Penyebab kegagalan birokrasi di indonesia
- 1. KORUPSI ADALAH PENYEBAB KEGAGALAN BIROKRASI DI INDONESIA Kegagalan birokrasi di Indonesia sangat mempengaruhi laju kemajuan negara Indonesia kita ini. sudah banyak fakta yang terjadi di Negara-negara yang mengalami kemerosotan di berbagai macam bidang yang disebabkan oleh kesalahan manajement Birokrasi negara itu, ini bisa menjadi sebuah contoh bagi negara Indonesia, akan tetapi Indonesia tidak pernah belajar dari kejadian itu sendiri. Indonesia lebih mau belajar dari apa yang akan di alaminya, sedangkan sudah banyak petunjuk dari negara lain yang hancur karena birokrasi yang salah. Salah satu sebab kegagalan birokrasi di Indonesia adalah merajalelanya korupsi di dalam tubuh Birokrasi. Sehingga penulis mengangkat masalah korupsi sebagai penyebab kegagalan birokrasi di Indonesia. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi untuk tidak melakukan korupsi, karena proses hukum bagi mereka-mereka yang melakukan korupsi sangatlah tidak sepadan dan tidak sama sekali mempunyai kepastian hukum. mereka bisa mengotak-atik hukum itu sendiri untuk kepentingan masing-masing. sehingga bagi yang belum melakukan korupsipun juga ikut-ikutan untuk melakukan korupsi, karena proses hukumnya nanti sangat gampang. inilah suatu kelemahan Negara Indonesia dalam menerapkan hukum itu sendiri. Korupsi merupakan satu persoalan bangsa yang hingga kini tetap menjadi prioritas utama untuk memberantasnya. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Namun upaya dari semua itu tetap belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan boleh dibilang korupsi terus saja mengganas. Sampai-sampai timbul rasa pesimis bahwa pemberantasan korupsi merupakan sesuatu yang mustahil. Ungkapan-ungkapan seperti bahwa korupsi di negara ini tak ubahnya virus yang terus berkembang serta menjalar tanpa bisa lagi terdeteksi, kondisi korupsi saat ini sudah memasuki “keadaan tidak berpengharapan”, atau negara dalam keadaan “darurat korupsi” adalah cermin dari rasa pesimisme itu.
- 2. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai, kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, dimana masing-masing instansi memiliki Internal Control Unit (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai sasaran. Di samping pengawasan internal, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) A. Pengertian korupsi Sebelum di bahas lebih lanjut ada baiknya kita ketahui pengertian dari kata korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari kata latin Corrumpere, Corruptio, atau Corruptus. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian (Profanity), tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris : Corrupt,
- 3. Corruption; Perancis : Corruption; Belanda : Korruptie. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi : Korupsi. Kumorotomo (1992 : 175), berpendapat bahwa “korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi”. Lebih lanjut Kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (non-violence) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (guile), ketidakjujuran (deceit) dan penyembunyian suatu kenyataan (concealment). Selain pengertian di atas, terdapat pula istilah-istilah yang lebih merujuk kepada modus operandi tindakan korupsi. Istilah penyogokan (graft), merujuk kepada pemberian hadiah atau upeti untuk maksud mempengaruhi keputusan orang lain. Pemerasan (extortion), yang diartikan sebagai permintaan setengah memaksa atas hadiah-hadiah tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas Negara. Kecuali itu, ada istilah penggelapan (fraud), untuk menunjuk kepada tindakan pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus untuk kepentingan diri sendiri sehingga harga yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi lebih mahal. Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Di mana norma soisal, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk. Jikalau orang mendengar istilah korupsi biasanya yang tergambar ialah adanya seorang pejabat tinggi yang rakus menggelapkan uang, mengumpulkan komisi atau menggunakan uang negara lainnya bagi kepentingan pribadi. Di Indonesia tindak pidana korupsi kian merajalela, dan karena itu pula rakyat menuntut pemerintah agar bersikap terbuka dan berupaya memberantas korupsi. Dengan kata lain perlu adanya serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya hanya terkandung dalam khazanah perbincangan umum untuk menunjukkan penyelewengan- penyelewengan yang dilakukan pejabat-pejabat Negara. Namun karena penyakit tersebut sudah mewabah dan terus meningkat dari tahun ke tahun bak jamur di musim hujan, maka banyak orang memandang bahwa masalah ini bisa merongrong kelancaran tugas-tugas pemerintah dan merugikan ekonomi Negara. Persoalan korupsi di Negara Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya tetapi sudah membudidaya. Pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi terutama terhadap pengadilan koruptor kelas kakap dibanding koruptor kelas teri. Beragam lembaga, produk hukum, reformasi birokrasi, dan sinkronisasi telah dilakukan, akan tetapi hal itu belum juga dapat menggeser kasta pemberantasan korupsi. Seandainya saja kita sadar, pemberantasan korupsi meski sudah pada tahun keenam perayaan hari antikorupsi ternyata masih jalan ditempat dan berkutat pada tingkat “kuantitas”. Keberadaan lembaga-lembaga yang mengurus korupsi belum memiliki dampak yang menakutkan bagi para koruptor, bahkan hal tersebut turut disempurnakan dengan pemihakan-pemihakan yang tidak jelas. Dalam masyarakat yang tingkat korupsinya seperti Indonesia, hukuman yang setengah-setengah sudah tidak mempan lagi. Mulainya dari mana juga merupakan masalah besar, karena boleh dikatakan semuanya sudah terjangkit penyakit birokrasi. B. Jenis-jenis korupsi Berikut ada beberapa jenis korupsi menurut UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi: 1. Kerugian keuntungan Negara; Contoh yang dapat diambil dari korupsi jenis ini adalah kerugian Negara dari penghasilan pajak Negara. Pajak Negara yang didapat dari masyarakat
- 5. yang sangat besar jumlahnya tidak di setor ke rekening negara melainkan di setor atau masuk ke kantong petugas pajak. Kerugian Negara dari hasil pajak sangatlah besar sehingga membuat utang Negara semakin meningkat dan semakin kecilnya subsidi untuk masyarakat. 2. Suap-menyuap (istilah lain : sogokan atau pelicin); Untuk korupsi jenis ini banyak terjadi di Indonesia karena berkaitan dengan hubungan kekuasaan yang melibatkan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sebagai contoh yang terjadi di Indonesia adalah proyek-proyek besar yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif dalam pembahasan di legislatif akan terjadi lobi-lobi politik, artinya proyek itu dapat dilaksanaan apabila pihak legislatif yang duduk dalam komisi tersebut meminta sejumlah uang agar dapat disetujui dan ditambah lagi dengan pihak ketiga yang berkeinginan untuk mengerjakan proyek tersebut memberikan sesuatu baik berupa sejumlah uang maupun barang kepada anggota legislatif yang mempunyai posisi penting dalam komisi dan bisa mempengaruhi anggota-anggota yang lain untuk memberikan proyek tersebut kepada pihak ketiga tersebut. Dan apabila dikemudian hari terjadi persoalan dan masuk kepada proses hokum, disinilah iman dan nyali yudikatif diuji. Maksudnya agar hukuman kepada terdakwa ringan ataupun sedapat mungkin diputuskan bebas maka pihak pihak yudikatif-pun akan meminta bagiannya yang besar kemungkinan didapat dari hasil korupsi itu. 3. Penggelapan dalam jabatan; Korupsi jenis ini hampir sama kejadiannya dengan korupsi jenis suap- menyuap, namun melekat pada jabatan yang diemban oleh pelaku korupsi atau koruptor tersebut. Contoh yang terjadi seperti kasus hambalang, Menteri Pemuda dan Olahraga menggunakan jabatanya untuk memperoleh sesuatu baik uang maupun barang yang mengakibatkan beliaupun terlibat dalam kasus korupsi hambalang. Atau contoh lain adalah yang terjadi di Kementerian Agama, Menteri Agama menggunakan jabatannya untuk menggunakan keuangan negara membiayai sejumlah kerabat dekatnya untuk menunaikan ibadah haji.
- 6. 4. Pemerasan; Korupsi jenis ini dilakukan karena terobsesi dari jabatan dengan memaksa dan ancaman-ancaman kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan sesuatu baik berupa uang maupun barang. 5. Perbuatan curang; Korupsi jenis seperti ini banyak terjadi di Indonesia, perbuatan curang ini dilakukan dengan memanipulasi dokumen keuangan. Jenis ini marak terjadi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Contoh yang terjadi seperti pejabat diberikan tugas untuk melakukan perjalanan dinas namun yang bersangkutan tidak melakukan tugas dinas itu dan membuat SPPD fiktif. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; Korupsi ini biasanya terjadi pada saat proses pengadaan barang dan jasa. Disini masing-masing unsur dalam kepanitiaan mempunyai kepentingan untuk meloloskan pihak tertentu karena telah dijanjikan sesuatu oleh pihak tersebut. 7. Gratifikasi (istilah lain : pemberian hadiah); Jenis korupsi ini terjadi karena adanya perjanjian antara dua belah pihak apabila maksud yang disepakati telah terpenuhi. Selanjutnya Alatas dkk (Kumorotomo, 1992 : 192-193), mengemukakan ada tujuh jenis korupsi, yaitu : 1. Korupsi transaktif (transactive corruption) Jenis korupsi ini disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka mengusahakan keuntungan tersebut. 2. Korupsi yang memeras (extortive corruption) Pemerasan adalah korupsi di mana pihak pemberi dipaksa menyerahkan uang suap untuk mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau sesuatu yang berharga baginya.
- 7. 3. Korupsi defensif (defensive corruption) Orang yang bertindak menyeleweng karena jika tidak dilakukannya, urusan akan terhambat atau terhenti (perilaku korban korupsi dengan pemerasan, jadi korupsinya dalam rangka mempertahankan diri). 4. Korupsi investif (investive corruption) Pemberian barang atau jasa tanpa memperoleh keuntungan tertentu, selain keuntungan yang masih dalam angan-angan atau yang dibayangkan akan diperoleh di masa mendatang. 5. Korupsi perkerabatan atau nepotisme (nepotistic corruption) Jenis korupsi ini meliputi penunjukan secara tidak sah terhadap Sanak- Saudara atau teman dekat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Imbalan yang bertentangan dengan norma dan peraturan itu mungkin dapat berupa uang, fasilitas khusus dan sebagainya. 6. Korupsi otogenik (autogenic corruption) Bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya satu orang saja. 7. Korupsi dukungan (supportive corruption) Korupsi yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan. Demikianlah, korupsi sebagai fenomena sosial, ekonomis, dan politis ternyata memiliki penampakan yang beraneka ragam. Namun meski berubah- ubah, dasar pijakannya adalah korupsi jenis transaktif dan pemerasan dengan menyalahgunakan wewenang. C. Sebab-akibat korupsi Salah satu penyebab yang paling utama dan sangat mendasar terjadinya Korupsi di kalangan para Birokrat, adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral,dan etika sang Birokrat itu sendiri. Orang melakukan korupsi karena ada sebab dan adapula akibat dari apa yang dilakukannya itu. Di Indonesia, selain mekarnya kegiatan pemerintah yang
- 8. dikelola oleh birokrasi, terdapat pula ciri spesifik dalam birokrasi itu sendiri yang menjadi penyebab meluasnya korupsi. Kebanyakan model birokrasi yang terdapat di Negara-Negara Asia termasuk Indonesia adalah birokrasi patrimonial. Adapun kelemahan yang melekat pada birokrasi seperti ini antara lain tidak mengenal perbedaan antara lingkup “pribadi” dan lingkup “resmi”. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakmampuan membedakan antara kewajiban perorangan dan kewajiban kemasyarakatan atau perbedaan antara sumber milik pribadi dan sumber milik pemerintah. Selain itu, yang patut diperhatikan ialah korupsi yang bermula dari adanya konflik loyalitas diantara para pejabat publik. Pandangan-pandangan feodal yang masih mewarnai pola perilaku para birokrat di Indonesia mengakibatkan efek konflik loyalitas. Para birokrat kurang mampu mengidentifikasi kedudukannya sendiri sehingga sulit membedakan antara loyalitas terhadap keluarga, golongan, partai atau pemerintah. Akibat yang paling nyata dari merajalelanya korupsi di tingkat teknis operasional adalah berkembangnya suasana yang penuh tipu-muslihat dalam setiap urusan administrasi. Seandainya saja kita meneliti secara cermat, banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, seperti : munculnya pola-pola kejahatan terorganisasi, lambannya tingkat pelayanan karena pelayanan harus ditembus oleh uang sogok atau pengeruh personal, berbagai sektor pembangunan menjadi lumpuh karena alat kontrol untuk mengawasinya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kelesuan juga menyelimuti dunia swasta karena mereka tidak lagi melihat pembagian sumberdaya masyarakat secara adil. Hal ini sejalan dengan pendapat Myrdal (1977 : 166-170), bahwa : 1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan kurang tumbuhnya pasaran nasional. 2. Permasalahan masyarakat majemuk semakin dipertajam oleh korupsi dan bersamaan dengan itu kesatuan negara juga melemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu turut membahayakan stabilitas politik.
- 9. 3. Karena adanya kesenjangan diantara para pejabat untuk memancing suap dengan menyalahgunakan kekuasaannya, maka disiplin sosial menjadi kendur, dan efisiensi merosot. Tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : 1. K urang keteladanan dan kepemimp ina n elite bangsa, 2. Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, 3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, 4. Rendahnya integritas danprofesionalisme, 5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan,dan birokrasi belum mapan, 6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat dan 7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu,moral dan etika. Dari ulasan seputar korupsi di atas, menurut hemat saya, yang disebut terakhirlah yang paling mendasar karena terkait dengan karakter manusia, yakni keimanan, kejujuran, moral, dan etika dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Karena setinggi apa pun gelar akademik seorang birokrat, jika ia tidak memiliki keimanan, kejujuran, moral dan etika, ia akan me nj a d i k o mp o ne n p e r us a k birokrasi. Semakin tinggi kekuasaannya, maka semakin destruktif pula perannya, sehingga birokrasi menjadi disfungsional. Keberadaan birokrasi itu sendiri sebenarnya bertujuan mulia, yaitu sebagai prosedur (baku) demi tercapainya suatu tujuan secara efektif. Namun, tatkala diawaki oleh orang-orang yang tidak professional, birokrasi justru bercitra buruk, yakni sebuah proses yang laku, ketidakefisienan sogok-menyogok dan suap-menyuap semakin marak. Sehingga dengan carut-marutnya birokrasi di negeri ini, maka tumbuh-suburlah korupsi, kolusi dan nepotisme. Max Weber menyebutkan dua cara untuk mengontrol birokrasi agar berfungsi dengan baik, yaitu rasionalisasi dan formalisasi. Karena birokrasi itu organisasi yangterdiri atas sejumlah individu, sehingga kualitasnya pun tergantung pada kualitas individu. Dengan demikian, akibat-akibat korupsi itu tidak hanya bisa ditelaah secara teoritis tetapi memang banyak dialami oleh masyarakat yang melemah oleh
- 10. korupsi. Dan korupsi itu sendiri bisa menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang tinggi. Bahkan kerusakan oleh korupsi yang sudah menjelma menjadi kerusakan pikiran, perasaan, mental dan akhlak dapat membuahkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Sehingga terjadilah ketidakadilan dan kesenjangan yang sangat besar. D. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia Korupsi dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Adapun hasil analisis penulis dari beberapa teori dan kejadian di lapangan, ternyata hambatan/kendala-kendala yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam meredam korupsi antara lain adalah : 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah- setengah. 2. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur. 3. Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, sehingga tidak ada check and balance. 4. Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia. 5. Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa. 6. Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin canggih. 7. Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban.
- 11. E. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberantasannya, dapatlah dikemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangkalnya, yakni : 1. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku. 2. Menciptakan kondisi birokrasi yang ramping struktur dan kaya fungsi. Penambahan/rekruitmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 3. Optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol, sehingga komponen- komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara programatis dan sistematis. 4. Mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang- lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup. 5. Adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas, sehingga tidak menyebabkan kekaburan atau perbedaan persepsi diantara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. 6. Semua elemen (aparatur negara, masyarakat, akademisi, wartawan) harus memiliki idealisme, keberanian untuk mengungkap penyimpangan- penyimpangan secara objektif, jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan penuh terhadap prinsip-prinsip keadilan. 7. Melakukan pembinaan mental dan moral manusia melalui khotbah- khotbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum. Karena bagaimanapun juga baiknya suatu sistem, jika memang individu-individu di dalamnya tidak dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran dan harkat kemanusiaan, niscaya sistem tersebut akan dapat disalahgunakan, diselewengkan atau dikorup. Dari uraian mengenai fenomena korupsi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya telah menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan buruk yang
- 12. dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Dalam realita di lapangan, banyak kasus untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah diperkarakan bahkan terdakwapun sudah divonis oleh hakim, tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah sebabnya kalau hukuman yang diterapkan tidak drastis, upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal. Meski demikian, pemberantasan korupsi jangan menjadi “jalan tak ada ujung”, melainkan “jalan itu harus lebih dekat ke ujung tujuan”. Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari segi yuridis, maupun segi etika atau akhlak manusia. Politik Indonesia dibangun dengan mengatasnamakan demokrasi. Namun pada kenyataanya, tidak ada seleksi demokrasi di Indonesia, sehingga politikus yang berperan di masa orde baru kembali mengambil peran di masa reformasi. Mereka mengalaskan pemikiran perubahan padahal kekuatan orde baru sudah kental pada dirinya. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya tokoh partai politik Orde baru pindah partai politik atau membentuk partai politik baru dan menyebutkan tidak terlibat Orde baru. Kenyataanya, sistem Orde baru masih berlangsung dan tidak memberikan perubahan.
- 13. Daftar Pustaka Analog, PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA di susun oleh : Ervan Prasetyo, diakses tgl. 23 maret 2013, pkl. 10.33, Gie. 2002. Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan. Fokus : Bandung. Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers : Jakarta Mochtar. 2009. “Efek Treadmill” Pemberantasan Korupsi : Kompas Myrdal, Gunnar. 1997. Asian Drama an Irquiry Into the Poverty of Nations, Penguin Book Australia Ltd. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. http://mgtabersaudara.blogspot.com/2010/03/pemberantasan-korupsi-di- indonesia.htmlnh,hhhhhhan perundang-undangannya