Kebijakan Pemerintahan Gusdur
Download as PPT, PDF10 likes74,900 views
Dokumen ini membahas kebijakan reformasi pemerintahan Gus Dur yang berjalan dalam situasi sulit di Indonesia, termasuk konflik etnis dan agama serta tantangan ekonomi. Berbagai kebijakan diimplementasikan, seperti otonomi daerah dan pembagian keuangan, penajaman visi ekonomi, serta kampanye hak asasi manusia. Era ini ditandai dengan perdebatan politik yang intens dan tekanan dari MPR terhadap kebijakan presiden.
Kebijakan Pemerintahan Gusdur
- 1. Kebijakan PemerintahKebijakan Pemerintah ReformasiReformasi Pada MasaPada Masa PemerintahanPemerintahan Gus DurGus Dur Kebijakan PemerintahKebijakan Pemerintah ReformasiReformasi Pada MasaPada Masa PemerintahanPemerintahan Gus DurGus Dur KH. Abdul Rahman Wahid BIDANG POLITIK MASA PEMERINTA HAN VIDEO 2 PEND SOS BUD BIDANG HUKUM BIDANG MILITER BIDANG EKONOMI VIDEO 1MAKERMAKER NEXTNEXT
- 2. Muhamad Yogi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara KE AWAL
- 3. Kasihan GW Lihat indonesia yang terus di landa berbagai masalah Jaman GW memimpin kagak gini gini amat Kasihan GW Lihat indonesia yang terus di landa berbagai masalah Jaman GW memimpin kagak gini gini amat KEKE AWALAWAL KEKE AWALAWAL
- 5. Pemerintahan Presiden Gus Dur meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.Inilah era yang disebut drunken master tactic regime KE AWALKE AWALKE AWALKE AWAL
- 6. Kebijakan-Kebijakan yang dibuatKebijakan-Kebijakan yang dibuat 1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh wilayah RI. 2. penundaan bantuan IMF 3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri: - Menyiapkan Program PR & "Marketing" - Menugaskan "Special Envoys" 4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkan perkembangan kontemporer 1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh wilayah RI. 2. penundaan bantuan IMF 3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri: - Menyiapkan Program PR & "Marketing" - Menugaskan "Special Envoys" 4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkan perkembangan kontemporer KE AWALKE AWAL
- 7. 1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001 2. Penajaman Visi Ekonomi 3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor) 4. Penajaman restrukturisasi Perbankan 5. Penajaman restrukturisasi BUMN 6. Penajaman restrukturisasi sektor riil 7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasuk kesehatan 1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001 2. Penajaman Visi Ekonomi 3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor) 4. Penajaman restrukturisasi Perbankan 5. Penajaman restrukturisasi BUMN 6. Penajaman restrukturisasi sektor riil 7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasuk kesehatan KE AWALKE AWAL
- 8. 1. Penajaman program JPS Pendidikan dan kesehatan: yakinkan wajib Belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara 2. Membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara (social cohesiveness) 3. Penggalangan demonstrasi guru-guru Jawa Barat ke DPR KE AWAL
- 9. 1. Membentuk Badan Reformasi Hukum: 2. Inventarisasi kasus-kasus korupsi "besar" dan pernyataan tindak lanjut penyelesaiannya 3. Penataan institusi penegakan hukum: kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan: (struktur, personil, kompensasi, mekanisme kerja, dsb.) KE AWAL
- 10. 1. Solusi penyelesaian konflik di Aceh Tanpa Kodam, 70.000 ribu tentara organik di Aceh yang melakukan operasi militer melalui Inpres No. 4 2000 KE AWAL