SlideShare a Scribd company logo

Peningkatan kapasitas aparatur desa

Download as PPTX, PDF
P
PusdiklatpemdaPemeri

Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.

Government & Nonprofit
1 of 41
Downloaded 547 times
1
2
Most read
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Most read
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Most read
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA Informasi Bimtek Dan Diklat Www.Pusdiklatpemda.Com Hp/Wa 082312506470 - 082312506467
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KEPALA DESA SEKRETARIS DESA KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN URUSAN UMUM & PERENCANAAN URUSAN KEUANGAN KEPALA SEKSIKEPALA SEKSI SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN / KEPALA DUSUN Pasal 5 1 KEPALA DESA SEKRETARISDESA KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN URUSAN TATA USAHA & UMUM URUSAN KEUANGAN URUSAN PERENCANAAN KEPALA SEKSI KEPALA SEKSIKEPALA SEKSI SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KESEJAHTERAAN SEKSI PELAYANAN KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN / KEPALA DUSUN Pasal 3 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa 1
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 2. melaksanakan pembangunan, 3. pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kepala Desa bertugas : a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya KEPALADESA 2
SEKRETARISDESA Fungsi Sekretaris Desa : 1. mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan; 2. melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi; 3. melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum; 4. melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; 5. melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3
PELAKSANAKEWILAYAHAN/ KEPALADUSUN Kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. Tugas Kepala Dusun : membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Fungsi Kepala Dusun : 1. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; 2. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan; 3. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan 4. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. 4
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN KEPALA SEKSI PELAYANAN melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan Fungsi Kepala Seksi : Tugas Kepala Seksi : membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5
Kaur Tata Usaha & Umum • melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum. Kaur Keuangan • pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Kaur Perencanaan • menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Fungsi Kepala Urusan : Tugas Kepala Urusan Perencanaan : membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6
AMANAT RPJMN 2005-2020
Renjana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa ; arah keuangan desa, kebijakan umum dan program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan renjana kerja. PENGERTIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJM ) DESA
10 5-10 Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional. MANFAAT HASIL OUTPUT INPUT DAMPAK TAHAPAN DALAM PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
Alur Perencanaan dan Penganggaran KETERKAITAN RPJM Des DENGAN PERENCANAAN DAERAH RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKP DAERAH RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD RINCIAN APBD UU 25 2004 UU 6 TH 2014 D E S A D A E R A H RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes PERMENDAGRI 114 TH 2014 Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang
SIKLUS DAN JADWAL PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA JUNI OKTOBER -DESEMBER MengembangkanRPJMDesa danRKPDesa menjadiDokumen APBDDesa Sebelum bln Oktober Pembuatan RPJMDesa Siklusdimulai dengan PerencanaandenganPenyusunan RPJMDesadanRKPDesa JANUARI -DESEMBER Pelaksanaan RPJMDesa T-1 JULI -JANUARI Pelaporanpelaksanaan APBDDesasetiapsemester yaitubulanJulidanJanuari PENYUSUNAN/PERENCANAAN PELAKSANAAN
SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RPJMDes 6 tahun RKPDes Jun-Sept APBDes Okt-Des Pelaksanaan Pengawasan Jan-Des Laporan & Pertangjwbn RKPDes & APBDes Juli & Jan Perenc Kab/Kota APBDes – P Siklus Perencanaan Pembangunan Desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
PENGELOLAANKEUANGAN DESA
Permendagri 20 Tahun 2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Landasan terbitnya Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah dengan mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ISUE STRATEGIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (3) KEDUDUKAN KEUANGAN DESA Pusat Provinsi Kab/Kota Desa ? UU . 17/2003 UU. 1/2004 UU. 6/2014 Hak Asal Usul Lokal Berskala Desa Penugasan Lain-lain Penugasan
Azas Pengelolaan KeuanganDesa 20/2018 • Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. • APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 113/2014 • Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. • Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Pengelola KeuanganDesa 113/2014 20/2018 Kepala Desa PKPKD SekDes Koord PTPKD KaSie Bendahara PTPKD Kepala Desa PKPKD SekDes Koord PPKD KaUr Keu Bendahara KaUr Pel KegAngg PPKD KaSie Pel KegAngg Tata usaha dan umum Perencanaan Pemerintahan Kesejahteraan Pelayanan
KepalaDesa 20/2018 • Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. • Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. • Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. • PPKD terdiri atas: • Sekretaris Desa; • Kaur dan Kasi; dan • Kaur keuangan. 113/2014 • Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan • Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD • PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: • Sekretaris Desa; • Kepala Seksi; dan • Bendahara.
SekretarisDesa 113/2014 • Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. • Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: • menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; • menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; • melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; • menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan • melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 20/2018 • Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. • Sekretaris Desa mempunyai tugas: • mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; • mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; • mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; • mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; • mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan • mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. • Sekretaris Desa juga mempunyai tugas: • melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; • melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan • melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
Kaur Keuangan danBendaharawan 113/2014 • Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. • Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 20/2018 • Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. • Kaur keuangan mempunyai tugas: • menyusun RAK Desa; dan • melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. • Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
Pelaksana 20/2018 • Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran • Kaur dan Kasi mempunyai tugas: • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; • melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; • mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; • Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; • menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan • menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. • Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing- masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. 113/2014 • Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. • Kepala Seksi mempunyai tugas: • menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; • melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; • melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; • mengendalikan pelaksanaan kegiatan; • melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan • Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Pengelolaan KeuanganDesa • Pengelolaan keuangan Desa meliputi: • perencanaan; • pelaksanaan; • penatausahaan; • pelaporan; dan • pertanggungjawaban • Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. • Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. • Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
SekDes Pedoman Penyusunan Kepala Desa BPD Bupati/ Walikota RKP Des 1 Rancangan PerDes APBDesa 2 Musyawarah 4 OK ? 5 PerKaDes APBDesa Rancangan Penyelengaraan Pemerintahan Pagu tahun lalu Tida k 6bYa Rancangan PerDes APBDesa 6a7 Camat Rancangan PerDes APBDesa 3 PerKaDes APBDesa RancanganRancangan PerDes APBDesa 8 Rancangan PerDes APBDesa 9 Penyusunan PerDes APBDesa A
Kepala Desa BPD Pedoman Evaluasi Bupati/ Walikota >20hr Kerja? 10 Ya 11a OK ? Tidak 11b PerKaDes APBDesa PerDes APBDesa 12 SK Bupati/ Walikota Ya 13a Tidak 13b 14a 14b Musyawarah 15 Media Penyusunan PerDes APBDesa A
PerubahanAnggaran Perubahan PerDes • Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: • penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; • sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; • keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan • keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. • Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. • Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. Perubahan PerKaDes • Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. • Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: • penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; • keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; • kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. • Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
Rekening KasDesa 113/2014 • Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. • Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. • Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa • Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. 20/2018 • Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. • Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. • Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. • Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. • Bupati/Wali Kota melaporkan daftar rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. • Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. • Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.
DPA,RencanaKegiatandanAnggaranDesa,Rencana Kerja Kegiatan,RAB dan RAKDes • Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. • DPA terdiri atas: • Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. • Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran. • Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap kegiatan • Prosedur: • Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). • Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. • Kepala Desa menyutujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
ProsedurPenyusunanDPAdanRAKDesa DPA RAK Desa Sekretaris Desa KaSie/ KaUr DPA 3 hari 15 hari 6 hari PerKaDes APBDesa PerDes APBDesa Kepala 1 Desa DPA 2 Verifikasi 3 DPA OK 4 5 Kepala Desa KaUr Keuangan Sekretaris Desa RAK Desa DPA OK 1 RKADesa 2 3 Verifikasi RKADesa OK 4 5
Penatausahaan 113/2014 • Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. • Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 20/2018 • Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. • Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. • Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. • Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: • buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa • buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak • buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar
Pelaporan Pasal 37 - 113/2014 • Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa: • laporan semester pertama; dan • laporan semester akhir tahun. • Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. • Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. • Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pasal 68 dan 69 - 20/2018 • Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: • laporan pelaksanaan APB Desa; dan • laporan realisasi kegiatan. • Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. • Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.
AlurPelaporan KaDes Laporan Realisasi APBDes Sem I Akhir Juli Laporan Realisasi APBDes Sem II Akhir Januari Th Berikutnya KaDes Bupati/ Walikota Laporan Realisasi Laporan Realisasi APBDes Sem I Kegiatan Sem I Minggu ke 2 Juli KaUr KaSie Camat Laporan Kegiatan 7 hari setelah Akhir Kegiatan Bupati/ Walikota Dirjen Bina Pemdes Konsoli dasi Lap.Konsolidasi Pelaksanaan APBDes Sem IMinggu ke 2 Agustus 1 bulan 113/2014 20/2018
Pertanggungjawaban 113/2014 Pasal 38 • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. • Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: • format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaranberkenaan; • format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan • format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. 20/2018 Pasal 70 • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. • Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. • Peraturan Desa disertai dengan: • laporan keuangan, terdiri atas: • laporan realisasi APB Desa; dan • catatan atas laporan keuangan. • laporan realisasi kegiatan; dan • daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
Pertanggungjawaban (Lanjutan) • 113/2014 • Pasal 39 • Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Pasal 40 • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. • Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. • Pasal 41 • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan Pasal 71 Pasal 72 20/2018 • Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. • Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. • Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. • Informasi paling sedikit memuat: • laporan realisasi APB Desa; • laporan realisasi kegiatan; • kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; • sisa anggaran; dan • alamat pengaduan.
AlurPertanggungjawaban KaDes KaDes Bupati/ Walikota KaUr KaSie Camat Laporan Kegiatan 7 hari setelah Akhir Kegiatan Bupati/ Walikota Dirjen Bina Pemdes Konsoli dasi Lap.Konsolidasi Pelaksanaan APBDes Sem I Minggu ke 2April Tahun Berikutnya 2 Minggu 113/2014 20/2018 Media Informasi Laporan Keuangan Realisasi Kegiatan 3 bulan setelah ThnAnggaran Lap Program Pem/Pemda masuk ke desa Perdes LaporanAkhir TahunAnggaran Kekayaan Milik Desa Pem/Pemda masuk ke desa Realisasi Pelak APBDLeaspProgram Perdes Laporan Laporan
Bentuk LaporanPertanggungjawaban • laporan keuangan, terdiri atas: • laporan realisasi APB Desa; dan • catatan atas laporan keuangan. • laporan realisasi kegiatan; dan • daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
Pembinaan danPengawasan 113/2014 • Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. • Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. • 20/2018 • Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. • Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. • Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIPkabupaten/kota.
Peningkatan kapasitas aparatur desa

More Related Content

PPTX
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Unggul Sagena
 
PPTX
Tupoksi sotk baru
Pemdes Seboro Sadang
 
PPTX
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
Saripudin19
 
PPT
SOTK Pemerintah Desa
Formasi Org
 
PPT
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
TV Desa
 
PPT
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pemdes Seboro Sadang
 
PPTX
Presentation permendagri ttg BPD Desa
kodri .
 
PPT
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Unggul Sagena
 
Tupoksi sotk baru
Pemdes Seboro Sadang
 
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
Saripudin19
 
SOTK Pemerintah Desa
Formasi Org
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
TV Desa
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pemdes Seboro Sadang
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
kodri .
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 

What's hot (20)

PPT
Penyusunan RKP Desa
Umi Arifah
 
PPTX
Power point bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
PPT
Pedoman administrasi desa
Yudhi Aldriand
 
PPTX
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
PPTX
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
TV Desa
 
PPTX
Presentasi dana desa
Probo Asmara
 
PPTX
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
 
PDF
00. dokumen rpjm desa tokelan
Srie Maryati
 
PDF
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
Tulus Priyono
 
PPTX
Pemerintahan desa
ari_sukomanah
 
PPTX
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
TV Desa
 
PPTX
Pembentukan Peraturan Desa
Ardi Susanto
 
PPTX
Badan Usaha Milik Desa
Formasi Org
 
PPT
Konsep perencanaan pembangunan desa
Pemdes Seboro Sadang
 
PPTX
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Salim SAg
 
PPT
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Dodik Mer
 
PDF
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Yudhi Aldriand
 
PDF
Musyawarah Desa
Formasi Org
 
PDF
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PDF
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Suwondo Chan
 
Penyusunan RKP Desa
Umi Arifah
 
Power point bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Pedoman administrasi desa
Yudhi Aldriand
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
TV Desa
 
Presentasi dana desa
Probo Asmara
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
Srie Maryati
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
Tulus Priyono
 
Pemerintahan desa
ari_sukomanah
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
TV Desa
 
Pembentukan Peraturan Desa
Ardi Susanto
 
Badan Usaha Milik Desa
Formasi Org
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Pemdes Seboro Sadang
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Salim SAg
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Dodik Mer
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Yudhi Aldriand
 
Musyawarah Desa
Formasi Org
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Suwondo Chan
 
Ad

Similar to Peningkatan kapasitas aparatur desa (20)

PPTX
peningkatankapasitasaparaturdesa-200111080159.pptx
faharfaiz
 
PPTX
peningkatankapasitasaparaturdesa-200111080159 (1).pptx
aristohadi
 
PPTX
Pembinaan tupoksi kades_ perangkat desa dan BPD tahun 2025.pptx
mtslegokjawa1
 
PPTX
MATERI KELkdlklgkfgkEMBAGAAN DESA SHARE.pptx
ismail792469
 
PPTX
MATERI PENGAJFJKDSJGKGJFKGJGJJJJNTAR UMUM DESA SHARE.pptx
ismail792469
 
PDF
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
HarisKunaifi2
 
PPTX
1. Desa Dan Undang-Undang Desa.pptx
AdeKesturi
 
DOCX
Tupoksi.docx
ssuser20434e
 
PPTX
PPT Kelompok 4 (TUPOKSI KEPALA DESA) Selesai.pptx
EdlYnReyhan
 
PPTX
TUPOKSI_PEMDES_BPD_2022_HERU_UPDATE JUKNIS.pptx
SahrulIrman
 
PPT
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
inspektoratdaerah3
 
PPT
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN A...
autocadcompetition02
 
PPTX
Pengelolaan Keuangan Anggaran Desa PKAD.pptx
muhammadihsanansari1
 
PPTX
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERMENDAGRI 20 [Autosaved].pptx
JeriWardani1
 
PPTX
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
MbahSantowaanCikeruh
 
PPTX
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI MASYARAKAT DI DESA....
CahyadiAprizal
 
PDF
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
ArisMali
 
PPT
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Cahyo Wiryanto
 
PPTX
Pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri 20 thn 2018.pptx
majujayapayabagas201
 
PPTX
MATERI BIMTEK FINAL KEUANGAN DESA - Copy.pptx
SukhoMauMpg
 
peningkatankapasitasaparaturdesa-200111080159.pptx
faharfaiz
 
peningkatankapasitasaparaturdesa-200111080159 (1).pptx
aristohadi
 
Pembinaan tupoksi kades_ perangkat desa dan BPD tahun 2025.pptx
mtslegokjawa1
 
MATERI KELkdlklgkfgkEMBAGAAN DESA SHARE.pptx
ismail792469
 
MATERI PENGAJFJKDSJGKGJFKGJGJJJJNTAR UMUM DESA SHARE.pptx
ismail792469
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
HarisKunaifi2
 
1. Desa Dan Undang-Undang Desa.pptx
AdeKesturi
 
Tupoksi.docx
ssuser20434e
 
PPT Kelompok 4 (TUPOKSI KEPALA DESA) Selesai.pptx
EdlYnReyhan
 
TUPOKSI_PEMDES_BPD_2022_HERU_UPDATE JUKNIS.pptx
SahrulIrman
 
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
inspektoratdaerah3
 
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN A...
autocadcompetition02
 
Pengelolaan Keuangan Anggaran Desa PKAD.pptx
muhammadihsanansari1
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERMENDAGRI 20 [Autosaved].pptx
JeriWardani1
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
MbahSantowaanCikeruh
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI MASYARAKAT DI DESA....
CahyadiAprizal
 
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
ArisMali
 
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Cahyo Wiryanto
 
Pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri 20 thn 2018.pptx
majujayapayabagas201
 
MATERI BIMTEK FINAL KEUANGAN DESA - Copy.pptx
SukhoMauMpg
 
Ad

Recently uploaded (20)

PPTX
Spatial Tax Surveyor Peningkatan kualitas luas geometri peta
hanuladsihwulan1
 
PPTX
SAMBUNGAN MOMEN DENGAN BAUT POWER POINT.
donvermilion2
 
PDF
Analisis dan Opini - Dari Jolly Roger ke Ruang Dialog
Ismail Fahmi
 
PPTX
SLIDE TAKLIMAT PERJAWATAN (LDP) SLIDE TAKLIMAT PERJAWATAN (LDP).pptx
UnitSainsPembangunan
 
PPTX
Permenpan 38 tahun 2017 standar kompetensi jabatan
raspapple21
 
PPTX
PPT Pemanfaatan Minyak Jelantah rumah tangga
hanuladsihwulan1
 
PDF
materi sosialisasi terkait pajak penghasilan pasal 21
idibnu
 
PPT
BAHAN TAYANG SLRT PPKS & PSKS-KESEJAHTERAAN SOSIAL.ppt
IstiqomahHidayat1
 
PPTX
Minggu 1 Pengantar MK Pengambilan Keputusan.pptx
ssuser2b2348
 
PPTX
Rapat Penetapan Data Kemiskinan Padang Panjang
hamdaruzaki
 
PDF
2. KemenPANRB Pemerintah Digital SPBE SDI.pdf
mudjiono8
 
PDF
Cinta Si KeCil, Cita-cita dan Tantangan Birokrasi Kelurahan Cilacap
eryk22
 
PPTX
Tugas Hukum Perdata Internasional_Kelompok 1.pptx
luckssariff
 
PPTX
Latsar Agenda III sebagai Materi Latsar CPNS tahun 2025 sistem PJJ
baridahbutterfly
 
PDF
Urgensi Bangkom bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Tri Widodo W. UTOMO
 
PPTX
Draft Laporan Mingguan Minggu ke-2 Bulan Juli Biro Perekonomian-3.pptx
tuperekononianjabar
 
PDF
mp1_pengelolaan_keuangan_negara_crossfunction_aziz.pdf
29ZalsaNabillaAkbar
 
PDF
FINAL LAPORAN AKHIR PENDATAAN KERENTANAN BANGUNAN KECAMATAN SERPONG 2025
Bagus ardian
 
PPTX
Slide Kawasan Berikat dari Perspektif Pajak
ghazayn
 
PPTX
Materi BUDIDAYA MAGGOT skala rumah tangga
hanuladsihwulan1
 
Spatial Tax Surveyor Peningkatan kualitas luas geometri peta
hanuladsihwulan1
 
SAMBUNGAN MOMEN DENGAN BAUT POWER POINT.
donvermilion2
 
Analisis dan Opini - Dari Jolly Roger ke Ruang Dialog
Ismail Fahmi
 
SLIDE TAKLIMAT PERJAWATAN (LDP) SLIDE TAKLIMAT PERJAWATAN (LDP).pptx
UnitSainsPembangunan
 
Permenpan 38 tahun 2017 standar kompetensi jabatan
raspapple21
 
PPT Pemanfaatan Minyak Jelantah rumah tangga
hanuladsihwulan1
 
materi sosialisasi terkait pajak penghasilan pasal 21
idibnu
 
BAHAN TAYANG SLRT PPKS & PSKS-KESEJAHTERAAN SOSIAL.ppt
IstiqomahHidayat1
 
Minggu 1 Pengantar MK Pengambilan Keputusan.pptx
ssuser2b2348
 
Rapat Penetapan Data Kemiskinan Padang Panjang
hamdaruzaki
 
2. KemenPANRB Pemerintah Digital SPBE SDI.pdf
mudjiono8
 
Cinta Si KeCil, Cita-cita dan Tantangan Birokrasi Kelurahan Cilacap
eryk22
 
Tugas Hukum Perdata Internasional_Kelompok 1.pptx
luckssariff
 
Latsar Agenda III sebagai Materi Latsar CPNS tahun 2025 sistem PJJ
baridahbutterfly
 
Urgensi Bangkom bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Draft Laporan Mingguan Minggu ke-2 Bulan Juli Biro Perekonomian-3.pptx
tuperekononianjabar
 
mp1_pengelolaan_keuangan_negara_crossfunction_aziz.pdf
29ZalsaNabillaAkbar
 
FINAL LAPORAN AKHIR PENDATAAN KERENTANAN BANGUNAN KECAMATAN SERPONG 2025
Bagus ardian
 
Slide Kawasan Berikat dari Perspektif Pajak
ghazayn
 
Materi BUDIDAYA MAGGOT skala rumah tangga
hanuladsihwulan1
 

Peningkatan kapasitas aparatur desa

  • 1. PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA Informasi Bimtek Dan Diklat Www.Pusdiklatpemda.Com Hp/Wa 082312506470 - 082312506467
  • 2. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KEPALA DESA SEKRETARIS DESA KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN URUSAN UMUM & PERENCANAAN URUSAN KEUANGAN KEPALA SEKSIKEPALA SEKSI SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN / KEPALA DUSUN Pasal 5 1 KEPALA DESA SEKRETARISDESA KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN URUSAN TATA USAHA & UMUM URUSAN KEUANGAN URUSAN PERENCANAAN KEPALA SEKSI KEPALA SEKSIKEPALA SEKSI SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KESEJAHTERAAN SEKSI PELAYANAN KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN / KEPALA DUSUN Pasal 3 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa 1
  • 3. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 2. melaksanakan pembangunan, 3. pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kepala Desa bertugas : a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya KEPALADESA 2
  • 4. SEKRETARISDESA Fungsi Sekretaris Desa : 1. mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan; 2. melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi; 3. melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum; 4. melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; 5. melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3
  • 5. PELAKSANAKEWILAYAHAN/ KEPALADUSUN Kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. Tugas Kepala Dusun : membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Fungsi Kepala Dusun : 1. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; 2. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan; 3. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan 4. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. 4
  • 6. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN KEPALA SEKSI PELAYANAN melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan Fungsi Kepala Seksi : Tugas Kepala Seksi : membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5
  • 7. Kaur Tata Usaha & Umum • melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum. Kaur Keuangan • pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Kaur Perencanaan • menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Fungsi Kepala Urusan : Tugas Kepala Urusan Perencanaan : membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6
  • 9. Renjana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa ; arah keuangan desa, kebijakan umum dan program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan renjana kerja. PENGERTIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJM ) DESA
  • 10. 10 5-10 Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional. MANFAAT HASIL OUTPUT INPUT DAMPAK TAHAPAN DALAM PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
  • 11. Alur Perencanaan dan Penganggaran KETERKAITAN RPJM Des DENGAN PERENCANAAN DAERAH RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKP DAERAH RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD RINCIAN APBD UU 25 2004 UU 6 TH 2014 D E S A D A E R A H RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes PERMENDAGRI 114 TH 2014 Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang
  • 12. SIKLUS DAN JADWAL PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA JUNI OKTOBER -DESEMBER MengembangkanRPJMDesa danRKPDesa menjadiDokumen APBDDesa Sebelum bln Oktober Pembuatan RPJMDesa Siklusdimulai dengan PerencanaandenganPenyusunan RPJMDesadanRKPDesa JANUARI -DESEMBER Pelaksanaan RPJMDesa T-1 JULI -JANUARI Pelaporanpelaksanaan APBDDesasetiapsemester yaitubulanJulidanJanuari PENYUSUNAN/PERENCANAAN PELAKSANAAN
  • 13. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RPJMDes 6 tahun RKPDes Jun-Sept APBDes Okt-Des Pelaksanaan Pengawasan Jan-Des Laporan & Pertangjwbn RKPDes & APBDes Juli & Jan Perenc Kab/Kota APBDes – P Siklus Perencanaan Pembangunan Desa
  • 17. Permendagri 20 Tahun 2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  • 18. Landasan terbitnya Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah dengan mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  • 19. ISUE STRATEGIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (3) KEDUDUKAN KEUANGAN DESA Pusat Provinsi Kab/Kota Desa ? UU . 17/2003 UU. 1/2004 UU. 6/2014 Hak Asal Usul Lokal Berskala Desa Penugasan Lain-lain Penugasan
  • 20. Azas Pengelolaan KeuanganDesa 20/2018 • Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. • APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 113/2014 • Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. • Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
  • 21. Pengelola KeuanganDesa 113/2014 20/2018 Kepala Desa PKPKD SekDes Koord PTPKD KaSie Bendahara PTPKD Kepala Desa PKPKD SekDes Koord PPKD KaUr Keu Bendahara KaUr Pel KegAngg PPKD KaSie Pel KegAngg Tata usaha dan umum Perencanaan Pemerintahan Kesejahteraan Pelayanan
  • 22. KepalaDesa 20/2018 • Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. • Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. • Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. • PPKD terdiri atas: • Sekretaris Desa; • Kaur dan Kasi; dan • Kaur keuangan. 113/2014 • Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan • Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD • PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: • Sekretaris Desa; • Kepala Seksi; dan • Bendahara.
  • 23. SekretarisDesa 113/2014 • Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. • Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: • menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; • menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; • melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; • menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan • melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 20/2018 • Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. • Sekretaris Desa mempunyai tugas: • mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; • mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; • mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; • mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; • mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan • mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. • Sekretaris Desa juga mempunyai tugas: • melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; • melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan • melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
  • 24. Kaur Keuangan danBendaharawan 113/2014 • Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. • Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 20/2018 • Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. • Kaur keuangan mempunyai tugas: • menyusun RAK Desa; dan • melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. • Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
  • 25. Pelaksana 20/2018 • Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran • Kaur dan Kasi mempunyai tugas: • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; • melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; • mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; • Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; • menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan • menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. • Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing- masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. 113/2014 • Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. • Kepala Seksi mempunyai tugas: • menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; • melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; • melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; • mengendalikan pelaksanaan kegiatan; • melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan • Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  • 26. Pengelolaan KeuanganDesa • Pengelolaan keuangan Desa meliputi: • perencanaan; • pelaksanaan; • penatausahaan; • pelaporan; dan • pertanggungjawaban • Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. • Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. • Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
  • 27. SekDes Pedoman Penyusunan Kepala Desa BPD Bupati/ Walikota RKP Des 1 Rancangan PerDes APBDesa 2 Musyawarah 4 OK ? 5 PerKaDes APBDesa Rancangan Penyelengaraan Pemerintahan Pagu tahun lalu Tida k 6bYa Rancangan PerDes APBDesa 6a7 Camat Rancangan PerDes APBDesa 3 PerKaDes APBDesa RancanganRancangan PerDes APBDesa 8 Rancangan PerDes APBDesa 9 Penyusunan PerDes APBDesa A
  • 29. PerubahanAnggaran Perubahan PerDes • Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: • penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; • sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; • keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan • keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. • Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. • Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. Perubahan PerKaDes • Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. • Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: • penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; • keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; • kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. • Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
  • 30. Rekening KasDesa 113/2014 • Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. • Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. • Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa • Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. 20/2018 • Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. • Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. • Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. • Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. • Bupati/Wali Kota melaporkan daftar rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. • Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. • Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.
  • 31. DPA,RencanaKegiatandanAnggaranDesa,Rencana Kerja Kegiatan,RAB dan RAKDes • Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. • DPA terdiri atas: • Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. • Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran. • Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap kegiatan • Prosedur: • Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). • Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. • Kepala Desa menyutujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
  • 32. ProsedurPenyusunanDPAdanRAKDesa DPA RAK Desa Sekretaris Desa KaSie/ KaUr DPA 3 hari 15 hari 6 hari PerKaDes APBDesa PerDes APBDesa Kepala 1 Desa DPA 2 Verifikasi 3 DPA OK 4 5 Kepala Desa KaUr Keuangan Sekretaris Desa RAK Desa DPA OK 1 RKADesa 2 3 Verifikasi RKADesa OK 4 5
  • 33. Penatausahaan 113/2014 • Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. • Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 20/2018 • Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. • Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. • Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. • Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: • buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa • buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak • buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar
  • 34. Pelaporan Pasal 37 - 113/2014 • Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa: • laporan semester pertama; dan • laporan semester akhir tahun. • Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. • Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. • Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pasal 68 dan 69 - 20/2018 • Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: • laporan pelaksanaan APB Desa; dan • laporan realisasi kegiatan. • Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. • Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.
  • 35. AlurPelaporan KaDes Laporan Realisasi APBDes Sem I Akhir Juli Laporan Realisasi APBDes Sem II Akhir Januari Th Berikutnya KaDes Bupati/ Walikota Laporan Realisasi Laporan Realisasi APBDes Sem I Kegiatan Sem I Minggu ke 2 Juli KaUr KaSie Camat Laporan Kegiatan 7 hari setelah Akhir Kegiatan Bupati/ Walikota Dirjen Bina Pemdes Konsoli dasi Lap.Konsolidasi Pelaksanaan APBDes Sem IMinggu ke 2 Agustus 1 bulan 113/2014 20/2018
  • 36. Pertanggungjawaban 113/2014 Pasal 38 • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. • Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: • format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaranberkenaan; • format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan • format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. 20/2018 Pasal 70 • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. • Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. • Peraturan Desa disertai dengan: • laporan keuangan, terdiri atas: • laporan realisasi APB Desa; dan • catatan atas laporan keuangan. • laporan realisasi kegiatan; dan • daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
  • 37. Pertanggungjawaban (Lanjutan) • 113/2014 • Pasal 39 • Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Pasal 40 • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. • Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. • Pasal 41 • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan Pasal 71 Pasal 72 20/2018 • Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. • Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. • Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. • Informasi paling sedikit memuat: • laporan realisasi APB Desa; • laporan realisasi kegiatan; • kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; • sisa anggaran; dan • alamat pengaduan.
  • 38. AlurPertanggungjawaban KaDes KaDes Bupati/ Walikota KaUr KaSie Camat Laporan Kegiatan 7 hari setelah Akhir Kegiatan Bupati/ Walikota Dirjen Bina Pemdes Konsoli dasi Lap.Konsolidasi Pelaksanaan APBDes Sem I Minggu ke 2April Tahun Berikutnya 2 Minggu 113/2014 20/2018 Media Informasi Laporan Keuangan Realisasi Kegiatan 3 bulan setelah ThnAnggaran Lap Program Pem/Pemda masuk ke desa Perdes LaporanAkhir TahunAnggaran Kekayaan Milik Desa Pem/Pemda masuk ke desa Realisasi Pelak APBDLeaspProgram Perdes Laporan Laporan
  • 39. Bentuk LaporanPertanggungjawaban • laporan keuangan, terdiri atas: • laporan realisasi APB Desa; dan • catatan atas laporan keuangan. • laporan realisasi kegiatan; dan • daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
  • 40. Pembinaan danPengawasan 113/2014 • Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. • Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. • 20/2018 • Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. • Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. • Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIPkabupaten/kota.