Pengelolaan Keu BLUD pada Postur APBD.pdf
- 1. PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD DALAM POSTUR APBD Oleh: Jifvy Magdalena Dina Paomey, S.IP, M.Ak, CGAA Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ @ditjenbinakeuda KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
- 2. DASAR HUKUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pemrintahan Daerah UU No 23 Tahun 2014 Perangkat Daerah PP No 18 Tahun 2016 jo PP 72 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah PP No 12 Tahun 2019 Badan Layanan Umum Daerah Permendagri No 79 Tahun 2018 Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Permendagri No 90 Tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No 77 Tahun 2020 Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedum APBD TA 2024
- 3. Dinamika Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah dari Tahun ke Tahun 2020 2021 2022 2023 2019 Permendagri No. 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Kepmendagri No.050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Kepmendagri No.050- 3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi & Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah - - Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2022 Perubahan atas Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 mencabut mengubah menggantikan Lampiran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia -
- 4. Ruang Lingkup Keuangan Daerah 1 • hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman 2 • kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga 3 • Penerimaan Daerah 4 • Pengeluaran Daerah 5 • kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan 6 • kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum BLUD termasuk Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 5. Pengaturan BLUD pada Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi: a. penyediaan barjas layanan umum; b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masy; dan/atau c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. 5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1. Pemda dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu-an. 2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
- 6. Pengaturan BLUD pada Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. 11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. 12. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran 8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. 9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan
- 7. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Anggaran Daerah 3 APBD 2 Pengelola Keuangan Daerah 1 Pembinaan & Pengawasan 6 Pelaporan & Pertanggu ngjawaban 5 Pelaksanaan & Penatausahaan 4
- 8. Pengelola Keuangan Daerah 1 Kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuda: 1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan 3. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- 9. Pengelola Keuangan Daerah Jenis-jenis Pengelola Keuangan Daerah Sekda Selaku coordinator pengelolaan keuda Kepala SKPKD Selaku BUD Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran (PA) Kepala Daerah Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuda Kepala Bidang Perbendaharaan Selaku Kuasa BUD Kepala SKPKD Selaku PPKD Lanjutan
- 10. Pengelola Keuangan Daerah Jenis-jenis Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah KEPALA SKPD selaku PA KPA KPA PPK-SKPD Bendahara Pengeluaran PPTK Bendahara Pengeluaran Pembantu PPTK PPTK Bendahara Pengeluaran Pembantu PPTK PPTK
- 11. Pengelola Keuangan Daerah pada BLUD (1) Pemimpin BLUD selaku KPA PPTK PPTK PPK-Unit SKPD Bendahara BLUD PPTK Pemimpin BLUD Pejabat Teknis Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola BLUD berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BLUD berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020
- 12. Pengelola Keuangan Daerah pada BLUD (2) Pemimpin BLUD selaku KPA PPTK PPTK PPK-Unit SKPD Bendahara Penerimaan BLUD PPTK Pemimpin BLUD Pejabat Teknis Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola BLUD berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BLUD berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bendahara Pengeluaran BLUD
- 13. Pengelola Keuangan Daerah pada BLUD KPA UOBK: 1. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; 2. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; 4. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 8. menandatangani SPM; 9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 10.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; 11.mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; 12.menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD; 13.menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 14.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Pengelola Keuangan Daerah pada BLUD PPK Unit SKPD pada UOBK: 1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya; 2. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP- UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; 3. menyiapkan SPM; 4. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya; 5. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan 6. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
- 15. Belanja Daerah Pendapatan Daerah Pembiayaan Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. BELANJA DAERAH meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. PENDAPATAN DAERAH meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. PEMBIAYAAN DAERAH APBD 2 Klasifikasi APBD mengacu pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah & pemutakhirannya STRUKTUR APBD
- 16. PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN Pendapatan Asli Daerah ➢ Pajak Daerah ➢ Retribusi Daerah ➢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan ➢ Lain –lain PAD yg Sah Belanja Operasi ➢ B. Pegawai ➢ B. Barang & Jasa ➢ B. Bunga ➢ B. Subsidi ➢ B. Hibah ➢ B. Bantuan Sosial Penerimaan Pembiayaan ➢ SiLPA ➢ Pencairan Dana Cadangan ➢ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan ➢ Penerimaan Pinjaman Daerah ➢ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ➢ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU Pendapatan Transfer ➢ Transfer Pemerintah Pusat ➢ Transfer Antar Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah ➢ Hibah ➢ Dana Darurat ➢ Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU Belanja Modal ➢ B. M. Tanah ➢ B. M. Peralatan & Mesin ➢ B. M. Gedung & Bangunan ➢ B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi ➢ B. M. Aset Tetap Lainnya ➢ B. M. Aset Lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer ➢ B. Bagi Hasil ➢ B. Bantuan Keuangan Pengeluaran Pembiayaan ➢ Pembentukan Dana Cadangan ➢ Penyertaan Modal Daerah ➢ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo ➢ Pemberian Pinjaman Daerah ➢ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU STRUKTUR APBD
- 17. PENDAPATAN BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4. APBD 5. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Pendapatan Jasa Layanan yang awalnya diklasifikasikan pada Lain-lain PAD yang Sah dipindahkan menjadi Pendapatan Retribusi berdasarkan UU 1/2022 dan PP 35/2023 Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagai identitas sumber pendanaan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan target prioritas Kepala Daerah yang menjadi bagian tugas dan fungsi BLUD berkenaan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rp
- 19. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah No: 050/4396/Keuda, Tanggal 26 Oktober 2020, Hal Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 20. BLUD SPP SPD APBD DPA AKPD SPM LPJ SP2D PEM- BUKUAN RENST RA RENJA RKA/ RBA RBA disusun secara rinci atas: 1. Urusan/Unsur 2. Bidang Urusan/Unsur 3. Program 4. Kegiatan 5. Sub Kegiatan 6. Kinerja 7. Indikator 8. Satuan 9. Sumber Dana (Umum dan/atau Khusus) 10.Akun 11.Kelompok 12.Jenis 13.Objek 14.Rincian Objek 15.Sub Rincian Objek
- 21. Substansi Verifikasi TAPD atas RKA-SKPD www.free-powerpoint-templates-design.com 1. KUA PPAS 2. Prakiraan Maju yg telah disetujui TA sebelumnya 6. ASB 5. Indikator Kinerja 4. Capaian Kinerja 3. Dokumen Perencanaan Lainnya 8. RKBMD 10. Proyeksi Perkiraan Maju TA Berikutnya 7. SHS 11. Program, Keg, Sub Keg antar RKA-SKPD 9. SPM Pasal 298 ayat (1) & ayat (3) UU 23/2014 1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM 2. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ASB dan SHSR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Permenkes 6/2024
- 22. ASB, SHSR, SHS, & Standar Teknis Lainnya Perpres 53 Tahun 2023 SHSR, meliputi: a. Satuan Biaya Honorarium b. Satuan Biaya Perjadin Dalam Negeri c. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Dalam & di Luar Kantor d. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas e. Satuan Biaya Pemeliharaan. Pasal 51 ayat (1) PP 12/2019 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang- undangan. Lampiran Permendagri 77/2022 Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. Pasal 3 Huruf e Permendagri 77/2020 Perkada yg mengatur mengenai ASB ditetapkan paling lama Tahun 2022 Pasal 51 ayat (5) PP 12/2019 Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada. Pasal 298 ayat (3) UU 23/2014 Belanja Daerah utk pendanaan Urusan Pemerintahan yg mjd kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ASB & SHSR sesuai dengan ketentuan PUU Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014 Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
- 23. Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak Retribusi Daerah SKPD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan SKPKD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah SKPKD kecuali 1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait. 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait. 3. Pendapatan Hibah Dana BOS dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus. Pendapatan Transfer SKPKD Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah SKPKD KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENGELOLA BELANJA DAERAH Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan BELANJA OPERASI ➢ Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD ➢ Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD ➢ Belanja Bunga SKPKD dan BLUD ➢ Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD ➢ Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD ➢ Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD BELANJA TRANSFER SKPKD
- 24. Penerimaan Pembiayaan SiLPA; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai PUU Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENGELOLA PEMBIAYAAN DAERAH
- 25. Perencanaan Anggaran Daerah 3 A C B C. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD Tahapan Penyusunan Perubahan APBD A. UMUM Tahapan & Proses Perencanaan Anggaran Daerah B. PENYUSUNAN APBD Tahapan Penyusunan APBD
- 26. Penyusunan & Penetapan Rancangan Perkada APBD dlm Hal Tidak Tercapai Persetujuan Bersama KUA-PPAS Penyampaian & Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan APBD Penetapan Perda APBD & Perkada Penjabaran APBD 9 1 7 8 RKA SKPD Rancangan Perkada ttg Penjabaran APBD Rancangan Perda ttg APBD 2 4 3 Penyampaian & Pembawahasan Rancangan APBD Pembahasan Rancangan APBD 6 5 PENYUSUNAN APBD RBA
- 27. Perubahan KUA & Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan RKA SKPD Penggunaan SiLPA TA Sebelumnya Pergeseran Anggaran 1 2 3 4 5 Pendanaan Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak Penyampaian Perubahan APBD Pendanaan Keadaan Luar Biasa Penyampaian Dokumen & Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Persetujuan Rancangan Perda ttg Perubahan APBD 6 7 8 9 10 Penetapan Perubahan APBD 11 PERUBAHAN APBD Perubahan RBA
- 28. Pelaksanaan & Penatausahaan 4 SPP SPD APBD DPA AKPD SPM LPJ SP2D PEM- BUKUAN 1. DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. AKPD : Anggaran Kas Pemerintah Daerah 3. SPD : Surat Penyediaan Dana 5. SPP : Surat Permintaan Pembayaran 6. SPM : Surat Perintah Membayar 7. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana 8. LPJ : Laporan Pertanggungjawaban
- 29. Pelaksanaan & Penatausahaan Anggaran Kas dan SPD Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Simple PowerPoint Presentation Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Penyiapan DPA SKPD Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 1 2 3 4 5 6 7
- 30. Pelaporan & Pertanggu ngjawaban 5 Akuntansi Pemerintah Daerah Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan & Pembahasan Ranperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyampaian & Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 31. Pembinaan KEPALA DAERAH selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 1. Fasilitasi 2. Konsultansi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian dan pengembangan Pengawasan 1. Audit 2. Reviu 3. Evaluasi 4. Pemantauan 5. Bimtek 6. Bentuk Pengawasan Lainnya melalui PEMBINAAN & PENGAWASAN dilaksanakan oleh Pembinaan & Pengawasan 6