Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
- 1. PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN indonesia Nama :Rejeki Nur Sholikhah NIM :15030174034 Dosen Pengampu : Dr. Made Pramono ,M.H Prodi : Pendidikan Matematika
- 2. BAB I PENDAHULUAN Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, masih banyak bahkan sangat banyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negara dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD, dan UUD 1945 oleh para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia.
- 3. Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu Pancasila. Namun jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun dengan bangsanya sendiri.
- 4. BAB II PEMBAHASAN Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara maka dari itu semua peraturan perundang-undangan serta penjabarannya berdasarkan nilai-nilai pancasila. Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang-undang dasar negara.
- 5. a.Pengertian UUD dan Konstitusi Dalam ketatanegaraan, istilah UUD disejajarkan dengan istilah Grondwet dari belanda yang mempunyai pengertian suatu undang-undang yang menjadi dasar (Grond) dari segala hukum dalam suatu negara. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (convensi). Dengan demikian konstitusi memuat peraturan pokok yang fundamental mengenai sendi-sendi yang pertama dan utama dalam menegakan bangun yang disebut “negara”.
- 6. B.KONSTITUSI DALAMARTI LUASDANSEMPITSERTAKONSTITUSI DALAMARTI FORMALDANMATERIAL • Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara ,baik terdapat dalam UUD,UU Organic dan peraturan perundangan lainnya,maupun kebiasaan atau konvensi.(Ranuwijaya,1960:184) • Konstitusi dalam arti sempit menurut sejarahnya dimaksudkan untuk memberi nama kepada suatu dokumen pokok yang berisi aturan – aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya organisasi itu.
- 7. • Konstitusi dalam arti formal berarti suatu keputusan yang berasal kekuasaan tertinggi negara. Kekuasaan tertinggi negara (hoogste staatgezag) ini dalam negara demokrasi ialah parlemen dan pemerintah. • Undang-undang dalam arti material berarti setiap keputusan penguasa yang mengandung tujuan yang bersifat umum. Setiap keputusan penguasa (ieder overheidsbesluit), berarti tidak perlu yang tertinggi tetapi badan apa saja asal mempunyai kekuasaan legislative.
- 8. C.FUNGSI UUD BAGI NEGARA • Menjamin perlindungan hukum atas hak-hak para warga negaranya. • Dari segi pemerintahan,maka UUD berfungsi sebagai landasan structural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti dan tertentu.
- 9. D.SISTEMATIKA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN 1) Dasar Pemikiran Adanya Amandemen UUD 1945 a) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh NKRI yang berdasarkan Pancasila; b) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminanan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi; c) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia.
- 10. d) Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. e) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera; f) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa.
- 11. 2.Sistematika UUD1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen • Perbedaan sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen 1. Pembukaan 4 alinea 1. Pembukaan 4 alinea 2. Batang tubuh 2. Batang tubuh - 16 bab - 21 bab - 37 pasal - 73 pasal - 49 ayat - 170 ayat - 4 pasal aturan peralihan - 3 pasal aturan peralihan - 2 ayat aturan tambahan - 2 pasal aturan tambahan
- 12. E.PEMBUKAAN UUD 1945 1.Makna Pembukaan UUD 1945 1. Makna Pembukaan UUD 1945 Pada Alinea Pertama (I) • Pada alinea pertama terkandung suatu dalil objektif, yatu penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dengan demikian, penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. • Selain itu juga terkandung pernyataan subjektif yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan
- 13. 2. Makna Pembukaan UUD 1945 Pada Alinea Kedua (II) • Dalam alinea kedua (II) juga mengandung adanya ketetapan dan penajaman penilaian yang dengan menunjukkan bahwa • Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan • Momentum yang kini telah dicapai harus dimanfaatkan dalam menyatakan kemerdekaan • Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir melainkan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur
- 14. 3. Makna Pembukaan UUD 1945 Pada Alinea Ketiga (III) • Alinea ketiga menggambarkan adanya keinginan kehidupan yang berkesinambungan, keseimbangan antara kehidupan yang spritual dan juga material serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan juga akhirat. • Motivasi spirtual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. • Ketawaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rida-Nyalah bangsa Indonesia yang berhasil dalam perjungan mencapai kemerdekaannya.
- 15. 4. Makna Pembukaan UUD 1945 Pada Alinea Keempat (IV) Dalam alinea keempat menegaskan mengenai beberapa hal antara lain sebagai berikut : – Fungsi dan Tujuan negara Indonesia yaitu : – Susunan dan bentuk negara, yaitu republik kesatuan – Sistem pemerintahan negara indonesia adalah berkedaulatan rakyat (demokrasi) – Dasar negara indonesia yaitu pancasila
- 16. 2.Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 • Pokok Pikiran I menyatakan, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sekaligus berarti, dalam Pembukaan UUD 1945 diterima aliran pengertian (paham) negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Aliran inilah yang kemudian dikenal sebagai paham negara persatuan (integralistik atau kekeluargaan). Tampak di sini, bahwa pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-3 dari Pancasila. • Pokok Pikiran II menyatakan, bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-5 dari Pancasila.
- 17. • Pokok Pikiran III menyatakan, bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan danpermusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan dan berdasar atas permusyawaratan perwakilam. Di sini secara jelas tampak bahwa pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-4 dari Pancasila. • Pokok Pikiran IV menyatakan, bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguhcita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila.
- 18. 3.Hakikat Dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945 a) Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi b) Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum Indonesia c) Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental d) Pembukaan UUD 1945 mempumyai kedudukan yang tetap,kuat ,dan tidak berubah e) Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pancasila,batang tubuh UUD 1945,dan proklamasi kemerdekaan 1) Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila Pancasila merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945.
- 19. 2)Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 Pembukaan mempunyai kedudukan sebagai Pokok kaidah Fundamental negara Republik Indonesia, dengan demikian Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Pasal-pasal UUD 1945. 3)Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan • Keduanya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. • Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI merupakan realisasi dari alinea/bagian kedua Proklamasi 17 Agustua 1945. • Pembukaan UUD pada hakekatnya merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci.
- 20. F.SISITEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UUD 1945(HASIL AMANDEMEN 2002) 1. Indonesia negara berdasarkan atas hukum(Rechstaat) 2. Sistem konstitusional 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat 4. Presiden penyelenggara pemerintahan negara tertinggi selain MPR dan DPR 5. Presiden tidak bertanggung jawabkepada DPR 6. Menteri negara ialah pembantu presiden,dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
- 21. G.LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Presiden dan Wakil Presiden 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 4. Dewan Perwakila Daerah (DPD) 5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 6. Bank Sentral 7. Badan Pengawas Keuangan (BPK) 8. Mahkamah Agung (MA) 9. Komisi Yudisial (KY) 10. Mahkamah Konstitusi
- 22. BAB III PENUTUP Kesimpulan Sistem ketatanegaraan dengan berdasarkan pada nilai- nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila, dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila.Jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun dengan bangsanya sendiri. Saran Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan ketatanegaraannya berdasar pada Pancasila akan membawa dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia.
- 23. DAFTAR PUSTAKA • TIM MKU Pendidikan Pancasila.2014.”Pendidikan Pancasila”.Surabaya:Unesa University Press 2014 • http://www.artikelsiana.com/2015/05/makna-alinea- pembukaan-uud-1945-makna-alinea.html • http://pend-pancasila.blogspot.co.id/2013/12/makalah- pancasila-dalam-konteks.html