Penyusunan APBD 2021.pptx
- 1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020
- 2. DASAR HUKUM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2021 PASAL 308 UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. PASAL 89 AYAT (2) PP NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 3. VISI-MISI PRESIDEN ARAHAN PRESIDEN 7 AGENDA PEMBANGUNAN 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 1 Pembangunan SDM 2 Pembangunan Infrastruktur 3 Penyederhanaan Regulasi 5 Transformasi Ekonomi 4 Penyederhanaan Birokrasi RPJMN 2020 - 2024 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 1 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 2 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 3 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 4 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar 5 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 6 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 7 Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 4. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 KEUANGAN DAERAH AZAZ UMUM APBD 1. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat. 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Dikelola secara tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. 5. Ditetapkan dengan PERDA Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Pasal 3 ayat (3) PP 12/2019
- 5. 1 2 3 4 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KEBIJAKAN PENYUSUNA N APBD TEKNIS PENYUSUNAN APBD PRINSIP PENYUSUNA N APBD 5HAL KHUSUS LAINNYA RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2021 Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 6. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 1
- 7. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 RKP TAHUN 2021 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH VISI DAN MISI PRESIDEN 7 (TUJUH) PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021 arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari Middle Income Trap.
- 8. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah PENYUSUNAN RANC. KUA & PPAS R. APBD TA 2020 RKP TA 2020 KUA dan PPAS Kab/Kota Tahun 2020 RKPD Kab/Kota TA 2020 RKP & RKPD Prov TA 2020 KUA dan PPAS Provinsi Tahun 2020 RKPD PROV TA 2020
- 9. Prinsip ”Money Follows Programs” Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah A P B N A P B D didanai dari didanai dari Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 10. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 PRINSIP PENYUSUNAN APBD 2
- 11. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan 2 3 4 5 6 PRINSIP PENYUSUNAN APBD 2021 1 Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 12. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 3
- 13. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 1. Pendapatan daerah; 2. Belanja daerah; dan 3. Pembiayaan daerah KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD
- 14. PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat •Dana Perimbangan •Dana Insentif Daerah; •Dana Otonomi Khusus; •Dana Keistimewaan; •Dana Desa Transfer Antar- Daerah •Pendapatan Bagi Hasil; •Bantuan Keuangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah; Dana Darurat; Lain-lain pendapatan sesuai PUU PMDN 13/2006 PMDN 21/2011 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah; Dana Darurat; Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov kepada Kab/Kota; Dana Penyeuaian dan Otonomi Khusus; Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah lainnya PP 12/2019 Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 15. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. PENDAPATAN DAERAH
- 16. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 Pajak daerah & Retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi pada target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia serta insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 17. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 LANJUTAN… Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- 18. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan: 1. yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; 2. menghambat mobilitas penduduk; 3. lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan 4. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional. LANJUTAN…
- 19. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
- 20. LAIN-LAIN PAD YANG SAH Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Hasil kerjasama daerah Jasa giro Hasil pengelolaan dana bergulir Pendapatan bunga Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hiah, asuransi, dan/atau pengadan barang dan jasa Penerimaan keuntungan dari selisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pendapatan denda pajak daerah Pendapatan denda retribusi daerah Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Pendapatan dari pengembalian Pendapatan BLUD Pendapatan lainnya sesuai peraturan peundang- undangan Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 21. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Transfer Pemerintah Pusat 1. Dana Perimbangan a) Dana Transfer Umum 1) DBH; dan 2) DAU. b) Dana Transfer Khusus 1) DAK Fisik; dan 2) DAK Non Fisik. 2. Dana Insentif Daerah; 3. Dana Otonomi Khusus; 4. Dana Keistimewaan; 5. Dana Desa. Transfer Antar-Daerah 1. Pendapatan Bagi Hasil; dan 2. Bantuan Keuangan. Bantuan Keuangan
- 22. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 LAIN-LAIN PD YANG SAH Lain-lain PD yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 23. BELANJA DAERAH Belanja Operasi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan; Belanja Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Modal PP 12/2019 PMDN 13/2006 PMDN 21/2011 Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 24. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. BELANJA DAERAH
- 25. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 Lanjutan… BELANJA DAERAH mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing- masing tingkatan Pemerintah Daerah,
- 26. digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BELANJA PEGAWAI Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 27. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 58 PP 12 Tahun 2019 Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN (TPP-ASN) persetujuan DPRD Ditetapkan Dengan Perkada Dengan Berpedoman Pada Peraturan Pemerintah Dalam Hal Belum Adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah Dapat Memberikan TPP- ASN Setelah Mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Persetujuan Menteri Dalam Negeri seletah mendapatkan Pertimbangan Menteri Keuangan Dalam Hal Kepala Daerah Menetapkan Pemberian TPP-ASN Tidak Sesuai, Menteri Keuangan Melakukan Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Atas Usulan Menteri Dalam Negeri Berdasar kan beban kerja Tempat bertugas kondisi kerja kelangkaan profesi prestasi kerja pertimbangan objektif lainnya Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 28. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 29. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional. HONORARIUM Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 30. BELANJA BARANG & JASA Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 31. Lanjutan… Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- 32. Lanjutan… Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda, yaitu: 1. Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 2. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
- 33. Lanjutan… Kategori bukan skema ganda, yaitu: 1. Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan. 2. Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah. 3. Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya. 4. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. 5. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti: a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya; b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional; c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota; d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 34. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya. 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. 5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 35. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 36. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka: 1) hadiah yang bersifat perlombaan; 2) penghargaan atas suatu prestasi; 3) beasiswa kepada masyarakat; 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 37. digunakan menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BELANJA BUNGA Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 38. BELANJA SUBSIDI Pemerintah daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016. Perusahaan /lembaga tertentu yang menyelengga-rakan pelayanan publik terlebih dahulu dilakukan audit keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 39. berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 BELANJA HIBAH & BANSOS
- 40. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 41. BELANJA MODAL Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: 1.mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2.digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3.batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 42. BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 68 & 69 PP 12/2019 Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi: a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 43. BELANJA TRANSFER Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri atas: a.Belanja Bagi Hasil; dan b.Belanja Bantuan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 44. BELANJA TRANSFER a. Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari: 1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen); b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 45. BELANJA TRANSFER 2) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 46. BELANJA TRANSFER b. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya (Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan). Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 Belanja bantuan keuangan terdiri atas: a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi; b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota; c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 47. BELANJA TRANSFER Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 48. Surplus dan Defisit Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 49. PEMBIAYAAN DAERAH PP 12/2019 Penerimaan Pembiayaan SiLPA; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai PUU Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU Penerimaan Pembiayaan SiLPA; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Piutang Daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan; Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 PMDN 13/2006 PMDN 21/2011
- 50. PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas: a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan daerah antara lain bersumber dari: 1) SiLPA Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 51. Lanjutan… SiLPA tersebut bersumber dari: a) pelampauan penerimaan PAD; b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer; c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; d) pelampauan penerimaan Pembiayaan; e) penghematan belanja; f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 52. Lanjutan… 2) Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. Lembaga Keuangan Bank; d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan e. Masyarakat (obligasi daerah), harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 53. Lanjutan… Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan: a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah; b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 54. Lanjutan… b. Pengeluaran Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah antara lain dapat digunakan untuk: 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 2) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 3) Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 55. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 56. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 TEKNIS PENYUSUNAN APBD 4
- 57. TEKNIS PENYUSUNAN APBD Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan terdiri atas pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. TAPD mempunyai tugas: a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA; c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS; d. melakukan verifikasi RKA SKPD; e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD; f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD; g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD; h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya TAPD dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 58. Lanjutan... Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan KUA dan PPAS berdasarkan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang belum tercantum dalam RKPD berdasarkan pada hasil pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 59. Lanjutan... Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan KUA dan PPAS berdasarkan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang belum tercantum dalam RKPD berdasarkan pada hasil pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 60. No Uraian Waktu Lama 1. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah paling lambat minggu I bulan Juli 2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu II bulan Juli 3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lambat minggu II bulan Agustus 4. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD paling lambat minggu III bulan Agustus 5. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA- PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jadwal Penyusunan & Penetapan APBD Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 61. 6. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD Paling lambat Minggu II Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan Paling lambat Minggu IV Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu 60 hari kerja sejak disampaikan Ranperda APBD oleh KDH kepada DPRD 7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan 8. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama 9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur 10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 62. 11. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan 12. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember) 13. Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020
- 63. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 KDH BERHALANGAN SEMENTARA TETAP Wakil Kepala Daerah bertugas untuk: a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS. KDH/WKDH BERHALANGAN TETAP atau SEMENTARA pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk: a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- 64. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2020 TETAP atau SEMENTARA Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota, bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.