Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan Pusat dan Daerah Perlukah kembali ke GBHN?
0 likes853 views
Dokumen ini membahas hubungan pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, termasuk kondisi sebelum dan sesudah amandemen serta tantangan yang dihadapi dalam integrasi dan partisipasi masyarakat. Ada penekanan pada pentingnya perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang efektif dan adil. Juga dibahas berbagai regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan Pusat dan Daerah Perlukah kembali ke GBHN?
- 4. Materi • Masalah Hubungan Pusat dan Daerah (dalam bidang perencanaan) • Kondisi Sebelum Amandemen IV • Pasca Amandemen IV • Kondisi Saat ini – Siklus Manajemen Pembangunan – Proses Perencanaan – Status Hukum Dokumen Perencanaan – UU25/2004 tentang SPPN – Pelaku Pembangunan: Stakeholders – Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat – Sinergi Stakeholders • Masih Perlukah Perencanaan? 4dadang-solihin.blogspot.co.id
- 5. Masalah Hubungan Pusat dan Daerah (dalam bidang perencanaan) 1. Koordinasi antar-pelaku pembangunan. 3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi: • antar-daerah, • antar-ruang, • antar-waktu, • antar-fungsi pemerintah • antara pusat dan daerah. 4. Optimalisasi partisipasi masyarakat. 5. Jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 5dadang-solihin.blogspot.com
- 7. dadang-solihin.blogspot.co.id 7 Tap MPRS No. II/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun 1961-1969 Bidang Mental/ Agama/ Kerochanian/ Penelitian 1) Melaksanakan Manifesto Politik dilapangan pembinaan Mental/Agama/Kerochanian dan Kebudajaan dengan mendjamin sjarat sjarat spirituil dan materiil agar setiap warga-negara dapat mengembangkan kepribadiannja dan kebudajaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudajaan asing. 2) Menetapkan Pantjasila dan Manipol sebagai mata peladjaran diperguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi. 3) Menetapkan pendidikan agama mendjadi mata peladjaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah rakjat sampai dengan Universitas-universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid ber-hak tidak ikut- serta, apabila wali murid/murid dewasa menjatakan keberatannja. 4) Membina sebaik-baiknja pembangunan rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan. 5) Menjelenggarakan kebidjaksanaan dan sistim pendidikan nasional jang tertudju kearah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan sjarat-sjarat manusia Sosialis Indonesia, jang berwatak luhur. 6) Mengusahakan agar segala bentuk dan perwudjudan kesenian mendjadi milik seluruh rakjat dan menjinarkan sifat-sifat nasional. 7) Memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak rakjat dan massa revolusioner. 8) Kebidjaksanaan penelitian disesuaikan dengan politik luar negeri bebas dan aktif serta mengikut- sertakan rakjat tanpa meninggalkan sjarat-sjarat ilmiah.
- 8. dadang-solihin.blogspot.co.id 8 PROGRAM EKONOMI PERDJOANGAN: I. Dasar dan Sasaran. II. Nation dan Character Building. III. Bidang Produksi. IV. Distribusi dan Pengangkutan (Prasarana Nasional) V. Bidang Moneter dan Keuangan. VI. Pengorganisasian dan Controle. VII. Pembiajaan. VIII. Penutupan. Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS) Gedung MPRS Bandung, 29 Djuni 1965
- 9. dadang-solihin.blogspot.co.id 9 Sasaran-sasaran pokok daripada usaha dan kegiatan pembangunan lima tahun (1969 s/d 1973) adalah Pembangunan: MENTAL, PANGAN, SANDANG, PAPAN, PRASARANA, LAPANGAN KERDJA. 1. Mentjiptakan suatu kondisi peri-kehidupan Bangsa jang bertakwa kepada Tuhan Jang Maha Esa, bermental dan berachlak jang merupakan sumber daja gerak dan daja kreasi jang positif bagi Bangsa dan masjarakat jang membangun. 2. Meningkatkan produksi dan penjediaan pangan. 3. Meningkatkan produksi dan penjediaan sandang. 4. Sesuai dengan kemampuan jang ada, mengusahakan peningkatan penjediaan perumahan bagi Rakjat. 5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi prasarana. 6. Meningkatkan penjediaan lapangan kerdja disegala bidang kegiatan masjarakat. Repelita I: 1969-1973 (Keppres 319/1968)
- 10. • Tap MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Pantja Krida 1. Repelita I: 1969-1973 (Keppres 319/1968) • Tap MPR ttg GBHN telah menetapkan Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun. • Sebagai pelaksanaan dari Pola Umum Pembangunan Lima Tahun disusunlah: 2. Repelita II: 1 April 1974 sd 31 Maret 1979. 3. Repelita III: 1 April 1979 sd 31 Maret 1984. 4. Repelita IV: 1 April 1984 sd 31 Maret 1989. 5. Repelita V: 1 April 1989 sd 31 Maret 1994. 6. Repelita VI: 1 April 1994 sd 31 Maret 1999. dadang-solihin.blogspot.co.id 10 Repelita I sd VI
- 12. 12dadang-solihin.blogspot.co.id Informasinya kurang lengkap, Metodologinya belum dikuasai, Perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana, Pengaruh politis terlalu besar sehingga Pertimbangan- pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
- 13. Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. 13dadang-solihin.blogspot.co.id 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
- 14. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. 14dadang-solihin.blogspot.co.id 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
- 15. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). 15dadang-solihin.blogspot.co.id 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
- 16. • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. • Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. 16dadang-solihin.blogspot.co.id Sistem Perencanaan yang Berhasil
- 17. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 17dadang-solihin.blogspot.co.id Perencanaan yang Ideal
- 19. Program Pembangunan Nasional UU 25/2000 • SU MPR 19 Oktober 1999, menetapkan TAP/IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, termasuk lembaga tinggi negara, dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, dalam kurun waktu tersebut. • Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). • Selanjutnya, Propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. dadang-solihin.blogspot.co.id 19
- 20. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 25/2004 Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 20dadang-solihin.blogspot.co.id
- 21. dadang-solihin.blogspot.co.id 21 Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan Iptek. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. RPJMN ke-1 (2004 – 2009) RPJMN ke-2 (2010 – 2014) RPJMN ke-3 (2015 – 2019) RPJMN ke-4 (2020 – 2025) Perpres.7/2005 Perpres.5/2010 Perpres.2/2015
- 22. VISI SBY-JK: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai; 2. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta 3. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan Strategi Pokok 1. PENATAAN KEMBALI INDONESIA 2. PEMBANGUNAN INDONESIA M I S I 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera. RPJMN 2004-2009 Peraturan Presiden No.7/2005 22dadang-solihin.blogspot.co.id
- 23. VISI SBY-Boediono: INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN M I S I 1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA 2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI 3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI 4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN RPJMN 2010-2014 Peraturan Presiden No.5/2010 23dadang-solihin.blogspot.co.id
- 24. RPJMN 2015-2019 Peraturan Presiden No.2/2015 VISI: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong 7 MISI NAWACITA 9 Agenda Prioritas TRISAKTI Berdaulat dalam Bidang Politik Berdikari dalam Bidang Ekonomi Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan • 12 Program Aksi • 115 Prioritas Utama • 16 Program Aksi • 3 Program Aksi dadang-solihin.blogspot.co.id 24
- 26. 26dadang-solihin.blogspot.co.id UU25/2004 ttg SPPN • UU 17/2003 ttg Keuangan Negara • UU 33/2004 ttg Perimbangan • UU 17/2014 ttg MD3 PP 39/2006 • UU 23/2014 ttg Pemda • Perpres 70/2012 ttg Procurement
- 27. NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 27dadang-solihin.blogspot.co.id Status Hukum Dokumen Perencanaan
- 28. UU25/2004 tentang SPPN SPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 28dadang-solihin.blogspot.co.id
- 29. Reformasi Sistem Penganggaran PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Visi: Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Visi: Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih Misi: Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara 29dadang-solihin.blogspot.co.id 1/2
- 30. Reformasi Sistem Penganggaran dadang-solihin.blogspot.co.id 30 Penganggaran Berbasis: 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan Paradigma Lama Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis Kinerja 2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu Paradigma Baru 2/2
- 31. Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 31dadang-solihin.blogspot.co.id
- 33. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 33dadang-solihin.blogspot.co.id
- 37. 37dadang-solihin.blogspot.co.id Masih Perlukah Perencanaan? EKONOMI TERENCANA EKONOMI PASAR PEMERINTAH SWASTA LEBIH EFISIENGLOBALISASI TEKNOLOGI
- 38. Is Planning Still Relevant? dadang-solihin.blogspot.co.id 38 PUBLIC MANAGER POLICY LEGISLATORS TRANSNATIONAL ORGANIZATIONS MULTINATIONAL CORPORATIONS NONPROFIT ORGANIZATIONS POLICY POLICYPOLICY PUBLIC 1 PUBLIC 3 PUBLIC 2 PUBLIC 4 PUBLIC 5 Source: Jonathan F. Anderson, 2007
- 39. UUD 1945: Proses Perencanaan Penganggaran Menyatu dadang-solihin.blogspot.co.id 39 UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” Pembagian kewenangan di antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota Perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal Menjaga kesinambungan pencapaian tujuan berbangsa & bernegara melibatkan seluruh pemangku kepentingan bangsa Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran = Faktor kunci pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara efektif dan efisien. Proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan proses penganggaran Sumber: TAK Bappenas, 2015
- 40. 40dadang-solihin.blogspot.co.id Jawaban: Perencanaan Tetap Harus Ada Fungsi Manajemen Perencanaan Harus Canggih Negara Bukan Satu- satunya Pemain, tetapi Tetap Pemain Utama Perencanaan Pencapaian Tujuan Bernegara UUD 1945 RPJPN 2005-2025 Mewujudkan Bangsa yang Maju, Mandiri, Adil
- 42. 42dadang-solihin.blogspot.co.id Perencanaan dan Penganggaran Harus Sinergi DPR PEMERINTAH Kemen Keuangan Bappenas K/L Pemda Provinsi Kab/Kota
- 43. • Dokumen perencanaan harus menjadi rujukan stakeholders, • Harus ada konsekuensi apabila tidak dipatuhi, • Perencanaan: – Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Timely 43dadang-solihin.blogspot.co.id Harus ada Sangsi
- 44. • Perencanaan yang kuat, yang baik, dan tepat arah tetap diperlukan. • Perencanaan dan Penganggaran harus sinkron. • Perencanaan harus tetap berada di Bappenas. • Penganggaran yang terkait dengan kegiatan pembangunan (investasi, belanja modal, belanja barang) harus terkait dengan Bappenas. • Idealnya UU17/2003 dan UU 25/2004 perlu disempurnakan dan dibuat dalam satu paket perundangan (seperti UU Parpol, Pemilu dan Pilkada). • Sebelum itu dapat terlaksana perlu rekonsiliasi antara pelaksanaan kedua UU tersebut. • Kondisi global dan regional serta sasaran-sasaran pembangunan nasional memerlukan perencanaan. • Indonesia ingin menjadi benua maritim, tol laut, Nawacita dan berbagai program pemerintah Jokowi-JK tidak akan terjadi dengan sendirinya, tanpa perencanaan yang mantap. 44dadang-solihin.blogspot.co.id Kesimpulan