Laporan Praktik Kerja Lapangan

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Praktik Kerja Lapangan Pada Program Studi DIV Akuntansi
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Pontianak
Disusun Oleh:
YUDI PRATAMA
NIM. 4200914034
PROGRAM STUDI DIV AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
2013

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Disusun Oleh:
YUDI PRATAMA
NIM. 4200914034
Program Studi DIV Akuntansi
Telah Diselesaikan Pada Tanggal 06 Mei 2013
dan Telah Mendapat Persetujuan Sebagaimana Berikut :
Menyetujui, Menyetujui,
Pembimbing PKL Pembimbing Lapangan
Arianto, SE, MM Winata Tarden, SE
NIP. 19711011200112001 NIP. 198412232010012010
Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi
Arianto, SE, MM
NIP. 197110112001121001

PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan menyusun laporan PKL ini
tepat pada waktunya. Laporan PKL ini adalah hasil dari praktik kerja lapangan di
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dimulai dari tanggal
06 Maret 2013 s/d 06 Mei 2013.
Pada dasarnya, tujuan dibuatnya laporan PKL ini adalah sebagai salah satu
syarat kelulusan yang harus dipenuhi penulis serta sebagai pertanggungjawaban
kegiatan PKL yang penulis jalani selama 2 (dua) bulan belakangan ini.
Laporan PKL ini berguna bagi penulis dalam mendeskripsikan proses
kerja selama melaksanakan PKL dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang
didapat penulis selama perkuliahan. Laporan PKL ini juga berguna bagi Dosen
Pembimbing PKL untuk mengetahui kegiatan mahasiswanya selama pelaksanaan
PKL, serta sebagai salah satu pertimbangan pembimbing dalam memberikan nilai.
Dalam pelaksanaan PKL, penulis banyak mendapatkan pelajaran,
pengalaman, bimbingan, dan pengarahan dari semua pihak yang membantu dalam
setiap kesulitan yang penulis hadapi ketika melakukan tugas PKL, sehingga
penulis memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
Pontianak, Mei 2013
Penulis

SANWACANA
Dalam penyusunan laporan PKL ini, penulis menyadari masih banyak
kesulitan dan hambatan yang penulis temui. Namun dengan usaha yang optimal
serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka laporan PKL ini dapat
terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan
kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sebelum, pada saat, dan sesudah
kegiatan PKL ini antara lain:
1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada
penulis sehingga laporan PKL ini dapat terselesaikan.
2. Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Mahyus S.Pd., SE., MM.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak dan juga selaku
Pembimbing Praktik Kerja Lapangan, Arianto, SE., MM.
4. Ketua Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri
Pontianak, Tashadi Tarmizi, SE., M.Si., Ak.
5. Pembimbing Lapangan dan Tim Penilai, Winata Tarden, SE.
6. Seluruh staf dan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.
7. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam penyusunan laporan PKL ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan PKL ini, masih banyak
kekurangan dan masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati
penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua
pihak demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini, serta pembuatan laporan-
laporan lain selanjutnya.
Akhir kata, semoga laporan PKL ini dapat bermafaat, bagi penulis, pihak
lain yang membacanya, dan bagi kalangan akademisi sebagai bahan referensi.
Amin
Pontianak, Mei 2013
Penulis

DAFTAR ISI
Lembar Persetujuan ................................................................................................................. i
Prakata ..................................................................................................................................... ii
Sanwacana................................................................................................................................ iii
Daftar Isi .................................................................................................................................. iv
Daftar Lampiran....................................................................................................................... v
Daftar Tabel ............................................................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1 Dasar Praktik Kerja Lapangan........................................................ 1
1.2 Latar Belakang Pemilihan Tempat PKL......................................... 2
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan...................................................... 2
1.4 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan ................................................. 3
1.5 Tujuan Penulisan Laporan PKL...................................................... 4
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT..................................................... 5
2.1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat........................................... 5
2.2 Sejarah Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar......................... 6
2.3 Visi dan Misi................................................................................... 6
2.4 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi............................... 7
BAB III AKTIVITAS PRAKTIK KERJA LAPANGAN....................................... 36
3.1 Tempat Penugasan.......................................................................... 36
3.2 Aktivitas Peserta ............................................................................. 36
3.3 Uraian Tugas Berdasarkan Proses Pengerjaan................................ 36
3.4 Permasalahan Yang Dihadapi dan Cara Penyelesaiannya .............. 39
BAB IV PENUTUP................................................................................................. 40
4.1 Kesimpulan..................................................................................... 40
4.2 Saran ............................................................................................... 40

DAFTAR LAMPIRAN
No. Uraian
1. Surat Permohonan PKL
2. Surat Penerimaan PKL dari BKD Prov. Kalbar
3. Foto Peserta saat PKL dan bersama Staf BKD Prov. Kalbar
4. Daftar Penilaian PKL
5. Laporan Harian PKL
6. Daftar Hadir Peserta PKL
7. Surat Perintah Pembayaran (SPP)
8. Surat Perintah Membayar (SPM)
9. Kartu Kendali Kegiatan
10. Realisasi Penggunaan Anggaran
11. Buku Kas Umum Daerah (Maret)
12. Buku Kas Umum Daerah (April)
13. Buku Bank
14. Buku Panjar
15. Buku Pajak
16. SPJ Fungsional
17. Rekapitulasi Surat Masuk Bidang B
18. Surat Setoran Pajak (SSP)

DAFTAR TABEL
No. Uraian Hal
1. Tabel 2.1
Jumlah Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin................................................ 27
2. Tabel 2.2
Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin ................................................. 28
3. Tabel 2.3
Jabatan Fungsional............................................................................... 29
4. Struktur Organinasi BKD Provinsi Kalimantan Barat ......................... 30
5. Data Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Barat................................... 31

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Dasar Pelaksanaan Pratik Kerja Lapangan
Dalam memasuki dunia kerja, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk lulus
berbekal kecerdasan intelektual namun harus memiliki kemampuan dasar.
Kemampuan dasar yang dimaksud antara lain pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill) dan sikap (attitude). Untuk mendapatkan ketiga hal tersebut,
tidak semua dapat diberikan melalui kegiatan perkuliahan formal. Oleh karena itu,
mahasiswa perlu melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
Praktik Kerja Lapangan adalah suatu proses belajar mengajar pada unit
kerja nyata, sehingga mahasiswa mendapat gambaran dan pengalaman kerja
secara langsung dan menyeluruh sekaligus memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah mereka dapatkan selama
kegiatan perkuliahan. PKL wajib dilakukan mahasiswa Progtam Studi Diploma
III & IV Politeknik Negeri Pontianak sebelum penulisan Tugas Akhir.
Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pembimbing wajib
membimbing dan memantau aktivitas praktik kerja lapangan mahasiswa seperti
melakukan kunjungan ke tempat PKL mahasiswa bimbingannya, dan memberi
saran atau masukan jika mahasiswa berhadapan dengan masalah ditempat PKL.
Mahasiswa wajib memenuhi segala ketentuan yang diberlakukan Jurusan
Akuntansi dan tempat praktik yang digunakan sebagai praktik kerja lapangan.
Diantaranya adalah, mahasiswa diharuskan mengisi laporan harian dan daftar
hadir selama pelaksanaan PKL. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan menyusun
laporan praktik kerja lapangan sebagai dasar penilaian bagi pembimbing PKL.
Dengan mengikuti program PKL, mahasiswa diharapkan dapat lebih
mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja
yang ada sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja
tersebut. Mahasiswa juga dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh
instansi di bidang yang mahasiswa pilih.

1.2 Latar Belakang Pemilihan Tempat Praktik Kerja Lapangan
Politeknik Negeri Pontianak khususnya Jurusan Akuntansi mewajibkan
kepada seluruh mahasiswanya untuk melaksanakan PKL di akhir semester.
Pelaksanaa PKL tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan
pendidikan Diploma IV Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor
Publikdi Politeknik Negeri Pontianak.
Kegiatan PKL ini juga bermanfaat bagi mahasiswa itu sendiri agar dapat
mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja yang
profesional dalam melaksanakan pekerjaannya, serta mahasiswa juga dapat
menjadikan kegiatan PKL ini sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa banyak
pengetahuan yang dimiliki selama masa perkuliahan dan untuk kemudian
menerapkan dalam aktifitas PKL.
Adapun tempat PKL ditentukan oleh mahasiswa ataupun berdasarkan
rekomendasi yang diberikan jurusan melalui pelamaran ke tempat praktek
dan/atau ditetapkan oleh jurusan.
Penulis memilih tempat PKL pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat karena penulis ingin mengetahui apa tugas pokok dan fungsi, ,
cara kerja dan fungsi pelayanan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang mana informasi
informasi yang diketahui penulis dapat menjadi pelajaran yang berharga dan dapat
menambah pengalaman penulis.
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun tujuan dari PKL ini adalah:
1. Memberikan masukan dan umpan balik guna perbaikan dan
pengembangan pendidikan.
2. Untuk membandingkan antara teori yang dikerjakan di kampus dengan
praktik kerja lapangan.
3. Untuk menerapkan ilmu akuntansi yang diperoleh selama mengikuti
perkuliahan.
4. Mengembangkan sikap professional yang diperlukan untuk memasuki
dunia kerja sesuai dengan bidang masing-masing.

5. Mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah
satu penerapan disiplin.
6. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang tidak
didapat secara langsung dalam perkuliahan.
7. Untuk mengetahui sistem kerja yang ada didalam instansi pemerintah.
1.4 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun kegunaan PKL yang dilaksanakan mahasiswa/i diantaranya
adalah:
1. Bagi Mahasiswa
a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi DIV
Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Pontianak.
b. Menerapkan secara langsung ilmu pengetahuan yang didapat selama
perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ditemui di
lapangan
c. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri
baik secara teoritis maupun praktis.
d. Untuk membangun mental mahasiswa terhadap lapangan pekerjaan
yang sesungguhnya baik kesiapan dalam menghadapi tugas-tugas
yang diberikan oleh instansi maupun kesiapan dalam membina
hubungan kerja di lingkungan instansi.
e. Mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki sikap terutama cara
berkomunikasi, penampilan, etika, maupun sopan santun
sebagaimana yang terdapat dalam suasana kerja yang sebenarnya.
2. Bagi Jurusan
a. Dapat meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan
khususnya akademik dengan instansi.
b. Mendapat umpan balik dari pelaksanaan PKL untuk kedepannya
menyempurnakan kurikulum yang ada sesuai kebutuhan
stakeholders dan tuntutan pengembangan IPTEK.
c. Dapat mempromosikan keberadaan Program Studi DIV Akuntansi
Sektor Publik Politeknik Negeri Pontianak di tengah-tengah dunia
kerja khususnya di instansi pemerintah sehingga dapat

mengantisipasi kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja akuntansi
yang profesional dan kompeten di bidang keuangan daerah.
3. Bagi Instansi
a. Dapat menigkatkan kerjasama antara Akademik dengan
Instansi/Lembaga.
b. Membantu Instansi/Lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari
selama PKL.
1.5 Tujuan Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah hasil penulisan
mahasiswa setelah menyelesaikan PKL selama 2 (dua) bulan berdasarkan data
yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah.
Adapun tujuan penulisan laporan PKL ini antara lain:
1. Sebagai pertanggungjawaban peserta PKL yang telah melaksanakan
kegiatan PKL berdasarkan aktivitas yang sudah dilakukan.
2. Sebagai bukti bahwa peserta PKL telah melakukan PKL dengan baik.
3. Mendorong mahasiswa agar mampu mengemukakan dan menuangkan
pikiran serta pendapat dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan
dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam penulisan yang bersifat
objektif dan ilmiah.

BAB II
GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1956 yang menetapkan wilayah Kalimantan Barat sebagai daerah
otonom Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukotanya di Pontianak. Provinsi
Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan di antara garis 2°08'
LU dan 3°05' LS dan diantara 108°0' BT dan 114°10' BT. Provinsi Kalimantan
Barat membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 Km dan
sekitar 850 Km dari barat ke timur, dengan mencakup daerah seluas 146.807,00
km2
dan menjadi provinsi terluas keempat setelah Irian, Kalimantan Timur, dan
Kalimantan Tengah. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka daerah
Kalimantan Barat tepat dilalui oleh Garis Khatulistiwa (garis lintang) tepatnya di
atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula maka Kalimantan Barat
merupakan salah satu daerah tropik dengan suhu udara dan tingkat kelembaban
yang tinggi.
Paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola
sentralisasi menjadi pola desentralisasi membawa implikasi yang mendasar
terhadap keberadaan, tugas, fungsi, dan tanggungjawab lembaga serta aparatur
pemerintah di daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang
didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Sebagai konsekuensinya adalah
diperlukan aparatur pemerintah yang demokratis, netral, profesional, memiliki
kompetensi, bersih, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan.
Dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Perangkat Daerah provinsi terdiri atas
sekretaris daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
telah membentuk organisasi perangkat daerah yang terdiri dari:
1. Sekretariat Daerah terdiri dari:
2. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

3. Dinas-Dinas Daerah
4. Lembaga-Lembaga Teknis Daerah
2.2 Sejarah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga
teknis dari perangkat Pemerintah Provinsi yang bertugas membantu Gubernur
untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, ditetapkan
pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun
2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.
2.3 Visi dan Misi
Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah
“Menjadi Pengelola Kepegawaian Yang Handal Untuk Mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil Profesional Dan Bermoral”
Dengan mengacu pada visi diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat juga mempunyai misi sebagai berikut:
1. Menghasilkan rumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang
berkualitas dan implementatif.
2. Memantapkan pengelolaan bidang kepegawaian secara terpadu dab
sinergis.
Penjabaran visi dan misi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat diantaranya adalah:
1. Pengelola kepegawaian yang handal adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang dapat dipercaya, memahami, menguasai, dan mengimplementasikan
serta memiliki konsistensi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian Daerah dalam memberikan pelayanan prima.
2. PNS yang professional merupakan PNS yang memiliki keahlian,
keterampilan dan pengetahuan di bidang tugasnya serta mampu
mengaktualisasikan diri.

3. PNS yang bermoral yakni PNS yang menjunjung dan menempatkan nilai-
nilai, norma dan etika dalam perilaku sehari-hari.
4. Kebijakan teknis kepegawaian merupakan pedoman yang dijadikan acuan
untuk mengelola kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
bidang kepegawaian.
5. Kebijakan teknis kepegawaian yang berkualitas dan implementatif adalah
kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dapat di implementasikan serta mengakomodir seluruh
kepentingan terkait bidang kepegawaian.
Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat menggunakan 7 (tujuh) tujuan yang terdiri dari:
1. Memenuhi ketersediaan PNS sesuai dengan komposisi PNS berdasarkan
formasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan PNS dengan mangacu
pada pola karier yang terarah dan transparan.
3. Memantapkan komitmen dan semangat kebersamaan dalam pengelolaan
bidang kepegawaian.
4. Meningkatkan motivasi kerja PNS.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi
kepegawaian.
6. Mengefektifkan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian.
7. Meningkatkan pelaksanaan ketatausahaan guna mendukung kinerja
instansi BKD.
2.4 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang kepegawaian daerah, melaksanakan manajemen kepegawaian
secara terpadu dan sinergis dalam rangka pelayanan administrasi serta tugas
lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan mutasi pegawai,
pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta
informasi kepegawaian;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin
dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan
kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian sesuai dengan
d. Pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan mutasi pegawai,
pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta
informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai,
disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian;
f. Pembinaan, pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang
pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan
kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian pada
Kabupaten/Kota;
g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di
lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
h. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang kepegawaian daerah yang
diserahkan oleh Gubernur.
Atas dasar tugas dan fungsi yang ada, maka setelah dilakukan
restrukturisasi perangkat daerah provinsi diperoleh struktur Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Tugasnya memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Badan
Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Penetapan program kerja di bidang kepegawaian daerah sebagai
bahan pelaksanaan tugas;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang kepegawaian
daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pengendalian kegiatan di bidang kepegawaian daerah berdasarkan
e. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian daerah pada
Kabupaten/Kota;
f. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian
daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan
dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah;
h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian daerah
berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
i. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya di bidang
kepegawaian daerah yang diserahkan oleh Gubernur.
2. Sekretariat
Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Tugasnya menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta
pengelolaan keuangan dan asset. Untuk melaksanakan tugasnya
Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan program kerja di lingkungan sekretariat;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum
dan aparatur;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan keuangan dan asset;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di
lingkungan sekretariat;
f. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di
lingkungan sekretariat;
g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja dan monev di
lingkungan Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang
sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
i. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum,
organisasi dan tatalaksana di lngkungan Badan sesuai dengan
j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi di lingkungan Badan;
l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan
oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Sekretariat membawahi Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a), terdiri dari :
a. Sub Bagian Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugasnya mengumpul,

mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana
kerja, rencana strategis serta monitoring dan evaluasi. Untuk
melaksanakan tugasnya Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan
Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja,
Monitoring dan Evaluasi;
2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan
teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
3) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian
rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
4) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan
5) Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi;
7) Pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi
pada badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
8) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana
kerja, monitoring dan evaluasi;
9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi;
10) Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.
b. Sub Bagian Umum dan Aparatur

mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi
kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Untuk
melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Aparatur
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
teknis di bidang aparatur di lingkungan Badan;
subbagian umum dan aparatur;
di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan
pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum
lainnya, hukum dan kehumasan dan kepegawaian sesuai
7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan
aparatur;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
9) Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang
diserahkan oleh sekretaris.
c. Sub Bagian Keuangan dan Asset
mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan
dan asset. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan dan
Asset mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset;

teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset;
keuangan dan asset;
di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan
pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset;
6) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset sesuai dengan
7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang
keuangan dan asset;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset;
9) Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang
diserahkan oleh sekretaris.
3. Kepala Bidang
Kepala Bidang terdiri dari:
a. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
Tugasnya penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian serta
kepangkatan sedangkan fungsinya sebagai berikut :
1) Penyusunan program kerja di bidang pengadaan dan mutasi
pegawai;
2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengadaan, pemindahan dan pemberhentian;
kepangkatan;

4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pengadaan dan mutasi pegawai;
5) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi di bidang pengadaan dan mutasi pegawai;
6) Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi
pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
di bidang pengadaan dan mutasi pegawai sesuai dengan
8) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengadaan dan mutasi
pegawai pada Kabupaten/Kota;
9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengadaan
dan mutasi pegawai;
10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan dan
mutasi
pegawai;
11) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengadaan dan mutasi
pegawai yang diserahkan oleh Kepala Badan.
Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai membawahi Kepala Sub
Bidang (Eselon IV.a), terdiri dari :
a) Sub Bidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan
Mutasi Pegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah,
sedangkan fungsinya sebagai berikut :
(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengadaan,
Pemindahan dan Pemberhentian;

(2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan
teknis di bidang pengadaan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil daerah;
(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di
bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai negeri sipil daerah;
(4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi di bidang pengadaan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil daerah;
(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan peraturan
(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang pengadaan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan
(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengadaan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah
pada Kabupaten/Kota;
(8) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala
bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian;
(9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan,
pemindahan dan pemberhentian;
(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengadaan, pemindahan
dan pemberhentian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
b) Sub Bidang Kepangkatan
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan
Mutasi Pegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah dan

merumuskan bahan kebijakan teknis kepangkatan pegawai negeri
sipil daerah, sedangkan fungsinya sebagai berikut :
(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Kepangkatan;
teknis di bidang kepangkatan pegawai negeri sipil daerah;
bidang kepangkatan;
pokok dan fungsi di bidang kepangkatan;
bidang kepangkatan sesuai pegawai negeri sipil daerah
(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
daerah di bidang kepangkatan pegawai negeri sipil daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang kepangkatan
pegawai negeri sipil daerah pada Kabupaten/Kota;
bidang kepangkatan;
(9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepangkatan;
(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang Kepangkatan yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.
b. Bidang Pengembangan Pegawai
bidang jabatan struktural, jabatan fungsional, dan widyaiswara serta
pengembangan potensi pegawai, sedangkan fungsinya sebagai
berikut :
1) Penyusunan program kerja di bidang pengembangan pegawai;

jabatan struktural, jabatan fungsional, dan widyaiswara;
pengembangan potensi pegawai;
pengembangan pegawai;
5) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengembangan pegawai;
6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan
di bidang pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan
8) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan pegawai
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
pengembangan pegawai;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan
pegawai;
11) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan pegawai yang
diserahkan oleh Kepala Badan.
Bidang pengembangan Pegawai membawahi Kepala Sub Bidang
(Eselon IV.a), terdiri dari :
a) Sub Bidang Jabatan
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan
Pegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah dan merumuskan
bahan kebijakan teknis jabatan struktural, jabatan fungsional dan
kewidyaiswaraan, sedangkan fungsinya sebagai berikut :

(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Jabatan;
teknis jabatan struktural, jabatan fungsional dan
widyaiswara;
bidang jabatan;
pokok dan fungsi di bidang Jabatan;
bidang jabatan struktural, jabatan fungsional dan
widyaiswara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang jabatan struktural, jabatan fungsional dan
widyaiswara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang jabatan struktural,
jabatan fungsional dan widyaiswara pada Kabupaten/Kota;
bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
dibidang jabatan struktural, jabatan fungsional dan
widyaiswara;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Jabatan;
(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang jabatan struktural, jabatan
fungsional dan widyaiswara yang diserahkan oleh Kepala
Bidang.
b) Sub Bidang Pengembangan Potensi
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan
Pegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah dan merumuskan

bahan kebijakan teknis pengembangan potensi pegawai negeri
sipil sedangkan fungsinya sebagai berikut :
(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan
Potensi;
teknis pengembangan potensi pegawai negeri sipil;
bidang pengembangan potensi;
pokok dan fungsi di bidang pengembangan potensi;
bidang pengembangan potensi pegawai negeri sipil sesuai
daerah di bidang pengembangan potensi pegawai negeri
sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan
potensi pegawai negeri sipil pada Kabupaten/Kota;
bidang pengembangan potensi pegawai negeri sipil;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan
potensi pegawai negeri sipil;
(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan potensi
pegawai negeri sipil yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
c. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

bidang disiplin dan kedudukan hukum, serta kesejahteraan pegawai,
sedangkan fungsinya sebagai berikut :
1) Penyusunan program kerja di bidang Disiplin dan
Kesejahteraan Pegawai;
disiplin dan kedudukan hukum;
kesejahteraan pegawai;
4) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin
dan kesejahteraan pegawai;
pokok dan fungsi di bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai;
bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan
di bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan
8) Pembinaan dan pengawasan di bidang disiplin dan
kesejahteraan pegawai pada Kabupaten/Kota;
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang disiplin
dan kesejahteraan pegawai;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin dan
kesejahteraan pegawai;
11) Pelaksanaan tugas lain di bidang disiplin dan kesejahteraan
pegawai yang diserahkan oleh Kepala Badan.
Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai membawahi Kepala Sub
Bidang (Eselon IV.a), terdiri dari :
a) Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Disiplin dan
Kesejahteraan Pegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang disiplin dan
kedudukan hukum pegawai sedangkan fungsinya sebagai berikut:
(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Disiplin dan
Kedudukan Hukum;
(2) Pengumpulan, pengolahan, perumusan bahan kebijakan
teknis di bidang disiplin dan kedudukan hukum pegawai;
bidang disiplin dan kedudukan hukum;
pokok dan fungsi di bidang disiplin dan kedudukan hukum;
bidang disiplin dan kedudukan hukum sesuai dengan
daerah di bidang disiplin dan kedudukan hukum sesuai
(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang disiplin dan
kedudukan hukum pada Kabupaten/Kota;
bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang disiplin dan kedudukan hukum;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin dan
kedudukan hukum;
(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang disiplin dan kedudukan
hukum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Disiplin dan

Kesejahteraan Pegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan
pegawai sedangkan fungsinya sebagai berikut :
(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Kesejahteraan
Pegawai;
teknis di bidang kesejahteraan pegawai;
bidang kesejahteraan Pegawai;
pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan pegawai;
bidang kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan
daerah di bidang kesejahteraan pegawai sesuai dengan
(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang kesejahteraan
bidang kesejahteraan pegawai;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan
pegawai;
(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang kesejahteraan pegawai
yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
d. Bidang Informasi Kepegawaian
Tugasnya penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Informasi
Kepegawaian, sedangkan fungsinya sebagai berikut :
1) Penyusunan program kerja di bidang informasi kepegawaian;
pengelolaan data;
3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan
dokumen;
Informasi Kepegawaian;
pokok dan fungsi di bidang Informasi Kepegawaian;
bidang informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan
di bidang informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan
8) Pembinaan dan pengawasan di bidang informasi kepegawaian
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang informasi
kepegawaian;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi kepegawaian;
11) Pelaksanaan tugas lain di bidang informasi kepegawaian yang
diserahkan oleh Kepala Badan.
Bidang informasi kepegawaian membawahi Kepala Sub Bidang
(Eselon IV.a), terdiri dari :
a) Sub Bidang Pengelolaan Data
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi

Kepegawaian. Tugasnya mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan Pengelolaan Data sedangkan
fungsinya sebagai berikut :
(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengelolaan
Data;
(2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan kebijakan teknis
di pengelolaan data pegawai negeri sipil;
bidang pengelolaan data;
pokok dan fungsi di bidang pengelolaan data;
bidang pengelolaan data sesuai dengan peraturan
(6) Pelaksanaan penyajian data kepegawaian, penetapan
aplikasi sistem data, pendistribusian dan penyebarluasan
informasi kepegawaian;
daerah di bidang pengelolaan data sesuai dengan peraturan
(8) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan data
bidang pengelolaan data;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data;
(11) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan data yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.
b) Sub Bidang Pengelolaan Dokumen
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi

Kepegawaian. Tugasnya mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan teknis pengelolaan dokumen
pegawai negeri sipil sedangkan fungsinya sebagai berikut :
(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengelolaan
Dokumen;
teknis di bidang pengelolaan dokumen pegawai negeri sipil;
bidang pengelolaan dokumen;
pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dokumen;
bidang pengelolaan dokumen pegawai negeri sipil sesuai
(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang
pengelolaan dokumen pegawai negeri sipil sesuai dengan
(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan
dokumen pegawai negeri sipil pada Kabupaten/Kota;
bidang pengelolaan dokumen;
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan
dokumen;
(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan dokumen
pegawai negeri sipil yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil
dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian
dan keterampilan tertentu. Jenis jabatan fungsional dan jumlah

pemegang jabatan fungsional akan lebih lanjut ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.
Dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
sampai dengan saat ini baru ada 2 (dua) jenis jabatan fungsional, yaitu
jabatan fungsional analis kepegawaian dan jabatan fungsional pranata
komputer.
Tabel 2.1.
JUMLAH PEGAWAI BKD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN dan JENIS KELAMIN
NO TINGKAT PENDIDIKAN
JENIS KELAMIN
TOTAL
PRIA WANITA
1 2 3 4 5=(3+4)
1. Pasca Sarjana 9 5 14
2. Sarjana 12 10 22
3. Diploma IV 1 1 2
4. Diploma III 6 3 9
5. Diploma II - - -
6. Diploma I - - -
7. SMU 11 16 27
8. SLTP 1 - 1
9. SD - - -
J U M L A H 42 37 75
Sumber: LAKIP BKD Prov. Kalbar 2012
Bila dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan sumber daya
manusia pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
dapat terlihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin
NO
PANGKAT /
GOLONGAN RUANG
JENIS KELAMIN
TOTAL
PRIA WANITA
1 2 3 4 5=(3+4)
1. Pembina Utama Muda / IV c 1 - 1
2. Pembina Tingkat I / IV b - 1 1
3. Pembina / IV a 4 - 4
4. Penata Tingkat I / III d 4 6 10
5. Penata / III c 5 3 8
6. Penata Muda Tingkat I / III b 8 14 22
7. Penata Muda / III a 5 4 9
8. Pengatur Tingkat I / II d 2 2 4
9. Pengatur / II c 7 2 9
10. Pengatur Muda Tingkat I / II b 3 - 3
11. Pengatur Muda / II a 2 1 3
12. Juru / I d 1 - 1
13. Juru Tingkat I / I c - - 1
J U M L A H 43 36 75
Keterangan :
- Jumlah PNS = 75 Orang - Diperkerjakan di KPU = 6 Orang
- Tugas Belajar = 6 Orang - Diperkerjakan di B N N= 5 Orang
- CPNS = - Orang
Selanjutnya dari jumlah 75 orang PNS Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 6 pegawai memangku jabatan
Fungsional, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Barat
Beradasarkan Jabatan Fungsional
NO JABATAN / NAMA
PENDIDI
KAN
PANGKAT
GOL/
RUANG
SK.
PENGANGKATA
N
1 2 3 4 5
A Analis Kepegawaian
1. Ratnawati SMU III/d 821.29/59/BKD-B
TAHUN 2003
2. Utin Jamiah SMU III/d 821.29/59/BKD-B
TAHUN 2003
3. Pungut Wijaya, S.Sos, MM S 2 III/c 821.29/112/BKD-D
TAHUN 2010
4. Siti Harjah SMU III/c 821.29/59/BKD-B
TAHUN 2003
5. Feronica Imiel SMU III/a 821.29/59/BKD-B
TAHUN 2003
B Pranata Komputer
1. Aji Rio Sutrisno, A.Md. Diploma
III
II/d 821.29/112/BKD-B
TAHUN 2008

UPTB
Lampiran : Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor : 70 Tahun 2008
Tanggal : 11 November 2008
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KEPALA BADAN
Drs. ROBERTUS ISDIUS, M.Si
Pembina Utama Muda ( IV/c)
NIP. 19580928 198411 1 002 / TMT Jab : 20-01-2011
SEKRETARIAT
KORNELIUS, S.IP, MT
Pembina ( IIV/a )
NIP. 19720706 199202 1 001 / TMT Jab : 05-04-2011
SUBBAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET
INDRY WIDYANIKA, S.STP,M.Ec.Dev
Penata Muda Tk. I ( III/b )
NIP. 19820203 200112 2 004 /
TMT Jab : 1-02-2013
SUBBAGIAN
UMUM DAN APARATUR
ERNI MUCHSIN, S.STP, M.Si
Penata ( III/c )
NIP. 19810709 199912 2 001 /
TMT Jab : 11-08-2009
SUBBAGIAN
RENCANA KERJA MONITORING DAN
EVALUASI
ABDUL CHOLIL, Bc. Hk
Penata Tk. I ( III/d )
NIP. 19570630 198603 1 012 /
TMT Jab : 11-08-2009
KELOMPOK
JAFUNG
BIDANG
INFORMASI KEPEGAWAIAN
KURNIASARI, S.Sos
Pembina Tk. I ( IV/b )
NIP. 19630129 198403 2 011 / TMT Jab : 13-03-2009
BIDANG
DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
MUHYAR, SH
Pembina ( IV/a)
NIP. 19660716 199403 1 009/ TMT Jab : 9-09-2011
BIDANG
PENGEMBANGAN PEGAWAI
YOHANES BUDIMAN, S.IP, M.Si
Pembina ( IV/a)
NIP. 19691215 198903 1 004 / TMT Jab : 13-03-2009
BIDANG
PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI
ZURAIDAH, S.Sos
Pembina ( III/d)
NIP. 19590928 198411 2 001 / TMT Jab : 09-09-2011
SUBBID
PENGADAAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN
ELVIRA MARIA
Penata Tk. I( III/d )
NIP. 19620627 198401 2 001 / TMT Jab : 11-08-2009
SUBBID
KEPANGKATAN
R. DIMAS RAHMAWAN, SH
Penata ( III/c )
NIP. 19720719 200604 1 013 / TMT Jab : 15-04-2011
SUBBID
J A B A T A N
EDWIN RAZUARDI, S.STP
Penata ( III/c )
NIP. 19820430 200012 1 002 / TMT Jab : 15-04-2011
)
SUBBID
PENGEMBANGAN POTENSI
SY. FAISAL I. ALKADRI, S.STP, MM
Penata ( III/c )
NIP. 19820130 200012 1 002/ TMT Jab : 15-04-2011
SUBBID
DISIPLIN DAN KEDUDUKAN HUKUM
TRIS BUDI MEIRANI, S.STP, M.Si
Penata Tk. I ( III/d )
NIP. 19780520 199612 1 001 / TMT Jab : 15-04-2011
................................................ )
SUBBID
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
ADRIANAH, SH
Penata ( III/c )
NIP. 19680630 198903 2 005 / TMT Jab : 11-08-2009
SUBBID
PENGELOLAAN DOKUMEN
Dra. NURUL FATMI
Penata Tk.I ( III/d )
TMT Jab : 19-07-2012
SUBBID
PENGELOLAAN DATA
FATHA BUDI ANUGRAH, S.STP, MIMS
Penata ( III/c )
NIP. 19820912 200012 1 002 / TMT Jab : 19-07-12

TABEL 2.4
DATA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BIDANG SEKRETARIAT
NO NAMA NIP GOL. JABATAN
1 2 3
1 Drs. ROBERTUS ISDIUS, M.Si
19580928
198411 1 002 IV/c Kepala Badan
2 KORNELIUS, S.IP, MT
19720706
199202 1 001 IV/a Sekretaris
3 ABDUL CHOLIL, Bc. Hk
19570630
198603 1 012 III/d
Kasubbag Renja dan
Monev
4
INDRI WIDYANIKA, S.STP,
M.Ec.Dev
19820203
200112 2 004 III/b
Kasubbag Keuangan
dan Asset
5 ERNI MUCHSIN, S.STP, M.Si
19810709
199912 2 001 III/c
Kasubbag Umum dan
Aparatur
6 SUTINI
19621121
198510 2 001 III/b Penyimpan Barang
7 ERNADIATI MANIAHI
19651005
198903 2 013 III/b Verifikator
8 SUSANTI LINA
19651010
198603 2 029 III/b Agendaris
9 NORYAHANA
19630605
198603 2 024 III/b Agendaris
10 NUR SRI IDA AKIDAH
19650407
198603 2 027 III/b
Pembantu Penyimpan
Barang
11 MAHANANI NURININGSIH, S.Psi
19800425
200502 2 005 III/b
12 LIA OKTAVIANA A., S.IP
19881029
200701 2 001 III/a
Pengadm. Umum dan
Kepeg.
13 WINATA TARDEN, SE
19841223
201001 1 010 III/a Pembuat SPP-SPM
14 WIDYA MEILANI, A.Md
19810501
200502 2 006 III/a Bendahara Pengeluaran
15 LILI SRI SUSANTI, A.Md
19850822
200803 2 001 II/d
Penatausahaan Lap.
Keu.
16 HADIANSYAH
19731206
199303 1 001 II/c Agendaris
17 EUSEBIUS HAPSIRE, A.Md
19760811
201001 1 008 II/c
Pembantu Pengurus
Barang
18 ASO, A.Md
19800525
201101 1 004 II/c Pulahta Renja Monev
19 DEDE ALBERTUS
19821114
200312 1 003 II/b Pengemudi

BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
1 YOHANES BUDIMAN, S.IP. M.Si
19691215
198903 1 004 IV/a Kepala Bidang
2 SY. FAISAL A.I.M, S.STP
19820130
200012 1 002 III/c
Kasubbid Pengemb.
Potensi
3 EDWIN RAZUARDI, S.STP, M.Si
19820430
200012 1 002 III/c Kasubbid Jabatan
4 PUNGUT WIJAYA, S.Sos, MM
19690323
199303 1 006 III/c Analis Kepeg. Muda
Pemroses Diklat PNS
Pulahta Pengemb.
Potensi
5 ELISE YUNIARTI
19770626
199803 2 002 II/d Pemroses Ijin Belajar
6 EVY NOPRIANTI, S.Kom, MM
19751124
200604 2 007 III/b
Pulahta Pengemb.
Potensi
7 ARIES HADIAWATI, S.STP
19840411
200212 2 001 III/b Pemroses Jafung
8 MEIDY ARDIYANTO, S.STP
19860516
200412 1 001 III/b Pemroses Tubel APBD
9 SURYO ANDI P., S.IP
19881014
200701 1 002 III/a Pulahta Jab. Struktural
10 SUWANTO
19650710
198902 1 001 II/d
Pengadm. Jab.
Struktural
11 SELESTINA, A.Md
19790510
201101 2 003 II/c Pemroses Jafung
12 ANDRI YUNIARDI
19810615
200502 1 002 II/b Pemroses Jafung
BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI
1 ZURAIDAH, S.Sos
19590928
2 ELVIRA MARIA
19620627
198401 2 001 III/d
Kasubbid. Pengadaan,
Pemindahan
dan Pemberhentian
3 R. DIMAS RAHMAWAN, SH
19720719
200604 1 013 III/c Kasubbid Kepangkatan
4 RATNAWATI
19630710
198703 2 015 III/d Analis Kepeg. Penyelia
5 JANITA
19620317
198503 2 005 III/b Pemroses KP dan KGB

6 HERAWATI, SE
19810104
200604 2 011 III/b
Pemroses Pensiun
dan Pemberhentian
7 MUHTASAR
19671015
198603 1 002 III/b Pemroses KP dan KGB
8 DHANA ARYANA, S.STP
19860118
200412 1 001 III/b Pemroses Mutasi
Pengadministrasi
Umum
9 AMBROSIUS SUDIRMAN, A.Md
19821004
200604 1 009 II/d Pemroses KP dan KGB
10 M. FERRI SUTRIANA, A.Md
19881203
201101 1 002 II/c Pemroses KP dan KGB
11 FAHRUR HAMZAH
19810909
200502 1 003 II/b
Pemroses Alih Status
CPNS
12 MARDIYANSYAH
19850303
201001 1 005 II/a Pemroses Mutasi
BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
1 MUHYAR, SH
19660716
2 TRIS BUDI MEIRANI, S.STP, M.Si
19780520
199612 1 001 III/d
Kasubbid Disiplin dan
Kedudukan Hukum
3 ADRIANAH, SH
19680630
198903 2 005 III/c
Kasubbid Kesejahteraan
Peg.
4 UTIN JAMIAH
19651217
5 ANITA NAPITUPULU, BAC
19581029
198903 2 001 III/c Pulahta Disiplin
6 MARTATI
19670722
198811 2 001 III/b Pemroses Kespeg.
7 LINA PURNAMA
19671116
198702 2 003 III/b Pemroses Kespeg.
8 EVA ROSLINDA, SE
Pelaksana Adm.
Disiplin
dan Kedudukan Hukum
Analis Hukum
9 H. IRIANDRI AMARULLAH
19630530
198601 1 001 III/b Pulahta Kespeg.
10 DULI MARTEN, SH
19811126
201001 1 005 III/a Analis Hukum
11 SYAHENIM
19741002
200012 1 004 II/c Operator Komputer

BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN
1 KURNIASARI, S.Sos
19630129
198403 2 011 IV/b Kepala Bidang
2 Dra. NURUL FATMI
19650329
198603 2 006 III/d
Kasubbid Pengelolaan
Dokumen
3 FATHA BUDI A., S.STP, MIMS
19820912
200012 1 002 III/c
Kasubbid Pengelolaan
Data
4 SITI HARJAH
19630402
5 M. SAIDI
19600714
198503 1 019 III/b Pulahta
Pengolah Arsip
6 RIKY AHMADI, S.IP
19880531
200701 1 005 III/a
Pengadministrasi
Umum
7 FERONICA IMIEL
19760505
199803 2 007 III/b
Analis Kepeg.
Pelaksana Lanjutan
8 AJI RIO SUTRISNO, A.Md
19801220
200604 1 010 II/d Pranata Komputer
9 IRWANSYAH, A.Md
19790214
201101 1 003 II/c Pengolah Arsip
10 PUTRI KUSUMAWATI, A.Md
19890324
201101 2 002 II/c Pulahta
DIPEKERJAKAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
1 DENI TRISNA DYAH, SH
19720607
199803 2 006 III/d Staf (kasubbag KPU)
2 ENNY LIZIA, S.Pd
19630513
198303 2 009 III/d Staf (kasubbag KPU)
3 INDRAWATI
19651123
198603 2 009 II/b Staf
4 SELAMAT SYAMSU
19610531
198901 1 001 III/b Staf
5 SOEDARMINI
19631220
199001 2 001 III/a Staf
6 RASWAN HERMANTO
19570416
198011 1 001 I/d Staf
DIPEKERJAKAN PADA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
1 Drs. UTI SYAHRIAL, MM
19561115
198103 1 010 IV/a Staf
2 Ir. RD. AHLUL
19580717
198703 1 010 III/d Staf

Sumber: Sub Bagian Umum dan Aparatur BKD Prov. Kalbar
3 TINA
19641223
198510 2 001 III/a Staf
4 IVI MARLINA
19780526
200801 2 025 II/a Staf
5 ALIP PRAMANA SUSENA
19630627
200901 1 001 II/a Staf

BAB III
AKTIVITAS PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 Tempat Penugasan
Pelaksanaan PKL di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
dimulai pada tanggal 06 Maret 2013 dan berakhir pada tanggal 06 Mei 2013. Peserta
ditempatkan di Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat BKD yang membawahi
Bagian Umum dan Apartur, Bagian Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi, dan
Bagian Keuangan dan Aset. Bidang Keuangan dan Aset sendiri dipimpin oleh Ibu
Indri Widyanika, S.STP, M.Ec.Dev sebagai Kasubbag Keuangan dan Aset dengan 5
(lima) orang staf yang terdiri dari; Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Verifikator, Penyimpan Barang, Pembantu Pengurus Barang. Di meja
peserta terdapat mesin tik, dan berkas-berkas tahun 2012, dan filling kabinet.
3.2 Aktivitas Peserta
Peserta mulai melaksanakan PKL setiap hari sesuai dengan jam kerja yang
berlaku di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.. Untuk hari Senin
sampai dengan Kamis, Kegiatan PKL dimulai dari jam 07.30 WIB, jam istirahat
pukul 11.45 – 13.00 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB, sedangkan hari Jumat
dimulai pada pukul 07.30, jam istirahat pukul 11.30 – 13.00 dan berakhir pada pukul
16.30 WIB. Setiap hari terdapat kegiatan apel yang dilakukan pada jam masuk dan
jam pulang, dan hari jumat juga ada kegiatan olahraga (senam), hanya saja tidak
diwajibkan bagi peserta magang.
3.3 Uraian Tugas Berdasarkan Proses Pengerjaan
Tugas-tugas yang dikerjakan selama kegiatan PKL diantaranya:
1. Koreksi Buku Kas Umum (BKU) Bulan Februari
Koreksi kembali BKU Bulan Februari dengan SP2D Bulan Februari dan
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Badan selaku
Penggunan Anggaran.
2. Merekap Penerimaan Barang Tahun 2012
Mencatat penerimaan barang tahun 2012, ditandatangani oleh Penyimpan
Barang.
3. Membuat Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Input data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) ke Form SPP. Form SPP dibuat sebagai dasar
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Mengisi SPP Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Mengisi SPP berdasarkan nota dinas yang diterbitkan Bidang Pengadaan dan
Mutasi Pegawai, ditandatangani oleh Kepala Bidang, dan Bendahara.
5. Menyusun Kartu Kendali Kegiatan Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Input pengeluaran SP2D kegiatan untuk mengontrol dana yang sudah
digunakan. Ditandatangani oleh Kepala Bidang dan Bendahara Pengeluaran.
6. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Maret
Mengecek kelengkapan SPJ dari kegiatan yang telah dilaksanakan bidang-
bidang, kemudian di serahkan ke Bendahara Pengeluaran.
7. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Bulan Maret
Mengisi SPP menggunakan mesin tik atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
Ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembatu.
8. Mengerjakan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ Fungsional)
Bulan Maret dan April
Mengisi penerimaan SP2D dan mencatat SPJ dari bidang-bidang di SPJ
Fungsional, ditandatangani Kepala Badan dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
9. Mengerjakan BKU Bulan Maret
Mencatat penerimaan dan pengeluaran SP2D UP/GU/TU/LS, BKU
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Badan.
10. Mengisi Buku Bank Bulan Maret
Mencatat penerimaan SP2D di Buku Bank Bulan Maret. Ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran.
11. Mengisi Buku Panjar Bulan Maret
Mencatat uang panjar untuk bidang-bidang Bulan Maret. Ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran.
12. Mengisi Buku Pajak Bulan Maret
Mencatat penerimaan dan penyetoran pajak atas kegiatan yang telah
dilaksanakan. Ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.
13. Verifikasi SPJ Bulan April

Memverifikasi kelengkapan SPJ dari Bidang Disiplin dan Kesejahteraan
Pegawai, kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.
14. Mengerjakan BKU Bulan April
Mencatat SPJ dari Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Disiplin dan
Kesejahteraan Pegawai. Ditandatangani oleh Kepala Badan dan Bendahara
Pengeluaran.
15. Mengisi Buku Bank Bulan April
Mencatat penerimaan SP2D dan pengeluaran. Ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran.
16. Mengisi Buku Panjar Bulan April
Mencatat panjar yang telah diberikan kepada bidang-bidang. Ditandatangani
oleh Bendahara Pengeluaran.
17. Mengisi SSP Bulan April
Mengisi SSP atas kegiatan yang telah dilaksanaka menggunakan mesin tik.
Ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
18. Daftar Realisasi Penggunaan Anggaran
Membuat rekapitulasi penggunaan anggaran Bidang Pengadaan dan Mutasi
Pegawai ditandatangani oleh Kepala Bidang.
19. Rekap Surat Masuk Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai
Merekap Surat Masuk Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai.
3.4 Permasalahan Yang Dihadapi dan Cara Penyelesaiannya
Permasahalan yang dihadapai sewaktu magang:
1. Ketika di minta untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Fungsional
(SPJ Fungsional)
2. Mengoreksi Buku Kas Umum Daerah
3. Membuat Jurnal Koreksi Buku Kas Umum Daerah
Cara Penyelesaiannya:
1. Minta petunjuk pengerjaan dengan pegawai disana.
2. Membaca literatur/buku panduan yang berkaitan dengan tugas yang di
kerjakan.

BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Selama kurang lebih 9 (Sembilan) minggu praktikan melakukan PKL di
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, praktikan dapat
menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKL sangat berguna, dimana:
1. Kegiatan PKL ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi praktikan.
Dengan adanya PKL ini, praktikan dapat menerapkan pengetahuan yang
dimiliki karena sesuai antara kemampuan yang praktikan miliki di bidang
akuntansi sektor publik, serta mendapatkan ilmu tambahan yang tidak didapat
selama kegiatan perkuliahan.
2. Praktikan dapat mengetahui secara langsung mengenai apa saja yang harus
dilakukan ketika akan melakukan pembukuan atas kegiatan yang telah
dilakukan instansi.
3. Selama kegiatan PKL ini, praktikan mendapatkan pengetahuan tentang sistem
kerja dan dituntut untuk dapat bersosialisasi dengan pegawai di lingkungan
instansi pemerintah khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.
4. Praktikan menyadari kekurangan yang dimiliki selama pelaksanaan PKL.
Praktikan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika
kelak praktikan bekerja di intansi pemerintah.
4.2 Saran
Dari keseluruhan semua aktivitas yang praktikan lakukan selama melakukan
kegiatan PKL, menurut praktikan sudah cukup mencerminkan cara kerja instansi
dalam setiap bidang.
1. Jurusan Akuntansi
Praktikan berharap untuk lebih sering melakukan pemantauan terhadap
perkembangan mahasiswa PKL selama melaksanakan kegiatan PKL. Selain
itu, jurusan akuntansi harus tetap membina hubungan kerjasama yang baik
setelah praktik kerja selesai, sehingga dalam kesempatan lain, instansi

tersebut mau bekerja sama kembali dengan Jurusan Akuntansi Politeknik
Negeri Pontianak.
2. Bagi Instansi
a. Untuk dapat membimbing mahasiswa yang melaksanakan PKL secara
baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi tersebut.
b. Kesempatan yang praktik kerja yang diberikan oleh Badan Kepegawian
Daerah Provinsi Kalimantan Barat, merupakan hal yang berguna untuk
pengembangan kompetensi mahasiswa. Semoga dengan terjalinnya
hubungan kerjasama antara Jurusan Akuntansi dan BKD Prov. Kalbar
dapat memberikan peluang kemudian hari bagi praktikan ataupun
mahasiswa lainnya untuk magang, bekerja, atau bentuk kerjasama
lainnya.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

More Related Content

What's hot (20)

Similar to Laporan Praktik Kerja Lapangan (20)

Recently uploaded (20)

Laporan Praktik Kerja Lapangan