Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Download as PPTX, PDF12 likes7,413 views
Dokumen ini membahas pembangunan sumber daya manusia dalam aparatur sipil negara di Indonesia untuk periode 2015-2019, termasuk tantangan yang dihadapi, kebijakan, dan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemerintahan. Tantangan utama termasuk penurunan peringkat global kompetitif Indonesia dan kebutuhan untuk merasionalisasi belanja pegawai. Selain itu, terdapat fokus pada pemetaan kebutuhan SDM, pengembangan kompetensi, serta reformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola yang baik.
More Related Content
Similar to Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 ) (20)
![Paparan Profil RSU Adhyaksa 2025[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/paparanprofilrsuadhyaksa20251-250827001521-055acf45-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
![Tugas TAP Paparan Dimensi Kebijakan dan Dimensi Kinerja[1].pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/tugastappaparandimensikebijakandandimensikinerja1-250831095831-bc23141c-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
- 1. PEMBANGUNAN SDM APARATUR SIPIL NEGARA (ROADMAP 2015-2019) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Makassar, 9 April 2016
- 2. KERANGKA PAPARAN •1. Tantangan ASN 2. Penataan ASN 3. Terobosan Pengembangan Kapasitas ASN 4. Kebijakan Pembangunan ASN (2015-2019) 2
- 3. TANTANGAN ASN SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN INDONESIA1
- 4. The Global Competitiveness Report 2015-2016 (Peringkat Indonesia turun dari ke-34 di tahun 2014-2015 menjadi ke-37 di tahun 2015-2016) 4
- 5. Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN The quality of public services, The quality of the civil service, the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies. Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score BRUNEI DARUSSALAM 77,51 0,90 77,25 0,89 75,12 0,83 74,16 0,86 81,73 1,08 CAMBODIA 18,66 -0,92 19,91 -0,85 22,01 -0,83 19,14 -0,92 25,48 -0,68 INDONESIA 47,85 -0,20 46,45 -0,25 44,02 -0,29 45,45 -0,24 54,81 -0,01 LAO PDR 20,10 -0,87 20,38 -0,85 21,05 -0,88 24,40 -0,76 39,42 -0,39 MALAYSIA 82,78 1,13 81,04 1,03 80,38 1,01 81,82 1,10 83,65 1,14 MYANMAR 2,39 -1,65 3,32 -1,63 3,83 -1,53 4,78 -1,51 8,65 -1,28 PHILIPPINES 55,50 -0,02 57,35 0,08 57,89 0,08 57,42 0,06 61,54 0,19 SINGAPORE 100,00 2,26 99,53 2,17 99,52 2,15 99,52 2,07 100,00 2,19 THAILAND 62,20 0,19 61,14 0,21 60,77 0,21 61,24 0,21 65,87 0,34 VIETNAM 45,93 -0,26 47,39 -0,23 44,50 -0,29 44,02 -0,30 52,40 -0,06 Country 2010 2011 2012 2013 2014
- 6. No Negara ASEAN EODB Rank 2012 (World) EODB Rank 2013 (World) EODB Rank 2014 (World) EODB Rank 2015 (World) EODB Rank 2016 (World) 1 Singapura 1 1 1 1 1 2 Malaysia 18 12 6 18 18 3 Thailand 17 18 18 26 49 4 Vietnam 98 99 99 78 90 5 Filipina 136 138 108 95 103 6 Brunai Darussalam 83 79 59 101 84 7 Indonesia 129 128 120 114 109 8 Kamboja 138 133 137 135 127 9 Laos 165 163 159 148 134 10 Myanmar --- --- --- 177 167 Source: http://www.doingbusiness.org/rankings (World Bank Group) 6
- 7. • Tahun 2014, Skor IPK Indonesia 34 di peringkat 107 • Tahun 2015, Skor IPK Indonesia 36 di peringkat 88 7
- 8. 8 8
- 9. STRATEGI RPJMN 2015-2019 NORMA PEMBANGUNAN 3 DIMENSI PEMBANGUNAN QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB Pendidikan Kesehatan Perumahan Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah- bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem Mental / Karakter 9
- 10. SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019 Birokrasi yang bersih dan akuntabel Birokrasi yang efektif dan efisien Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 10
- 11. Jumlah Pegawai ASN: 4,51 juta - Pusat : 925.275 - Daerah: 3.591.861 (EIS BKN, 2015) Rasio Pegawai ASN: 1,77% (dgn jumlah penduduk 255 juta, Proyeksi BPS 2015) PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA 7 25 21 38 38 54 56 64 79 81 83 94 4 12 22 44 44 58 47 61 75 80 89 100 0 20 40 60 80 100 2002 2012 1,7 2,1 2,9 2,53,71,91,2 0,7 2,9 RASIO THD PENDUDUK (%) POSISI INDONESIA DALAM WORLDWIDE GOVERNMENT INDIKATOR (EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN), BANK DUNIA 2013 11,4 11
- 12. Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR (UU 17 TAHUN 2007) RPJMN 2015-2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025 Reformasi Birokrasi & UU ASN Good Governance SMART ASN ASN Human Capital 12
- 13. KORIDOR JAWA Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area KORIDOR SUMATERA Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda KORIDOR KALIMANTAN Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan KORIDOR SULAWESI Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas ,Bumi (Migas) KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA Pariwisata, Perikanan, Peternakan KORIDOR PAPUA – KEP. MALUKU Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan PUSAT EKONOMI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA JALUR LAUT NASIONAL PRIMER GUNUNG API UTAMA (TOTAL 129 GUNUNG API AKTIF) SEBARAN EPICENTRUM GEMPA PERENCANAAN ASN SESUAI ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL SUMBER: SWANGSAATMAJA & BERBAGAI SUMBER, 2014
- 14. NAWA CITA 3 PROGRAM WAJIB, 4PROGRAM PRIORITAS & 1 PROGRAM DUKUNGAN PROGRAM WAJIB KESEHATAN PENDIDIKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN POROS MARITIM PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI 14
- 16. -3,8% (Rp 80 T) Rp 707 Triliun (33,8%) 66,2% Catatan: Perlu konfirmasi ke Kemenkeu
- 17. PROVINSI KOTA KABUPATEN KOMPOSISI BELANJA DI PEMROV, KABUPATEN DAN KOTA SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014 & Lamp. UU 23/2014 Aceh: 10 Sumut: 20 Sumbar: 14 Jambi: 3 Sumsel: 3 Babel: 1 Bengkulu: 5 Lampung: 11 Jawa Barat: 17 Banten: 3 DIY: 4 Jateng: 32 Jatim: 29 Kalbar: 4 Kalsel: 3 Sulut: 10 Gorontalo: 3 Sulteng: 8 Sulsel: 19 Sultra: 6 Bali: 7 NTB: 8 NTT: 13 Maluku: 4 Malut: 2 Papua: 2 Sulbar: 3 244 Kab/Kota dg Belanja Pegawai >50% (Status: Des 2015) 13 Prov. dg Belanja Pegawai >20% 17
- 18. 1. Penurunan belanja pegawai • Pusat 20% • Provinsi 20% (13 Provinsi > 20%) • Kabupaten/Kota 50% (244 Kab/kota > 50%) 2. Upaya rasionalisasi belanja pegawai • Menurunkan gaji & tunjangan, atau • Menurunkan jumlah pegawai ASN yang memenuhi kriteria rasionalisasi • APBN/APBD yang mayoritas dibelanjakan untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal • Pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya belum sesuai arah pembangunan dan kebutuhan organisasi birokrasi TARGET PENURUNAN BELANJA PEGAWAI SECARA NASIONAL dari 33,8% menjadi 28% (2015-2019) MASALAH: TARGET: 18
- 19. LESSONS LEARNED DARI NEGARA LAIN China 1997-2000 *): • Dimulai dengan penataan kelembagaan pada tahun 1997 (pengurangan sekitar 30% kelembagaan di tingkat pusat dan 20% kelembagaan di tingkat provinsi) • Mengurangi 47 % jumlah pegawai negeri, dari sekitar 8 juta menjadi 4 juta pada akhir 2000 *) Sumber: Globalization and State Transformation in China, 2004 19
- 20. PNS PUSAT PNS DAERAH TOTAL TOTAL (%) ESELON JPT Utama & Madya (Eselon I.a/I.b) 629 34 663 0,01 JPT Pratama (Eselon II) 3.031 13.194 16.225 0,32 Administrator (Eselon III) 10.049 61.810 71.859 0,85 Pengawas (Eselon IV) 30.850 194.782 225.632 5,10 Pelaksana (Eselon V) 4.288 7.297 11.585 0,24 JF JF TERTENTU (GURU, MEDIS, PARAMEDIS) 165.535 2.106.144 2.271.679 45,83 JF TERTENTU LAINNYA 149.585 224.344 373.929 4,87 JF UMUM 554.319 920.308 1.391.233 42,78 JUMLAH PNS 925,275 3.591.861 4.517.136 KEBUTUHAN 994.394 3.670.092 4.664.486 KEKURANGAN 69.119 78.231 147.350 Data: - EIS BKN 2015, diolah Inpassing JF Umum ke JF Tertentu (JFT Profesional) + Lainnya Peningkatan Kompetensi = Rasionalisasi PNS (Target JF Umum) PROFIL ASN BERDASARKAN JABATAN Catatan: Kebutuhan/Kekurangan ASN berdasarkan SOTK saat ini 20
- 21. GEN-Y (R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013) CEPAT BELAJAR & PINTAR KRITIS BEKERJA MOBILE MELEK TEKNOLOGI MUDAH BERGAUL SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN BERORIENTASI PD TIM SUKA TANTANGAN BESAR TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/ SENIOR ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN-Y) 21
- 22. HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013 SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013 PERTAMINA KEMENKEU KEMENLU PEMDA KEMKOMINFO KEMDIKBUD KEMENKEU 22
- 23. ` ` PEMETAAN SDM ASN 1. Pemetaan Kebutuhan SDM (jabatan + jumlah) 2. Pemetaan Kompetensi-Kualifikasi-Kinerja Pegawai melalui rapid assessment (Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III, Kuadran IV) PENATAAN SDM ASN 1. Mempertahankan SDM yang kompeten, qualified dan berkinerja (Kuadran I) 2. Diklat/mutasi/redistribusi bagi SDM yang masih potensial dikembangkan (kuadran II dan III) 3. Penanganan SDM kuadran IV (mis: pensiun dini) 4. Rekruitmen SDM ASN Tepat Sasaran PENGEMBANGAN SDM ASN 1. Pengaturan Sertifikasi Jabatan 2. Penataan kembali Pendidikan Kedinasan 3. Pengembangan SDM Kader Unggul (fast track) PENATAAN & PENGEMBANGAN SDM ASN Sasaran/Goals Nawa Cita & RPJM, Renstra (2015-2019) Program Wajib: • Pendidikan • Kesehatan • Pengentasan Kemiskinan Program Prioritas: • Maritim • Ketahanan Pangan • Ketahanan Energi • Infrastruktur Program Dukungan: Reformasi Birokrasi 23
- 24. ALUR RAPID ASSESSMENT Analisis Organisasi • Struktur Organisasi • Anjab dan ABK Analisis Individu • Kualifikasi • Kompetensi • Kinerja Pemetaan dan Kalibrasi • Tugas Belajar • Pengembangan Kompetensi • Mutasi/Rotasi • Pensiun Dini PROFIL JFU/PELAKSANA PERBANDINGAN BEBAN KERJA DAN SDM Rekomendasi
- 25. KOMPETEN, KUALIFIKASI SESUAI & BERKINERJA DIPERTAHANKAN KOMPETEN NAMUN KUALIFIKASI TIDAK SESUAI & BERKINERJA DIKLAT/MUTASI TIDAK KOMPETEN NAMUN KUALIFIKASI SESUAI & BERKINERJA DIKLAT KOMPETENSI TIDAK KOMPETEN & KUALIFIKASI TIDAK SESUAI & TIDAK BERKINERJA RASIONALISASI PETA-KUADRAN KUALIFIKASI-KOMPETENSI & KINERJA PEGAWAI ASN Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan Pemetaan Kualifikasi-Kompetensi & Kinerja ASN BERKINERJATIDAK BERKINERJA KUALIFIKASI- KOMPETENSI SESUAI KUALIFIKASI- KOMPETENSI TIDAKSESUAI 25
- 26. Subyek Tujuan Outcome Sumber Data Analisis Rekomendasi Kualifikasi - Sekretaris Jenderal - Sekretaris Kementerian - Sekretaris Utama - Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Mendapatkan informasi kualifikasi JFU/ Pelaksana sesuai kompetensi jabatan kebutuhan organisasi Data JFU/Pelaksana yang sesuai atau tidak sesuai antara kualifikasi dengan kompetensi jabatannya Data PUPNS - pendidikan, - pengalaman kerja - Pelatihan Bidang/Teknis dan/atau Fungsional - Sesuai kualifikasi - Belum sesuai kualifikasi - Tidak sesuai kualifikasi - Penyetaraan - dinyatakan tidak sesuai - Sertifikasi - Penguatan kompetensi jabatan Kompetensi Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana mendapatkan data kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) yang sesuai dengan jabatan dan kebutuhan organisasi - Memenuhi Syarat (MS) - Masih Memenuhi Syarat (MMS) - Belum Memenuhi Syarat (BMS) - Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Rapid Assessment - Penguasaan IT - Bahasa (Inggris) - Kompetensi Bidang/Teknis dan/atau Fungsional Bobot: - IT (35%), - Bahasa 20%) - Bidang (45%) Hasil - Skor 80-100; - Skor 60-79; - Skor 20-59 - Skor 0-20 - Nasional: Peningkatan Kemampuan IT dan Bahasa - K/L/Pemda: Uji Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas Kinerja Penilai Kinerja adalah atasan langsung JFU/Pelaksana dan Nilai Kinerja dikalibrasi di tingkat eselon I mendapatkan informasi tentang Kinerja dari setiap JFU/ Pelaksana a. 91 – ke atas: sangat baik b. 76 – 90: baik c. 61 – 75: cukup d. 51 – 60: kurang e. 50 ke bawah: buruk - Pengisian Form A - Penilaian Kinerja - Kalibrasi di tingkat unit eselon I Dipetakan dalam Matriks Talent: - Kategori Baik (± 21%) - Kategori Cukup (± 67%) - Kategori Kurang (± 12 %) Kalibrasi dilakukan secara terpadu pada unit kerja eselon I MATRIKS KUALIFIKASI-KOMPETENSI-KINERJA PEGAWAI ASN
- 27. PUSAT DAERAH TOTAL TOTAL ANGGARAN (Trilyun Rp) 1392 647 2039 BELANJA PEGAWAI (Trilyun Rp) 293 397 690 PERSENTASE BELANJA PEGAWAI 21.05 61.36 33.83 1 JUMLAH PEGAWAI ASN SD-SMA 270,180 1,063,191 1,333,371 PERSENTASE PENGURANGAN BELANJA PEGAWAI 6.15 18.16 9.99 2 JUMLAH JFU a. Total b. Jabatan Utama Organisasi Bukan JFU Pendukung Utama (a-b) 549,576 103,755 445,821 1,382,644 458,926 923,718 1,932,220 562,681 1,369,539 PERSENTASE PENGURANGAN BELANJA PEGAWAI a. Total JFU b. Jabatan Utama Organisasi Bukan JFU Pendukung Utama (a-b) 12.50 2.36 10.14 18.03 5.98 12.04 12.50 3.64 8.86 SKENARIO RASIONALISASI JUMLAH PEGAWAI & PENGURANGAN BELANJA PEGAWAI SKENARIO 27
- 28. 2. PEMETAAN PEGAWAI 2.1 e-Formasi Januari 2016 KemenPAN RB dan BKN 2.2 PU-PNS Februari 2016 BKN 2.3 Peta/Kuadran Kompetensi & Kualifikasi ASN Mei 2016 BKN, LAN & KemenPAN RB 1. PENATAAN KELEMBAGAAN DLM RANGKA REFORMASI BIROKRASI Waktu Penanggung Jawab 1.1 Kementerian Sesuai Kabinet Kerja 1.2 LNS Maret 2016 KemenPAN RB 1.3 Pemda Maret 2016 Kemendagri & Pemda 3. PENATAAN PEGAWAI 3.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Identifikasi TNA) Agustus 2016 LAN & Bandiklat 3.2 Mutasi Oktober 2016 KemenPAN RB dan BKN 3.3 Redistribusi Oktober 2016 KemenPAN RB dan BKN 3.4 Rekruitmen (Terbatas) Agustus 2016 KemenPAN RB dan BKN 3.5 Rasionalisasi Maret 2017 KemenPAN RB dan BKN TIMEFRAME PENATAAN PEGAWAI ASN YG BERDAYA SAING 28
- 30. 30 Arah Kebijakan Kompetensi Teknis ASN, mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi teknis jabatan. Sertifikasi teknis dikeluarkan organisasi profesi baik internasional atau nasional yang sudah diakui oleh lembaga pemerintah yang berwenang di bidang sertifikasi profesi. Dalam hal belum terbentuk organisasi profesi, sertifikasi teknis dikeluarkan oleh instansi teknis. 1. SERTIFIKASI JABATAN (KEDINASAN)
- 31. 31 PENGERTIAN Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan. KETENTUAN Persyaratan untuk pengangkatan administrator dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan (dapat diangkat langsung menjadi administrator dalam waktu 4 tahun setelah diangkat dari CPNS dan lulus) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah kader diatur dengan Peraturan Presiden. 2. SEKOLAH KADER
- 32. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASN (2015-2019)4
- 33. Arah Strategis Pembangunan Nasional 2015-2019 Tantangan Manajemen SDM ke Depan HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA • ASN BERWAWASAN INTERNASIONAL/GLOBAL • PENGUASAAN BAHASA ASING • PENGUASAAN IT/DIGITAL • HIGH COLLABARATION & NETWORKING 1. Perencanaan ASN sesuai dg Arah Pembangunan & Kebutuhan 2. Pengadaan ASN Bebas KKN 3. Profesionalisme ASN 2019 Tantangan SDM Internal • MISMATCH KETERSEDIAAN ASN DG STRATEGI PEMBANGUNAN • MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN QUALIFICATION • PENEGAKAN DISIPLIN BLM SEPENUHNYA DIJALANKAN • KESADARAN SDM SBG HUMAN CAPITAL MSH RENDAH • Profil SDM ASN saat ini 2015 • Benchmark ASN Internasional ROADMAP PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019 33
- 34. Guru 1.726.991 38,23 % Medis 31.174 0,70 % Paramedis 307.953 6,94 % JF Profesional 219.853 4,80 % JF U (Administrasi) 1.906.306 42,19 % J Struktural 324.849 7,14 % TOTAL PNS 4.517.126 100 % Asal Jumlah Pengangkatan Persentase (%) Ratio Terhadap thd Total PNS Tenaga Honorer (THK1 + THK2) 1.163.883 60% 26% Pelamar Umum 775.884 40% 17% JUMLAH PNS (BKN) PER JUNI 2015 PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014) KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN 34
- 35. SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019 Inpassing nasional JF Moratorium CPNS Terbatas Talent Management JPT & JA ASN & Pengembangan Assessment Centre Rekruitmen ASN ROADMAP ASN 2015-2019 Penyelarasan Kompetensi dgn jabatan Gaji & Tunj. berbasis kinerja SMART ASN Berbasis Sistem Merit Rekruitmen CPNS & PPPK (Pendidik, Kesehatan, Penegak Hukum, Formasi Khusus, dan Tenaga Teknis yg mendukung Nawa Cita) Profesionalisme ASN Audit Organisasi & Penataan ASN & Redistribusi Pegawai Perencanaan ASN ASN AWARD Capacity Building ASN (12 hari/tahun) TNA Standar Kompetensi Jabatan Gen Y Management SASARAN1SASARAN2SASARAN3 Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN sesuai dengan Arah Pembangunan Nasional (NAWACITA) Syarat Sertifikat dlm Jabatan RPP UU ASN 35
- 36. Muara Enim Sidoarjo Kemenpan-RB Sumber: Kemenpan-RB, 2013 REKRUITMEN (TES CPNS & PPPK DG CAT) Kem. PU 36
- 37. SELEKSI ANGGOTA KASN, 2014 37
- 38. REKOR MURI PENDAFTAR PEGAWAI TERBANYAK 2.610.000 PELAMARJAKARTA, 14 OKTOBER 2014 38
- 39. TEMBOK BESAR CHINA Dibangun pada masa Kaisar Qin Shi Huang 259 –210 SM Pembangunan lebih dari 10 tahun Panjang 2400 KM Tebal 4–13 M Tinggi 7–16 M Dalam 100 tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak 3x. Bukan dengan cara merubuhkan benteng, namun dengan cara: GRATIFIKASI PENJAGA. 39
- 40. TERIMA KASIH 40