SlideShare a Scribd company logo
Ekonomi
Kelas XI
APBN
Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara pasal 1
Pengertian APBN rencana keuangan
tahunan pemerintah yang disetujui DPR
Dasar Hukum APBN
1. UUD 1945 No 23
FUNGSI APBN
1. Fungsi Otorisasi
Fungsi ini menjadi dasar untuk negara/daerah dalam
pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang
direncanakan.
2. Fungsi Perencanaan
APBN/APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan
kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan.
3. Fungsi Pengawasan
Nah, APBN/APBD juga menjadi pedoman untuk menilai apakah
penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan
ketentuan atau belum?
FUNGSI APBN
4. Fungsi Alokasi
Fungsi ini dapat dikatakan sebagai penyediaan barang publik
(sektor pembangunan).
5. Fungsi Disentralisasi
Artinya, dana yang akan digunakan itu tidak boleh terpusat di
satu sektor atau daerah saja.
Mekanisme Penyusunan APBN
Mekanisme Penyusunan APBN
Mekanisme Penyusunan APBN
Sumber Penerimaan Negara
Sumber Penerimaan Negara terdiri dari 3 :
1. Penerimaan Dari Pajak
2. Penerimaan bukan Pajak
3. Penerimaan Hibah
STRUKTUR APBN
Pengertian APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di
Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Fungsi APBD
Fungsi Otorisasi – Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk
dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun
bersangkutan
Fungsi Perencanaan – Anggaran daerah tersebut menjadi suatu
pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu
kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi APBD
Fungsi Pengawasan – Anggaran daerah tersebut menjadi suatu
pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas
penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan
Fungsi Alokasi – Anggaran daerah tersebut harus diarahkan
untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga
mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya,
dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian.
Fungsi Distribusi – Anggaran daerah tersebut harus
memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
Dasar Hukum APBD
 UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
 UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan,
Penyusunan, dan Perhitungan APBD.
Dasar Hukum APBD
 UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
 UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan,
Penyusunan, dan Perhitungan APBD.
Sumber Penerimaan APBD
Pendapat Asli Daerah
yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Retribusi
BUMD Badan Usaha Milik Daerah PDAM,
Dana Perimbangan
Adalah dana yang berasal dari APBN. Dana Perimbangan
dibagi menjadi 3:
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
Adalah pendapatan yang berasal dari pajak dan SDA
b. Dana Alokasi Umum
Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN. untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.
c. Dana Alokasi Khusus
Adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.
Belanja Daerah
a. Belanja Langsung
Adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan program dan kegiatan
Ex: 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang dan jasa, 3.
Belanja modal
b. Belanja Tidak Langsang
Adalah belanja yang dianggarkan yang tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan. Ex : 1. Belanja subsidi, 2. Belanja Bunga, 3.
Belanja Hibah
Alur Pembuatan APBD
Proses perencanaan dan penyusunan APBD,
mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,
secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan
rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan
rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan
prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan
rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan
rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD.
Alur Pembuatan APBD
Belanja Daerah
Pengaruh APBN dan APBD
1. Pengaruh Neraca Pembayaran
2. Pengaruh Bidang Produksi
3. Pengaruh Perbaikan Ekonomi
ADA YANG MAU BERTANYA

More Related Content

PPTX
Pertemuan ke 4 akuntansi sektor publik apbd
PPTX
Apbd
PPTX
Ppt ekonomi vina
PPTX
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
PPTX
APBN dan APBD
DOC
APBD, pengertian
PPTX
Keuangan negara
PDF
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Pertemuan ke 4 akuntansi sektor publik apbd
Apbd
Ppt ekonomi vina
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN dan APBD
APBD, pengertian
Keuangan negara
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah

Similar to Materi Pelajaran Ekonomi APBN KLS XI .pptx (20)

PPTX
[EKONOMI] APBD
PPTX
APBN Dan APBD
PPTX
06. APBD.pptx
PPTX
Miching versi 2
PPTX
Apbn dan apbd
PPTX
Apbn dan apbd
PPTX
anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
PPTX
Anggaran rancangan pembangunan daerah PPT
DOCX
Makalah apbd
DOCX
Makalah apbd
PPTX
APBN dan APBD
PDF
Peta Konsep APBD
PPTX
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
PPTX
Tugas ekonomi, Alfiya Zahra Yustisia,XI IPA 5,Ibu Ranti Pusriana,APBN&APBD DA...
PPTX
Tugas Ekonomi Aliya Rahmawati 11 IPA 5 Ranti Pusriana APBN dan APBD Dalam Pem...
PPTX
Tugas Ekonomi Shafira Dyah Pratiwi XI Mipa 5 Ranti Pusriani APBN dan APBD SMA...
PPTX
PPT APBN DAN APBD MATA KULIAH PENDIDIKAN EKONOMI
PPTX
APBN dan APBD Ekonomi Sekolah Menengah Atas
PPT
Pengelolaan keuangan
[EKONOMI] APBD
APBN Dan APBD
06. APBD.pptx
Miching versi 2
Apbn dan apbd
Apbn dan apbd
anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
Anggaran rancangan pembangunan daerah PPT
Makalah apbd
Makalah apbd
APBN dan APBD
Peta Konsep APBD
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
Tugas ekonomi, Alfiya Zahra Yustisia,XI IPA 5,Ibu Ranti Pusriana,APBN&APBD DA...
Tugas Ekonomi Aliya Rahmawati 11 IPA 5 Ranti Pusriana APBN dan APBD Dalam Pem...
Tugas Ekonomi Shafira Dyah Pratiwi XI Mipa 5 Ranti Pusriani APBN dan APBD SMA...
PPT APBN DAN APBD MATA KULIAH PENDIDIKAN EKONOMI
APBN dan APBD Ekonomi Sekolah Menengah Atas
Pengelolaan keuangan
Ad

Recently uploaded (20)

PPT
Kamera foto dan editing foto pengenalan fotografi
PPTX
Pembelajaran-Mendalam-RTL-dan-Umpan-Baliknya.pptx
PPTX
Paparan Penyesuaian Juknis BOSP Tahun 2025
DOC
RPP Deep Learning _ MGMP Wilayah 1 (1).doc
DOCX
Modul Ajar Deep Learning PKN Kelas 10 SMA Terbaru 2025
PDF
Laporan On The Job TRaining PM KS Siti Hikmah.pdf
PPTX
PPT Akidah Akhlak Kelompok 1 X-8 (4).pptx
PPTX
Materi Besaran, Satuan, Pengukuran.pptx
PPTX
!!!!Bahan Tayang Kompetensi Manajerial-AKUNTABILITAS KINERJA-DR Asep Iwa.pptx
PDF
ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU SPM 2021-2024 (1).pdf
PPTX
Sejarah-Kelahiran-Pancasila kelas 8.pptx
PDF
LK Modul 3 - Menentukan Pengalaman Belajar Herpina Indah Permata Sari (2).pdf
PDF
PPT Yudisium Ceremony Agusus 2025 - new. pdf
PPSX
Teknik Trading Selang Seling Yang Dapat Digunakan Untuk Trading Manual Maupun...
PPTX
Patuh_Terhadap_Norma_PPKn_Kelas_7 oke.pptx
PPTX
! Keterampilan Digital dalam orgnasisasi.pptx
PPTX
Materi-Geografi-Pendekatan-Konsep-dan-Prinsip-Geografi-Kelas-10.pptx
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Budidaya Kelas 12 SMA Terbaru 2025
PPTX
Konsep & Strategi Penyusunan HPS _Pelatihan "Ketentuan TERBARU Pengadaan" (...
PPTX
Presentasi Al-Quran Hadits Kelompok XI.1
Kamera foto dan editing foto pengenalan fotografi
Pembelajaran-Mendalam-RTL-dan-Umpan-Baliknya.pptx
Paparan Penyesuaian Juknis BOSP Tahun 2025
RPP Deep Learning _ MGMP Wilayah 1 (1).doc
Modul Ajar Deep Learning PKN Kelas 10 SMA Terbaru 2025
Laporan On The Job TRaining PM KS Siti Hikmah.pdf
PPT Akidah Akhlak Kelompok 1 X-8 (4).pptx
Materi Besaran, Satuan, Pengukuran.pptx
!!!!Bahan Tayang Kompetensi Manajerial-AKUNTABILITAS KINERJA-DR Asep Iwa.pptx
ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU SPM 2021-2024 (1).pdf
Sejarah-Kelahiran-Pancasila kelas 8.pptx
LK Modul 3 - Menentukan Pengalaman Belajar Herpina Indah Permata Sari (2).pdf
PPT Yudisium Ceremony Agusus 2025 - new. pdf
Teknik Trading Selang Seling Yang Dapat Digunakan Untuk Trading Manual Maupun...
Patuh_Terhadap_Norma_PPKn_Kelas_7 oke.pptx
! Keterampilan Digital dalam orgnasisasi.pptx
Materi-Geografi-Pendekatan-Konsep-dan-Prinsip-Geografi-Kelas-10.pptx
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Budidaya Kelas 12 SMA Terbaru 2025
Konsep & Strategi Penyusunan HPS _Pelatihan "Ketentuan TERBARU Pengadaan" (...
Presentasi Al-Quran Hadits Kelompok XI.1
Ad

Materi Pelajaran Ekonomi APBN KLS XI .pptx

  • 2. APBN Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 Pengertian APBN rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR Dasar Hukum APBN 1. UUD 1945 No 23
  • 3. FUNGSI APBN 1. Fungsi Otorisasi Fungsi ini menjadi dasar untuk negara/daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. 2. Fungsi Perencanaan APBN/APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. 3. Fungsi Pengawasan Nah, APBN/APBD juga menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum?
  • 4. FUNGSI APBN 4. Fungsi Alokasi Fungsi ini dapat dikatakan sebagai penyediaan barang publik (sektor pembangunan). 5. Fungsi Disentralisasi Artinya, dana yang akan digunakan itu tidak boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja.
  • 8. Sumber Penerimaan Negara Sumber Penerimaan Negara terdiri dari 3 : 1. Penerimaan Dari Pajak 2. Penerimaan bukan Pajak 3. Penerimaan Hibah
  • 10. Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Fungsi APBD Fungsi Otorisasi – Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan Fungsi Perencanaan – Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  • 11. Fungsi APBD Fungsi Pengawasan – Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fungsi Alokasi – Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian. Fungsi Distribusi – Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
  • 12. Dasar Hukum APBD  UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.  UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.  Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD.
  • 13. Dasar Hukum APBD  UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.  UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.  Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD.
  • 14. Sumber Penerimaan APBD Pendapat Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Retribusi BUMD Badan Usaha Milik Daerah PDAM, Dana Perimbangan Adalah dana yang berasal dari APBN. Dana Perimbangan dibagi menjadi 3: a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus
  • 15. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil Adalah pendapatan yang berasal dari pajak dan SDA b. Dana Alokasi Umum Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN. untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. c. Dana Alokasi Khusus Adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  • 16. Belanja Daerah a. Belanja Langsung Adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan Ex: 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang dan jasa, 3. Belanja modal b. Belanja Tidak Langsang Adalah belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ex : 1. Belanja subsidi, 2. Belanja Bunga, 3. Belanja Hibah
  • 17. Alur Pembuatan APBD Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD.
  • 20. Pengaruh APBN dan APBD 1. Pengaruh Neraca Pembayaran 2. Pengaruh Bidang Produksi 3. Pengaruh Perbaikan Ekonomi
  • 21. ADA YANG MAU BERTANYA