Keperawatan Bencana dalam manajemen benc
- 3. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pembatasan Pelindungan Pasal 26 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Sanksi Pelanggaran Pasal 113 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 5. KEPERAWATAN BENCANA Penulis: Ns. Zulfikar Muhammad, M.Kep. Editor: Andi Asari, M.A. Tata Letak: Ara Caraka Desain Cover: Mafy Media Sumber Gambar Cover: Freepick.com Ukuran: viii, 76 hlm., 15,5 cm x 23 cm Cetakan Pertama: Februari 2024 Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023 Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312 Kontak: 081374311814 Website: www.penerbitmafy.com E-mail: [email protected] ISBN: 978-623-8575-66-4
- 6. v KEPERAWATAN BENCANA DAFTAR ISI PRAKATA ............................................................................ vii BAB I KONSEP BENCANA .............................................................. 1 BAB 2 KONSEP PENILAIAN SISTEMIK BENCANA ................. 15 BAB 3 PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN TERHADAP CARE GIVER ......................................................................... 31 BAB 4 PERAWATAN PADA KELOMPOK RENTAN ............... 47 BAB 5 PENDIDIKAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT UMUM.................................................................................... 55 BAB 6 PENANGANAN BENCANA.............................................. 65 DAFTAR PUSTAKA ............................................................ 73
- 8. vii KEPERAWATAN BENCANA PRAKATA Puji syukur kami panjatkan Allah SWT, berkat limpahan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul, “KEPERAWATAN BENCANA” ini. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian buku ini. Kepada keluarga, rekan dan seluruh tim Penerbit PT Mafy Media Literasi Indonesia yang telah melakukan proses penerbitan, cetak, dan distributor terhadap buku kami, penulis haturkan terima kasih. Penulis menanti saran konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan pada masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dan khazanah informasi. Sebagaimana peribahasa tak ada gading nan tak retak, mohon dimaafkan segala kekeliruan yang ada pada terbitan ini. Segala kritik dan saran, tentu akan diterima dengan tangan terbuka. Harapan penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan takut untuk menulis, dengan menulis kita bisa menuangkan asa-asa kita selama ini terpendam menjadi otentik bukan khayalan berkelanjutan tanpa ada realisasinya. Penulis
- 10. 1 KEPERAWATAN BENCANA BAB I KONSEP BENCANA Kita sering mendengar dari televisi atau radio berita mengenai bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia atau luar negeri. Berita tentang bencana selalu terkait dengan musibah atau hal yang menyedihkan. Sekarang mari kita mencoba memahami pengertian dari bencana. Pengertian bencana dapat ditemukan dari berbagai sumber, sebagai berikut. Definisi bencana menurut UN- ISDR tahun 2004 menyebutkan bahwa bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri. Menurut Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam WHO – ICN (2009) bencana adalah sebuah peristiwa, bencana yang tiba-tiba serius mengganggu fungsi dari suatu komunitas atau masyarakat dan menyebabkan manusia, material, dan kerugian ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Meskipun sering disebabkan oleh alam, bencana dapat pula berasal dari manusia.
- 11. 2 KEPERAWATAN BENCANA Adapun definisi bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang mengatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dari ketiga definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa bencana adalah suatu keadaan yang tiba-tiba mengancam kehidupan masyarakat karena faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya sendiri. Posisi geografis Indonesia yang terletak pada tiga lempeng bumi (Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik) memberikan dampak yang menguntungkan dari segi sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, lautan yang luas, hutan, dan sebagainya. Namun juga menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan dari segi kerawanan terhadap bencana alam. Pergerakan relative ketiga lempeng tektonik tersebut dan dua lempeng lainnya, yakni laut Philipina dan Carolina menyebabkan terjadinya gempa-gempa bumi di daerah perbatasan pertemuan antar lempeng dan juga menimbulkan terjadinya sesar-sesar regional yang selanjutnya menjadi daerah pusat sumber gempa juga.
- 12. 3 KEPERAWATAN BENCANA A. MACAM-Macam Bencana Dari uraian di atas kita dapat memahami definisi atau pengertian bencana. Selanjutnya, bila kita lihat kembali UU No. 24 tahun 2007 bencana dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial. Di bawah ini akan diuraikan macam- macam bencana yaitu sebagai berikut: 1. Bencana Alam Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Di bawah ini akan diperlihatkan gambar tentang bencana alam yang telah terjadi di Indonesia. 2. Bencana non Alam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana non-alam termasuk terorisme biologi dan biokimia, tumpahan bahan kimia, radiasi nuklir, kebakaran, ledakan, kecelakaan transportasi, konflik bersenjata, dan tindakan perang. Sebagai contoh gambar 3 adalah gambaran bencana karena kegagalan teknologi di Jepang, yaitu ledakan reaktor nuklir. 3. Bencana Sosial Bencana karena peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas. Misalnya konflik sosial antar suku dan agama di Poso.
- 13. 4 KEPERAWATAN BENCANA Ethiopian Disaster Preparedness and Prevention Commission (DPPC) mengelompokkan bencana berdasarkan jenis hazard, yang terdiri dari: 1. Natural hazard. Ini adalah hazard karena proses alam yang manusia tidak atau sedikit memiliki kendali. Manusia dapat meminimalisir dampak hazard dengan mengembangkan kebijakan yang sesuai, seperti tata ruang dan wilayah, prasyarat bangunan, dan sebagainya. 2. Human made hazard. Ini adalah hazard sebagai akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hazard ini mencakup: ✓ Technological hazard sebagai akibat kecelakaan industrial, prosedur yang berbahaya, dan kegagalan infrastruktur. Bentuk dari hazard ini adalah polusi air dan udara, paparan radioaktif, ledakan, dan sebagainya. ✓ Environmental degradation yang terjadi karena tindakan dan aktivitas manusia sehingga merusak sumber daya lingkungan dan keragaman hayati dan berakibat lebih jauh terganggunya ekosistem. ✓ Conflict adalah hazard karena perilaku kelompok manusia pada kelompok yang lain sehingga menimbulkan kekerasan dan kerusakan pada komunitasyang lebih luas. B. Model Manajemen Bencana Bencana adalah hasil dari munculnya kejadian luar biasa (hazard) pada komunitas yang rentan (vulnerable) sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi
- 14. 5 KEPERAWATAN BENCANA berbagai implikasi dari kejadian luar biasa tersebut. Manajemen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasikerentanan. Terdapat lima model manajemen bencana yaitu: 1. Disaster management continuum model. Model ini mungkin merupakan model yang paling popular karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas sehingga lebih mudah diimplementasikan. Tahap-tahap manajemen bencana di dalam modelini meliput iemergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning. 2. Pre-during-post disaster model. Model manajemen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan disaster management continuum model. 3. Contract-expand model. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yangada pada manajemen bencana (emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning) semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saatbencana tahap tertentu lebih dikembangkan (emergency dan relief) sementaratahap yang lain seperti rehabilitation, reconstruction, dan mitigation kurangditekankan. 4. The crunch and release model. Manajemen bencana ini
- 15. 6 KEPERAWATAN BENCANA menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan maka bencana akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski hazard tetap terjadi. • Disaster risk reduction framework. Model ini menekankan upaya manajemen bencana pada identifikasi risiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun hazard dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut. Pendekatan lain adalah lingkaran manajemen bencana (disaster management cycle) yang terdiri dari dua kegiatan besar. Pertama adalah sebelum terjadinya bencana (pre event) dan kedua adalah setelah terjadinya bencana (post event). Kegiatan setelah terjadinya bencana dapat berupa disaster response/emergency response (tanggap bencana) ataupun disaster recovery. Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dapat berupa disaster preparedness (kesiapsiagaan menghadapi bencana) dan disaster mitigation (mengurangi dampak bencana). Ada juga yang menyebut istilah disaster reduction, sebagai perpaduan dari disaster mitigation dan disaster preparedness (Makki, 2006). Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka UU No. 24 tahun 2007menyatakan “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”.
- 16. 7 KEPERAWATAN BENCANA • Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. C. Siklus Penanggulangan Bencana Kita telah mempelajari tentang definisi bencana dan macam-macam bencana. Sekarang kita akan membahas tentang ’Siklus Bencana’. Bencana yang terjadi dapat digambarkan seperti sebuah lingkaran atau kita sebut sebagai suatu siklus. Pada siklus penanggulangan bencana, terdapat 3 (tiga) tahapan dan diikuti kegiatan – kegiatannya. Tahapan tersebut antara lain: 1. Pra Bencana (sebelum bencana), kegiatannya antara lain: a) Pencegahan b) Mitigasi c) Kesiapsiagaan 2. Saat Bencana, kegiatannya adalah : a) Tanggap Darurat 3. Pasca Bencana (sesudah Bencana), kegiatannya antara lain: a) Rehabilitasi b) Rekonstruksi
- 17. 8 KEPERAWATAN BENCANA D. Kebijakan Manajemen Bencana Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan manajemen bencana mengalami beberapa perubahan kecenderungan seperti dapat dilihat dalam tabel. Beberapa kecenderungan yang perlu diperhatikan adalah: 1. Konteks politik yang semakin mendorong kebijakan manajemen bencana menjadi tanggung jawab legal. 2. Penekanan yang semakin besar pada peningkatan ketahanan masyarakat ataupengurangan kerentanan. 3. Solusi manajemen bencana ditekankan pada pengorganisasian masyarakat dan proses pembangunan. Dalam penetapan sebuah kebijakan manajemen bencana, proses yang padaumumnyaterjadi terdiri dari beberapa tahap, yaitu penetapan agenda,pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Di dalam kasus Indonesia, Pemerintah Pusat saat ini beradapada tahap formulasi kebijakan (proses penyusunan beberapa Peraturan Pemerintah sedang berlangsung) dan implementasi kebijakan (BNPB telah dibentuk dan sedang mendorong proses pembentukan BPBD di daerah).SementaraPemerintah Daerah sedang berada pada tahap penetapan agenda dan pengambilan keputusan. Beberapa daerah yang mengalami bencana besar sudahmelangkah lebih jauh pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Kebijakan manajemen bencana yang ideal selain harus dikembangkan melalui proses yang benar, juga perlu secara jelas menetapkan hal-hal sebagai
- 18. 9 KEPERAWATAN BENCANA berikut: 1. Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. Alokasi sumberdaya yang tepat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sertaantara berbagai fungsi yang terkait. 3. Perubahan peraturan dan kelembagaan yang jelas dan tegas. 4. Mekanisme kerja dan pengaturan antara berbagai portofolio lembaga yangterkait dengan bencana. Sistem kelembagaan penanggulangan bencana yang dikembangkan di Indonesia dan menjadi salah satu fokus studi bersifat kontekstual. Di daerah terdapat beberapa lembaga dan mekanisme yang sebelumnya sudah ada dan berjalan. Kebijakan kelembagaan yang didesain dari Pemerintah Pusat akan berinteraksi dengan lembaga dan mekanisme yang ada serta secara khusus dengan orang-orang yang selama ini terlibat di dalam kegiatan penanggulangan bencana. Melalui UU No. 24 tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah memulai proses penyusunan kebijakan menajemen bencana. Beberapa PP yang terkait telah dikeluarkan (PP No. 21, 22, 23 tahun 2008), sementara beberapa PP lain sedang dipersiapkan. Pembagian Tanggung Jawab Manajemen Bencana UU No. 24 tahun 2007 telah menetapkan bahwa pemerintah (pusat) memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pennggulangan bencana. Tanggung jawab tersebut mencakup: 1. Pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemaduan
- 19. 10 KEPERAWATAN BENCANA pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; 2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; 4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana; 5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang memadai; 6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siappakai; dan 7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampakbencana. Sementara tanggung jawab Pemerintah Daerah dirumuskan sebagaiberikut: 1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; 2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 3. Pengurangan risiko bencana (prb) dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan 4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. 5. Pada tataran operasional, uu no. 24 tahun 2007 telah mengamanatkan pembentukan badan nasional penanggulangan bencana (bnpb) yang ditindaklanjuti dengan peraturan presiden republik indonesia no. 8 tahun 2008. Di dalam peraturan
- 20. 11 KEPERAWATAN BENCANA presiden tersebut dinyatakan bnpb memiliki tugas sebagai berikut: 6. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; 7. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 8. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; 9. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada presiden setiapsebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 10. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; 11. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaranpendapatan dan belanja negara; 12. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 13. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain ketiga pihak yang telah disebutkan di atasyaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BNPB, UU No. 24 tahun 2007 juga mengenali peran serta pihak lain, yaitu lembaga usaha dan lembaga internasional. Pasal 28 UU No. 24 tahun 2007 merumuskan peran lembaga usaha dengan “Lembaga
- 21. 12 KEPERAWATAN BENCANA usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.” Lebih jauh lagi diatur bahwa lembaga usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu “menyesuaikan kegiatan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana”, “menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas…”, “mengindahkan prinsip kemanusiaan”. Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana dijamin melalui Pasal 30 ayat (1) UU No. 24 tahun 2007. Tata cara berperan dalam penangulangan bencana telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008. E. Rangkuman Bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Sementara Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) mendefinisikan bencana dalam formulasi “The serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using their own resources”
- 22. 13 KEPERAWATAN BENCANA F. Penugasan dan Umpan Balik Obyek Garapan: Resume Pembelajaran masing-masing pertemuanYang harus dikerjakan dan batasan-batasan: ✓ Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi materi kuliah ✓ 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai mahasiswa diwajibkan 2 pertanyaaan multiple Choise
- 23. 55 KEPERAWATAN BENCANA BAB 5 PENDIDIKAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT UMUM A. Pendidikan Kesehatan Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan didalam bidang kesehatan. Merupakan suatu kegiatan untuk membantu individu,kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau perilakunya,untuk mencapai kesehatan secara optimal. Peran pendidikan kesehatan : 1. Peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan Telah banyak fasilitas kesehatan lingkungan yang dibangun oleh instansi baik pemerintah, swasta, maupun LSM. Banyak pula proyek pengadaa n saranasanitasi lingkungan dibangun untu masyarakat. Namun, karena perilakumasyarakat, sarana atau fasilitas sanitasi tersebut kurang atau tidak dimanfaatkandan dipelihara sebagaimana mestinya. Agar sarana sanitasi lingkungan tersbutdimanfaatkan dan dipelihara secara optimal maka perlu adanya pendidikankesehatan bagi masyarakat. Demikian pula dengan lingkungan non fisik, akibatmasalah- masalah social banyak warga masyarakat yang menderita stress dangangguan jiwa. Oleh karena itu baik dalam memperbaiki masalah social maupunmenangani akibat masalah social diperlukan pendidikan kesehatan
- 24. 56 KEPERAWATAN BENCANA 2. Peran pendidikan kesehatan dalam faktor perilaku Pendidikan kesehatan adalah suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Artinya pendidikankesehatan berupaya agar masyarakat menyadarai atau mengetahui b agaimana cara memelihara kesehatan mereka, bagaimana menghindari atau mencegah hal-halyang merugikan kesehatan bilamana sakit dan kesehatanorang lain, kemanaseharusnya mencari kesehatan bilamana sakit dan sebaginya. Kesadaranmasyarakat diatas disebut tingkat kesadaran/pengetahuan. masyarakat tentang kesehatan atau disebut “melek kesehatan” Pendidikan kesehatan juga penting untuk mencapai perilaku. Jadi kesehatan bukan hanyadisadari dan disikapi melainkan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesiadalam hal ini Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatanmasyarakat dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan. 4. Peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas Orangtua, khususnya ibu adalah faktor yang sangat penting dalammewariskan status kesehatan bagi anak-anak mereka. Orang tua yang sehat dangizinya baikakan mewariskan kesehatan yang baik pula pada anaknya.Sebaliknya,kesehatan orang tua khususnya kesehatn ibu yang rendah dan kuranggizi, akan mewariskan kesehatan yang rendah pula bagi
- 25. 57 KEPERAWATAN BENCANA anaknya. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan diperlukan pada kelompok ini, agar masyarakat atau orangtua menyadari dan melakukan hal-hal yang dapat mewariskan kesehatan yang baik pada keturunan mereka. Ruang lingkup pendidikan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tiga dimensi : 1. Dimensi sasaran a. Pendidikan kesehatan individu dengan sasaran individu b. Pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompokmasyarakat tertentu. c. Pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat luas. 2. Dimensi tempat pelaksanaan a. Pendidikan kesehatan di rumah sakit dengan sasaran pasien dankeluarga b. Pendidikan kesehatan di sekolah dengan sasaran pelajar c. Pendidikan kesehatan di masyarakat atau tempat kerja dengansasaranmasyarakat atau pekerja. 3. Dimensi tingkat pelayanan kesehatan a. Pendidikan kesehatan promosi kesehatan, misalnya: peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan, gaya hidup dan sebagainya. b. Pendidikan kesehatan untuk perlindungan khusus misalnya : imunisasi c. endidikan kesehatan untuk diagnosis dini dan pengobatan tepat misalnya: pengobatan layak guna menghindari dari resiko kecacatan. d. Pendidikan kesehatan untuk rehabilitasi misalnya:
- 26. 58 KEPERAWATAN BENCANA dengan memulihkankondisi cacat melalui latihan- latihan tertentu. B. Tujuan Pendidikan Kesehatan Tujuan pendidikan kesehatan merupakan domain yang akan dituju dari pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan memiliki beberapa tujuan antara lain pertama, tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalammembina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktifdalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yag optimal. Kedua, terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan konsephidup sehat baik fisik, mental dan social sehingga dapat menurunkan angkakesakitan dan kematian. Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang mampumenerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yangdapat merekalakukan terhadap masalahnya, dengan sumber daya yang ada padamereka ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatanyang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraanmasyarakat (Mubarak, 2009). Konsep Pendidikan Kesehatan Pendidikan kesehatan adalah adalah suatu penerapan konsep pendidikan di bidang kesehatan. Dilihat dari segi pendidi kan, pendidikan kesehatan adalah suatu pedagogik praktis atau praktek pendidikan. Oleh sebab itu konsep pendidikan kesehatan adalah konsep pendidikan yangdiaplikasikan pada bidang kesehatan. Konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang
- 27. 59 KEPERAWATAN BENCANA berarti didalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat. Konsep ini berangkat darisuatu asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya untukmencapai nilai-nilai hidup di dalam masyarakat selalu memerlukan bantuan oranglain yang mempunyai kelebihan (lebih dewasa, lebih pandai, lebih mampu, lebihtahu dan sebagainya). Dalam mencapai tujuan tersebut, seorang individu,kelompok atau masyarakat tidak terlepas dari kegiatan belajar.Kegiatanatau proses belajar dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Seseorangdapat dikatakan belajar apabila didalam dirinya terjadi perubahan, dari tidak tahumenjadi tahu, dari tidak dapat mengerjakan menjadi dapat mengerjakan sesuatu. Namun demikian tidak semua perubahanitu terjadi karena belajar saja, misalnya perkembangan anak dari tidak dapat berjalan menjadi dapat berjalan. Perubahanini terjadibukan hasil proses belajar tetapi karena proses kematangan. Dari uraiansingkat inidapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar itu mempunyai ciri-ciri: belajar adalah kegiatan yang menghasilkan perubahan pada diri individu,kelo mpok, atau masyarakat yang sedang belajar, baik aktual maupun potensial. Ciri kedua dari hasil belajar adalah bahwa perubahan tersebut didapatkan karenakemampuan baru yang berlaku untuk waktu yang relatif lama. Ciri ketigaadalah bahwa perubahan itu terjadi karena usaha dan disadari, bukan karenakebetulan. Bertitik tolak dari konsep pendidikan
- 28. 60 KEPERAWATAN BENCANA tersebut maka konseppendidikan kesehatan itu juga proses belajar pada individu, kelompok atau masyarakat daritidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, dari tidak mampu mengatasimasalah- masalah kesehatannya sendiri menjadi mampu, danlain sebagainya.Berangkat dari konsep pendidikan kesehatan dan bagan di bawah,pendidikankesehatan didefenisikan sebagai usaha atau kegiatan untuk membantuindividu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan perilakunya, merekauntuk mencapai kesehatannya, kesehatan mereka secara optimal. Disampingkonsep pendidikan kesehatan tersebut di atas, para ahlipendidikan kesehatan jugatelah mencoba membuat batasan tentang pendidikankesehatan yang berbeda-bedasesuai dengan konsep mereka masing- masingtentang pendidikan. Jadi tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk memperoleh pengetahuandan pemahaman pentingnya kesehatan untuk tercapainya perilaku kesehatansehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. C. Pentingnnya Pendidikan Kesehatan Bagi Masyarakat Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita,ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup danmelangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik
- 29. 61 KEPERAWATAN BENCANA itu sangatpenting dalam suatu program pendidikan kesehatan masuyarakat. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungansekolah dan lingkungan masyarakat. Pendidikan kesehatan sebenarnya telah menjadi bagian yang harusdiberikan kepada peserta didik. Pada kurikulum yang dibuat, pendidikankesehatan menjadi bagian dari mata pelajaran penjaskes, atau kependekan dari pendidikan jasmani dan kesehatan. Akan tetapi pada prakteknya mata pelajaran inihanya terfokus pada bagian jasmani atau olah raganya saja, sementara bagiankesehatan yang lainnya sering terabaikan oleh pihak guru. Pihak sekolah maupun guru dalam proses pengajaran mata pelajaran penjaskes mayoritas hanya terfokus pada pendidikan olah raga, baik teori maupun prakteknya. Memang olah raga adalah bagian dari kesehatan, dan olah raga dapatmembentuk fisik menjadi sehat dan kuat. Tapi harus disadari bahwa olah ragahanya salah satu dari sekian banyak hal yang penting dalam bidang kesehatan,olah raga juga hanya sebuah cara untuk menjaga kesehatan fisik.Oleh karena ituseyogyanya kita memahami bahwa pembelajaran kesehatan tidak terbatas padaolah raga saja, pembelajaran kesehatan harus dapat diajarkan sampai pada prilakusehat untuk dipraktekan dalam keseharian para pelajar. Mungkin saja banyaknya pelajar sekolah sekarang yang menunjukan polahidup tidak sehat seperti, merokok, minum minuman keras, mengkonsumsinarkoba disebabkan kurangnya
- 30. 62 KEPERAWATAN BENCANA pemahaman mereka terhadap kesehatan. Merekatak memahami seutuhnya tentang dampak kecil dan terburuk dari apa yangmereka lakukan sekarang bagi masa depan mereka kelak. Bukankah sangat jelas, perlakuan mereka pada kesehatan dirinya sekarang akan sangat menentukan kondisi kesahatan mereka di masa yang akan datang. Apalah arti kecerdasan dan kepintaran jika kondisi kesehatan tidak stabil atau buruk. Banyak kasus seseorang yang memiliki kecerdasan gagal memanfaatkannya atau kurang optimal dalammemanfaatkannya dikarenakan kondisi fisiknya yang lemah, atau sering jatuh sakit. Padahal merekalah yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini dimasa mendatang. Oleh karena itu pihak sekolah maupun guru harus segera membenahi danmengkaji bagaimana pendidikan kesehatan menjadi bagian yang tak kalah pentingdengan pendidikan lainnya untuk di ajarkan kepada para pelajar yang merupakangenerasi penerus bangsa. Beragam cara dapat kita lakukan. Seperti lewat mata pelajaran penjaskes yang tidak hanya mengajarkan olah raga namun juga mu laimengajarkan tentang pemahaman kesehatan dan bagaimana menjagakesehatandiri secara teori dan prakteknya. Karena sesungguhnya seseorang yang pintar ataucerdas juga harus didukung oleh kondisi fisik yang sehat dan kuat. Pihak sekolah sendiri harus menjadi contoh bagi para pelajar dalam pendidikan kesehatan dengan memberikan tauladan tentunya pelajar menja disemakin memahami dan memiliki gambaran bagaiman kesehatan di praktekan. Misal, pihak sekolah menciptakan
- 31. 63 KEPERAWATAN BENCANA lingkungan yang bersih danmembuattaman-taman asri. Juga menjaga kondisi WC tetap bersih. Bahkan pihak guru jugamemberi contoh misal dengan berpakaian rapi dan bersih serta tidak membiasakanmerokok didepan peserta didik atau lingkungan sekolah. Seperti telah disinggung diatas bahwa kesehatan adalah investasi masadepan. Hal ini jelas dan bisa dibuktikan. Dengan kesadaran pentingnya akankesehatan ini diharapkan terbentuknya karakter- karakter pemuda yang tangguhsecara otaknya maupun secara fisiknya. Akhirnya dengan keseriusan sekolah danguru pada pendidikan kesehatan, diharapkan terbentuk peserta didik yang bukanhanya memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual saja, tetapi jugamemilikiraga yang sehat dan kuat. D. Rangkuman Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan didalam bidang kesehatan. Merupakan suatu kegiatan untuk membantu individu,kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau perilakunya,untuk mencapai kesehatan secara optimal. Peran pendidikan kesehatan mencakup:Peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan,. peran pendidikan kesehatan dalam faktor perilaku, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan, peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Tujuan pendidikan kesehatan merupakan domain yang akan dituju dari pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan memiliki beberapa tujuan antara lain pertama,
- 32. 64 KEPERAWATAN BENCANA tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalammembina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktifdalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yag optimal. Pentingnya pendidikan kesehatan menunjukan bahawa Hal tersebut jelasdan bisadibuktikan. Dengan kesadaran pentingnya akan kesehatan ini diharapkanterbentuknya karakter-karakter pemuda yang tangguh secara otaknya maupunsecara fisiknya. Akhirnya dengan keseriusan sekolah dan guru pada pendidikankesehatan, diharapkan terbentuk peserta didik yang bukan hanya memilikikecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual saja, tetapi juga memiliki ragayang sehat dan kuat. E. Penugasan dan Umpan Balik Obyek Garapan: Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 1. Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi materi kuliah 2. 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai mahasiswa diwajibkan 2 pertanyaaan multiple Choise
- 33. 65 KEPERAWATAN BENCANA BAB 6 PENANGANAN BENCANA A. Pengertian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat Menteri yang terdiri dari unsure; pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB) adalah wadah organisasi non structural yang mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di Propinsi yang diketuai oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Ketua BAKORNAS PB (Wakil Presiden); Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) adalah wadah organisasi non structural yang melaksanakan upaya penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi di Kabupaten Bogor yang diketuai oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku ketua Satkorlak PB; Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah Tim yang dibentuk untuk penanggulangan bencana yang berada di bawah kendali Satlak PB Kabupaten Bogor dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Satlak PB Kabupaten Bogor; Unit Operasi (NITOP) PB Kecamatan adalah wadah organisasi non structural yang mempunyai tugas
- 34. 66 KEPERAWATAN BENCANA melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan kedaruratan di wilayah dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satlak PB yang meliputi tahap sebelum pada saat maupun sesudah terjadi bencana; Satuan Linmas PB (Sat Linmas PB) Desa/Kelurahan adalah wadah organisasi Non Struktural yang mempunyai tugas mengkoordinasi dan mengendalikan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kedaruratan mulai tahap sebelum, pada saat dan sesudah bencana serta bertanggung jawab kepada ketua Satlak PB dan Nitop PB Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan dan tanah longsor. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social
- 35. 67 KEPERAWATAN BENCANA antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu : 1. Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; 2. Kelestarian lingkungan hidup; 3. Kemanfaatan dan efektivitas; 4. Lingkup luas wilayah. Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga)tahap meliputi : 1. Prabencana; 2. Saat tanggap darurat; a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya; b. Penentuan status keadaan darurat bencana; c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. Pemenuhan kebutuhan dasar; e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 3. Pasca bencana. B. Peringatan Dini 1. Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga berwenang;
- 36. 68 KEPERAWATAN BENCANA 2. Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat; 3. Peringatan dini dilakukan melalui : a. Pengamatan gejala bencana; b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana; c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat. C. Status Tanggap Darurat 1. Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai denganskala bencana; 2. Penetapan skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota. 3. D. Penyelamatan dan Evakuasi Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya : 1. Pencarian dan penyelamatan korban; 2. Pertolongan darurat; 3. Evakuasi korban Ukuran Kegiatan Penanggulangan Bencana Untuk Tingkat Kecamatan/DesaSebagai Berikut : 1. Mengumpulkan keterangan (potensi-potensi masyarakat); 2. Mempelajari kejadian bencana;
- 37. 69 KEPERAWATAN BENCANA 3. Membuat rencana sementara PB; 4. Mengatur awal/permulaan; 5. Melaksanakan peninjauan di lapangan; 6. Menyempurnakan rencana kegiatan PB; 7. Mengeluarkan perintah/petunjuk/instruksi/ajakan/koordinasi; 8. Pengawasan dalam pelaksanaan dan pengerahan/pengendalian. E. Uraian Langkah 1. Langkah Pertama (Pengumpulan Keterangan sebelum terjadi bencana) a. Mengatasi kejadian, ramalan cuaca dan medan; b. Potensi Masyarakat; c. Bencana yang mungkin paling terjadi dan lain-lain; d. Teknik mendapatkan keterangan dari informasi SKPD, Instansi terkait, Kecamatan, Kelurahan/Desa, TNI/Polri, PMI dan Masyarakat; e. Laporan masyarakat setempat; 2. Langkah Kedua (Penanggulangan Kejadian Bencana); Setelah keterangan diperoleh Kepala Satuan Linmas Desa/Kelurahan segera menganalisa, menginformasikan tugas bencana kepada anggota Satuan Linmas dan Masyarakat. 3. Langkah Ketiga (Rencana Sementara); Kepala Satuan Linmas membuat rencana dan akan dilengkapi tiap kejadian dan hasil; Hal-hal yang termasuk dalam membuat rencana, buat rencana ke belakang 1/3 untuk Tim dan 2/3 untuk anggota. Buat perkiraan keadaan bencana secara cepat (dalam angan-angan) untuk dapat
- 38. 70 KEPERAWATAN BENCANA mengambil keputusan. Konsep rencana Penanggulangan Bencana; 4. Dari hasil mempelajari keadaan bencana dan perkiraan keadaan bencana secara cepat Kasat Linmas segera buat konsep rencana Penanggulangan bencana meliputi kegiatan sepuluh regu/Sat Linmas PB untuk pelaksanaan tugasnya; a. Menyusun formasi sepuluh regu/Sat Linmas PB; b. Menentukan tindakan pengamanan; c. Menentukan kebutuhan sarana/Bansos; d. Memilih jalan pendekat pengungsian/Evakuasi; e. Memilih tempat penampungan korban. f. Memilih tempat dapur umum; g. Memilih tempat pos komando pengendalian unit Linmas; h. Memilih/menentukan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat di Desa; i. Menyusun konsep perintah persiapan Penanggulangan bencana; j. Diberikan oleh Kasat Linmas kepada sepuluh ketua regu/Satlak danpotensi lain dari masyarakat dalam Penanggulangan Bencana; k. Buat rencana peninjauan di lapangan: ▪ Siapa yang akan ikut meninjau; ▪ Kapan dan berapa lama untuk meninjau; ▪ Jalan mana yang akan dipakai untuk meninjau; ▪ Apa saja yang akan ditinjau l. Buat rencana koordinasi ▪ Para Kepala Unit Linmas PB dari tetangga Desa; ▪ Hal-hal apa yang akan dikoordinasikan; ▪ Sarana/alat yang akan dikoordinasikan.
- 39. 71 KEPERAWATAN BENCANA 5. Langkah Keempat (Mengatur kegiatan awal) Perintah persiapan atas dasar rencana sementara PB Penyusun sepuluh regu/Satlak Linmas PB mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam PB; 6. Langkah Kelima (Melakukan peninjauan di lapangan) dimana korban bencana, dimana tempat evakuasi, dimana dapur umum; 7. Langkah Keenam (Mengeluarkan perintah/petunjuk pelaksanaan PB)Regu/Satlak PB, Potensi masyarakat yang dapat membantu penanggulangan bencana; 8. Langkah Ketujuh (Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Penanggulangan Bencana) F. Rangkuman Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan dan tanah longsor. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
- 40. 72 KEPERAWATAN BENCANA diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror. G. Penugasan dan Umpan Balik Obyek Garapan: Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: ✓ Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi materi kuliah ✓ 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai mahasiswa diwajibkan 2 pertanyaaan multiple Choise
- 41. 73 KEPERAWATAN BENCANA DAFTAR PUSTAKA Adelman, D.S, and Legg, T.J. (2008). Disaster Nursing: A Handbook for Practice. New York: Jones & Bartlett Learning Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (www.bnpb.go.id) Howard, PK., and Steinman RA. (2013). Sheehy’s Manual of Emergency Nursing: Principles and Practice. 7th ed. St Louis: Elsevier Inc Jordan, KS. (2000). Emergency Nursing Core Curriculum (5 Eds). Philadelphia: WB Saunders Company Veenema, T.G. (2013). Disaster Nursing and Emergency Preparedness For Chemical, Biological, and Radiological Terrorism and Other Hazards 3 ed. New York: Springer Publishing Company, LLC WHO western pacific region & International council of nurses. (2009). ICN frameworkon disaster nursing competencies. Geneva: ICN