Otonomi daerah
- 1. KELOMPOK 3 Handhika Y. P. (10) Monica Dewi A. (18) Rania Pungky K. (23) Viona Mutiara S. (28)
- 2. Pengertian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah tertentu pada suatu negara yang memiliki kebebasan dari pemerintah pusat di luar daerah tersebutO T O N O M
- 3. Menurut Ahli F. Sugeng Istianto “Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri” Ateng Syarifuddin “Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai pemberian kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan” Syarif Saleh “Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat”
- 4. Tujuan dan Manfaat TUJUAN Meningkatkan Pelayanan Umum Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Daya Saing daerah MANFAAT Memberikan daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri Mengerti kebutuhan masyarakat Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
- 5. Model Hubungan Pusat - Daerah
- 6. Menurut Dennis Kavanagh Agency Model : Pemerintah daerah dianggap sebagai pelaksana belaka Partnership Model : Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk melakukan local choice
- 7. Menurut Nimrod Raphaeli ◦ Comprehensive Local Government System : Pemerintah pusat banyak sekali menyerahkan urusan dan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan besar ◦ Partnership System : Beberapa urusan yang jumlahnya cukup memadai diserahkan oleh pusat kepada daerah wewenang lain tetap di pusat ◦ Dual System : Keseimbangan kekuasaan baik pusat maupun daerah ◦ Integrated Administrative System : Pusat mengatur langsung mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada di daerah
- 9. SENTRALISASI Pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah ke pusat untuk mengurusi rumah tanganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dalam kerangka NKRI DESENTRALISASI Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan pengertian sesuai UU No 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi daerah. 1973 UU No 5 tahun 1973
- 10. Keterangan : A. Sentralisasi B. Desentralisasi
- 11. Asas Sentralisasi KELEBIHAN Keseragaman manajemen Permerintahan menjadi lebih efisien Koordinasi menjadi lebih mudah Kebijakan organisasi lebih mudah diimplementasikan Biaya sedikit KELEMAHAN Apabila terjadi masalah di daerah, pemutusannya lebih lama karena harus menunggu pusat Memudarnya budaya daerah Memunculkan pemerintahan yang otoriter Terciptanya individu yang memiliki kreativitas & daya saing rendah
- 12. Asas Desentralisasi KELEBIHAN Memperingan manajemen pemerintah pusat Mengurangi menumpuknya pekerjaan di pusat Dalam menghadapi masalah yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi pemerintah pusat Peningkatan efisiensi dalam segala hal KELEMAHAN Karena banyaknya organ pemerintahan mengakibatkan sulitnya koordinasi Memunculkan paham kedaerahan Memerlukan biaya besar Sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan
- 13. Lingkup Hubungan Pusat dengan Daerah
- 14. Lingkup hubungan pusat dan daerah meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangaan, dan pengawasan
- 15. Hubungan Kewenangan Dalam desentralisasi terdapat 2 elemen penting, yakni : 1. Pembentukan daerah otonom 2. Penyerahan kekuasaan secara hukum pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurusi bagian tertentu dalam pemerintahan Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah urusan yang menjadi kompetisi pemerintah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetisi negara tertinggi dan/atau lembaga tinggi negara. Daerah otonom berfungsi sebagai badan hukum publik.
- 16. Hubungan Kelembagaan Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pembentukan organisasi pemerintah daerah untuk menjalankan urusan/kewenangan didasarkan pada prinsip money follow (Pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan didasarkan pada : 1. Kewenangan pemerintah yang dimiliki daerah 2. Karakteristik, potensial, dan kebutuhan daerah 3. Kemampuan keuangan daerah 4. Ketersediaan sumber daya 5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau degan pihak ketiga yang dijabakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007
- 17. Hubungan Keuangan Dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (pajak & retribusi), dana perimbangan(dana APBN yang dialokasikan ke daerah), dan pendapatan lainnya.
- 18. Hubungan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah pada hakikatnya tidak terleps dari prinsip manajemen modern dimana senantiasa terdapat fungsi-fungsi manajeman yang berjalan secara stimulan dan proporsional dalam pencapaiannya. Fungsi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Fungsi ini harus dilaksanakan secara profesional supaya memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berfungsi memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, serta tugas pemerintah mampu terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Pengawasan ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam upaya mencapai tujuan pemerintah.
- 19. Asas – Asas Otonomi Daerah DESENTRALISASI DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN
- 20. ASAS DESENTRALISASI Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan oleh pusat kepada pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur dalam UU No 32 tahun 2004.
- 21. ASAS DEKONSENTRASI Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Hal ini tercantum pada pasal satu huruf f UU No. 5 tahun 1974
- 22. ASAS TUGAS PEMBANTUAN Asas Medebewind(Tugas Pembantuan) adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan ‘tugas tertentu’( Pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi, maka pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 23. S e k i a n