penyelesaian sengketa perdagangan hukum ub
- 2. • LITIGASI → – Di Pengadilan (Negeri atau Niaga) – Di Arbitrase • NON-LITIGASI – Mediasi – Negosiasi 2
- 3. • Alternative Dispute Resolution (ADR) 3
- 4. • Ada dua bentuk penyelesaian sengketa perdagangan yakni melalui jalur litigasi (lembaga peradilan) dan jalur non litigasi (di luar lembaga peradilan) • Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan ( alternatif penyelesaian sengketa/ alternative dispute resolution) diperbolehkan dalam kegiatan perdagangan selama salah satu isi dari kontrak dagang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak. 4
- 5. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi • Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara baku mengenai pengertian litigasi • Namun, secara umum dapat diartikan bahwa Litigasi adalah Penyelesaian Sengketa yang dilakukan di muka Pengadilan. • Litigasi merupakan Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan pendekatan hukum • Merupakan bentuk penyelesaian sengketa konvensional • Lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah : 1. Pengadilan Negeri 2.Pengadilan Niaga 5
- 6. Karakteristik Pengadilan Negeri 1. Prosesnya formal 2. Putusan dibuat oleh Hakim 3. Para pihak tidak dapat terlibat dalam pembuatan keputusan 4. Sifat putusan memaksa dan mengikat 5. Orientasi pada fakta hukum 6. Persidangan bersifat terbuka 7. Para pihak dianjurkan melakukan mediasi dulu 6
- 7. Pengadilan Niaga • Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas sebagai berikut: a) Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit b) Memeriksa dan memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang c) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang- undang, misal sengketa di bidang HKI 7
- 8. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Niaga • Kompetensi Absolut a) Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang b) Bidang HKI c) Lembaga Penjamin Simpanan d) Keberatan atas putusan KPPU / Komisi Pengawas Persaingan Usaha • Kompetensi Relatif Diatur oleh Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Dengan demikian meliputi lima wilayah Pengadilan Niaga yakni (Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan) 8
- 9. Karakteristik Pengadilan Niaga 1. Prosesnya formal 2. Putusan dibuat oleh Hakim 3. Sifat putusan memaksa dan mengikat 4. Orientasi pada fakta hukum 5. Persidangan bersifat terbuka 6. Waktu singkat 7. Tanpa mediasi 8. Banding atas putusan diajukan langsung ke MA 9
- 10. • Dalam perkembangannya, ada salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang awalnya merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan kemudian dilakukan di dalam pengadilan misalnya adalah Mediasi • Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016. • Hakim wajib menawarkan penyelesaian secara Mediasi dengan bantuan mediator untuk setiap sengketa perdata. (130 HIR/154 RBg) • Perkecualian untuk sengketa perdata yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan BPSK, dan Keberatan atas putusan KPPU • Mediasi dianggap sebagai penyelesaian sengketa yang mudah dan murah 10
- 11. • Mediator adalah orang yang memiliki sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh MA (Pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6) PERMA No. 1 tahun 2016) • Sifat proses Mediasi adalah tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. • Apabila Mediasi gagal maka mediator berkewajiban menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara tersebut tidak layak dimediasi dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim secara tertulis. • Hakim segera melanjutkan pemeriksaan perkara. 11
- 12. Jika Tercapai Kesepakatan • Para Pihak menghadap hakim kembali pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. • Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. • Jika para pihak tidak menghendaki perdamaian dibuat dalam bentuk akta perdamaian maka klausula dalam kesepakatan perdamaian haruslah memuat mengenai pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai 12
- 13. Kekuatan Akta Perdamaian di Pengadilan • 1. Sama dg putusan Hakim yg mempunyai kekuatan mengikat • 2. Sama dg putusan Hakim yg mempunyai kekuatan Pembuktian • 3.Sama dg putusan Hakim yg mempunyai kekuatan Eksekutorial (pasal 130 ayat (2) HIR) https://www.pn-lahat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=560:prosedur-pendaftaran-perdamaian-di-luar- pengadilan&catid=81&Itemid=1173#:~:text=Menurut%20pasal%20130%20ayat%20(2,dapat%20diajukan%20banding%20maupun %20kasasi. 13
- 14. • Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan • “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” (Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) 14
- 15. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan I. ARBITRASE Pengertian Arbitrase “.......... Adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa” (Pasal 1 ayat 1 UU. No. 30 tahun 1999) Kompetensi Absolut Arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa perdagangan. Catatan: Apa sajakah yang dimaksud dengan sengketa perdagangan? Ditafsirkan dari penjelasan Pasal 66 huruf b yang meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan HKI yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa 15
- 16. Sumber Hukum Arbitrase Perdagangan di Indonesia • Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa • Konvensi New York 1958 – Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres No. 34 tahun 1981 • UU 1 tahun 1967 (UUPMA) kemudian dicabut dengan UU No. 25 tahun 2007 (UUPM) • PERMA No. 1/ 1990 tentang Prosedur Pelaksanaan Arbitrase 16
- 17. Penormaan Prinsip- Prinsip Arbitrase ke Dalam UU 30 tahun 1999 • Pada dasarnya terdapat universalitas prinsip umum arbitrase berlaku di berbagai negara kecuali hal- hal spesifik ataupun aturan teknis pelaksanaannya yang berbeda di masing-masing negara. • Prinsip-Prinsip tersebut diantaranya adalah: 1. Otonomi Para Pihak memilih Forum 2. Otonomi Para Pihak memilih tempat Arbitrase 3. Otonomi Para Pihak Memilih Hukum 4. Otonomi Para Pihak Memilih Arbitrator 17
- 18. Alasan Utama Para Pihak Memilih Arbitrase 1. Otonomi Para pihak yang luas 2. Keahlian Arbitrator 3. Jaminan Kerahasiaan subyek, substansi serta proses berperkara 4. Limitasi waktu proses arbitrase 5. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat 6. Eksekubilitas putusan arbitrase 7. Lintas Jurisdiksi pada arbitrase internasional 18
- 19. Bentuk dan Lingkup Arbitrase • Dari Segi Bentuk: 1. Arbitrase Institusional (BANI, BASYARNAS,ICSID,UNCITRAL) 2. Arbitrase Ad Hoc • Dari Segi Lingkup 1. Arbitrase Nasional 2. Arbitrase Internasional 19
- 20. Putusan Arbitrase • Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak ( pasal 60 ). Dalam hal ini berarti apabila para pihak tidak melakukan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasar perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (pasal 61) • Putusan Arbitrase merupakan putusan tingkat satu- satunya dan terakhir. 20
- 21. Kelebihan Arbitrase • Kerahasiaan para pihak terjamin • Lebih mudah secara administratif dan prosedural • Para pihak dapat memilih Arbiter yang berpengalaman dan sesuai dengan bidangnya. • Para Pihak dapat menentukan pilihan Hukum (untuk Arbitrase Internasional) • Para Pihak dapat memilih tempat Arbitrase • Putusannya final dan mengikat. 21
- 22. Kekurangan Arbitrase • Kesulitan dalam penerapan upaya eksekusi 22