istihsan, istishhab, mashlahah mursalah
5 likes8,943 views
Dokumen ini membahas dalil-dalil hukum dalam Islam seperti istihsan, istishhab, dan mashalih mursalah sebagai metode untuk memahami hukum Al-Quran dan Sunnah. Istihsan adalah penyesuaian hukum berdasarkan alasan kuat, istishhab mempertahankan status quo hingga ada bukti perubahan, dan mashalih mursalah berkaitan dengan maslahat tanpa ketentuan hukum tertentu. Terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai penerapan metode ini dalam penetapan hukum.
istihsan, istishhab, mashlahah mursalah
- 1. DALIL-DALIL YANG TIDAK DISEPAKATI Membahas Dalil-Dalil Hukum yang menjadi dalil pendukung atau sebagai alat bantu untuk memahami sumber hukum dari al-Quran & Sunnah. Disebut juga dengan Metode istinbat, mencakup Istihsan, Istishhab, Mashalih Mursalah. Oleh: Hj. Marhamah Saleh, Lc. MAOleh: Hj. Marhamah Saleh, Lc. MA Presentasi Ke-7Presentasi Ke-7
- 3. Terminologi ISTIHSAN () • Istihsan berasal dari kata yang berarti “mencari kebaikan”. Istihsan juga berarti “sesuatu yang dianggap baik”, diambil dari kata al-husnu (baik). • Secara terminologi, Imam Abu Hasan al-Karkhi mengatakan bahwa istihsan ialah “penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.” • DASAR ISTIHSAN: QS. al-Zumar: 17-18 disebutkan: • Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. • Rasul Saw juga bersabda:
- 4. Terminologi ISTIHSAN () • DR. Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan istihsan, yaitu “memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu”. Disebut juga istihsan qiyasi. • Pengertian Qiyas jali didasarkan atas ‘illat yang ditegaskan dalam Quran dan sunnah, seperti menqiyaskan memukul kedua orang tua kepada larangan mengatakan “uf atau ah”. Qiyas khafi didasarkan atas ‘illat yang ditarik dari hukum ashal, seperti mengqiyaskan pembunuhan dengan benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan persamaan ‘illat yaitu adanya kesengajaan. Qiyas jali lebih kuat daripada qiyas khafi, tapi jika mujtahid memandang bahwa qiyas khafi lebih besar mashlahatnya, maka qiyas jali boleh ditinggalkan. • Definisi istihsan yang lain: “Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.” Disebut juga istihsan istitsnai.
- 5. Macam-macam Istihsan Istitsnai • Istihsan bi al-nash, hukum pengecualian berdasarkan nash quran dan sunnah, seperti makan-minum dalam keadaan lupa di siang hari ramadhan, hukum asalnya batal puasa, tapi hadis nabi menegaskan hal itu tidak membatalkan puasa. • Istihsan berlandaskan ijma’, kebolehan jual beli barang pesanan (salam dan istishna’) yang bertentangan dengan hukum asal jual beli yang mengharuskan adanya barang pada saat akad. • Istihsan berlandaskan ‘urf (adat), seperti kebolehan mewakafkan benda bergerak seperti buku dan perkakas alat memasak, berdasarkan adat setempat. Padahal wakaf biasanya hanya pada harta yang bersifat kekal dan tidak bergerak seperti tanah. • Istihsan berlandaskan mashlalah mursalah, seperti mengharuskan ganti rugi atas penyewa rumah jika perabotnya rusak ditangannya, kecuali disebabkan bencana alam. Tujuannya agar penyewa berhati-hati dan lebih bertanggung jawab. Padahal menurut ketentuan umum penyewa tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak, kecuali disebabkan kelalaiannya.
- 6. Ikhtilaf Mengenai Istihsan • Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, dengan menggunakan dalil-dalil yang menjadi dasar istihsan. • Imam Syafi’i menolak istihsan sebagai landasan hukum. Menurut beliau, menetapkan hukum berlandaskan istihsan sama dengan membuat-buat syariat baru dengan hawa nafsu. QS. Al-Maidah: 49. • Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini memerintahkan manusia untuk mengikuti petunjuk Allah Swt dan RasulNya, dan larangan mengikuti kesimpulan hawa nafsu. Hukum yang dibentuk melalui istihsan adalah kesimpulan hawa nafsu, jadi tidak sah dijadikan landasan hukum.
- 7. ISTISHHAB • Kata istishhab secara etimologi berarti “meminta ikut serta secara terus-menerus”. Secara terminologi, istishhab ialah “menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula, selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. • Contoh istishhab: Seseorang yang diketahui masih hidup pada masa tertentu, tetap dianggap hidup pada masa sesudahnya selama belum terbukti bahwa ia telah wafat. Begitupula seseorang yang telah berwudhu’, jika ia ragu, dianggap tetap wudhu’nya selama belum terjadi hal yang membuktikan batal wudhu’nya.
- 8. Macam-macam ISTISHHAB • Istishhab al-ibahah al-ashliyah, didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yaitu mubah. Jenis ini banyak berperan dalam menetapkan hukum dibidang muamalah, bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan selama tidak ada dalil yg melarangnya. • Istishhab al-baraah al-ashliyah, yaitu istishhab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban taklif sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu, dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya. Misal: seseorang yang menuntut haknya dirampas orang lain, ia harus mampu membuktikannya, karena pihak tertuduh pada dasarnya bebas dari segala tuntutan, kecuali ada bukti yang jelas. • Istishhab al-hukm, didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Misal: pemilik asal rumah & tanah tetap dianggap sah selama tidak ada peristiwa jual beli / hibah yg mengubah status hukum kepemilikan. • Istishhab al-washf, istishhab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misal: air yang diketahui bersih, tetap dianggap bersih selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya itu.
- 9. Ikhtilaf Ulama Mengenai Istishhab • Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa tiga macam istishhab (point pertama hingga ketiga) adalah sah dijadikan landasan hukum. • Mereka berbeda pendapat pada jenis istishhab al-washf: 1. Kalangan Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa istishhab al- washf dapat dijadikan landasan hukum secara penuh, baik dalam menimbulkan hak yang baru maupun dalam mempertahankan haknya yang sudah ada. Misalnya, seseorang yang hilang tidak ketahuan rimbanya, tetap dianggap hidup sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Jadi harta dan istrinya masih dianggap kepunyaannya, dan jika ahli warisnya wafat, dia turut mewarisi harta peninggalan dan kadar pembagiannya langsung dinyatakan sebagai hak miliknya. 2. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa istishhab al- washf hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada, bukan untuk menimbulkan hak yang baru. Dalam contoh orang hilang tsb meskipun harta dan istrinya masih dianggap sebagai kepunyaannya, tapi jika ada hali waris yang wafat maka khusus kadar bagiannya disimpan dan belum dapat dinyatakan sebagai haknya sampai terbukti ia hidup.
- 10. MASHLAHAH MURSALAH • Kata mashlahah menurut bahasa berarti “manfaat”. Kata mursalah berarti “lepas”. Secara istilah, menurut Abdul Wahab Khalaf, mashlahah mursalah berarti “sesuatu yang dianggap mashlahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga disebut mashlahat yang lepas. • MACAM-MACAM MASHLAHAH: 1. Al-mashlalah al-mu’tabarah, yaitu mashlahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan2 hukum untuk merealisasikannya. Misal: Diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman zina bertujuan untuk memelihara kehormatan dan keturunan, dsb. 2. Al-mashlahah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentang dengan ketentuan syariat. Misal: ada asumsi menyamakan pembagian warisan anak laki-laki dan wanita adalah mashlahah, padahal itu bertentang dengan QS. Al-Nisa`: 11. 3. Al-Mashlahah al-mursalah. Banyak terdapat dalam masalah- masalah muamalah. Misal: Peraturan dan rambu lalu lintas.
- 11. Ikhtilaf Ulama pada Mashlahah • Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa mashlahah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam BIDANG IBADAH, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasul Saw, makanya bidang ibadah tidak berkembang. • Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalah. 1. Kalangan Zahiriyah, sebagian Syafi’iyah dan hanafiyah tidak mengakui mashlahah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, karena menganggap syariat Islam tidak lengkap dengan asumsi ada mashlalah yang belum tertampung dalam hukum- hukumnya. 2. Kalangan hanafiyah dan Malikiyah serta sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa mashlahah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Alasannya, kebutuhan manusia selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci Quran dan sunnah, selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah maka mashlahah mursalah dapat diterima.
- 12. Syarat Mashlahah Mursalah • Sesuatu yang dianggap mashlahat itu haruslah berupa mashlahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatn atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan kemanfaatan tanpa melihat efek negatifnya. Misal: anggapan bahwa hak menjatuhkan thalaq dibolehkan pada wanita, itu adalah mashlahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat. • Sesuatu yang dianggap mashlahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. • Sesuatu yang dianggap mashlahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasannya dalam Quran dan sunnah, atau bertentangan dengan ijma’.