Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
4 likes5,878 views
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Model pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba mencakup perencanaan strategis yang terintegrasi secara lintas pemerintahan dan partisipatif untuk meningkatkan daya tarik wisata, layanan, dan kapasitas masyarakat serta melindungi lingkungan setempat. Institut Teknologi Del berperan sebagai mitra pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pendampingan dan pelati
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
- 1. Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Toba Togar M. Simatupang Rektor Institut Teknologi Del Presentasi pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Danau Toba Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, 22 Juli 2019
- 2. Kilasan • Konsep Pariwisata • Pariwisata Berkelanjutan • Kunci Keberhasilan • Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan • Peran IT Del di Kawasan Toba 2
- 3. Konsep Pariwisata • Prinsip Pariwisata • Prinsip keberlajutan (sustainability) dari pariwisata itu sendiri • Prinsip partisipasi masyarakat (community based tourism development) • Prinsip terhadap daya dukung lingkungan pariwisata (environmental carrying capacity) agar pengembangan pariwisata di Indonesia tetap dapat dijaga kelestariannya • Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) • Pariwisata yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Weaver, 2001) • Pariwisata Bertanggung Jawab (Responsible Tourism) • Pariwisata yang mempertimbangkan dan mengurangi dampak negatif kegiatannya bagi lingkungan alam dan budaya di sekitarnya • Ekowisata (Ecotourism) • Perjalanan bertanggung jawab ke tempat-tempat alami yang melestarikan lingkungan hidup dan menjaga kesejahteraan masyarakat setempat (the International Ecotourism Society, 1991) • Pariwisata Pro Rakyat Kecil (Pro-poor Tourism) • Pariwisata yang menghasilkan keuntungan bagi penduduk yang hidup kekurangan “Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.” >> Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) 3
- 5. Pengalaman Wisatawan dan Rantai Nilai Pariwisata 5
- 6. Kunci Keberhasilan - Tantangan - Program •Dukungan Kebijakan dan Program Pemerintah: •Status lahan/tata guna lahan: perencanaan fisik, transportasi, SDA&LH •Tenaga kerja •Tata kelola destinasi •Peningkatan Kapasitas dan Identitas Budaya: •Swasta dan masyarakat: butuh waktu dan perlu pendampingan •Penguatan kelembagaan: komunikasi dan kepemimpinansangat penting Kunci Keberhasilan •Lemahnya pemahaman pariwisata berkelanjutan •Kurangnya kesadaran lingkungan hidup dan etika pariwisata •Rendahnya kapasitas pelayanan pariwisata masyarakat (masyarakat dan pemerintah daerah) •Kurangnya upaya pemasaran canggih dan kreatif •Rentan perubahan situasi politik dan ekonomi Tantangan •Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona •Perencanaan Strategis Pariwisata Terintegrasi: •Rencana Induk PengembanganPariwisata Daerah (RIPPDA) untuk setiap Kabupaten •Rencana Induk PengembanganPariwisata Kawasan Danau Toba (lintas kabupaten) •Perencanaan Partisipatif •Peningkatanlayanan wisata (daya tarik, produk, pemasaran, dan peningkatan kapasitas) •Penguatan Institusi,Pendanaan, Pendampingan •Penguatan Kebijakan (Raperda) Program 6
- 7. Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Perencanaan Implementasi Peningkatan Nasional: • UU Pariwisata No 10 tahun 2009 • Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS 2010-2025) Pariwisata Berkelanjutan: • Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerjasama dengan ILO (2012) • Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi, Kawasan Toba, dan Kabupaten: • Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (RIPARPROV) • Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kawasan Toba • Rencana Induk Pembanguan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Koordinasi Lintas Kabupaten: • Koordinasi Dinas Pariwisata Lintas Kabupaten di Kawasan Danau Toba • Rencana Induk Bersama (integrated plan) • Komitmen Bupati dalam APBD dan Indikator Kinerja Utama • Sistem Pemantauan Implementasi (Monitoring and Evaluation System) • Pemantauan e-kinerja (e-performance) setiap Kabupaten dan Lintas Kabupaten Agenda Kerja: • Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona • Pengembangan profesi bidang pariwisata • Nilai-nilai lokal menjadi dasar pengembangan ekowisata • Perencanaan Partisipatif • Peningkatan layanan dan paket wisata • Penguatan Institusi, Pendanaan (investasi), dan Pendampingan • Dasbor Pengembangan Pariwisata Toba Asesmen dan Evaluasi: • Program Certification for Sustainable Tourism (CST) (www.gstcouncil.org) • Kriteria dan standar minimal sarana prasarana daerah wisata • Sistem kelembagaan yang ditopang oleh SDM yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif • Destinasi wisata yang berkelanjutan • Posisi Danau Toba di pasar internasional maupun nasional sehingga jumlah kunjungan akan meningkat • Kesempatan bagi industri kepariwisataan sebagai penopang aktivitas wisata untuk berkembang • Budaya dan kearifan lokal menjadi keseharian (living culture) Perencanaan Perbaikan: • Rencana Kerja Tahunan • Rencana Kerja Destinasi Wisata (penataan fisik, penataan, pengembangan) • Rencana Kerja Operator dan Komunitas 7
- 8. Peran IT Del dalam Pariwisata Berkelanjutan Mitra Pemerintah Pendampingan Penyusunan RIPPDA dan SPBE Pariwisata Sistem Pemantauan PAD Pariwisata Situs Informasi Pariwisata Mitra Masyarakat Sosialisasi Program Desa Sadar Wisata Rencana Pengembangan Desa Ekowisata Situs Informasi Pariwisata Desa Mitra Swasta Peningkatan SDM pariwisata (Kerjasama dengan ILO) Pengembangan ekonomi berbagi (sharing economy) (Kerjasama dengan Grab) Pengembangan Paket Wisata dan Pemasaran digital pariwisata Mitra Pendidikan Program Gerakan Nasional Startup Digital dan SCORE (sustaining competitive and responsible enterprises) Pengembangan desa wisata sebagai destinasi baru Pelatihan dan sertifikasi (pemandu, kriya, pengemasan, auditor, pemasaran digital) 8
- 9. Program IT Del yang sedang berjalan • Pelatihan Hospitalitas kerjasama dengan Kemenkomaritim dan ILO pada bulan Agustus-Desember 2019. • Pengembangan desa eko-wisata di Desa Meat dan Desa Jangga Dolok, dan Taman Eden 100. • Pengembangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk e-perencanaan, e-penganggaran, e-perijinan, dan e-kinerja: • Kabupaten Tapanuli Utara • Kabupaten Toba Samosir • Kabupaten Humbang Hasundutan • Kabupaten Nias Selatan • Pengembangan e-retribusi. • Pengembangan e-project. • Pengembangan e-tourism untuk Kabupaten Karo. 9
- 10. Proposal Program Percepatan (Quick Wins) dari IT Del Knowledge Base Toba Tourism Mobile App Konten 55 destinasi wisata unggulan Toba (Android dan web app) Kebutuhan Anggaran: Rp 200 juta E-project for Toba Destination Development Konten sistem manajemen proyek untuk perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan Kebutuhan Anggaran: Rp 100 juta Lembaga Sertiifikasi Profesional (LSP) Konten penyediaan pelatihan dan uji petik kompetensi untuk pemandu, pengemudi, koki, restoran, dan rumah singgah (homestay) Kebutuhan Anggaran: Rp 150 juta Sustainable Tourism Certification Program Konten penyediaan platform untuk mengaudit kesiapan (readiness) dan pemenuhan standar keberlanjutan Kebutuhan Anggaran: 100 juta 10
- 11. Saran untuk Program Percepatan (Irfan Wahid) 1. Program Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona masih terus tetap dilakukan dan digalakkan oleh Dinas Pariwisata dan Desa atau Masyarakat Destinasi Tujuan Wisata. 2. Program 10 juta tagar Danau Toba 1. Melibatkan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan untuk literasi pariwisata kepada pelajar SMP, SMK, dan SMA. 2. Lomba instagram dan facebook yang terbaik tentang Destinasi Danau Toba. 3. Perlu keterlibatan partisipasi dari: 1. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo untuk percepatan penetrasi internet ke desa-desa atau destinasi yang masuk dalam empat klaster yang disusun. 2. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) untuk pengembangan industri kreatif di desa. 3. Dirjen Kebudayaan untuk pengembangan artefak budaya dan pengembangan sanggar, panggung pertunjukan, dan sentra kerajinan (kriya) tradisional (tenun ulos, ukiran, pembuatan alat musik, kuliner, dan lain-lain). 4. OJK untuk literasi finansial dan pembayaran digital atau bukan uang tunai untuk pembayaran berbagai biaya atau transaksi dalam kegiatan pariwisata. 4. Perlunya Sistem Proyek Manajemen (e-project) multi aktor untuk merencanakan dan memantau perkembangan proyek penataan destinasi unggulan Danau Toba. 5. Perlunya Sistem Retribusi Pariwisata sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 dengan menggunakan sistem elektronik retribusi atau e- retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk kegiatan parawisata. IT Del telah mempunyai sistem e-retribusi. 6. Penghargaan kepada operator pengelola destinasi yang terbaik pada tahun 2019. 11
- 12. Terima Kasih 12