Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
0 likes3,118 views
Dokumen ini membahas tentang kompetensi pemerintahan di Indonesia, termasuk syarat-syarat kepemimpinan, kebijakan desentralisasi, dan urgensi pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri. Ditekankan pentingnya pemahaman dan penerapan standar kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sinergitas pemerintahan. Dalam konteks ini, berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi acuan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan kompetensi pemerintahan secara efektif.
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
- 1. KOMPETENSI PEMERINTAHAN Oleh : Bambang Hendarsyah Widyaiswara Ahli Muda pada BPSDM Kementerian Dalam Negeri Jakarta, 15 Mei 2019 Kontak : 0813-927-12345 [email protected] KEMENTERIAN DALAM NEGERI disampaikan dalam Traning of Trainers Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
- 2. Kompetensi yang dibangun.. Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri PMDN 85/2017
- 3. Kompetensi Kepemimpinan lingkup Kemendagri & Pemda Kepemimpinan yang memenuhi syarat- syarat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja meliputi kebijakan desentralisasi, hubungan pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemda dengan DPRD dan etika pemerintahan. UU 23/2014, pasal 233, diolah.
- 4. Tujuan Pembelajaran Peserta mampu : Memahami, berkomitmen dan mengembangkan kompetensi pemerintahan lingkup Kemendagri dan Pemda KOMPETENSI PEMERINTAHAN KEMENDAGRI & PEMDA
- 5. Ilustrasi Kompetensi Pemerintahan Eksisting: Kompetensi PNS lingkup Kemendagri & Pemda Intervensi: Pengembangan Kompetensi Pemeritahan bagi PNS lingkup Kemendagri & Pemda
- 7. Dasar Penyelenggaraan 1. UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah; 5. PP 12/2017 tentang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemda; 6. PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 7. Perpres 18/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. PMDN 85/2017 tentang Diklat Pimpemdagri; 9. PMDN 108/2017 tentang Kompetensi Pemerintahan; 10.Kepmendagri 893.20218/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri.
- 8. UU 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 68 PANGKAT DAN JABATAN PEGAWAI ASN ① PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. ② Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. ③ Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. ④ PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
- 9. Dasar Penyelenggaraan Konstruksi Kompetensi Pemerintahan Implementasi Kompetensi Pemerintahan Materi Bahasan 1. 2. 3.
- 10. UU 5 Tahun 2014 tentang ASN Jabatan Pegawai ASN Pasal 13: Jabatan ASN terdiri atas: a. Jab. Administrasi; b. Jab. Fungsional; dan c. Jab. Pimpinan Tinggi. Pasal 14: Jabatan Administrasi terdiri atas: a. jabatan administrator; b. jabatan pengawas; dan c. jabatan pelaksana. Pasal 19: Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. jabatan pimpinan tinggi pratama. Pasal 18: Jabatan Fungsional terdiri atas: • Jabatan fungsional keahlian (ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama) • Jabatan fungsional keterampilan (penyelia; mahir; terampil; dan pemula)
- 14. 14
- 16. KETERKAITAN & DUKUNGAN Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan Adapun tujuan ditetapkannya Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 adalah: a. agar setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyusun standar kompetensi jabatan di lingkungan organisasi yang menjadi lingkup kewenangannya; b. agar setiap Kementerian/Lembaga dapat menyusun kamus kompetensi teknis pada urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
- 17. Definisi Kompetensi dan Kompetensi Pemerintahan 1. Kompetensi: Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. 2. Kompetensi Pemerintahan: Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kemendagri dan Pemda secara profesional.
- 18. Kompetensi Kompetensi tidak dapat diprediksi , harus dibuktikan untuk dijamin bahwa pengetahuan , keterampilan, sikap personal sesuai dengan yang disyaratkan dalam standar dimana standar tersebut disyaratkan oleh suatu posisi atau kualifikasi Knowledge Skills & Abilities Individual Characteristics COMPETENCE Experience Education Training Performance Environment
- 19. Latar Belakang Kompetensi Pemerintahan 1. Untuk menjamin sinergitas penyelenggaraan Pemda berjalan sesuai dengan kebijakan nasional. 2. Sebagai pedoman bagi Daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah. 3. Sebagai pedoman bagi Kementerian/LPNK untuk melakukan pembinaan & pengawasan. 4. Untuk membangun sistem pengembangan kompetensi yang terstandar, adil, transparan & terintegrasi antara NSPK urusan pemerintahan dengan kualifikasi pegawai ASN. 5. Untuk membangun birokrasi karir yang kuat dalam aspek jumlah dan kompetensinya.
- 20. Ruang Lingkup Kompetensi Pemerintahan Standar kompetensi pemerintahan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam negeri. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja berkaitan dengan: 1. Kebijakan Desentralisasi; 2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah; 3. Pemerintahan umum; 4. Pengelolaan keuangan Daerah; 5. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 6. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan 7. Etika pemerintahan 1. Standar kompetensi kebijakan Desentralisasi; 2. Standar kompetensi hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah; 3. Standar kompetensi pemerintahan umum; 4. Standar kompetensi pengelolaan keuangan Daerah; 5. Standar kompetensi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 6. Standar kompetensi hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan 7. Standar kompetensi etika pemerintahan
- 21. Pengelompokan Kompetensi Pemerintahan 1. 1. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Pelaksana. 2. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Pejabat Fungsional. 3. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Pengawas. 4. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Administrator. 5. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 6. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 2. Selain pengelompokan standar kompetensi pemerintahan dikelompokkan untuk jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah daerah, ruang lingkup tugas yang bersifat khusus yaitu; a. Lurah. b.Camat. c. Sekda.
- 22. Uji Kompetensi Pemerintahan STANDAR KOMPETENSI BUKTI KERJA UJI KOMPETENSI Uji Kompetensi bersifat: a. Wajib untuk pejabat pengawas, administrator, jabatan tinggi pratama dan jabatan tinggi madya. b. Sukarela untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- 24. Konstruksi : Kompetensi Pemerintahan KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (PERPRES 8/2012) KOMPETENSI KEPEMIMPINAN LINGKUP KEMENDAGRI & PEMDA SINERGITAS PEMERINTAHAN & PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PRESIDEN (UUD 1945) UU 5/2014 Pasal 68-69 INPUT PROSES OUTCOME KOMPETENSI PEMERINTAHAN (PMDN 108/2017) OUTPUT UU 23/2014 Pasal 233 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SERTIFIKASI
- 25. FUNGSI PEMERINTAHAN PELAYANAN KEADILAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN PEMBERDAYAAN KEMANDIRIAN PELINDUNGAN KENYAMANAN Sumber: UU Nomor 30/2014-Pasal 1 (2), diolah. PENGATURAN KETERTIBAN
- 26. Kompetensi Pemerintahan (Dasar: UU 23/2014 Pasal 233) 1. Kebijakan Desentralisasi. 2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah. 3. Pemerintahan umum. 4. Pengelolaan keuangan Daerah. 5. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD. 7. Etika pemerintahan.
- 27. KOMPETENSI Sosial Kultural TeknisManajerial Pemerintahan Dasar Kompetensi ASN 1. UU 23/2014; PP 12/2017; PP 18/2016 2. Permendagri 108 tentang Kompetensi Pemerintahan 1. UU 5/2014; PP 11/2017 2. Permenpan RB 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN
- 28. Intervensi Kompetensi Pemerintahan BK S K P P : Pengetahuan K : Keterampilan S : Sikap B : Budaya Kerja
- 29. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 1. KKNI: Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja di sesuai struktur pekerjaan diberbagai sektor. 2. KK-APDN: Kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi Pemerintahan yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Pemerintahan di lingkungan Kemendagri dan Pemda.
- 30. Kebijakan Penyusunan Kualifikasi I. Jabatan ASN: a. Jabatan Administrasi 3 jenjang: Pelaksana, Pengawas, Administrator. b. Jabatan Fungsional 2 kelompok: Terampil dan Ahli. 1. Terampil 4 jenjang: Pemula, Mahir, Terampil, Penyelia. 2. Ahli 4 jenjang: Pertama, Muda, Madya, Utama. c. Jabatan Pimpinan Tinggi 2 kelompok: Pratama dan Madya. II. Kompetensi Penyelenggara Pemerintahan: a. Kompetensi Teknis (Derivatif UU 5/2014 dan UU 23/2014) b. Kompetensi Manajerial (Derivatif UU 5/2014 dan UU 23/2014) c. Kompetensi Sosial Kultural (Derivatif UU 5/2014 dan UU 23/2014) d. Kompetensi Pemerintahan (Derivatif UU 23/2014) III. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres 8/2012) IV. Kompetensi Pemerintahan (Permendagri 108/2017)
- 31. Penyetaraan Tingkat Pendidikan dengan Jenjang Kualifikasi pada KKNI 1. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; 2. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; 3. Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; 4. Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; 5. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; 6. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; 7. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; 8. Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; 9. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8; 10.Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. Perpres 8/2012 Pasal 5
- 32. Penyetaraan Tingkat Pelatihan dengan Jenjang Kualifikasi pada KKNI 1. Lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1, 2, dan 3; 2. Lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analis setara dengan jenjang 4, 5, dan 6; 3. Lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8, dan 9. Perpres 8/2012 Pasal 6
- 33. Kerangka Kualifikasi Aparatur PDN
- 34. Skema Kompetensi SDM Pemdagri Dalam Jenjang KKNI-APDN pada Jabatan ASN PENDIDIKAN FORMAL JENJANG KUALIFIKASI PANGKAT / GOL. RUANG JENJANG KESETARAAN PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN JABATAN ASN AKADEMI K KEJURUAN JAB. FUNGSIONAL ADM JPT TRAMPIL AHLI S3 SUPER SPESIALIS KUALIFIKASI 9 IV/c-d-e AHLI Utama UTAMA MADYA PRATAMA Adminis- trator MadyaS2 SPESIALIS KUALIFIKASI 8 IV/a-b Penyelia Muda PROFESI KUALIFIKASI 7 III/d Pengawas III/c Mahir PertamaIII/b S1 D4 KUALIFIKASI 6 III/a TEKNISI /ANALIS Pelaksana4 (Teknis) Trampil D3 KUALIFIKASI 5 II/d Pelaksana 3 Administrasi D2 KUALIFIKASI 4 II/c Operaasion al D1 KUALIFIKASI 3 II/b OPERATOR Layanan SMA SMK KUALIFIKASI 2 II/a Pemula SD/SMP KUALIFIKASI 1
- 36. Estimasi Target Group TARGET GROUP JPT PRATAMA (ESELON 2) 12.160 PENGAWAS (ESELON 4) 109.440 JPT MADYA (ESELON 1) 11+34 ADMINISTRATOR (ESELON 3) 36.480
- 38. Implementasi : Kompetensi Pemerintahan DIKLAT PIMPEMDAGRI D LINGKUNGAN KEMENDAGRI & PEMDA KOMPETENSI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SINERGITAS PEMERINTAHAN & PEINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KOMPETENSI PEMERINTAHAN (UU 23/2014) AKUNTABILITAS KEPEMIMPINAN (UU 5/2014) INPUT PROSES OUTCOME UJI KOMPETENSI UNTUK SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN OUTPUT
- 40. Peta Fungsi Kompetensi Pemerintahan Fungsi Kunci Fungsi Utama Fungsi Dasar Unit Kompetensi Mata Diklat Kompetensi Pemerintahan
- 41. TUJUAN UTAMA F. KUNCI F. KUNCI F. KUNCIF. KUNCIF. KUNCI F. KUNCIF. KUNCI F. UTAMA F. UTAMA F. UTAMA FUNGSI DASAR FUNGSI DASAR FUNGSI DASAR Pemetaan Standar Kompetensi
- 43. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi Formulasi Kebijakan Merumuskan Inovasi Kebijakan Desentraliasi Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan Melakukan Diagnosis Organisasi Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Menyajikan Informasi Bahan Formulasi Kebijakan Melakukan Pendataan Implementasi Regulasi Evaluasi Kebijakan Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja Kebijakan Membuat Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan Membuat Laporan Evaluasi Kinerja Kebijakan Menafsirkan Peraturan Yang Relevan Dalam Pelaksanaan Tugas Pemetaan Fungsi Ke-1 Kompetensi Pemerintahan untuk Kebijakan Desentralisasi
- 44. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR Pemerintahan Umum Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional Berbasis Empat Pilar Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional Melakukan Pendataan Lingkungan Strategik Menyusun Dokumentasi Ancaman Ketahanan Nasional Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dengan Demokrasi Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal Menganalisis Informasi Budaya Lokal Melakukan Kajian Budaya Lokal Menyajikan Informasi Budaya Lokal Pembinaan Kerukunan Suku Agama, Ras Antar Golongan Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan Mengelola Keberagaman Masyarakat Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan Mengkaji Perubahan Sosial Melakukan Kajian Implementasi Keberagaman Pemetaan Fungsi Ke-2 Kompetensi Pemerintahan untuk Pemerintahan Umum
- 45. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan APBD Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran Menyusun Kebijakan APBD Pelaksanaan APBD Menggunakan Informasi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis Menyusun Dokumen Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemetaan Fungsi Ke-3 Kompetensi Pemerintahan untuk Keuangan Daerah
- 46. Pemetaan Fungsi Ke-4 Kompetensi Pemerintahan untuk Hub. Pemda-DPRD FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD Pembentukan Program Legislasi Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Menyusun (Mengkoordinasikan) Draf Naskah Akademik Menghimpun Bahan Naskah Akademik Menyiapkan Alat Kelengkapan Dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Menyusun Rencana Strategis SKPD Menyusun Rencana Kerja SKPD Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran
- 47. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Implementasi Urusan Pemerintahan Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Koordinasi Program Pembangunan Masyarakat Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Membangun Organisasi Pembelajaran Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah Mengendalikan Proses Pelayanan Melakukan Pengawasan Pelayanan Pemetaan Fungsi Ke-5 Kompetensi Pemerintahan untuk Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
- 48. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah Penetapan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Kelembagaan Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Profesional dan Pakar Melakukan Kerjasama Dengan Konsultan Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis Menyusun Perencanaan Kegiatan Kerjasama Strategis Menyusun Laporan Kerja Sama Strategis Antarlembaga Penetapan Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan Antar Kelembagaan Membuat Konsep Peta Hubungan Antar Kelembagaan Pemetaan Fungsi Ke-6 Kompetensi Pemerintahan untuk Hubungan Pusat-Daerah
- 49. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR Etika Pemerintahan Pelaksanaan Etika Individu Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik Menerapkan Nilai Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja Menerapkan Etika Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja Pelaksanaan Etika Organisasi Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam Organisasi Melakukan Diplomasi Organisasi Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi Melakukan Kajian Informasi Organisasi Menangani Permintaan Informasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Mengidentifikasi Potensi Korupsi Dalam Organisasi Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi Dalam Organisasi Melakukan Pendataan Kasus Korupsi Pemetaan Fungsi Ke-7 Kompetensi Pemerintahan untuk Etika Pemerintahan
- 50. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Sesuai Jenjang Jabatan ASN
- 51. KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI O.841120.065.01 Melaksanakan Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi O.841120.066.01 Mengimplementasikan Kemitraan dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat O.841120.067.01 Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah O.841120.068.01 Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi O.841120.069.01 Membangun Organisasi Pembelajaran O.841120.070.01 Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan O.841120.071.01 Merumuskan Inovasi kebijakan Desentraliasi O.841120.072.01 Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional O.841120.073.01 Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal O.841120.074.01 Menggunakan Informasi Keuangan dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis O.841120.075.01 Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) PMDN 108/2017
- 52. KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI O.841120.048.01 Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Profesional & Pakar O.841120.049.01 Menyusun Draf Naskah Akademik O.841120.050.01 Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama O.841120.051.01 Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi O.841120.052.01 Melakukan Diplomasi Organisasi O.841120.053.01 Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik O.841120.054.01 Menyusun Rencana Strategis SKPD O.841120.055.01 Menyusun Dokumen Perencanaan Umum Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah O.841120.056.01 Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran O.841120.057.01 Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal O.841120.058.01 Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional O.841120.059.01 Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja Kebijakan O.841120.060.01 Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan O.841120.061.01 Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat O.841120.062.01 Mengelola Keberagaman Masyarakat O.841120.063.01 Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah O.841120.064.01 Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)
- 53. Standar Kompetensi Jabatan Administrator (Eselon III) KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI O.841120.031.01 Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan O.841120.032.01 Menghimpun Bahan Naskah Akademik O.841120.033.01 Menyusun Kebijakan APBD O.841120.034.01 Melakukan Diagnosis Organisasi O.841120.035.01 Menyusun Rencana Kinerja SKPD O.841120.036.01 Membuat Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan O.841120.037.01 Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional O.841120.038.01 Menganalisis Budaya Lokal O.841120.039.01 Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan O.841120.040.01 Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan Barang & Jasa Pem. O.841120.041.01 Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah O.841120.042.01 Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik O.841120.043.01 Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi O.841120.044.01 Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi O.841120.045.01 Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan O.841120.046.01 Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pem. O.841120.047.01 Melakukan Kerjasama Dengan Konsultan
- 54. KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI O.841120.018.01 Menyiapkan Alat Kelengkapan Dalam Proses Penyusunan Naskah Akademis O.841120.019.01 Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis O.841120.020.01 Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi dalam Organisasi O.841120.021.01 Melakukan Kajian Informasi Organisasi O.841120.022.01 Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik O.841120.023.01 Mengendalikan Proses Pelayanan O.841120.024.01 Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran O.841120.025.01 Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa O.841120.026.01 Mengkaji Informasi Perubahan Sosial O.841120.027.01 Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal O.841120.028.01 Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional O.841120.029.01 Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan O.841120.030.01 Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Standar Kompetensi Jabatan Pengawas (Eselon IV)
- 55. Konfigurasi Unit Kompetensi Pada Standar Kompetensi dengan Regional Model Competency Standard (RMCS)
- 56. Panduan Penilaian Batasan Variabel 1.1 K, S, A 1.2 1.3 2.1 2.2 1. 2. 3 4. Kriteria Unjuk Kerja Elemen Kompetensi Deskripsi Unit Judul Unit Kompetensi Kode Unit KODE UNIT diisi dengan sejumlah huruf dan angka sesuai dengan kategori fungsi utama pekerjaan. Satu pekerjaan yang diakui, terukur & terobservasi penjelasan lebih lanjut tentang judul unit dan dapat berisi informasi tambahan tentang unit tersebut ELEMEN KOMPETENSI (EK) merupakan Kompetensi Dasar yang merupakan tugas- tugas yang membentuk rangkaian proses tercapainya pekerjaan sesuai judul unit kompetensi Memberi konteks serta kondisi untuk memenuhi indikator unjuk kerja ditempat dimana pekerjaan dilaksanakan Pada kolom ini berisi: Peraturan perundang- undangan, SOP, Kebijakan Perusahaan, Manual, Peralatan dan bahan yang dibutuhkan Panduan Penilaian berisi tentang panduan pelaksanaan pengujian dan unit kompetensi yang mungkin dipersyaratkan. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan Keterampilan pendukung yang dibutuhkan Level kompetensi Kunci Konfigurasi Unit Kompetensi Pada Standar KRITERIA UNJUK KERJA (KUK) merupakan Indikator Keberhasilan yang merupakan rumusan tentang tindakan - tindakan yang menjadi patokan untuk menilai pelaksanaan suatu pekerjaan oleh seseorang/individu
- 57. Pemaketan Unit-unit Kompetensi Sesuai Jenjang Jabatan Dengan Ruang Lingkup Tugas Yang Bersifat Khusus
- 58. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Sekretaris Daerah 1. Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Profesional Dan Pakar 2. Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama 3. Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 4. Melakukan Diplomasi Organisasi 5. Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik 6. Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran 7. Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal 8. Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional 9. Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja Kebijakan 10. Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan 11. Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat 12. Mengelola Keberagaman Masyarakat 13. Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah 14. Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan 15. Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam Organisasi 16. Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat 17. Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah 18. Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi 19. Membangun Organisasi Pembelajaran 20. Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan 21. Merumuskan Inovasi kebijakan Desentraliasi 22. Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 23. Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal 24. Menggunakan Informasi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis 25. Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
- 59. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Camat 1. Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan. 2. Melakukan Diagnosis Organisasi. 3. Menyusun Rencana Kinerja SKPD. 4. Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional. 5. Menganalisis Budaya Lokal. 6. Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan. 7. Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 8. Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah. 9. Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik. 10. Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi. 11. Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan. 12. Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah. 13. Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. 14. Melakukan Diplomasi Organisasi. 15. Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik. 16. Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal. 17. Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional. 18. Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat. 19. Mengelola Keberagaman Masyarakat. 20. Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah. 21. Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat. 22. Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan. 23. Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
- 60. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Lurah 1. Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis. 2. Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi dalam Organisasi. 3. Melakukan Kajian Informasi Organisasi. 4. Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik. 5. Mengendalikan Proses Pelayanan. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran. 6. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 7. Mengkaji Informasi Perubahan Sosial. 8. Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal. 9. Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional. 10. Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan. 11. Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan. 12. Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan 13. Melakukan Diagnosis Organisasi. 14. Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional. 15. Menganalisis Budaya Lokal. 16. Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan. 17. Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah. 18. Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik. 19. Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi. 20. Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi. 21. Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan.
- 61. Akuntabilitas Jabatan Aparatur Sipil Negara
- 62. II III IV - V - Pelaksana I KEPEMIMPINAN VISIONER KEPEMIMPINAN STRATEGIK KEPEMIMPINAN OPERASIONAL KEPEMIMPINAN TAKTIKAL Renstra: Visi,Misi, Core Values, Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan Program, Tusi Kegiatan, Uraian Tugas PIMTI UTAMA/MADYA PIMTI PRATAMA ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA Ruang Lingkup Kewenangan Jabatan ASN
- 63. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 12 UU ASN Peran Pegawai ASN
- 64. Pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah Pasal 8-9 UU ASN Kedudukan Pegawai ASN
- 65. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas Pasal 11 UU ASN Tugas Pegawai ASN
- 66. Pegawai ASN Pelaksana kebijakan publik Perekat dan pemersatu bangsa Pelayan publik Pasal 10 UU ASN Fungsi Pegawai ASN
- 67. Jabatan Administrasi Jabatan Administrator Jabatan Pelaksana Jabatan Pengawas Memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Pasal 14-15 UU ASN Jabatan Administrasi
- 68. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) JPT Utama JPT Pratama JPT Madya Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: a. kepeloporan dalam bidang: 1. keahlian profesional; 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan 3. kepemimpinan manajemen. b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Pasal 19-UU 5/2014 Jabatan Pimpinan Tinggi
- 71. Kewenangan NSPK STANDARDISASI SERTIFIKASI KOMPETENSI - - KOMPETENSI- SERTIFIKASI KOMPETENSI PUSAT KABUPATEN/KOTAPROVINSI UU 23/2014 Pasal 16
- 72. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda NSPK Pasal 16 (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. (3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. (4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. (5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.
- 74. METODE UJI PENJELASAN CONTOH Tes lisan Menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan untuk memperoleh jawaban lisan dari peserta penilaian, yang menunjukan kemampuan peserta penilaian dalam hal mendengarkan, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan gagasan yang dia miliki. Pertanyaan-pertanyaan lisan terbuka ataupun tertutup yang diajukan oleh penilai kepada peserta penilaian. Tes tertulis Menggunakan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menggali jawaban dari peserta penilaian. Pertanyaan-pertanyaan tertulis yang membutuhkan jawaban singkat, essay, pilihan ganda, atau melengkapi kalimat. Observasi Mengamati peserta penilaian ketika melakukan kegiatan yang menunjukan kompetensi yang dia miliki. Mengamati peserta penilaian ketika membuat suatu produk. Simulasi, bermain peran, studi kasus Menciptakan situasi yang menyerupai kondisi tempat peserta penilaian bekerja. ● Simulator penerbangan. ● Interaksi bermain peran dengan pelanggan. ● Studi kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus yang biasanya muncul atapun kasus baru yang harus dipecahkan oleh peserta penilaian. Portofolio Peserta penilaian menunjukan berbagai bukti yang mendukung kompetensi yang dia miliki. Sertifikat pelatihan, piagam penghargaan, laporan pihak ketiga.
- 75. Pra-UjiKompetensiuntukSertifikasi Provinsi Kaltara , 16-07-2018
- 79. Perangkat Uji Kompetensi METODE UJI PERANGKAT UJI Observasi Instruksi untuk kandidat & assesor Pedoman Observasi dengan kriteria & skoring Simulasi, Role-play, studi kasus Skenario / rangkaian paran atau isu yg akan disimulasikan Pedoman observasi Kriteria respon Sistem skoring Tes tertulis Instruksi pengerjaan Lembar jawaban Sistem skoring Kunci jawaban Tes lisan, LGD Instruksi pelaksanaan Daftar pertanyaan Pedoman jawaban Kriteria respon / daftar cek perilaku Laporan kerja, Tugas, Proyek Aspek yg diungkap Kriteria respon Kualifikasi umum Portfolio, Journal or Diary Format penilaian Klasifikasi aspek yang dilaporkan Kriteria penilaian
- 80. Prosedur Interpretasi Terhadap Standar Kompetensi STANDAR KOMPETENSI METODE UJI PERANGKAT UJI JENIS BUKTI DIMENSI KOMPETENSI
- 81. Kriteria Bukti 1. Valid (VALID), sahih apabila bukti : • Memperhatikan elemen dan kriteria unjuk kerja • Merefleksikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan • Memperlihatkan penggunaan sebagaimana dikemukakan pada batasan variabel • Mendemonstrasikan kinerja keterampilan dan pengetahuan yang digunakan, baik pada kondisi kerja real ataupun simulasi 2. Asli (AUTHENTIC), apabila bukti : • Asesi pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud • Dapat diakui/diverifikasi 3. Terkini (CURRENT), apabila bukti : • Mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi • Memenuhi standar keterkinian 4. Memadai (SUFFICIENT), apabila bukti : • Mendemonstrasikan kompetensi setiap saat • Mendemonstrasikan kompetensi secara berulang • Tidak berkurang kemampuan/persyaratan bahasa, literasi,numerasi
- 83. Kompetensi-Standar Kompetensi-Uji Kompetensi Kompetensi adalah perpaduan dari keterampilan, pengetahuan, sikap kerja dalam memenuhi standar tertentu. Standar Kompetensi adalah rujukan penilaian dalam seluruh proses Uji Kompetensi, dengan menilai bukti yang diajukan dengan bukti yang disyaratkan. Uji Kompetensi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan bukti guna memberikan keputusan tentang tingkat pencapaian kompetensi individual dengan kompetensi yang di syaratkan dalam standar kompetensi dimana standar tersebut melandasi suatu tugas pokok dan fungsi di tempat kerja.
- 84. Kesimpulan Sertifikasi merupakan amanat dari UU 23/2014 sebagai syarat menduduki jabatan perangkat daerah, administrator dan pengawas Kompetensi pemerintahan dapat mengisi kesenjangan dalam pelaksanaan tugas pegawai ASN lingkup Kemendagri dan Pemda Kompetensi pemerintahan dapat dijadikan instrumen untuk uji kompetensi pemerintahan Kompetensi pemerintahan dapat dijadikan instrumen pengembangan kompetensi pemerintahan 1. 2. 3. 4.
- 85. Tindak Lanjut
- 86. Kemanfaatan Penerapan SKKNI Telusur & Ekivalensi dengan Sistem Diklat, Sertifikasi & SOP Organisasi SKKNI PENERAPAN DALAM DIKLAT SERTIFIKASI PENERAPAN PADA ORGANISASI Judul Unit Judul Learning material/ Judul Mata Diklat Skema sertifikasi unit kompetensi Judul SOP Deskripsi unit Ruang lingkup diklat Ruang lingkup asesmen Ruang lingkup SOP Elemen Pencapaian hasil pembelajaran/ Judul Bab Elemen asesmen Langkah-langkah proses KUK Kriteria evaluasi belajar/ Indikator keberhasilan Kriteria pencapaian Kompetensi Instruksi kerja Batasan Veriabel Kontektualisasi diklat Kontektualisas asesmen & spesifikasi Spesifikasi sesuai dengan konteks Panduan Penilaian Evaluasi Penduan asesmen Pengawasan & pengendalian
- 87. INDIVIDU • Kenali isu organisasi • Petakan masalahn ya KELAS Tentukan satu core isu kelas Presentasi individu mengenai isu strategis organisasi yang telah divalidasi oleh pimpinan EXPECTING CONDITION (COMPETENCY AND PERFORMANCE) Penapisanis u organisasi yang dibawa oleh peserta menjadi satu core isu dengan menggunak an istrumen Permendagr i No 86/2017 EXISTING CONDITION (COMPETENCY AND PERFORMANCE) CORE ISU LEVEL JABATAN GAP SUDAH DITETAPKAN SATU CORE ISU KELAS YANG AKAN DIGUNAKAN PADA PEMBELAJARAN TAHAP BERIKUTNYA B E I N G C O M P E T E N T 1 KEBIJAKAN DESENTRALISASI 2 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 3 URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 4 PEMERINTAHAN UMUM 5 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 6 HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD 7 ETIKA PEMERINTAHAN LEVELLIN G JPT-M JPT- P AD M PENG AWAS CORE COMPETE NCY SESUAIKAN DENGAN PERMENDAGRI 108/2017 B E I N G E X P E R I E N C E ON THE SPOT LEARNING VISITASI KE LOCUS YANG BENAR- BENAR TERJADI PERMASALAHAN SESUAI CORE ISU 1 Mencari Penyebab Masalah 2 Menemukan akar masalah 3 Mengidentifikasi alternatif solusi 4 Penetapan Solusi 5 Mengidentifikasi Stakeholder FINDING A SOLUTION Mendatangi locus yang memiliki pengalaman praktek terbaik (best practice) dalam menyelesaikan permasalahan yang ditetapkan sebagai core isu MERUMUSKAN SOLUSI DENGAN MELIBATKAN STAKEHOLDER DI LOKUS MELALUI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RUMUSKAN INSTRUMENT GUIDANCE BERDASAR UK,ELEMEN DAN KUK YAKINKAN BAHWA RENCANA SOLUSI SUDAH TEPAT 1. Penyebab masalah; 2. Akar Masalah; 3. Alternatif solusi; 4. Penetapan solusi; 5. Identifikasi dan mobilisasi stakeholder PERLU DILAKUKAN UJI IMPLEMENTASI MELALUI SIMULASI/GELADI KEYAKINAN BAHWA RENCANA SOLUSI SUDAH TEPAT DAN SUDAH TERUJI MENSIMULASIKAN CARA/METODE PEMECAHAN MASALAH GELADI MANAJEMEN PEMERINTAH AN GELADI OLAH KEPEMIMPINA N BUAT SKENA RIO 1.Masalah; 2.Solusi; 3.Rencana tindakan; 4.Stakeholder; 5.Target waktu KOMUNIKASIKAN DENGAN ORGANISASI GELADI MELAKSANAKAN PERAN MEMBAGI PESERTA KE DALAM PERAN SESUAI SKENARIO GELADI EVALUASI UMUM MEMBERIKAN PENILAIAN MENGAWASI PELAKSANAAN GELADI RENCANA TINDAK LANJUT BERSIFAT INDIVIDUAL UNTUK MENYELESAIKAN ISU STRATEGIS ORGANISASI YANG DIBAWA OLEH PESERTA PADA DEFINE A PROBLEM Mengadopsi dan menganalogikan cara penyelesaian masalah yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya DIPRESENTASIKAN DI DALAM KELAS SECARA INDIVIDUAL MASING-MASINGPESERTA MEMAHAMI PERAN DAN DAPAT MENSIMULASIKANPENYELESAIAN MASALAH SECARA BENAR BERDASARKAN KUK SECARA KOMPREHENSIFDAN LINTAS SEKTORAL MEMBUAT RENCANA AKSI YANG KONKRIT DAN MENGANDUNG KEBARUAN SESUAI ELEMEN KOMPETENSI DAN KUK, YANG SETIDAKNYA BERISI : 1. Isu organisasi; 2. Data pendukung; 3. Akar masalah; 4. Stakeholder; 5. Prioritas tindakan; 6. Tujuan; 7. Analisis lingkungan strategis; 8. Rencana tindak (SMART); 9. Biaya; 10. Waktu. PESERTA MEMAHAMI SECARA KOMPREHENSIF DAN TERINTEGRASI MATERI PEMBELAJARAN MULAI DARI TAHAP AWAL SAMPAI AKHIR, SEBAGAI PROSES PERSIAPA MENGIKUTI UJI KOMPETENSI DEFINE A PROBLEM DEFINE A SOLUTION SUBSTANTIAL LEARNING GELADI COMPARATIVE STUDY BHAP THEORETICAL FRAMEWORK POLICY FRAMEWORK EXPLICITE KNOWLEDGE TACIT KNOWLEDGE
- 88. AGENDA 1. Core Competency Pemerintahan Kebijakan Desentralisasi (JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah (JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP Pemerintahan Umum (JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP Pengelolaan Keuangan Daerah (JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP Hubungan Pemda dengan DPRD (JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP Etika Pemerintahan (JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
- 89. Mata Diklat untuk Diklat Pimpemdagri berdasarkan KEPMENDAGRI Nomor 893.2 -218 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri
- 90. Pengawas MATA DIKLAT/UNIT KOMPETENSI UNTUK PENGAWAS 1. Kebijakan Desentralisasi: Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 2. Pemerintahan Umum: Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional 3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 4. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran 5. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Mengendalikan Proses Pelayanan 6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis 7. Etika Pemerintahan: Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik MATA DIKLAT/UNIT KOMPETENSI UNTUK ADMINISTRATOR: 1. Kebijakan Desentralisasi: Melakukan Diagnosis Organisasi. 2. Pemerintahan Umum: Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal. 3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Menyusun Kebijakan APBD. 4. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Menyusun Rencana Kinerja SKPD 5. rusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Melakukan Penerapan Standar Pelayanan dalam Proses Pelayanan Pemerintah 6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan 7. Etika Pemerintahan: Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik MATA DIKLAT/UNIT KOMPETENSI UNTUK JPT PRATAMA: 1. Kebijakan Desentralisasi: Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan. 2. Pemerintahan Umum: Mengelola Keberagaman Masyarakat. 3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Menganalisa Kontribusi terhadap Fungsi Anggaran. 4. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Menyusun Rencana Strategis SKPD. 5. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat. 6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama. 7. Etika Pemerintahan: Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik MATA DIKLAT/UNIT KOMPETENSI UNTUK JPT MADYA: 1. Kebijakan Desentralisasi: Merumuskan Inovasi Kebijakan Desentralisasi. 2. Pemerintahan Umum: Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. 3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Menggunakan Informasi Keuangan dan Ekonomi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. 4. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah. 5. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Mengimplementasikan Kemitraan dalam Koordinasi Program Pembangunan Masyarakat. 6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. 7. Etika Pemerintahan: Mengelola Hubungan dengan Unsur Media Informasi
- 91. • Mengidentifikasi akar penyebab masalah yang terjadi di lingkup organisasi peserta diklat sesuai dengan lingkup jabatannya Define A Problem 20 JP • Menggali solusi dan inovasi dari organisasi lain untuk kemudian bisa direplikasi sesuai kebutuhan organisasi asal peserta Studi Lapangan 18 JP • Simulasi aplikasi pemecahan masalah kepemimpinan dan pemerintahan berdasarkan kasus yang terpilih Geladi 18 JP • Rumusan strategi yang akan diterapkan di organisasi asal peserta sesuai tahapan kerja dalam Standar Kompetensi Back Home Action Plan 19 JP AGENDA 2. Tahapan Pembelajaran GELADI & BHAP
- 92. Output TOT 9
- 93. Rekomendasi 1. Kemendagri harus memberi contoh konkret sekaligus menjadi garda terdepan dalam mengawal eksistensi kompetensi pemerintahan di lingkungan Kemendagri dan Pemda; 2. Kemenpan-RB harus komit mendukung pengembangan kompetensi dalam lingkup kewenangan K/L dan Pemda; 3. LAN harus memberikan pengakuan dan penghormatan eksistensi kelembagaan secara sinergis berkolaburasi dalam pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural; 4. Para Kepala Daerah beserta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus konsisten, komit dan taat asas menjadikan patuh pada perintah sertifikasi dijadikan salah satu syarat dalam pengangkatan jabatan Kepala Perangkat Daerah, jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di lingkungan Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota; 5. LSP-PDN Kemendagri harus secara serius mendorong pembentukan LSP-PDN di seluruh provinsi di Indonesia, menyiapkan pembentukan tenaga-tenaga asesor kompetensi dan menyiapkan sejumlah perangkat uji kompetensi serta infrastruktur kelembagaan lainnya; 6. LSP-PDN Provinsi harus segera terbentuk di 34 (tiga puluh empat) Provinsi mempunyai tanggungjawab sertifikasi dalam lingkup Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada dalam lingkup kewenangan sertifikasinya; 7. Para Asesor Kompetensi yang tergabung dalam wadah LSP-PDN Kemendagri maupun LSP-PDN Provinsi harus terus mengembangkan diri menyiapkan sejumlah perangkat uji yang memadai dengan memperhatikan jumlah target grup pengembangan kompetensi dan sertifikasi yang ada di wilayah provinsinya; serta, 8. Para Widyaiswara harus menyiapkan sejumlah perangkat pembelajaran, yang disusun sebagai hasil konversi dari setiap Unit Kompetensi dalam Kompetensi Pemerintahan untuk dijadikan Mata Diklat Pimpemdagri, agar siap dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASN penyelenggara pemerintahan, terutama yang menjadi gap kompetensi pemerintahan individual pegawai ASN penyelenggara urusan pemerintahan.