Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTI
- 1. Peluang Penerapan Development by Design (DbD) Pada Sektor HTI The Viewpoint by Non-Governmental Organization (NGO) Regarding Sustainable Pulp & Paper Industry in accordance with Eco-friendly Environment Musnanda Satar
- 2. Outline • Kajian Singkat HTI • Konsep Development by Design (DbD) • Peluang Penerapan DbD pada sektor HTI: Studi Kasus Kalimantan Timur • Rekomendasi
- 3. PEMBANGUNAN ADALAH KEHARUSAN KEBERLANJUTAN ADALAH KENISCAYAAN KEADILAN dengan dimensi:: 1. Spatial 2. Volume/nilai 3. Antar Generasi. Disadur dari: Wardojo, 2014
- 4. Pentingnya Pendekatan Berkelanjutan di Sektor HTI • HTI merupakan pilihan sektor kehutanan dimana semakin berkurangnya hutan alam untuk produksi harus disubstitusi dengan HTI. • Pengelolaan HTI belum dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keberlanjutan secara penuh. • Isu-isu dalam sektor HTI ada banyak seperti misalnya pengelolaan kawasan yang belum maksimal, dimana luas konsesi dengan realisasi penanaman masih minim. • Implementasi kebijakan di Kaltim untuk lokasi HTI belum dilakukan dengan baik. Dimana seharusnya HTI berada dikawasan HP yang tidak prduktif. Area konsesi vs Realisasi 7087812 7154832 Penanaman Planting Concession Area 10046839.4 86730168975375.43 3 9834744 9931516 412892 305465 279959 457776 374728 399176 188107 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- 5. Alokasi ruang untuk konsesi HPH terus berkurang 70 60 50 40 30 20 10 0 23.41 Area of HPH Sementara itu alokasi ruang untuk HTI meningkat 12,000,000 10,046,839 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 - Area of HTI
- 6. Kajian Singkat sektor HTI • Sampai tahun 2013 diketahui jumlah konsesi HTI di Kaltim sejumlah 48 konsesi dengan total luas lahan 2,063,314 ha • Kapasitas produksi industri pengolahan di Kaltim adalah 6,995,509 m3 sementara realiasi produksi hanya pada kisaran 31 %. • Analisis produksi di Kaltim menunjukkan bahwa kapasitas produksi dapat dipenuhi tanpa harus membuka kawasan konsesi yang baru. 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - LARGE MEDIUM SMALL UNKNOWN 18% 20% 30% 22% 21% 27% 32% 31% 23% 33% 36% 37% 45% 33% 35% 29% 24% 22% 0% 2% 3% 12% 3% 3% 2% 1% 7% 2% 5% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sawn Wood Plywood & Veneer Laminated Lumber Pulp Wood Chip Veneer
- 7. Konsep DbD • Development by Design (DBD) adalah proses perencanaan mitigasi berbasis ilmu pengetahuan yang menyeimbangkan kebutuhan perencanaan pembangunan seperti perkebunan, kehutanan, minyak dan gas, pertambangan, dan infrastruktur, dengan aspek konservasi keanekaragaman hayati. Tujuannya adalah untuk efisiensi dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi dampak, sementara mencapai konservasi yang mendorong penyelamatan dari nilai-nilai keanekaragaman hayati. • DBD mendukung pelaksanaan “ tingkat mitigasi " pada setiap tahapan yaitu; avoid/menghindari, minimize/ restore meminimalkan, dan penyeimbang/offset- dengan cara yang transparan kepada pelaku dan pengambil kebijakan, dengan melengkapi proses pengkajian lingkungan.
- 8. Avoid Minimize/Restore Offset Biodiversity breakeven point No net loss for biodiversity Net positive output for biodiversity + - (Zero impact) Anticipated impacts Residual impacts Avoided impacts Minimize/ Restore Avoided impacts Offset for impacts Avoided impacts Positive contributions to biodiversity Size of offset Residual impacts Minimize/ Restore TIME 1. Conforming with mitigation hierarchy: avoid vs. offset 2. Selecting suitable offset sites 3. Achieving no net loss Kiesecker, J.M, H. Copeland, A. Pocewicz, N. Nibbelink, B. McKenney J. Dahlke, M. Holloran and D. Stroud 2009 A Framework for Implementing Biodiversity Offsets: Selecting Sites and Determining Scale. BioScience 59:77-84. Kiesecker, J.M., H. Copeland, A. Pocewicz, B. McKenney et al. Development by Design: Blending Landscape Level Planning with the Mitigation Hierarchy. Frontiers In Ecology and the Environment
- 9. Kerangka Dasar DbD • Menentukan Prioritas : konservasi, jasa lingkungan, nilai-nilai lain (kajian ecoregional, HCV, HCS) • Mengukur Dampak: untuk banyak tujuan, dampak komulatif, “early warning” konflik, mengidentifikasi hal-hal yang harus dihindari, peluang untuk hasil yang berkelanjutan • Mengidentifikasi Pilihan Terbaik: peluang-peluang untuk menentukan strategi mitigasi untuk mengatasi dampak padatingkat site (avoid, minimize, restore, offset) • Mengukur Tahapan Perkembangan: tahap lanjutan untuk melihat kegiatan mengatasi dampak dan mendukung tujuan-tujuan perlindungan. Pada tingkat landscape Pada tingkat proyek
- 10. Tahapan Pelaksanaan • Step 1: Develop a landscape conservation plan: Menentukan dimana prioritas area untuk konservasi dan jasa lingkungan? • Step 2: Blend landscape planning with mitigation hierarchy: Menentukan bagaimana pembangunan dipadukan dengan hirarki mitigasi (mis; dimana dampak dapat dihindari dan dimana offset dapat diterapkan)? • Step 3: Determine project impacts and identify portfolio of best offset opportunities: Menentukan bagaimana pilihan offset mampu memberikan nilai ekologi yang minimal sebanding dengan kehilangan, diwilayah yang terkena dampak, dan berkontribusi pada tujuan perlindungan landscape/wilayah? • Step 4: Evaluate potential offset contribution to conservation goals: Sampai tingkatan apa kompensasi dari offset dapat mencapai tujuan penghilangan dampak/menuju dampak positive? Pilihan terbaik yang mendukung konservasi terbaik pada suatu kegiatan pembangunan– nilai konservasi tertinggi berdasarkan nilai dan resiko?
- 11. Peluang Penerapan DbD pada Sektor HTI (contoh wilayah Kaltim) • Sektor HTI merupakan sektor berbasis lahan yang jika tidak dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi pada tujuan kegiatan penurunan emisi. Alokasi ruang HTI di Kaltim pada kawasan HP yang tidak seluruhnya adalah kawasan kritis/tidak produktif. • Pendekatan pada sektor HTI akan memberikan masukan dalam kebijakan mitigasi dan praktek dibidang HTI. • Pendekatan ini akan mampu mencegah kerusakan hutan dan menjaga wilayah penting konservasi dengan memberikan pilihan-pilihan mitigasi yang sesuai pada konteks pembangunan HTI.
- 12. Prioritas Konservasi Kalimantan 30% Goal Scenario Source: TNC Marxan analysis 2008 (May 2008, Sept 2008 Workshop revised) Kilometers 0 50 100 200 300 400 500 Base Legend Stratif ication Boundary Project area is split (stratified) by major watersheds in order to get representation across entire project area. Selected River (2 per strata)* Recommended portfolio to capture goals** * Used as a lock-in (or anchor) for defining portfol io. ** See report for goals used for this analyisis. Timur
- 13. • Menggabungkan aspek konservasi dalam penentuan alokasi ruang untuk HTI – Habitat species dilindungi – Kawasan hutan primer dan gambut – HCV (High Conservation Value (HCV ) – HCS (High Carbon Stock) • Memasukkan aspek-aspek konservasi dalam pengelolaan kawasan konsesi – Melindungi kawasan-kawasan penting konservasi
- 14. Pilihan Mitigasi AVOID MINIMIZE/ RESTORE OFFSET Jika memang tidak dapat dihindari • Mendukung aspek konservasi (melalui trust fund) • Land swapping
- 15. Perencanaan Mitigasi AVOID MINIMIZE/ RESTORE OFFSET
- 16. Mengukur Dampak • Menilai dampak kebijakan alokasi ruang HTI dengan menggunakan KLHS sesuai amanah UU 32 tahun 2009. • Mengukur dampak secara general dengan menggunakan beberapa skenario seperti skenario BAU, skenario skenario pilihan mitigasi. • TNC menggunakan aplikasi Marxan with Zone untuk mengukur dampak terhadap biodiversity dengan beberapa skenario. • Menghitung dampak lingkungan dan dampak ekonomi dengan mengunakan beberapa pendekatan seperti Invest (NatCap) dan pendekatan ekonomi dengan menghitung produktifitas/ha. • Menghitung dampak berdasarkan Kebijakan Ijin Lingkungan (AMDAL).
- 17. Mengevaluasi Pilihan Offset Pada Dampak Konservasi • Kebijakan-kebijakan yang mendukung offset, insentif dan disentif. o Insentif untuk pelaksana BMP • Offset melalui MoU dengan pemerintah lokal o Membangun mekanisme untuk strategi offset pada tingkat pemerintahan lokal (mis: PKHB, DDPI, Lembaga REDD) • Offset yang dikaitkan dengan kegiatan komitmen perlindungan masyarakat. o Program CSR untuk mendukung masyarakat yang melakukan perlindungan atas kawasan penting bagi perlindungan alam.
- 18. Pilihan Offset pada kebijakan HTI • Offset dikaitkan dengan kebijakan lembaga keuangan (misalnya Equatorial Principles). • Pilihan offset yang didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah (misalnya AMDAL, Kebijakan pajak, kebijakan perijinan). • Offset dikaitkan dengan pelaksanaan FSC prinsip 6 terkait konservasi biodiversity, water, soil dan ekosistem.
- 19. Rekomendasi • Sesuai dengan amanah UU no 32/2009 bahwa review Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan KLHS dengan menerapkan ‘valuing nature’ dalam mempertimbangkan derajat sensitivitas dari aspek ekologis, physik, sosial-budaya, economi, dan stok karbon. • Pendekatan DbD dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan di sektor HTI. Dengan pilihan mitigasi nya dan meng-adopsi pendekatan HCV dan HCS akan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan. • Sektor HTI memiliki trend perkembangan kedepan yang besar dimana prduksi dari hutan alam semakin berkurang. • Sebagai sebuah kegiatan berbasis lahan, maka pelaksanaan mitigasi yang tepat pada sektor HTI akan mampu berkontribusi pada tujuan-tujuan pembangunan rendah emisi.
- 20. Peluang-peluang • Menggunakan KPH sebagai institusi yang mampu melakukan proses verifikasi kesesuaian alokasi ruang untuk HTI. • Perbaikan kebijakan alokasi ruang makro dan mikro untuk memperbaiki proses penentuan kawasan. • Menggali peluang untuk memadukan konsep HTI dan konsep pengelolaan hutan alam. • Menerapkan Insentif dan Disinsentif Melalui Mekanisme Fiscal untuk mendukung aspek keberlanjutan. • Menggali peluang-peluang offset biodiversity melalui skema multi sektoral (mis: Trust Fund untuk Konservasi).
- 21. Terima Kasih
Editor's Notes
- #2: Dipresentasikan 10 sept 2014, IPPC meeting 2014
- #5: 1. Kebijakan FSC yang menekankan bahwa kawasan hutan yang didentifikasi sejak tahun 1994 harus dicegah untuk dikonversi menjadi fungsi lain. Under the FSC's current rules, areas of natural forest that have been cut down and converted into industrial tree plantations later than 1994. 2.
- #8: http://www.nature.org/ourinitiatives/urgentissues/smart-development/publications/index.htm http://www.nature.org/ourinitiatives/urgentissues/smart-development/ Development by design: blending landscape level planning with the mitigation hierarchy; 2010 merupakan satu artikel yang menjelaskan mengenai konsep DbD diterbitkan dalam jurnal frontiersinecology.org TNC telah melakukan di US (Wyoming), Australia (Western Australia), Mongolia
- #13: 1. TNC melakukan kajian ecoregion berbasis pulau tahun 2008-2009 2. TNC telah melakukan kajian ecoregional wilayah Kaltim pada tahun 2010 3. TNC melakukan kajian HCV untuk Kaltim dan fokus di Berau dan Kutai Timur tahun 2010, dan update terbaru yang saat ini sedang dilakukan.
- #17: UNEP (2014) memperkirakan nilai ekonomi hutan alam tropika mencapai angka sekitar US $ 6.120/ha/tahun dari berbagai peran dan jasanya secara langsung maupun tidak langsung. INVEST - InVEST models are spatially-explicit, using maps as information sources and producing maps as outputs. InVEST returns results in either biophysical terms (e.g., tons of carbon sequestered) or economic terms (e.g., net present value of that sequestered carbon). InVEST models are based on production functions that define how an ecosystem's structure and function affect the flows and values of environmental services. The models account for both service supply (e.g. living habitats as buffers for storm waves) and the location and activities of people who benefit from services (e.g. location of people and infrastructure potentially affected by coastal storms). http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html. Dasar hukum AMDAL PP no 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan, PermenLH no 16 tahun 2012 tentang Tata cara AMDAL.
- #18: Offset dapat dilakukan dengan skema Mandatory atau Voluntary. Biodiversity Offsets: Voluntary and Compliance Regimes, UNEP, August 2012 telah menggunakan pilihan-pilihan mitigasi yang sama dengan pendekatan DbD. Lebih lengkap mengenai biodiversity offset dapat dilihat dalam http://bbop.forest-trends.org/ yang merupakan kerjasama UNDP, GEF, MacArthur Foundation, BOP's Advisory Group is a collaboration of more than 75 different companies, financial institutions, government agencies, civil society organizations and service providers. The Advisory Group provides a global, multi-stakeholder forum for networking and reaching agreement upon standards of best practice for biodiversity offsets and conservation banking. The Equator Principles (EPs) are a credit risk management framework for determining, assessing and managing environmental and social risks in project finance transactions. They are adopted voluntarily by financial institutions and are applied where total project capital costs exceed USD 10 million. The EPs are primarily intended to provide a minimum standard for due diligence to support responsible risk decision-making. (31)
- #19: 1. The Equator Principles (EPs) is a risk management framework, adopted by financial institutions, for determining, assessing and managing environmental and social risk in projects and is primarily intended to provide a minimum standard for due diligence to support responsible risk decision-making. The EP apply globally, to all industry sectors and to four financial products 1) Project Finance Advisory Services 2) Project Finance 3) Project-Related Corporate Loans and 4) Bridge Loans. The relevant thresholds and criteria for application is described in detail in the Scope section of the EP. Currently 80 Equator Principles Financial Institutions (EPFIs) in 34 countries have officially adopted the EPs, covering over 70 percent of international Project Finance debt in emerging markets. 2. Dikaitkan dengan FSC (Forest Stewardship Council) principle 6 Forest management shall conserve biological diversity and its associated values, water resources, soils, and unique and fragile ecosystems and landscapes, and, by so doing, maintain the ecological functions and the integrity of the forest.