut berhadapan dengan ideologi
liberalisme-kapitalis yang menekankan pada individualisme baik dari sisi
politik maupun ekonomi.
Kedua ideologi besar tersebut menjadi ideologi utama negara-negara
dunia pasca perang dunia kedua hingga berakhirnya era perang dingin.
Walaupun demikian baik komunisme maupun kapitalisme memiliki warna
yang berbeda-beda dalam penerapannya di tiap wilayah. Ideologi selalu
menyesuaikan dengan medan pengalaman dari suatu bangsa dan
masyarakat. Komunisme Uni Soviet berbeda dengan komunisme di
Yugoslavia, Cina, Korea Utara, dan beberapa negara Amerika Latin.
Demikian pula dengan kapitalisme yang memiliki perbedaan antara yang
berkembang di Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Asia.
Walaupun negara-negara yang menganut kedua besaran ideologi
tersebut saling berhadap-hadapan, namun proses penyesuaian diantara
kedua ideologi tersebut tidak dapat dihindarkan. Kapitalisme, dalam
perkembangannya banyak menyerap unsur-unsur dari sosialisme. Setelah
mengalami krisis besar pada tahun 1920-an (the great depression) Amerika
Serikat banyak mengadopsi kebijakan-kebijakan intervensi negara di bidang
ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan-kebijakan
tersebut kemudian berkembang menjadi konsep negara tersendiri, bahkan
6

Ibid., hal. 232-233.

3

ada yang menyebutnya sebagai ideologi, yaitu negara kesejahteraan
(welfare state) yang berbeda dengan ideologi kapitalisme klasik.
Di sisi lain, beberapa negara komunis yang semula sangat tertutup
lambat-laun membuka diri, terutama dalam bentuk pengakuan terhadap
hak-hak sipil dan politik. Proses demokratisasi terjadi secara bertahap
hingga keruntuhan negara-negara komunis yang ditandai dengan terceraiberainya Uni Soviet dan Yugoslavia pada dekade 1990-an.
Ada yang menafsirkan bahwa keruntuhan Uni Soviet dan Yugoslavia
sebagai pilar utama adalah tanda kekalahan komunisme berhadapan dengan
kapitalisme. Bahkan Fukuyama pernah mendalilkan hal ini sebagai
berakhirnya sejarah yang selama ini merupakan panggung pertentangan
antara kedua ideologi besar tersebut. Namun kesimpulan tersebut
tampaknya terlalu premature. Keruntuhan komunisme, tidak dapat
dikatakatan sebagai kemenangan kapitalisme karena dua alasan, yaitu (a)
ide-ide komunisme, dan juga kapitalisme tidak pernah mati; dan (b) ideologi
kapitalisme yang ada sekarang telah menyerap unsur-unsur sosialisme dan
komunisme.
Ide-ide komunisme tetap hidup, dan memang perlu dipelajari sebagai
sarana mengkritisi sistem sosial dan kebijakan yang berkembang. Ide-ide
tersebut juga dapat hidup kembali menjadi suatu gerakan jika kapitalisme
yang saat ini mulai kembali ke arah libertarian berada di titik ekstrim
sehingga menimbulkan krisis sosial. Demikian pula halnya dengan gerakangerakan demokratisasi dan perjuangan atas hak-hak individu akan muncul
pada sistem yang terlalu menonjolkan komunalisme.
Ideologi dan Konstitusi: Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: what is a
constitution dapat dijawab bahwa “…a constitution is a document which
contains the rules for the the operation of an organization”7. Organisasi
dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai
salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang
disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya Inggris dan
Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis
yang disebut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di kedua
negara ini tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh8 menjadi konstitusi dalam
pengalaman praktek ketatanegaraan. Namun para ahli tetap dapat menyebut
adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris.9
Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat
didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut
dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat,
maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku
adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku
7

Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3, (London: Blackstone
Press ltd., 1997), hal. 3.
8
Bandingkan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Brian Thompson tentang konstitusi Inggris, “In
other words the British constitution was not made, rather it has grown”. Ibid., hal. 5.
9
O. Hood Phillips, Constitutional and Administrative Law, 7th ed., (London: Sweet and Maxwell, 1987),
hal. 5.

4

tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai
constituent power10 yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan
sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negaranegara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu
konstitusi.
Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului
organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. 11
Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki
hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi
atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena
konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi
bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan
lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar
peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang
Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh
bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.
Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H.
Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name given to the trust
which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a
government in order”12. Untuk tujuan to keep a government in order itu
diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan
dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana
mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah
muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran
relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.
Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep
yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J.
Friedrich sebagaimana dikutip di atas, “constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental
action”. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan
(consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan
berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga
masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau
dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang
disebut negara.13 Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement.
Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan
negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war)
atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa
besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di
Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun
1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.
10

Lihat misalnya Brian Thompson, op. cit., hal. 5.
J. Bryce, Studies in History and Jurisprudence, vol.1, (Oxford: Clarendon Press, 1901), hal. 151.
12
Walton H. Hamilton, Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences, Edwin R.A., Seligman & Alvin
Johnson, eds., 1931, hal. 255.
13
William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya Constitutions and Constitutionalism 3rd edition,
menyatakan: “The members of a political community have, bu definition, common interests which they seek to
promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State” , (New
Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hal. 9.
11

5

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman
modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan
(consensus), yaitu14:
1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of
society or general acceptance of the same philosophy of government).
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan
atau penyelenggaraan negara (the basis of government).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur
ketatanegaraan (the form of institutions and procedures).
Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita
bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di
suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak
abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan
kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya
harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di
suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan
bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita
bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee
(cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common
platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam
konteks kehidupan bernegara.
Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang
biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar
untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip
dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha
Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv)
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis
untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
(ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (ii) mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.
Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan
didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus
kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada
keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks
penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang
ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah the rule
of law yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan.
Bahkan di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu
The Rule of Law, and not of Man untuk menggambarkan pengertian bahwa
hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu
negara, bukan manusia atau orang.
14

Ibid., hal.12-13.

6

Istilah The Rule of Law jelas berbeda dari istilah The Rule by Law.
Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (law) digambarkan hanya
sekedar bersifat instrumentalis atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap
berada di tangan orang atau manusia, yaitu The Rule of Man by Law. Dalam
pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan
sistem yang di puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang
tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun dalam
arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah constitutional
state yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern.
Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga
konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan
segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus
semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar
berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan
tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ
negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubunganhubungan antar organ negara itu satu sama lain; serta (c) hubungan antara
organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan
itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benarbenar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi
kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan
dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (constitutional state). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi
yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang
cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya
membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam
waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih
mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar
memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undangundang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan undangundang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar itu menjadi
terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh
disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde
Baru.
Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee
(cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common
konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga
konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah
dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam pelaksanaannya pada
masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila
menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan
untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran
Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi

7

juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan,
tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka
ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita
dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakat kedua
dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang
the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara
(the basis of government) dan Kesepakatan tentang bentuk institusiinstitusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions
and procedures). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai
jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan
dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila
mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat
baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita
mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.
Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti
dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam
sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan
kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan
dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan
warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga
negara lainnya.15
Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945
Perubahan UUD 1945 sebagai agenda utama era reformasi mulai
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999.
Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat
kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu: 16
1. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
3. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian
sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum
sistem presidensiil);
4. sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam
Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan
5. sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen
terhadap UUD 1945.
Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan
menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR 17 dari tahun 1999 hingga
perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan
15

Lihat, Jimly Asshiddiqie, “Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha”, makalah disampaikan dalam
Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.
16
Lima kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan
Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8

dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas
melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945
berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan
Komisi Konstitusi.
Perubahan Pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun
1999 yang arahnya adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat
kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. 18
Perubahan Kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000
meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah,
menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan
DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM.19 Perubahan
Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 meliputi
ketentuan tentang Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan
hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang
Pemilihan Umum.20
Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun
2002. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang
kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan
kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan
aturan peralihan serta aturan tambahan.21
Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan
materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan,
maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945
mencakup 199 butir ketentuan. Namun sesuai dengan kesepakatan MPR
yang kemudian menjadi lampiran dari Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999,
Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah. Pembukaan UUD 1945 memuat
cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaankesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam
kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.
Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama
17

Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan
MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
18
Ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2),
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD 1945.
19
Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat
(5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E,
Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal
36C UUD 1945.
20

Ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1
ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A,
Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17
ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E
ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1),
(2), dan (3), Pasal 23F ayat (1), dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2),
(3), (4), dan (5), Pasal 24 B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945.
21
Ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan dan atau penambahan dalam Perubahan Keempat
ini meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16, Pasal 23B; Pasal 23D;
Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal
33 ayat (4) dan (5); Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal
I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945.

9

yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita
negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common
konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut
sebagai Kesepakatan (consensus) pertama.
Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak
berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan
Negara Republik Indonesia. Yang berubah adalah sistem dan institusi untuk
mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai
dengan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat
dijalankan dalam sistem yang demokratis dan bersentuhan dengan nilainilai dan perkembangan masyarakat.
Pancasila Sebagai Materi Konstitusi
Telah diuraikan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila
adalah filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa.
Pancasila adalah dasar negara. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana
kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional?
Salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila
cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi
ideologi tertutup adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di
atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental
negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen
dan Hans Nawiasky.
Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki
norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum
(stufentheorie)22. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut
adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut
dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma
menurut teori tersebut adalah:23
1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);
2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);
3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en
autonome satzung).
Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi
pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung)
dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah

22

Teori Hans Kelsen ini dapat dipelajari dalam tiga bukunya yaitu Pure Theory of Law: Introduction to the
Problematic of Legal Science; Pure Theory of Law; dan General Theory of Law and State.
23

Ibid., hal. 37. A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi
Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas
Indonesia, Jakarta, 1990, hal., 287.

10

sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm
ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.24
Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai
norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut
sebagai staatsgrundnorm melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma
fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah,
sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau
revolusi.25
Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata
hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum
Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut,
struktur tata hukum Indonesia adalah: 26
1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi
Ketatanegaraan.
3) Formell gesetz: Undang-Undang.
4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari
Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.
Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamental-norm pertama
kali disampaikan oleh Notonagoro27. Pancasila dilihat sebagai cita hukum
(rechtsidee) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan
pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam
Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan
ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm
maka
pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan
dari nilai-nilai Pancasila.28
Namun,
dengan
penempatan
Pancasila
sebagai
Staatsfundamentalnorm berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar.
Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena
berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat
dilakukan dengan melacak kembali konsepsi norma dasar dan konstitusi
menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky, serta
melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945.
Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan
menggambarkannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada
konstitusi negara. Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin
dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa
24

Ibid.

25

Ibid., hal. 359.

26

Ibid. Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.
Ketetapan tersebut diganti dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-Undangan. Pada Tahun 2003 telah ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
27

Notonagoro, ”Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)”
dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun).
28

Attamimi, Op Cit., hal. 309.

11

konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau
semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir,
postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan
hukum bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama
adalah konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam
kondisi dipresuposisikan sebagai valid29. Presuposisi inilah yang disebut
dengan istilah trancendental-logical pressuposition.30
Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama
karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak,
kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum
yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi
tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini.31
Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma
dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar
tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini
valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena
dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi
ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya
norma pembuat hukum.32
Logika Kelsen tersebut sering dipahami secara salah dengan
mencampuradukkan antara presuposisi validitas dan konstitusi, manakah
yang merupakan norma dasar (grundnorm)?. Hal inilah yang selanjutnya
diselesaikan
oleh
Nawiasky
dengan
membedakan
antara
staatsfundamental-norm dengan staatsgrundgesetz atau grundnorm
dengan alasan bahwa grundnorm pada dasarnya tidak berubah sedangkan
staatsfundamentalnorm dapat berubah seperti melalui kudeta atau
revolusi.33
Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan
Kelsen. Kelsen juga menyatakan bahwa konstitusi memang dibuat sulit
untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma
hukum biasa.34 Selain itu, Kelsen juga menyatakan bahwa suatu tata hukum
kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi
yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum selain
dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta atau
revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama
dan digantikan dengan presuposisi yang lain. Tata hukum yang berlaku
adalah sebuah tata hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan
tata hukum lama35.
29
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell &
Russell, 1961), hal 115.
30
Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition,
Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), hal. 201 – 205.
31

Kelsen, General Theory, Op Cit., hal 115

32

Kelsen, General Theory, Op Cit., hal 116. Kelsen, Pure Theory of Law, Op Cit., hal. 195.

33

Attamimi, Op Cit., hal. 359. Nawiasky, Op Cit., hal. 31 – 37.

34

Kelsen, General Theory, Op Cit., hal 124 – 125. Kelsen, Pure Theory, Op Cit., hal. 221 – 224.

35

Kelsen, General Theory, Op Cit., hal 117.

12

Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut
dapat disimpulkan bahwa staats-fundamentalnorm yang dikemukakan oleh
nawiasky adalah presuposisi validitas konstitusi pertama yang dikemukakan
oleh Kelsen sebagai norma dasar. Sedangkan staats-grundgesetz-nya
Nawiasky adalah konstitusi dalam pandangan Kelsen. Pertanyaan
selanjutnya adalah apakah Pancasila merupakan staatsfundamentalnorm
atau me-rupakan bagian dari konstitusi?
Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat membahas
dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
Soekarno menyebut dasar negara sebagai Philosofische grondslag sebagai
fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan
didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan
istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar
atau lima asas.36
Pidato yang dikemukakan Soekarno pada saat itu adalah rangkaian
persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara. Selain Soekarno,
anggota-anggota yang lain juga mengemukakan pendapatnya baik secara
lisan maupun tertulis. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan dalam
persidangan tersebut, kemudian ditunjuk tim perumus yang terdiri dari 8
orang, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo
Kartohadikoesoemo, R. Otto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes
Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim. Tim ini menghasilkan rumusan
yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dan diterima oleh BPUPKI
pada tanggal 10 Juli 1945. 37 Dokumen inilah yang menjadi Pembukaan UUD
1945 setelah terjadi kompromi dengan pencoretan tujuh kata. Walaupun
pengaruh Soekarno cukup besar dalam perumusan dokumen ini, namun
dokumen ini adalah hasil perumusan BPUPKI yang dengan sendirinya
merepresentasikan berbagai pemikiran anggota BPUPKI. Dokumen ini
disamping memuat lima dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno,
juga memuat pokok-pokok pikiran yang lain.
Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai
Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka hasil dari
persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya
menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan
Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh
nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar
negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.
Selain Pancasila, telah banyak dikenal adanya empat pokok pikiran
Pembukaan UUD 1945, yaitu; (1) bahwa Negara Indonesia adalah negara
yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan
36

Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), Risalah Sidang Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945
– 22 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hal. 63, 69, dan 81. RM. A.B. Kusuma,
Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2004), hal. 117, 121, 128 – 129.
37

Kusuma, Op Cit., hal. 130, catatan kaki no. 229.

13

paham perseorangan; (2) bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh warganya; (3) bahwa Negara Indonesia
menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan
berdasarkan kedaulatan rakyat; dan (4) bahwa Negara Indonesia adalah
negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab.38
Jika mencermati Pembukaan UUD 1945, masing-masing alenia
mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai
keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Alenia pertama
menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak
asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri
keadilan. Alenia kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa
Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil
mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alenia ketiga
menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Tuhan
Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap
bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga
rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Terakhir alenia keempat
menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan
yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan
keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur dalam wadah Negara Indonesia. Dalam alenia keempat inilah
disebutkan tujuan negara dan dasar negara. 39
Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang
kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam
bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut-lah yang
dalam bahasa Soekarno disebut sebagai Philosofische grondslag atau dasar
negara secara umum. Jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi
bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, Pembukaan UUD
1945 tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia.
Pertanyaan selanjutnya, apakah Pembukaan UUD 1945 merupakan
staatsfundamentalnorm di Indonesia? Jika merupakan staats-fundamentalnorm maka Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian terpisah dari pasalpasal dalam UUD 1945 karena sebagai staatsfundamentalnorm Pembukaan
UUD 1945 merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan
konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung), atau dalam
bahasa Kelsen Pembukaan UUD 1945 adalah yang mempresuposisikan
validitas UUD 1945.
Penjelasan UUD 1945 yang merupakan bagian dari keseluruhan UUD
1945 menyatakan bahwa “Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana
kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok
38
Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 ini dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan
UUD 1945 yang menghilangkan penjelasan ini. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme
Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 51.
39

Ibid., hal. 51 – 52.

14

pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai
hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar)
maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan
pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya”. Bahkan para founding
fathers juga menyadari akan perkembangan masyarakat sehingga tidak
tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gelstaltung).
Penjelasan ini sebenarnya memberi ruang perubahan terhadap perwujudan
pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945.
Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa Pembukaan UUD
1945 merupakan kesatuan dengan pasal-pasal UUD 1945. Hal ini juga dapat
dilihat dari proses penyusunan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan satu
kesatuan dengan pembahasan masalah lain dalam Undang-Undang Dasar
oleh BPUPKI, yaitu masalah bentuk negara, daerah negara, badan
perwakilan rakyat, dan badan penasehat 40. Status Pembukaan UUD 1945
sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasalnya menjadi sangat tegas
berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi: “Dengan
ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan
pasal-pasal.”41
Jika Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya merupakan satu
kesatuan, tentu tidak dapat memisahkannya dengan menempatkan
Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorms yang lebih tinggi
dari pasal-pasalnya sebagai staatsverfassung. Apalagi dengan menyatakan
bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah dasar pembentukan pasal-pasal UUD
1945 sebagai konstitusi, atau Pembukaan UUD 1945 adalah presuposisi bagi
validitas pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 (termasuk di
dalamnya Pancasila) dan pasal-pasalnya adalah konstitusi tertulis bangsa
Indonesia. Pembukaan UUD 1945 walaupun merupakan pokok-pokok
pikiran yang abstraksinya tinggi dan dijabarkan dalam pasal-pasalnya, tetapi
bukan merupakan dasar keberlakuan pasal-pasal UUD 1945 dan berarti
bukan pula presuposisi validitas pasal-pasal tersebut. Pembukaan UUD 1945
bukan sekedar sebuah postulat dari juristic-thinking. UUD 1945 secara
keseluruhan ditetapkan sebagai konstitusi (staatsverfassung) yang mengikat
dalam satu tindakan hukum, yaitu keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
Penempatan Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari Konstitusi
sekaligus menempatkannya sebagai norma abstrak yang dapat dijadikan
sebagai standar valuasi konstitusionalitas norma hukum yang lebih rendah.
Bahkan juga dapat digunakan sebagai prinsip-prinsip dalam menafsirkan
konstitusi. Dengan posisi Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari
konstitusi, maka pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya,
termasuk Pancasila, benar-benar dapat menjadi rechtsidee dalam
pembangunan tata hukum Indonesia.
Jika Pancasila bukan merupakan staatsfundamental-norms, lalu apa
yang menjadi dasar keberlakuan UUD 1945 sebagai konstitusi? Apa yang
mempresuposisikan validitas UUD 1945? Proklamasi 17 Agustus 1945.
40

Kusuma, Op Cit., hal. 132 – 137.

41

Hasil Perubahan Keempat UUD 1945.

15

Proklamasi menurut hukum yang berlaku pada saat itu bukan merupakan
tindakan hukum karena dilakukan bukan oleh organ hukum dan tidak sesuai
dengan prosedur hukum. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai
berdirinya Negara Republik Indonesia, yang berarti terbentuknya suatu tata
hukum baru (New Legal Order). Adanya Negara Indonesia setelah
diproklamasikan adalah postulat berpikir yuridis (juristic thinking) sebagai
dasar keberlakuan UUD 1945 menjadi konstitusi Negara Indonesia.
Keberadaan Negara Indonesia yang merdeka adalah presuposisi validitas
tata hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 sekaligus meniadakan tata
hukum lama sebagai sebuah sistem.
Peran Mahkamah Konstitusi
Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional
tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain
badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum
itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut
organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat
diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut mahkamah
konstitusi (constitutional court), atau kontrol terhadap konstitusionalitas
undang-undang (judicial review) diberikan kepada pengadilan biasa,
khususnya mahkamah agung. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat
menghapuskan
secara
keseluruhan
undang-undang
yang
tidak
konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.
Sedangkan jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji
konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam bentuk menolak
untuk menerapkannya dalam kasus konkret ketika menyatakan bahwa
undang-undang tersebut tidak konstitusional sedangkan organ lain tetap
diwajibkan menerapkannya.42
George Jellinek pada akhir abad ke-19 mengembangkan gagasan agar
kewenangan judicial review tersebut diterapkan di Austria, seperti yang
telah diterapkan oleh John Marshal di Amerika. Pada tahun 1867,
Mahkamah Agung Austria mendapatkan kewenangan menangani sengketa
yuridis terkait dengan perlindungan hak-hak politik berhadapan dengan
pemerintah. Pemikiran Kelsen yang telah diungkapkan di atas, mendorong
dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama Verfassungsgerichtshoft atau
Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) yang berdiri sendiri di luar
Mahkamah Agung, sehingga model ini sering disebut sebagai “The Kelsenian
Model43”. Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota
lembaga pembaharu Konstitusi Austria (Chancelery) pada tahun 1919 –
1920 dan diterima dalam Konstitusi Tahun 1920. Inilah Mahkamah
Konstitusi pertama di dunia. Model ini menyangkut hubungan antara
prinsip supremasi konstitusi (the principle of the supremacy of the
Constitution) dan prinsip supremasi parlemen (the principle of the
42

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Op Cit. (New York: Russell & Russell, 1961), hal 157.

43

Disebut juga dengan “the centralized system of judicial review”. Lihat Arend Lijphart, Patterns of
Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, (New Heaven and London: Yale
University Press, 1999), hal. 225.

16

supremacy of the Parliament). Mahkamah konstitusi ini melakukan
pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak (abstract
review) dan juga memungkinkan pengujian terhadap norma kongkrit
(concrete review). Pengujian biasanya dilakukan secara a posteriori,
meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengujian a priori.44
Walaupun demikian, keberadaan lembaga Mahkamah konstitusi
secara umum merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan.
Hingga saat ini baru terdapat 78 negara yang membentuk mahkamah ini
secara tersendiri.45 Negara-negara ini pada umumnya adalah negara-negara
yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi negara demokrasi.
Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari
perubahan keempat UUD 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 46 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”. Hal ini berarti cabang kekuasaan kehakiman merupakan satu
kesatuan sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum Indonesia
berdasarkan UUD 1945 Agustus 2003. Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus
2003.47 Namun lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri baru benar-benar
terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 setelah pengucapan sumpah
jabatan sembilan hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003. 48
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a)
menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (b) memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.49 Selain itu Mahkamah Konstitusi juga (e)
wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat

44

Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2005), hal. 28, 29, 64 – 66, 108 dan 109.
45

Lihat Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan
Peraturan di 78 Negara, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN
Indonesia, 2002).
46

Hasil Perubahan Keempat UUD 1945.

47

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4316.
48
Sembilan hakim konstitusi pada MKRI yang pertama ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No.
147/M Tahun 2003, tanggal 15 Agustus 2003.
49
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

17

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945.50
Kewenangan pertama Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai
judicial review. Namun istilah ini harus diluruskan dan diganti dengan
istilah constitutional review atau pengujian konstitusional mengingat bahwa
kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945. Per definisi, konsep constitutional review merupakan
perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis
yang didasarkan atas ide negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan
kekuasaan (separation of power), serta perlindungan hak asasi manusia
(the protection of fundamental rights). Dalam sistem constitutional review
itu tercakup dua tugas pokok, yaitu (a) menjamin berfungsinya sistem
demokrasi dalam hubungan peran atau interplay antara cabang kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif; dan (b) melindungi setiap individu warga
negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang
merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. 51
Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain dapat dilihat
sebagai upaya penataan hubungan kelembagaan negara dan institusiinstitusi demokrasi berdasarkan prinsip supremasi hukum. Sebelum
terbentuknya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya tersebut,
hubungan kelembagaan negara dan institusi demokrasi lebih didasarkan
pada hubungan yang bersifat politik. Akibatnya, sebuah lembaga dapat
mendominasi atau mengkooptasi lembaga lain, atau terjadi pertentangan
antar lembaga atau institusi yang melahirkan krisis konstitusional. Hal ini
menimbulkan ketiadaan kepastian hukum dan kotraproduktif terhadap
pengembangan budaya demokrasi. Pengaturan kehidupan politik
kenegaraan secara umum juga telah berkembang sebagai bentuk “the
constitutionalization of democratic politics”.52 Hal ini semata-mata untuk
mewujudkan supremasi hukum, kepastian hukum, dan perkembangan
demokrasi itu sendiri, berdasarkan konsep negara hukum yang demokratis
(democratische reshtsstaat).
Kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga
konstitusi (the guardian of the constitution). Kewenangan ini dilaksanakan
untuk menjaga ketentuan undang-undang agar tidak bertentangan dengan
UUD 1945 dan atau merugikan hak konstitusional warga negara. Batu ujian
yang digunakan tentu saja adalah UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan
dan Pasal-pasal. Yang dijadikan alat untuk menguji apakah suatu ketentuan
undang-undang melanggar hak konstitusional atau bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar tidak hanya Pasal-Pasal, melainkan juga cita-cita dan
prinsip dasar yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

50

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, juncto Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.
51

Asshiddiqie, Model-Model Pengujian, Op Cit., hal. 10-11.

52

Richard H. Pildes, The Constitutionalization of Democratic Politics, Harvard Law Review, Vol. 118:1,
2004, hal. 2-3, 10.

18

Dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berbagai
permasalahan baru yang mendasar senantiasa muncul dalam proses
penataan kehidupan bernegara terkait dengan dasar negara Pancasila dan
perkembangan dunia yang didominasi oleh ideologi kapitalisme.
Permasalahan tersebut diantaranya adalah; (a) hubungan ekonomi dengan
wilayah hukum dan politik; (b) kerangka institusional negara; (c) tujuan dan
peran pemerintahan; (d) akibat dan batasan intervensi negara dalam
masyarakat; dan (e) masalah kedaulatan negara berhadapan dengan
perkembangan hukum internasional.53
Putusan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang telah
dibuat oleh Mahkamah Konstitusi terhadap berbagai permohonan pengujian
yang diajukan juga selalu melihat secara utuh UUD 1945. Dalam putusanputusan tersebut memuat pengertian-pengertian dan konsep-konsep terkait
dengan pemahaman suatu ketentuan dalam konstitusi berdasarkan cita
negara (staatside)dan landasan filosofis (filosofische grondslag) bangsa
Indonesia. Hingga saat ini telah terdapat berbagai putusan Mahkamah
Konstitusi baik di bidang politik54, ekonomi55, dan sosial56 terkait dengan
ketentuan dalam UUD 1945 yang mengelaborasi nilai-nilai dasar Pancasila
sebagai batu ujian atas permohonan pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar.
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi secara otomatis juga
berarti sebagai penjaga Pancasila sebagai materi konstitusi dan
mempertahankannya sebagai ideologi terbuka. Mahkamah Konstitusi
mengelaborasi nilai-nilai dan prinsip dasar Pancasila untuk menentukan
apakah sesuatu ketentuan undang-undang bertentangan dengan konstitusi
atau tidak. Disamping itu, melalui pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah
Konstitusi tetap menjaga Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan
senantiasa mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat
dan masyarakat internasional sehingga tidak menjadi ideologi tertutup yang
dapat disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan belaka. Hal ini juga
dapat dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan yang lain terutama dalam
hal sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan
memutus usulan DPR untuk pemberhentian Presiden dan atau Wakil
Presiden.

53

Bob Jessop, State Theory, (Cambridge: Polity Press, 1990), hal. 48.

54

Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang mengembalikan hak
politik pasif dan aktif eks anggota PKI dan organisasi terlarang lainnya dengan menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4277) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
55
Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. Perkara 002/PUU-I/2003 dalam perkara permohonan
konstitusionalitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. Perkara 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 secara
keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Pasal-Pasal yang diuji dan dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 68 merupakan jantung dari UndangUndang No. 20 Tahun 2002.
56
Misalnya Putusan No. Perkara 011/PUU-III/2005 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

19

Penutup
Cita-cita ideal bernegara berlaku bagi segenap bangsa Indonesia
tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan
kemajuan tersendiri bagi bangsa Indonesia dibandingkan beberapa
konstitusi negara lain, bahkan di Amerika dan Perancis, yang semula hanya
menyebutkan kata “man” sebagai warga negara. Salah satu sila dari
Pancasila adalah “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Hal ini
menunjukkan bahwa salah satu penyangga bangsa Indonesia adalah prinsip
kemanusiaan yang adil, yang dengan sendirinya menentang diskriminasi
baik berdasarkan ras, agama, keyakinan politik, maupun gender.
Prinsip-prinsip dasar tersebut juga dapat dilihat dari perumusan
ketentuan UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Seluruh
ketentuan masalah hak asasi manusia dalam UUD 1945 menyebutkan
“setiap orang” atau “setiap warga negara” yang menunjukkan tidak ada
pembedaan berdasarkan gender. Bahkan dalam Pasal 28I UUD 1945
disebutkan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
Walaupun telah ada jaminan konstitusional, namun realitas
menunjukkan bahwa diskriminasi gender masih terjadi di masyarakat. Hal
ini tidak terlepas dari stereotype dan budaya patriakhi yang dominan tidak
hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Bahkan pada saat negaranegara kawasan Asia dan Amerika Latin sudah banyak yang pernah
dipimpin oleh perempuan, negara Eropa masih jarang, bahkan di Amerika
belum pernah sama sekali.
Berhadapan dengan realitas masih adanya diskriminasi atas
perempuan baik secara kultural maupun struktural, adalah suatu
ketidakadilan jika sekedar memberikan kesempatan yang sama kepada
perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan.
Perempuan jelas akan tetap tertinggal karena kemampuan dan dukungan
sosial yang diperoleh kalah dibandingkan dengan laki-laki yang sejak awal
memang dominan.
Karena itulah adalah sah dan memenuhi rasa keadilan jika terdapat
kebijakan yang berupaya mendorong peran perempuan dengan memberikan
kuota khusus (affirmative action). Hal ini secara konstitusional dijamin
dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.”
Salah satu wujud affirmative action ini adalah adanya persetujuan
bersama antara DPR dan pemerintah tentang kuota minimal 30 persen
calon anggota legislatif, baik tingkat pusat maupun daerah, yang diusulkan
oleh partai-partai politik peserta Pemilu 2004. Hanya saja disayangkan
rumusan ketentuan mengenai hal itu, yakni Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 57 tersebut, tidak
bersifat memaksa (imperatif) karena menggunakan kata ”dapat”, bukan kata
57

Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277.

20

”wajib” atau ”harus”. Akibatnya, para anggota lembaga legislatif, baik di
tingkat pusat maupun daerah, hasil Pemilu 2004 tidak memenuhi
keterwakilan 30 persen adalah kaum perempuan.
Terlepas dari berbagai jaminan persamaan hak dan kemudahan dan
perlakuan khusus dalam UUD 1945, yang menentukan diakui tidaknya
kesejajaran perempuan dan laki-laki serta berperan tidaknya perempuan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, adalah kualitas
manusianya. Kalaupun telah diberikan perlakuan khusus dan kultur sosial
sudah tidak bias gender, namun jika tidak memiliki kualitas yang memadai,
perempuan tidak akan dapat memanfaatkan perlakuan khusus yang
diberikan. Kebijakan tersebut juga akan berujung sebagai penghias bibir
semata.
Maka peningkatan kualitas dan kemampuan perempuan harus
menjadi agenda bangsa secara keseluruhan, maupun partai-partai politik, di
samping perjuangan secara struktural dan kultural. Hal ini dapat dilakukan
dengan berbagai proses pendidikan dan pelatihan serta memperluas medan
pengalaman dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

21

DAFTAR PUSTAKA

Alder, John and Peter English. Constitutional and Administrative Law. London:
MacMillan Education LTD, 1989.
Almond, Gabriel A. and G. Bingham Powell Jr. Comparative Politics; A
Developmental Approach. Little, Brown and Company Inc., 1966.
Andrews, William G. Constitutions and Constitutionalism. 3rd edition. New
Jersey: Van Nostrand Company, 1968.
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan
Pelaksanaanya di Indonesia. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
_______________. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi.
Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
_______________. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai
Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Asshiddiqie, Jimly dan Mustafa Fakhry. Mahkamah Konstitusi: Kompilasi
Ketentuan UUD, UU dan Peraturan di 78 Negara. Jakarta: Pusat Studi
Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia,
2002.
Attamimi, A. Hamid A. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai
Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu
Pelita I–Pelita IV. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas
Indonesia. Jakarta, 1990.
Bahar, Saafroedin Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.). Risalah
Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945–
22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
Bogdanor, Vernon (ed). Blackwell’s Encyclopedia of Political Science. Oxford:
Blackwell, 1987.
Bryce, J. Studies in History and Jurisprudence. vol.1. Oxford: Clarendon Press,
1901.
Friedrich, Carl J. Man and His Government. New York: McGraw-Hill, 1963.
_____________. Constitutional Government And Democracy: Theory and
Practice in Europe and America. Fourth Edition. Massachussets-TorontoLondon: Blaisdell Publishing Company, 1967.
Hewitt, Martin. Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the
Welfare State. Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992.
Jessop, Bob. State Theory. Cambridge: Polity Press, 1990.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. translated by: Anders Wedberg.
New York: Russell & Russell, 1961.
___________. Pure Theory Of Law. Translation from the Second (Revised and
Enlarged) German Edition. Translated by: Max Knight. Berkeley, Los
Angeles, London: University of California Press, 1967.

22

Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas.
Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
Kusuma, RM. A.B. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Pusat Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Lijphart, Arend. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in
Thirty-Six Countries. New Heaven and London: Yale University Press, 1999.
Magnis-Suseno, Franz. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Jakarta: Kanisius, 1992.
Mannheim, Karl. Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik.
Judul Asli: Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of
Knowledge. Penerjemah: F. Budi Hardiman. Jakarta: Penerbit Kanisius,
1998.
Notonagoro. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Cetakan keempat. Jakarta:
Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun.
Phillips, O. Hood. Constitutional and Administrative Law. 7th ed. London: Sweet
and Maxwell, 1987.
Pildes, Richard H. “The Constitutionalization of Democratic Politics”. Harvard
Law Review, Vol. 118:1, 2004.
Thompson, Brian. Textbook on Constitutional and Administrative Law. edisi ke-3.
London: Blackstone Press Ltd., 1997.

23

Ideologi pancasila__dan_konstitusi

More Related Content

What's hot (20)

Similar to Ideologi pancasila__dan_konstitusi (20)

More from Bayu Prasetyo (15)

Ideologi pancasila__dan_konstitusi