Narkoba
2 likes•809 views
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan peredaran obat-obatan terlarang di pelabuhan dan perairan Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan yang berlaku, instansi terkait, dan kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan pengawasan peredaran obat-obatan terlarang di pelabuhan dan perairan Indonesia.
Narkoba
- 2. “ ” o o o “ KECEMASAN ADALAH KONDISI MANUSIA BERHADAPAN DARI KEADAAN DAN KETIADAAN “
- 3. DASAR o UU No 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN o UU No 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA o PASAL 4 (1), UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 o UU No 8 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI NARKOTIKA 1961 BERSERTA PROTOKOL YANG MENTAH (LEMBAR NEGARA RI TAHUN 1976 No 36, TAMBAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 3085) o UU No TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION PSYCOTROPIKA SUBSTANCER 1971 (KONVENSI PSYKOTROPIKA 1971) LEMBAR NEGARA RI TAHUN 1996 No 100 & TAMBAHAN LEMBAR NEGARA RI No 3657) o UU No 7 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFIC IN NARCOTICS, DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1988 (KONVENSI PBB TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA 1988) & LEMBAR NEGARA RI TAHUN 1977 No 17 SERTA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No 3679
- 4. A F B C H D G E
- 5. PERAN PELABUHAN UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 68 PELABUHAN MEMILIKI PERAN SEBAGAI: A. SIMPUL DALAM JARINGAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN HIERARKINYA; B. PINTU GERBANG KEGIATAN PEREKONOMIAN; C. TEMPAT KEGIATAN ALIH MODA TRANSPORTASI; D. PENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI DAN/ATAU PERDAGANGAN;
- 6. FUNGSI PELABUHAN UU No 17 TAHUN 2008, PASAL 69 PELABUHAN BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT KEGIATAN : A. PEMERINTAHAN; DAN B. PENGUSAHAAN.
- 7. PELABUHAN DARI SUDUT INDUSTRI Ω ALUR PELAYARAN Ω MASYARAKAT NELAYAN Ω SEDIMENTASI Industri Industri Perdagangan Pelayaran LAPANGAN EKONOMI o MODA o TRANSPORTASI o INDUSTRI PERDAGANGAN PERDAGANGAN BESAR FARMASI ; PERUSAHAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGADAAN PENYIMPANAN PENYALURAN PENGADAAN Industri Industri Pertambangan Pelabuhan
- 8. DI PELABUHAN DAN DI LAUT DIHADAPKAN ; TIDAK DIPERBOLEHKAN DIPERBOLEHKAN DIPERBOLEHKAN / DIGUNAKAN OLEH DUNIA PENGOBATAN DAN ILMU PENGETAHUAN DISALAH-GUNAKAN DAN DIEDARKAN SECARA GELAP MELALUI TRANSPORTASI LAUT DAN DAERAH PENDARATAN
- 9. KERAWANAN PEREDARAN GELAP OBAT-OBATAN TERLARANG ATAS PERILAKU PERDAGANGAN ANGKUTAN PERAN ; PEREDARAN - EKONOMI - SOSIAL EKSPORT - POLITIK PEMUATAN - KEWILAYAHAN PERDAGANGAN RAWAN IMPORT KEJAHATAN TERSTRUKTUR TRANSIT
- 10. KESELAMATAN PELAYARAN MELAKSANAKAN FUNGSI BEA & CUKAI PEMERINTAH IMIGRASI UU No.17 / 2008 tentang Pelayaran KARANTINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN BNNP BEA & CUKAI KOORDINASI TUGAS & FUNGSI IMIGRASI SATGAS SEA PORT INTERDICTION KARANTINA POLISI BALAI POM KESEHATAN PELABUHAN PENGELOLA PELABUHAN
- 11. UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 211 KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAHAN TERTINGGI DI PELABUHAN ; 1. SYAHBANDAR MEMILIKI KEWENANGAN TERTINGGI MELAKSANAKAN KOORDINASI KEGIATAN KEPABEANAN, KEIMIGRASIAN, KEKARANTINAAN, DAN KEGIATAN INSTITUSI PEMERINTAHAN LAINNYA. 2. KOORDINASI YANG DILAKSANAKAN OLEH SYAHBANDAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN.
- 16. FASILITAS PELABUHAN : • Daerah lego jangkar • Kolam pelabuhan • Dermaga • Penahan gelombang • Gudang • Tambatan • Lapangan SISTEM PENGAWASAN KAPAL MASUK : PEMILIK/ AGEN KEGIATAN No URAIAN KEGIATAN PPSA BANK TO PELAYARAN B/M 1 Permintaan pelayan 2 an kapal & barang 3 (PPKB) 4 PPKB (A) 5 Pandu 6 Penunjukan PBM Penetapan Pembayaran uang uper dll PPKB Lokasi kapal sandar ditetapkan
- 17. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 Pasal 276 (1) UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI LAUT DILAKSANAKAN FUNGSI PENJAGAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI (2) PELAKSANAAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN OLEH PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (3) PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIBENTUK DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN DAN SECARA TEKNIS OPERASIONAL DILAKSANAKAN OLEH MENTERI
- 18. PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 277 TUGAS FUNGSI a. MELAKUKAN PENGAWASAN KESELAMATAN A. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN DAN KEAMANAN PELAYARAN; KEBIJAKAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DI b. MELAKUKAN PENGAWASAN, PENCEGAHAN, LAUT; DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI b. MENYUSUN KEBIJAKAN DAN STANDAR LAUT; PROSEDUR OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI c. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN LAUT SECARA TERPADU; SERTA LALU LINTAS KAPAL; c. KEGIATAN PENJAGAAN, PENGAWASAN, d. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN SALVAGE, PEKERJAAN BAWAH AIR, SERTA PELANGGARAN HUKUM SERTA PENGAMANAN EXPLORASI DAN EXPLOITASI KEKAYAAN LAUT; PELAYRAN DAN PENGAMANAN AKTIFITAS e. PENGAMANAN SARANA BANTU PELAYARAN; MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI WILAYAH DAN PERAIRAN INDONESIA; DAN f. MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN d. MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS PENCAHARIAN DAN PERTOLONGAN JIWA ADMINISTRASI DI BIDANG PENEGAKAN DILAUT. HUKUM DI LAUT SECARA TERPADU.
- 19. PENJAGA LAUT DAN PANTAI MEMPUNYAI KEWENANGAN UU NO 17 TAHUN 2008 PASAL 278 DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN
- 20. UU No 17 TAHUN 2008, PASAL 208 1. DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI KESELAMATAN DAN KEAMANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 207 AYAT (1) SYAHBANDAR MEMPUNYAI TUGAS : a. MENGAWASI KELAIKLAUTAN KAPAL, KESELAMATAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PELABUHAN; b. MENGAWASI TERTIB LALU LINTAS KAPAL DI PERAIRAN PELABUHAN DAN ALUR-PELAYARAN; c. MENGAWASI KEGIATAN ALIH MUAT DI PERAIRAN PELABUHAN; d. MENGAWASI KEGIATAN SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR; e. MENGAWASI KEGIATAN PENUNDAAN KAPAL; f. MENGAWASI PEMANDUAN; g. MENGAWASI BONGKAR MUAT BARANG BERBAHAYA SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN; h. MENGAWASI PENGISIAN BAHAN BAKAR; i. MENGAWASI KETERTIBAN EMBARKASI DAN DEBARKASI PENUMPANG; j. MENGAWASI PENGERUKAN DAN REKLAMASI; k. MENGAWASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN; l. MELAKSANAKAN BANTUAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN; m. MEMIMPIN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN DI PELABUHAN; DAN n. MENGAWASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM. 2. DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 207 AYAT (1) SYAHBANDAR MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
- 21. PENGAWASAN OBAT-OBATAN DARI DAN KE PELABUHAN Agen • Kapal Penambahan personil pelayaran patroli & Nakhoda Adpel Pemilik Instansi terkait Masyarakat maritime • Kepanduan Laboratorium Masyarakat pesisir & pantai Pengembangan Nelayan Di luar pelabuhan Informasi diterima dan bantuan KPLP/ SYAHBANDAR yang duharapkan INSTANSI TERKAIT /OTORITAS disampaikan PELABUHAN PBM * ADPEL Organda TKBM * KPPP Pengguna jasa * KPLP pelabuhan Masyarakat *CIQ kepelabuhanan
- 22. KONDISI YANG DIHARAPKAN - MEMBANGUN SISTEM KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT - MEMBANGUN SISTEM PERTUKARAN INFORMASI - MEMBANGUN SISTEM HARMONISASI HUKUM - MEMBANGUN SISTEM PENGAWASAN TERPADU TERHADAP PEREDARAN OBAT- OBAT TERLARANG DARI DAN KE PELABUHAN - MEMBANGUN SISTEM PATROLI BERSAMA - MEMBANGUN MANAJEMEN PANYIDIKAN DI PELABUHAN DAN DI LAUT - MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG OBAT-OBAT TERLARANG TERHADAP SETIAP PERSONIL
- 23. Sekian & Terima kasih