paparan Undang-undang 23.pptx
- 1. 1
- 2. KETENTUAN UMUM Pasal 1 • Pemerintah Pusat adalah Presiden RI dibantu oleh Wapres dan Menteri (UUD 1945) • Pemda adl penyel urpem oleh pemda dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dlm sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dLm UUD 1945. 2
- 3. • Urusan Pemerintahan adl kekuasaan pemerintahan yg mjdi kewenangan Presiden yg pelaksanaannya dilakukan o/ kementerian negara dan penyelenggara Pemda utk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. • OtDa adl hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom utk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masy setempat dlm sistem NKRI. 3
- 4. • Desentralisasi adl penyerahan Urusan Pemerintahan o/ Pemerintah Pusat kpd daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. • Dekonsentrasi adl pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yg mjdi kewenangan Pem Pusat kpd gubernur sbg wakil Pem Pus, kpd instansi vertikal di wil tertentu,dan/atau kpd gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan Pem-um. • Tugas Pembantuan adl penugasan dari Pem-Pus kepada daerah otonom utk melaksnkan sbgian Ur- Pemerintahan yg mjd kewenangan Pem-Pusat / dari Pem-Da provinsi kpd Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Ur-Pemerintahan yg mjd kewenangan Daerah provinsi. 4
- 5. 5
- 6. PEMBAGIAN URUSAN : (psl 15 UU 23/2014) 1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 2. Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden. 6
- 7. Pasal 20 (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. Sendiri oleh Daerah provinsi; b.Dengan cara menugasi Daerahkab/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; c. Dengan cara menugasi Desa. (3) Urusan pemerintahan konkuren yg mjd kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kab/kota atau dpt ditugaskan sbagian pelaksanaannya kepada Desa. 7
- 8. Pengertian adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( pasal1 ayat 2 ) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (ps 1 ayat 5 )
- 9. 9
- 10. URUSAN P E M E R I N TA H A N K O N K U R E N wajib Pilihan a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f) f. sosial. Pelayanan dasar NON pelayanan dasar 1. Tenaga kerja 2. Pemberdayaan keluarga dan perlindungan anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan Hidup 6. Adminduk dan capil 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa 8. Pengendalian penduduk dan KB 9. Perhubungan 10.Komunikasi dan informatiaka 11.Koperasi ,UKM 12.Penanaman modal 13.Kepemudaan dan olahraga 14.Statistik 15.Persandian 16.Kebudayaan 17.Perpustakaan 18.Kearsipan 1.Kelautan dan perikanan 2.Pariwisata 3.Pertanian 4.Kehutanan 5.Esdm 6.Perdagangan 7.Perindustrian 8.Tranmigrasi Catt : BAPELUH DAN PETERNAKAN TIDAKMASUK KATEGORI URUSAN PEMERINTAHAN ( MASUK DIPERTANIAN ) BPPD DAN KESBANG POL DI ATUR KUSUS ( KONDISI MASIH SEPERTISEKARANG 32 urusan
- 11. 11
- 12. 12
- 13. Pasal 57 Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. 13 (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota. Pasal 59
- 14. Pasal 63 (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. 14 Pasal 65 (1) Kepala daerah mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 15. Pasal 65 d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentangPerubahan APBD,dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRDuntuk dibahas bersama; e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15
- 16. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16
- 17. Susunan dan Kedudukan DPRD Pasal 147 DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 17 Pasal 148 (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.
- 18. Pasal 149 (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. (3)Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. 18
- 19. Pasal 150 Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota; b. mengajukan usul rancangan Perda Kab/Kota; c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota. 19
- 20. Pasal 151 (1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota. 20
- 21. Pasal 152 (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD; b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota; c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan d. membahas rancangan Perda Kab/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APPBD kab/kota. 21
- 22. Pasal 153 (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporankeuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD kab/kota berhak Mndapatkan lap hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (3) DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 22
- 23. Tugas dan Wewenang Pasal 154 (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk Perda Kab/Kota bersama bupati/wali kota; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati /wali kota; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota; d. memilih bupati/wali kota; e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat utk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian. f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada PEMDA kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian International di Daerah; 23
- 24. g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. 24
- 25. Penataan kelembagaan • Landasan filosofis : Adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ( wajib /pilihan ) Adanya kebutuhan daerah Adanya karakteristik daerah Adanya peraturan yang mengamanahkan pembentukan • Landasan normatif : • UU NO 23 2014 • PP Pengganti PP 18 tahun 2016 • Permendagri pedoman nomenklatur Organisasiperangkat daerah belum terbit ( pengganti permendagri no 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi daerah ) 25
- 26. KONSEP PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH Secara teoritis pengelompokan perangkat daerah terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu: kepala Daerah (strategic apex) Penanggungjawab berhasil tidaknya organisasi mencapai tugas pokoknya sekretaris Daerah (middle line) membantu menterjemahkan kebijakan kebijakan top manajemen untuk selanjutnya disampaikan kepada unit pelaksana untuk ditindaklanjuti; dinas Daerah (operating core) bagian dari organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Badan sebagai fungsi penunjang (technostructure) bagian dari organisasi yang berfungsi menganalisis kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan berbagai pedoman-pedoman atau standardisasi- standardisasi tertentu yang harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah staf pendukung (supporting staff). bagian dari organisasi yang pada dasarnya ikut memberi dukungan untuk tugas perangkat daerah secara keseluruhan Dinas kusus Perangkat Daerah Kab/Kota a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan
- 27. • UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN , ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KATEGORIKAN TYPE A,B,C , SEDANGKAN KECAMATAN KATEGORI A DAN B. • PERANGKAT KEWILAYAHAN DI SEBUT KECAMATAN • URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI LAKSANAKAN OLEH KESBANG POL • BPBD : MERUPAKAN PERANGKAT DAERAH YG PEMBENTUKANNYA TETAP BERDASARKAN UU 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
- 28. DINAS • Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah • Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: a) dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; b) dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan c) dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil. • Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah. PSL 217 -218
- 29. BADAN 1) Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Badan sebagaimana dimaksud diklasifikasikan atas: a) badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang besar; b) badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang sedang; dan c) badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahandengan beban kerja yang kecil. PSL 219-220
- 30. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin o/ seorang kepala Kec yg disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jwb kepada bupati/wali kota melalui SEKDA. (2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 30
- 31. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: a. menyelenggarakan urusan pem -umum b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan keg pemerintahan yang dilakukan o/ Perangkat Daerah di Kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan keg Desa dan/atau kelurahan; h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 31
- 32. 32
- 33. 33
- 34. KELURAHAN 1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. 2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. 3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: • a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; • b. melakukan pemberdayaan masyarakat; • c. melaksanakan pelayanan masyarakat; • d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; • e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; • f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan • g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 34 PSL 229 /UU23 2016
- 35. KELURAHAN ..... 1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK. 5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunandan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah. PSL 230
- 36. K E D U D U K A N P E R A N G K A T D A E R A H 1. PERANGKAT DAERAH ADALAH PEMBANTU KEPALA DAERAH SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN TERTENTU. 2. SETWAN ADALAH PEMBANTU TUGAS DAN FUNGSI DPRD, NAMUN JUGA PEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MENGADMINISTRASIKAN PENGELOLAAN UNSUR DAN FUNGSI MANAJEMEN DAERAH DI DEWAN. 3. JIKA DIANALAOGIKAN, PERANGKAT DAERAH ADALAH KEMENTERIANNYA DAERAH, DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH ADALAH MENTERINYA KEPALA DAERAH.
- 37. HAL HAL YANG MENJADI PERHATIAN • Penataan Perangkat Daerah berdasar UU 23/2014 dipastikan tidak untuk membesarkan Organisasi perangkat daerah namun organisasi perangkat daerah di buat sesuai dengan besaran urusan yg di jalankan dalam simulasi yang di adakan di depdagridi harapkan perangkat daerah terjadi perampingan , fokus dan perumpunan yang sejenis mampu melaksanakan urusan yang menjadi wewenang daerah . • Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku • Pengalokasian anggaran berdasar Urusan di PP 41 harus segera di sesuaikan dengan PP18 tahun 2016 ( APBD tahun 2017 sudah menggunakan perangkat daerah berdasar PP 18 /2016 .
- 38. PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada. Draf PERDA tentang Perangkat Daerah sudah diserahkan ke DPRD pada tanggal 12 Agustus 2016.
- 39. Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris DPRD kabupaten/kota, merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat
- 40. Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Kepala bidang pada dinas dan badan serta merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. sekretaris kecamatan Lurah, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, Meruakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan
- 41. PELAYANAN PUBLIK 1. Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik 2. Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik ; a) jenis pelayanan yang disediakan; b) syarat, prosedur, biaya dan waktu; c) hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan d) satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan. 3. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota 4. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD PSL 345 - 353
- 42. 1. KUDIS : Kurang Disipilin 2. TBC : Tidak Bisa Komputer 3. ASAL : Asal Mengisi Absen 4. KRAM : Kurang Terampil 5. ASAM URAT : Asal Sampai Kantor Trus Tidur 6. GINJAL : Gaji Ingin Naik Tetapi Kerjanya lambat 7. PUCAT : Pulang Cepat 8. MAGH : Makan Gaji Buta 42 APARAT PEMERINTAH TERMASUK APARAT DESA TIDAK MELAKUKAN / MENGHINDARI SBB :
- 43. WABAH PENYAKIT APARAT TERKINI 1. KUDIS : Kurang Disipilin 2. TBC : Tidak Bisa Komputer 3. ASAL : Asal Mengisi Absen 4. KRAM : Kurang Terampil 5. ASAM URAT : Asal Sampai Kantor Trus Tidur 6. GINJAL : Gaji Ingin Naik Tetapi Kerjanya lambat 7. PUCAT : Pulang Cepat 8. MAGH : Makan Gaji Buta 43
- 44. 10 BUDAYA MALU APARATUR AKU MALU JIKA.,.,.,.,.,. 1. Terlambat Masuk Kerja 2. Tidak Ikut Apel 3. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan 4. Sering Ijin Tidak Masuk Kerja 5. Bekerja Tanpa Tujuan 6. Pulang Sebelum Waktunya 7. Sering Meninggalkan Meja Kerja Tanpa Alasan penting 8. Bekerja Tanpa Pertanggung Jawaban 9. Pekerjaan Terbengkalai 10. Berpakaian Sering Tidak Rapi dan Tanpa Atribut 44
- 45. APARAT AGAR MENGAMALKAN Nilai-Nilai BUDAYA KERJA 1. Disiplin 2. Bertanggung Jawab 3. Cepat,Tanggap,Berinisiatif 4. Ahli diBidangnya 5. Mampu Bekerjasama 6. Efektif dan Berkomunikasi 7. Peka dan Peduli Untuk Kebaikan 8. Tidak Menyalahgunakan Jabatan 45
- 46. 46