Perijinan Klinik Vaksinasi Internasional
- 1. PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PELAKSANA VAKSINASI INTERNASIONAL I INTERNASIONAL VAKSINASI INTERNASIONAL PELAKSANA VAKSINASI INTERNASIONAL Hery Saputra
- 2. Latar Belakang Layanan Vaksinasi Internasional Permintaan perjalanan internasional terus meningkat setiap tahun. Banyak negara mewajibkan sertifikat vaksinasi sebagai syarat masuk. Klinik vaksinasi internasional menjadi kebutuhan mendesak untuk memfasilitasi persyaratan ini.
- 3. Definisi Klinik Vaksinasi Internasional Klinik vaksinasi internasional adalah fasilitas kesehatan yang mendapat kewenangan resmi dari pemerintah. Klinik ini berwenang melayani vaksinasi dan menerbitkan sertifikat vaksinasi internasional.
- 4. Jenis Vaksinasi Wajib Internasional Vaksin Meningitis Wajib untuk jamaah haji, umrah, dan perjalanan ke negara-negara di Afrika. Vaksin Yellow Fever Diperlukan untuk perjalanan ke negara-negara endemis di Afrika dan Amerika Selatan. Vaksin Lainnya Tergantung persyaratan negara tujuan seperti polio, influenza, dan Covid-19.
- 5. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL 1. UU Nomor17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permenkes Nomor 12 /2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi 4. Permenkes Nomor 23 Tahun2018 Tentang Pelayanan dan Penerbitan SertifikasiVaksinasiInternasional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 TentangPerubahanatasPeraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2018 TentangPelayanan dan PenerbitanSertifikatVaksinasiInternasional 5. Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2023 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 6. Perdirjen P2P No. Sr.03.04/II/2745/2018 Tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh KKP Kepada Klinik dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional 7. International Health Regulations (IHR) 2005
- 6. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL 01
- 7. Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi 1. Surat permohonan dari pemilik/pimpinan/penanggungjawab Klinik/RS 2. Surat pernyataan bermeterai memiliki rantai dingin 3. Surat pernyataan bermeterai memiliki alat pengolah data & jaringan internet 4. Surat pernyataan bermeterai bersedia membuat laporan sinkarkes secara real time 5. Surat pernyataan bermeterai kesediaan mematuhi peraturan 6. Daftar nama vaksinator 7. Daftar tenaga administrasi pencatatan dan pelaporan 8. Ijin operasional klinik/rumah sakit
- 8. Persyaratan Administrasi lLanjutan... 9. Sertifikat akreditasi klinik/rumah sakit 10. SIP dokter vaksinator 11. Sertifikat vaksinator dokter vaksinator 12. SIP perawat 13. Sertifikat vaksinator perawat 14. SOP pelayanan vaksinasi internasional 15. Surat kerjasama pengolahan limbah medis 16. Daftar peralatan palayanan vaksinasi
- 10. PERSYARATAN FASILITAS PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL 02
- 11. RUANG PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL 1. Ruang pendaftaran khusus vaksinasi 2. Ruang tunggu khusus vaksinasi 3. Ruang pemeriksaan/skrining kontra indikasi 4. Ruang penyuntikan/vaksinasi 5. Ruang administrasi dilengkapi PC/laptop dan printer passbook 6. Ruang penyimpanan vaksin
- 12. RUANG PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL RUANG PENDAFTARAN RUANG TUNGGU RUANG PEMERIKSAAN RUANG PENYUNTIKAN RUANG ADMINISTRASI RUANG PENYIMPANAN VAKSIN
- 13. PERALATAN PELAYANAN VAKSINASI 1. Vaccine refrigerator terstandarisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Product Information Sheet (PIS)/Performance Quality and Safety (PQS) dari WHO dan spesifikasi refrigerator 2. Vaccine Carrier dan cool pack 3. Alat pemantau suhu (termometer, alarm, freeze tag, log tag) 4. Form pencatatan suhu manual 5. Peralatan pendukung refrigerator (Automatic Voltage Stabilizer, Standby Generator) 6. Kit syok anafilaktik 7. Fasilitas pembuangan limbah medis (safety box, tempat sampah medis)
- 14. P R E S E N T A S I P E M A S A R A N D I G I T A L I N G O U D E C O M P A N Y | 2 0 2 4 REFRIGERATO R VACCINE CARRIER DAN COOL PACK LOGTAG FREEZE-TAG
- 16. ALUR PENGAJUAN IZIN PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL Berkas permohonan dari Klinik/RS diterima dan diperiksa oleh petugas BBKK Tanjung Priok Berkas diteruskan ke Kepala Balai Disposisi oleh Kepala Balai utk dilakukan verifikasi ke Klinik/RS Visitasi ke Klinik/RS utk verifikasi SK penolakan dalam tujuh hari Verifikasi ulang Perbaikan oleh Klinik/RS dalam 1 bulan Dikembalikan untuk dilengkapi Penerbitan SK TIDAK LENGKAP TIDAK LENGKAP LENGKAP LENGKAP
- 17. PROSEDUR PERMINTAAN INTERNATIONAL CERTIFICATE VACCINATION OR PROPHYLAXIS (ICV) 03 UNTUK KLINIK/RS YANG SUDAH MENDAPATKAN IZIN PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL DARI UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
- 19. PERSYARATAN ADMINISTRASI • Surat permohonan sesuai format • Faktur pembelian vaksin • Laporan bulanan penggunaan ICV • Laporan penggunaan ICV • Melakukan pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMPONI setelah mendapat kode billing dari petugas BKK
- 20. Pemeriksaan administrasi ALUR PERMINTAAN e-ICV Klinik/RS pelaksana vaksinasi internasional mengajukan permohonan melalui aplikasi www.icvuklwpriok.com Memenuhi syarat Tidak Memenuhi syarat Telaah kebutuhan blangko e-ICV (administrasi dan vcall) Dilengkapi/diperbaiki Relokasi e-ICV ke klinik/RS melalui aplikasi vaksinasi sinkarkes Klinik/RS menerima kode billing PNBP Klinik/RS menerima e-ICV setelah membayar PNBP
- 21. Pemeriksaan administrasi ALUR PERMINTAAN BLANGKO ICV Klinik/RS pelaksana vaksinasi internasional mengajukan permohonan melalui aplikasi www.icvuklwpriok.com Memenuhi syarat Tidak Memenuhi syarat Telaah kebutuhan blangko e-ICV (administrasi dan vcall) Dilengkapi/diperbaiki Petugas BBKK mengirim kode billing ke kilinik/RS Klinik/RS membayar PNBP Serah terima ICV dan ttd SBBK, BAST oleh BBK dan Klinik/RS
- 23. 1. Klinik dan rumah sakit wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan ICV 2. Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan di sistem informasi kekarantinaan kesehatan (SINKARKES) secara realtime 3. Pencatatan dan pelaporan menggunakan format sesuai aturan 4. Pencatatan dan pelaporan disampaikan kepada UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dan diteruskan kepada Direktur Surkarkes Ditjen P2 Kemenkes
- 25. • UPT BKK melakukan pengawasan ICV yang dikeluarkan oleh RS/klinik • Rumah sakit/klinik yang tidak melaksanakan aturan, dapat dikenakan sangsi baik teguran secara tertulis maupun penghentian pemberian ICV • UPT BKK dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dapat melakukan visitasi terhadap rumah sakit dan klinik • UPT BKK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan dinas Kesehatan setempat PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- 26. EVALUASI PROSES PERIJINAN PENERBITAN ICV 06
- 27. 1. Tempat pelayanan kurang memadai (ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang tindakan, ruang administrasi) 2. Tempat penyimpanan vaksin dan pengelolaan rantai dingin tidak sesuai PMK 12 Tahun 2017 (SNI dan PQ WHO) 3. Jaringan internet kurang memadai untuk input SINKARKES secara Realtime 4. Kit syok anafilaktik tidak lengkap/kadaluwarsa/tidak ada di tempat vaksinasi 5. MOU pemusnahan limbah medis tidak ada/kadaluarsa KONDISI YANG SERING DITEMUKAN SAAT PROSES PERIJINAN
- 28. 7. Tempat sampah medis/safety box tidak tersedia 8. Stabilizer tidak digunakan 9. Printer passbook tidak bisa digunakan KONDISI YANG SERING DITEMUKAN SAAT PROSES PERIJINAN Lanjutan...
- 29. 1. Dokter vaksinator tidak di tempat saat pelayanan vaksinasi 2. ICV distempel tanda tangan untuk mengganti tanda tangan asli dokter vaksinator karena dokter vaksinator tidak di tempat 3. ICV tidak ditandatangani oleh dokter vaksinator 4. Pergantian dokter vaksinator yg ttd ICV tidak dilaporkan ke BBKK 5. Pergantian tenaga administrasi oleh klinik/RS tanpa ada transfer ilmu ke admin baru, sehingga terjadi permasalahan administrasi pelaporan, permohonan ICV, penginputan data, dll 6. Salah pengsian ICV (ada coretan/tip ex/salah data) KONDISI YANG SERING DITEMUKAN SETELAH MENDAPATKAN IZIN
- 30. 7. Ruang tunggu/pelayanan utk akseptor vaksin masih bergabung dengan pelayanan orang sakit 8. Tidak menginput data penggunaan ICV ke SINKARKES secara real time 9. Tidak melaporkan ICV yang rusak ke SINKARKES 10. Faktur pembelian vaksin tidak sesuai dengan nama klinik/RS 11. Masih melakukan penerbitan ICV setelah perizinan expired 12. Relokasi ICV ke klinik/RS lain 13. Melakukan pelayanan di luar Klinik/RS 14. Penjualan ICV tanpa divaksin KONDISI YANG SERING DITEMUKAN SETELAH MENDAPATKAN IZIN lanjutan...
- 31. 1. Tidak melakukan validasi data yang benar sebelum melakukan input data, sehingga terjadi kesalahan data 2. Melakukan uji coba penerbitan e-ICV tanpa ada akseptor, akibatnya stok e-ICV berkurang 3. Melakukan penerbitan e-ICV Pada Pasien yang tidak berpergian ke Arab Saudi ( Umroh & Haji ) 4. Laporan penerbitan E-ICV tidak di Lengkapi dengan Nomor E-ICV 5. Petugas klinik/RS yg telah dilatih untuk penginputan e-ICV tidak mentransfer ilmu ke petugas yang lain, sehingga sering terjadi kesalahan 6. Melakukan input data e-ICV tidak real time KONDISI YANG SERING DITEMUKAN SETELAH MENGGUNAKAN e-ICV
- 32. UU No.17 Tahun 2023 TENTANG KESEHATAN Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Dokumen Karantina Kesehatan atau menggunakan Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 yang isinya tidak benar atau yang dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 444
- 33. Lokasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Untuk Perizinan Pelayanan Vaksinasi Internasional TOTAL 51 UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Balai Besar/Balai Kelas I, Balai Kelas II dan Loka Kekarantinaan Kesehatan)
- 34. TOTAL 51 UPT LOKASI UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN B B K K T A N J U N G P R I O K 2 0 2 5 Khusus Untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan sekitarnya Klinik dan Rumah Sakit yang akan mengajukan perizinan pelayanan vaksinasi internasional/izin ICV, diatur dengan ketentuan, BBKK Tanjung Priok untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bogor (Pasal 3) Untuk Perizinan Pelayanan Vaksinasi Internasional Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Balai Besar/Balai Kelas I, Balai Kelas II dan Loka Kekarantinaan Kesehatan) P R O S E D U R P E N G A J U A N I Z I N P E L A K S A N A V A K S I N A S I I N T E R N A S I O N A L P R E S E N T A S I
- 35. Video Tutorail Penganjuan Klinik Vaksinasi Internasional
- 37. TERIMA KASIH B B K K T A N J U N G P R I O K 2 0 2 5