Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
- 2. Nama Kelompok 6 Ahmad Badara Andi Baunita Ayu Sevia Nureni Bartolomeus Sandangan Derlin Sale Dita Ayutiar Deviaji Ella Feby Andini Hardi
- 3. PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA • Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. • Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan • Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
- 4. SISTEM KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 Sistem Konstitusi (hukum dasar) republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraa terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP MPR, UU, Perpu, dan sebagainya.
- 5. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
- 6. UUD dan Konstitusi Istilah konstitusi dan UUD di Indonesia sering disejajarkan, namun istilah konstitusi dimaknai dalam arti yang luas (materiil) yang lebih luas dari UUD. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidk tertulis (convensi).
- 7. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Negara Indonesia Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 kelompok yaitu: Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan terdiri 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. Mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan segala sumber hukum. Dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- 8. Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan TAP MPR NO XX/MPRS/1966 TAP MPR NO III/MPR/2000 Tata urutannya sebagai berikut: 1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Keputusan Presiden 6. Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri Instruksi Menteri Tata urutannya sebagai berikut: 1. UUD 1945 2. TAP MPR RI 3. Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah
- 9. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Yang dimaksud dengan tertib hukum, ialah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi syarat-syarat: a. Kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk Indonesia ialah Pemerintahan Republik Indonesia b. Kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, yang untuk indonesia ialah Pancasila c. Kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945 d. Kesatuan daerah, sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke.
- 10. Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita –citanya. Secara umun sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting yaitu: a) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik b) Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara c) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara d) Suatu sistem perwakilan e) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas
- 11. Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945, itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukan bahwa pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD.
- 12. Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
- 13. TERIMA KASIH