Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
- 1. GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2O2O TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAyIRUS D/SEASE 2 0t 9 (COVTD- 1 9) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan Coronauirus Disease 2019 (Couid-l9) di wilayah Provinsi Jawa Barat, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O LO7 lMenkes I 289 I 2O2O; b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan untuk menekan penyebaran Couid-l9 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronauirus Disease-19 (Couid-l9/ di Wilayah Provinsi Jawa Barat; 1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Mengingat
- 2. 2 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3aa7l; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 622a1; 8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronauints Disease 19 (Covid-l9) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronauirus Disease 19 (Covid-19); 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronauirus Disease 20 1 9 (Couid- 1 9); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O tentang Percepatan Penanganan Coronauints Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2a9l; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2O2O tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Coronauirus Diseose 2O19 (Couid- I9l (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 61);
- 3. -J Memperhatikan 12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2O2O tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2O2O tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.Ol.O7 lMenkes/ lO4l2O2O tentang Penetapan Infeksi Novel Coronauints (lnfeksi 2O19-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7/Menkes/ 24812O2O tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Coronauirus Disease 2019 (Covid-19); l5.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.OI.O7 lMenkes/ 259 12020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penangan an Coronauirus Disease 20 19 (Covid- 1 9) ; 16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.Ol.O7 lMenkes/ 289 12020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Coronauirus Disease 2Ol9 (Covid- 1e); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol9 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2a); :Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443lKep.lgg- Hukham l2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronauirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 4431Kep.252- Hukham l2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 443 lKep.199-Hukham/2o2o tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronauints Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN coRoNAylRUS D/SEASE 2019 (COVTD- 19) Dr WTLAYAH PROVINSI JAWA BARAT. Menetapkan
- 4. 4 BAB I KSTENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Daerah KabupatenlKota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat. 7. Gugus Trgas Percepatan Penanggulangan Coronauints Disease (Couid-19) Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Couid-l9 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media. 8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronauints Dsease (Couid-19) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KabupatenlKota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronauirus Disease (Couid- 1 9) y ang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat. 9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronauints Disease 2Ol9 (Couid-19/ sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronauints Disease 2Ol9 (Covid-19). tO. Coronauirus Disease 2Ol9 yang selanjutnya disebut Covid- 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronauirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. ll.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Jawa Barat. Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi a. pelaksanaan PSBB; b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- 5. 5 c. sumber daya penanganan Couid-l9; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan e. sanksi. BAB II PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Couid-l9, diberlakukan PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat. (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib: a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan b. menggunakan masker di luar rumah. (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi: a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; b. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor; c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah; d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum; e. kegiatan sosial dan budaya; dan f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. (5) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Wali Kota. (6) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Pasal 4 (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- 6. 6 (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing- masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual. (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan. (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan. (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Bupati/Wali Kota. Pasal 5 (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi: a. lembaga pendidikan tinggi; b. lembaga pelatihan; c. lembaga penelitian; d. lembaga pembinaan; dan e. lembaga sejenisnya. (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait. Pasal 6 (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib: a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-lg di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- 7. 7 (2) Upaya pencegahan penyebaran Covid-l9 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara: a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-l9 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Bagian Ketiga Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerjaf Kantor Pasal 7 (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerjalkantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal. (3) Pimpinan tempat kerja/kantor yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas; b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja; c. mengatur jam kerja; d. memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran; dan e. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran. (4) Upaya pencegahan penyebaran Couid-l9 di lokasi dan lingkungan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara: a. membersihkan lingkungan tempat kerja/kantor; b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja; dan c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pasal 8 (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat keda/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori: a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
- 8. 8 b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan Couid-l9 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota; c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor: 1. kesehatan; 2. bahan pangan, makanan, dan minuman; 3. energi; 4. komunikasi dan teknologi informasi; 5. keuangan; 6. logistik; 7. perhotelan; 8. konstruksi; f . industri strategis; 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; dan/atau 1 1. kebutuhan sehari-hari. d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan danf atau sosial. (2) Dalam ha1 melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat keda/ kantor wajib melakukan : a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja; b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Couid-l9 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja/ kantor, antara lain: 1. penderita tekanan darah tinggi; 2. pengidap penyakit jantung; 3. pengidap diabetes; 4. penderita penyakit paru-paru; 5. penderita kanker; 6. ibu hamil; dan 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun. c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Couid-lg di tempat ke{a/kantor, meliputi: 1. memastikan tempat kerja/kantor selalu dalam keadaan bersih dan higienis; 2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- 9. 9 3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Couid-l9 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat; 4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekeda; 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor; 6. melakukan deteksi dan pemantauan $uhu tubuh karyawan yang memasuki tempat keda/kantor serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja/kantor tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer), termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat keda/kantor; 8. menjaga jarak antarsesama karyawan (phgsical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan Couid-l9 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja/kantor; 10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja/kantor yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka: a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja/kantor harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari keda; b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga keda yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Couid-l9 telah selesai. (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk: a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take awag| melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antarpelanggan; c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- 10. 10 d. menyediakan alat bantu seperti sarulng tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian; e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar; f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir bagi pelanggan dan karyawan; h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib: a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri; b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room seruice); c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel; d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; e. mengharuskan karyawan menggunakd,n masker, sarurng tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat keda/kantor. (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban sebagai berikut: a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan Couid-lg di kawasan proyek; b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek; c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- 11. 11 d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja/kantor yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja/kantor; g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di dalam tempat kerja/kantor; h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan Couid-l9 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau safetg morning talk; dan i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala. (6) Bupati/Wali Kota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Pasal 9 (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rrmah ibadah dan/atau di tempat tertentu. (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fi sik (phy sical distancing). (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
- 12. T2 Pasal 10 (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib: a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiataan keagamaan di rumah; b. melakukan pencegahan penyebaran Couid-lg di rumah ibadah; dan c. menjaga keamanan rumah ibadah. (2) Upaya pencegahan penyebaran Couid-lg di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara: a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya; b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Bagian Kelima Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum Pasal 1 1 (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah terbatas di tempat atau fasilitas umum. (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB. (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk: a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri. (a) Bupati/Wali Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman: a. bahan pangan/makanan/minuman; b. energi; c. komunikasi dan teknologi informasi;
- 13. 13 d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau e. logistik. (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi: a. penyediaan barang retail di: 1. pasar ralryat; 2. toko swalayan berjenis minimar'lcet, supermarket, hgpermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau 3. toko/warung kelontong. b. jasa binatu (laundry). (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut: a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarakjauh dengan fasilitas layanan antar; b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang; c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; e. mewajibkan pembeli menggunakan masker; f. menerapkan pembatasan jarak antarsesama konsumen ftthysical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan. Pasal 13 (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB. (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- 14. l4 a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal. Bagian Keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya Pasal 14 (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang. (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan: a. politik; b. olahraga; c. hiburan; d. akademik; dan , e. budaya. Pasal 15 (1) Dikecualikan dari penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), untuk kegiatan: a. khitanan; b. pernikahan; dan c. pemakaman dan/atau takzia}r kematian yang tidak diakibatkan Couid-l9. (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan; b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti; c. menggunakan masker; d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan e. menjaga jarak antarpihak yang hadir (phgsical distancing)paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil; b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti; c. menggunakan masker; d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan d. menjaga jarak antarpihak yang hadir (phgsical distancing)paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- 15. 15 (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau talcziah kematian yang tidak diakibatkan Couid-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan di rumah duka; b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti; c. menggunakan masker; dan d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (phgsical distancing)paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. (5) Bupati/Wali Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketujuh Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang Pasal 16 (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk: a. pemenuhan kebutuhan pokok; b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB, meliputi: 1. pengangkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait; 2. pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional; 3. pengangkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanggulangan Covid- 1 9 ; 4. pengangkutan barang keperluan pokok masyarakat; 5. pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan, dan peternakan; 6. pengangkutan barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi; 7. pengangkutan bahan pangan, makanan, dan minuman; 8. pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang dan sejenisnya; 9. pengangkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (assembling);
- 16. 16 1O. pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor; 11. pengangkutan barang kiriman; L2. pengangkutan barang pengantaranfpengedaran uang; 13. pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi; 14. pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi; 15. pengangkutan barang untuk sektor industri strategis; 16. pengangkutla.n barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampah, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; dan 17. pengangkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan danf atau sosial. (2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi: a. kendaraan bermotor pribadi; b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; c. angkutan perkeretaapian; dan d. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi. (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB; b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan; c. menggunakan masker di dalam kendaraan; d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas. (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB; b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan; c. menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan; dan
- 17. t7 d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas. (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5), sepeda motor pribadi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan: a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama; b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan. (7) Angkutan sepeda motor online atau berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas. (8) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7), Angkutan sepeda motor online atau berbasis aplikasi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan: a. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan. (9) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor rlmlrm, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan; b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan/ atau instansi terkait; c. melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala; d. menggunakan masker dan sarung tangan; e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi; f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan g. menjaga jarak antar penumpang (phgsical distancing). (1O) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan: a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang; b. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing); dan
- 18. 18 c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal. (11) Bupati/Wali Kota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (8) serta mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. BAB III KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR Pasal 17 Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan c. aktivitas Gugus Tfrgas Pusat, Provinsi, dan KabupatenlKota. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pasal 18 (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di wilayah Provinsi Jawa Barat mempunyai hak yang sama untuk: a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis; c. memperoleh data dan informasi mengenai Couid-l9; d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan Couid-l9; dan e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Couid- 1 9 dan I atau terduga Couid- 1 9. (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- 19. 19 Pasal 19 (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib: a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB; b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (2) Dalam hal penanganan Couid-l9, setiap penduduk wajib: a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Couid- 19 dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas; b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau slelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/atau keluarganya memiliki gejala Couid-l 9. (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Bagian Kedua Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB. (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 2 1 (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
- 20. 20 c. bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan Daerah. BAB V SUMBER DAYA PENANGGULANGAN COVID-Lg Pasal 22 (1) Dalam rangka melaksanakan penanggulangan Couid-l9, Pemerintah Daerah KabupatenfKota men5rusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya. (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. dukungan sumber daya manusia; b. sarana dan prasarana; c. data dan informasi; dan d. jasa dan latau dukungan lain. BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 24 (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan Couid-l9. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Trgas Kabupaten/Kota melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan. (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria: a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota; b. jumlah kasus; dan c. sebaran kasus.
- 21. 2L Pasal 25 (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi. (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. BAB VII SANKSI Pasal 26 Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Gubernur diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Mei 2O2O JAWA BARAT, s + RIDWAN KAMIL B Diundangkan di Bandung pada tanggal 4 Mei 2O2O S DAERAH PROVINSI BARAT, ..: A BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR 35