Manajemen sanitasi dan limbah industri 160704035630
Download as PPTX, PDF0 likes195 views
Dokumen ini membahas manajemen sanitasi dan limbah industri, termasuk perundang-undangan, baku mutu limbah, dan program pengelolaan limbah oleh pemerintah. Ditekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif bagi pelanggar, dan juga memberikan informasi tentang potensi limbah industri pangan. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan industri.
![Teguran Tertulis
(Warning Letter) [Ps. 76 ayat (2a) UU 32/2009]
Definisi
• Sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
telah melakukan pelanggaran per-uuan dan persyaratan & kewajiban yang
tercantum dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan LH
• Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola LH yang baik maupun secara
teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan juga belum menimbulkan dampak
negatif terhadap LH
Diterapkan terhadap Pelanggaran
Bersifat administratif:
Tidak menyampaikan laporan, tidak memiliki log book dan neraca limbah B3, dan tidak memiliki
label dan simbol limbah B3
Bersifat teknis, tetapi perbaikannya bersifat ringan (perbaikan yang dapat dilakukan
secara langsung tidak memerlukan: waktu yang lama, penggunaan teknologi tinggi,
penanganan oleh ahli, ataupun biaya tinggi):
Belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan LH
Terjadinya kerusakan/gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang](https://image.slidesharecdn.com/manajemensanitasidanlimbahindustri-160704035630-210326191218/85/Manajemen-sanitasi-dan-limbah-industri-160704035630-17-320.jpg)
![Paksaan Pemerintah
(Coercive Action) [Ps. 76 ayat (2b) dan 80 UU 32/2009]
Definisi
• Sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan
dan/atau memulihkan keadaan sebagaimana kondisi semula
• Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih
dahulu diberikan teguran tertulis, atau tanpa didahului teguran
tertulis khusus bagi pelanggaran yang menimbulkan:
– Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan
hidup;
– Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dan
lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau
perusakannya; dan/atau
– Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak
segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.](https://image.slidesharecdn.com/manajemensanitasidanlimbahindustri-160704035630-210326191218/85/Manajemen-sanitasi-dan-limbah-industri-160704035630-18-320.jpg)
![Pembekuan Izin
(License Suspension) [Ps. 76 ayat (2c) dan 79 UU 32/2009]
Definisi
• Sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin
lingkungan dan/atau izin yang terkait dengan perlindungan dan penglolaan LH yang
berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan.
• Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.
Diterapkan terhadap Pelanggaran
Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau
izin yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Pemegang izin lingkungan dan/atau izin yang terkait perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi
kewajibannya](https://image.slidesharecdn.com/manajemensanitasidanlimbahindustri-160704035630-210326191218/85/Manajemen-sanitasi-dan-limbah-industri-160704035630-19-320.jpg)
![Pencabutan Izin
Diterapkan terhadap Pelanggaran
(License Revocation) [Ps. 76 ayat (2d) dan 79 UU 32/2009]
Definisi
• Sanksi yang berupa tindakan hukum untuk mencabut izin lingkungan dan/atau izin
yang terkait dengan perlindungan dan penglolaan LH yang berakibat pada
berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan
Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaanpemerintah
Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberiizin
usaha
Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan
dalam waktu tertentu
Terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yangmengakibatkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan
keresahan masyarakat
Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbahB3
Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai
sebagaimana yang tertuang dalam izin](https://image.slidesharecdn.com/manajemensanitasidanlimbahindustri-160704035630-210326191218/85/Manajemen-sanitasi-dan-limbah-industri-160704035630-20-320.jpg)
Manajemen sanitasi dan limbah industri 160704035630
- 1. Manajemen Sanitasi & Limbah Industri Nur Istianah,ST,MT,M.Eng
- 2. Outline • BLH(Badan Lingkungan Hidup) dan EPA (environmental protection agency) • Perundang-undangan tentang limbah • Baku mutu limbah (air dan udara) • Potensi limbah industri pangan • AMDAL, UKL-UPL, RKL-RPL • Desain instalasi pengolahan limbah • Efisiensi pengelolaan limbah
- 3. EPA • sebuah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang bertugas melindungi kesehatan manusia dengan merumuskan dan lingkungan dan menerapkan peraturan berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres.
- 4. EPA
- 5. EPA
- 6. Program unggulan BLH • Adipura • Balai Kliring Keanekaragaman Hayati • Kearifan Lingkungan • Kompetensi Bidang Lingkungan • Pelayanan Terpadu • Penegakan Hukum • Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun • Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
- 7. Proper • PROPER adalah upaya pemerintah untuk mengawal industri agar peduli terhadap lingkungan melalui citra atau reputasi. • PROPER memanfaatkan masyarakat dan pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. • Pemberdayaan masyarakat dan pasar dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel, sehingga dapat menciptakan pencitraan atau reputasi.
- 8. Kriteria Proper a. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya b. Pengendalian Pencemaran Air c. Pengendalian Pencemaran Udara d. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3 e. Pengendalian Pencemaran Air Laut f. Potensi Kerusakan Lahan
- 9. Peringkat Proper PROPER Emas Hijau Biru Merah Hitam secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan pengelolaan lingkungan sesuai yang dipersyaratkan pengelolaan lingkungan belum sesuai yang dipersyaratkan sengaja melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan
- 10. Proper
- 11. Proper
- 12. Contoh ruang lingkup kerja BLH
- 13. Perundang-undangan Lingkungan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang
- 14. Penegakan Hukum Lingkungan (versi UU 32/2009) Penegakan Hukum Administrasi Penegakan Hukum Perdata Penegakan Hukum Pidana “Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.” -Penjelasan Umum UU 32/2009-
- 15. Pelaksanaan Penegakan Hukum Administrasi merupakan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemda Pemerintah Pusat Penetapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) NSPK sudah ditetapkan oleh KLH “PermenLH 19/2008 tentang Standar Pelayanan Minumum (SPM) Bidang LH Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota” Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan per-uuan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH Memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan dan menjatuhkan sanksi (termasuk sanksi administratif) terhadap pelanggaran ketentuan LH berdasarkan jurisdiksinya masing-masing Pemda Memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan dan menjatuhkan sanksi (termasuk sanksi administratif) terhadap pelanggaran ketentuan LH berdasarkan jurisdiksinya masing-masing Desentralisasi LH menjadi Urusan Wajib Pemda
- 16. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi Melindungi LH dari pencemaran dan perusakan LH Tujuan Sanksi Administratif (Permen 2/2013) Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan LH Memulihkan kualitas LH akibat pencemaran dan/atau perusakan LH Memberi efek jera (deterrent) bagi penanggung jawab usaha Pembekuan Izin Lingkungan Pencabutan Izin Lingkungan Paksaan Pemerintah Teguran Tertulis
- 17. Teguran Tertulis (Warning Letter) [Ps. 76 ayat (2a) UU 32/2009] Definisi • Sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran per-uuan dan persyaratan & kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan LH • Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola LH yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan juga belum menimbulkan dampak negatif terhadap LH Diterapkan terhadap Pelanggaran Bersifat administratif: Tidak menyampaikan laporan, tidak memiliki log book dan neraca limbah B3, dan tidak memiliki label dan simbol limbah B3 Bersifat teknis, tetapi perbaikannya bersifat ringan (perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan: waktu yang lama, penggunaan teknologi tinggi, penanganan oleh ahli, ataupun biaya tinggi): Belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan LH Terjadinya kerusakan/gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang
- 18. Paksaan Pemerintah (Coercive Action) [Ps. 76 ayat (2b) dan 80 UU 32/2009] Definisi • Sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan dan/atau memulihkan keadaan sebagaimana kondisi semula • Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis, atau tanpa didahului teguran tertulis khusus bagi pelanggaran yang menimbulkan: – Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; – Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau – Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- 19. Pembekuan Izin (License Suspension) [Ps. 76 ayat (2c) dan 79 UU 32/2009] Definisi • Sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin yang terkait dengan perlindungan dan penglolaan LH yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. • Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Diterapkan terhadap Pelanggaran Tidak melaksanakan paksaan pemerintah Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemegang izin lingkungan dan/atau izin yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya
- 20. Pencabutan Izin Diterapkan terhadap Pelanggaran (License Revocation) [Ps. 76 ayat (2d) dan 79 UU 32/2009] Definisi • Sanksi yang berupa tindakan hukum untuk mencabut izin lingkungan dan/atau izin yang terkait dengan perlindungan dan penglolaan LH yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaanpemerintah Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberiizin usaha Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu Terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yangmengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbahB3 Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin
- 21. Standart baku mutu air limbah
- 22. Standart baku mutu air limbah
- 23. Standart baku mutu air limbah
- 24. Standart baku mutu air limbah
- 25. Standart baku mutu air limbah
- 26. Standart baku mutu air limbah
- 28. Potensi limbah industri pangan • Potensi limbah terdapat mulai dari bahan baku, produksi, utilitas, hingga distribusi • Potensi utama berada pada bagian produksi atau boiler • Setiap industri memiliki potensi limbah masing-masing • Karakteristik limbah setiap industri bervariasi
- 29. Potensi limbah industri pangan
- 30. Potensi limbah industri pangan
- 31. TERIMA KASIH