Perimbangan Kekuasaan di Indonesia
Download as PPTX, PDF1 like2,515 views
Dokumen tersebut membahas tentang perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Terdapat urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang keuangan, pelayanan umum, kelembagaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Hubungan ini penting untuk terciptanya kerja sama yang harmonis dalam mengelola negara.
Perimbangan Kekuasaan di Indonesia
- 1. Perimbangan KEKUASAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KELOMPOK D
- 2. Setiap negara mempunyai tujuan dan cita-cita yang ingin diraih. Dalam mencapai tujuan negara kita membutuhkan pemerintah yang solid, kuat, berkompeten, dan bertanggung jawab. Untuk mengurus seluruh wilayah Indonesia, pemerintahan telah dibagi menjadi pemerintah pusat dan daerah. Agar terwujudnya kehidupan negara yang harmonis kedua pemerintahan tersebut harus berjalan searah dan saling mendukung.
- 3. Dalam rangka penyelengaraan pemerintahan pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintahan suatu Negara pada hakikatnya mengembang tiga fungsi utama yakni : Fungsi alokasi yang meliputi antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi yang meliputi, antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. Fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter.
- 4. Urusan Pemerintah pusat sangat terbatas yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 2 ayat (2) PP No. 38 tahun 2007, hanya meliputi : a. Politik luar negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Yustisi e. Moneter dan fiskal nasional, dan f. Agama Selain urusan peemerintah yang sepenuhnya tetap menjadi keweangan peemerrinntah pusat, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bidang/ bagian tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 5. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Urusan wajib ialah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar (pasal 7 ayat (1) PP No. 38 tahun 2007). Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah (pasal 11 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004).
- 6. a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. Urusan wajib dalam PP No. 38 tahun 2007 meliputi:
- 7. Dalam Pasal 7 ayat (4) PP No. 38 tahun 2007 terdapat bidang – bidang yang masuk urusan pilihan meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. Urusan plihan adalah urusan pemerntahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Hal tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (3) PP No. 38 tahun 2007 dan pasal 13 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
- 8. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Meskipun mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda, pemerintah pusat masih berhak untuk mengurusi bidang tertentu. Hubungan yang terjadi antara pemetintah pusat dan daerah berlangsung pada beberapa bidang :
- 9. 1.Hubungan Bidang Keuangan a. Pemberian sumber – sumber keuangan untuk menyelanggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah c. Pemberian pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah
- 10. Pokok pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU nomor 33 tahun 2004 mengatur suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan atas hubungan fungsi, yaitu berupa sistem keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antartingkat. UU perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah meliputi ruang lingkup pengaturan dari : 1) Prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintah di daerah. 2) Sumber-sumber pembiayaan fungsi dan tugas tanggung jawab daerah yang meliputi : (a) pendapatn asli daerah, ( b)dana perimbangan (c)pinjaman, (d)pembiayaan pelaksanaan asas dekosentrasi bagi propinsi, 3) Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, 4) Sistem informasi keuangan daerah
- 11. 2. Hubungan Bidang Pelayanan Umum a. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah c. Mefasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah penyelenggaraan pelayanan umum
- 12. 3. Hubungan Bidang Kelembagaan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan organisasi pemerintah daerah untuk menjalankan urusan/kewenangan didasarkan pada prinsip money follow function (pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing- masing tingkat pemerintahan). Bentuk dan susunan organisasi pemerintah daerah menurut undang-undang tersebut didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang dimiliki daerah; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur; pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut antara lain dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
- 13. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, ditegaskan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
- 14. 3. Hubungan Pemanfaatan SDA a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rahbilitasi lahan. d. Daerah yang memilikki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.