IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Materi
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah
• Sistem Pengukuran Kinerja
• Rencana Strategis SKPD
• Rencana Kerja SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 4

Proses Perencanaan
6
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com

7
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)

Syarat Dokumen Perencanaan
S.M.A.R.T
8
1. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
9dadang-solihin.blogspot.com

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas

Apa Itu Pembangunan?
12
Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
 melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah
14
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA

15
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

16
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS

Troika

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance

Sinergi Stakeholders

Tujuan Penetapan I.K.U
• Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
• Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
• Oleh karena itu:
Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan masing-masing (Permen PAN No. PER/09/
M.PAN/5/2007)

Penetapan I.K.U
• IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit
organisasi
• Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menetapkan IKU untuk K/L dan
unit organisasi setingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri di
bawahnya
• Setjen Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang
menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan IKU untuk
Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Lain, dan unit organisasi
setingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya
• Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan IKU untuk
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD serta Unit Kerja
Mandiri di bawahnya

Pemilihan I.K.U
 IKU pada tingkat K/L dan Pemprov/ Pemkab/ Pemkot minimal
adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas,
dan fungsi.
 IKU pada unit organisasi Eselon I adalah indikator hasil (outcome)
dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran
(output) unit kerja di bawahnya.
 IKU pada unit organisasi Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri minimal
adalah indikator keluaran (output).

Pertimbangan I.K.U
Pertimbangan
Karakteristik yang harus
dipenuhi
Prinsip pemilihan
dan penetapan IKU:
 Kehatian-hatian,
 Kecermatan,
 Keterbukaan, dan
 Transparansi.
a. Dokumen RPJMN/RPJMD,
Renstra, Kebijakan Umum
atau dokumen strategis
lainnya yang relevan
b. Bidang kewenangan, tugas
dan fungsi, serta peran
lainnya
c. Kebutuhan informasi kinerja
untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja
d. Kebutuhan data statistik
pemerintah
e. Kelaziman pada bidang
tertentu dan perkembangan
IPTEK
a. Spesifik
b. Dapat dicapai
c. Relevan
d. Menggambarkan
keberhasilan sesuatu yang
diukur
e. Dapat dikuantifikasi dan
diukur

Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan
evaluasi kinerja secara berkala dan sederhana
dengan meneliti fakta yang ada baik kendala,
hambatan, maupun informasi lainnya
Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:
a. Perencanaan jangka menengah;
b. Perencanaan tahunan;
c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan
Keberhasilan pencapaian
sasaran strategis
dinyatakan dengan IKU
Penggunaan I.K.U

Balanced
Score Cards
Logic Model
Analisis
Beban Kerja
Environmental
Scanning SWOT
Tugas dan
Fungsi
Struktur
Organisasi
Strategy Map
Sasaran
Strategis
Program Kegiatan
Strategi
??
Tujuan
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan
Per-UU-an
SDM
Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
Mindset &
Cultural Set
Aparatur
Role
Indikator
Kinerja Utama
Program/
Kegiatan
Outcome/
Output
Indikator
Baseline
2014
Target Kinerja
2015-2019
Mental Model Nilai Norma
Tujuan
Indikator
Kinerja Utama
Arah Kebijakan
RPJMD P Morotai

Apa yang dimaksud dengan pengukuran
kinerja?
• Pengukuran kinerja adalah suatu proses
yang obyektif dan sistematis
• dalam mengumpulkan, menganalisa dan
menggunakan informasi
• untuk menentukan seberapa efektif dan
efisien pelayanan pemerintah daerah
disediakan dan sasaran dicapai.

Bagaimana kita bisa secara efektif
mengukur suatu program pemerintah?
1. Definisikan outcome (hasil) dari program
yang ingin dicapai.
2. Ukur kinerja program yang berkaitan
dengan pencapaian hasil yang
diinginkan.
3. Laporkan hasil kepada para pengambil
keputusan yang bisa mengambil
tindakan berdasarkan informasi yang
diberikan.

Mengapa perlu dilakukan pengukuran
kinerja?
• Masyarakat secara terus menerus
membutuhkan pemerintahan yang
responsif dan cakap.
• Daerah memiliki pendapatan yang
terbatas, sementara harapan masyarakat
terhadap pelayanan yang disediakan
sangat tinggi.
• Tanpa indikator kinerja, sulit menilai
keberhasilan atau kegagalan suatu unit
kerja.

Moto
• Jika anda tidak mengukur hasil, anda tidak bisa membedakan
antara kesuksesan dan kegagalan.
• Jika anda tidak bisa melihat kesuksesan, anda tidak akan bisa
menghargainya.
• Jika anda tidak bisa menghargai kesuksesan, anda berarti mungkin
menghargai kegagalan.
• Jika anda tidak bisa melihat kesuksesan, anda tidak bisa belajar
darinya.
• Jika anda tidak mengenali kegagalan, anda tidak bisa
memperbaikinya.
• Jika anda bisa menunjukkan hasil, anda bisa memperoleh
dukungan publik.

Apa manfaat menggunakan sistem
pengukuran kinerja?
 Pembuatan
Kebijakan dan
Pengawasannya
 Meningkatkan perumusan kebijakan dengan
menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para
pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja
pelayanan serta membuat keputusan realokasi
sumber daya jika diperlukan.
 Arahan
Operasional
 Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para
manajer untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan
operasional serta untuk melakukan analisa program
yang berkelanjutan.
 Akuntabilitas  Dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam
memperoleh kepercayaan masyarakat dengan
memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang
diterima.
1/3

pengukuran kinerja?
 Perencanaan  Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional
dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan
dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta
merencanakan program-program untuk pencapaian
tujuan dan sasaran tersebut
 Pengelolaan  Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya
penurunan efisiensi operasional.
 Memperlihatkan seberapa efisien sumber daya
digunakan dalam penyediaan pelayanan dan
pencapaian tujuan.
 Penganggaran  Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa
mungkin membuat keputusan yang obyektif
mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya,
pengurangan biaya, dan menginvestasikan
kelebihan/surplus dana.
2/3

pengukuran kinerja?
 Menyerahkan
penyediaan
pelayanan
kepada pihak
luar
 Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam
penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara
memberikan data biaya dan kinerja yang
didokumentasikan dengan baik serta memonitor
kinerja pihak kontrakor berkaitan dengan kualitas
pelayanan
 Pengawasan
Kerja
 Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih
baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi
penetapan target kinerja dan memberikan masukan
dan insentif.
3/3

Siapa yang menyusun indikator kinerja?
• Indikator kinerja disusun oleh para pegawai/staf dengan:
– Mengumpulkan ide/masukan dari mereka yang terlibat dalam
penyusunan indikator
• ide/masukan tersebut bisa menjadi alat kontrol
– Memberdayakan dan memotivasi pegawai untuk maju dan
meraih target
– Usaha dari setiap pegawai dapat membawa perbedaan yang
terukur.

Bagaimana tolok ukur kinerja digunakan
dalam penyusunan anggaran kinerja?
• Tolok ukur kinerja adalah bagian penting dari penganggaran kinerja.
Tolok ukur kinerja merupakan:
– Bagian dari rencana strategis dan TUPOKSI setiap dinas; tolok
ukur menunjukkan bagaimana kemajuan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran dinas akan diukur.
– Digunakan oleh para pengambil keputusan dalam
mengalokasikan sumber daya dan menetapkan jumlah
anggaran.
– Dimaksudkan untuk membantu usaha-usaha dinas dalam
mencapai tujuan dan sasaran prioritas.
– Alat monitor untuk membantu pemerintah daerah dan
menjadikan pemerintah daerah bertanggungjawab kepada
masyarakatnya.

Apakah ada sebagain tujuan, sasaran, program dan
kegiatan yang lebih mudah diukur dibandingkan yang
lainnya?
• Ada, pemeliharaan jalan dan kendaraan, penyediaan air bersih,
saluran pembuangan, pengangkutan sampah, taman dan pusat
rekreasi, transportasi relatif lebih mudah diukur.
• Pelayanan seperti misalnya pelayanan sosial, perencanaan
cenderung lebih sulit diukur karena hasilnya tidak bisa diduga, sulit
diukur dan butuh waktu lama untuk mencapainya.

Contoh: IKK/IKU Bappeda
• Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan
dengan PERDA
• Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah
ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
• Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan
dengan PERKADA
• Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
• Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
EPPD – PP 6/2008

Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
1/2

Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.
2/2

Outline Renstra SKPDOutline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.
Pasal 40 PP 8/2008

Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD
dalam Perencanaan Daerah
1.5 Sistematika Penulisan
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
2.1 Struktur Organisasi
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
2.3 TUPOKSI
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain
yang perlu)
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan dan capaian
terhadap Standar Pelayanan Minimal)
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang
dihadapi masa kini
3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
SKPD
3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
efektif)
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi SKPD
4.2 Misi SKPD
4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
Measurable, Achievable, Results Oriented,
Time Bound)
4.4 Strategi
4.5 Kebijakan
BAB 5 PROGRAM
5.1 Program SKPD
5.2 Program Lintas SKPD
5.3 Program Lintas Kewilayahan
5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendanaan
BAB 6 PENUTUP

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
e) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Renstra SKPD

Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
1/3
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
pelayanan SKPD.
.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
.
3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: .
 mengantisipasi perubahan-perubahan,
 kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
 merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.

2/3
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.
.
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan
agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan
pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
.

3/3
7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada
prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
pembangunan pelayanan SKPD.
.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam
pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.
.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah
dengan kendala fiskal SKPD.
.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan
daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
SKPD
.

Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi
mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya
dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan
terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti
RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.
• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat
menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada
masyarakat penggunanya.

Sistematika Renja SKPD
I. Pendahuluan;
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;
III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
IV. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang Menggambarkan
Pencapaian Renstra SKPD;
V. Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan Maju
Berdasarkan Pagu Indikatif;
VI. Sumber Dana yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Program dan
Kegiatan; dan
VII. Penutup.
Pasal 143 Permendagri 54/2010

Sistematika Penulisan Renja SKPD
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
 Pelayanan Umum
 Ketertiban dan Keamanan
 Ekonomi
 Lingkungan Hidup
 Perumahan dan Fasilitas Umum
 Kesehatan
 Pendidikan
 Pariwisata dan Budaya
 Perlindungan Sosial
Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
Pembangunan Daerah
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Pelayanan Umum dan
Investasi Pemerintah Daerah
Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi
Pendapatan dan Belanja Daerah)
Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah
Bab 6 Program dan Kegiatan
 Program SKPD
 Program Lintas SKPD
 Program Lintas Kewilayahan
yang disusun menurut PERMENDAGRI No
13/2006 memuat informasi:
 Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
 Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
 Kode SKPD
 Kode Program
 Kode Kegiatan
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian
Program
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
Kegiatan
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
Kegiatan
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendanaan
Bab 7 Penutup

Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD
• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai
dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD
karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan
rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka
menengah daerah.
• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan
kualitas rencana daerah diatasnya.

Evaluasi Kualitas Renja SKPD
1 Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah
berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.
.
2 Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi
pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan.
.
3 Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi
perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal
dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja
pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan
agar kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.
.
1/3

4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD
dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki
kinerja pelayanan kepada masyarakat
.
5 Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan
TUPOKSI SKPD, visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan,
strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan
Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI
.
6 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke
dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan,
kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat
dan efektif dari pelayanan SKPD
.
2/3

7 Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan
mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal
.
8 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja
SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil
kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder
SKPD
.
3/3

IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

More Related Content

What's hot (20)

Viewers also liked (20)

Similar to IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD (20)

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded (20)

IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD