Perkembangan HAN
Download as PPTX, PDF3 likes3,251 views
Dokumen tersebut membahas perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia, mulai dari zaman kolonial hingga era reformasi, dengan menjelaskan sistem pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap masa sejarah.
Perkembangan HAN
- 2. PERKEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA oleh: Kelompok 3 PKn 2013-A • Ayu Sulastri (NIM. 1305098) • Disye Purnama Maulidiny (NIM. 1300977) • Inna Nurliana Hasanah (NIM. 1300552) • Novia Kusuma Wardani (NIM. 1300911) • Rizal Nugraha Hidayat (NIM. 1301774) • Yanti Sri Lestari (NIM. 1300146)
- 3. PERKEMBANGAN HAN Perkembangan Administrasi Negara Perkembangan di Indonesia Setelah Kemerdekaan Perkembangan di Indonesia pada Zaman Kolonial
- 6. Fase sejarah (Tahun 1 M sampai dengan 1886) Perkembangan yang makin pesat dari administrasi zaman sejarah ini dimungkinkan oleh timbulnya Revolusi Industri I di Inggris yang dipercepat oleh penemuan-penemuan mesin-mesin produksi. Kelompok ahli pelopor administrasi
- 7. Fase Modern (1886-sekarang) Administrasi mulai dikenal sebagai ilmu Dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor (seorang sarjana pertambangan) dari Amerika Serikat mulai mengadakan penyelidikan-penyelidikan Di Prancis timbul pula seorang ahli pertambangan yang bernama Hendry Fayol yang bekerja pada salah satu perusahan tambang di sana, yang pada saat itu perusahaan terancam oleh kehancuran. F.W. Taylor Bapak Gerakan Manajemen Ilmiah, Hendry Fayol Bapak Teori Administrasi Modern.
- 8. Dari segi perkembangan ilmu administrasi sejak lahir hingga sekarang, ilmu administrasi telah mencapai 4 tahap: Tahap Survival (1886-1930) •Pada tahap ini dimulai peletakan dasar-dasar administrasi oleh F.W. Taylor dan Hendry Fayol. •Pada tahun 1886 dikatakan sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi negara karena pada tahun itulah Gerakan Managemen Ilmiah dimulai oleh Taylor •para ahli menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi negara memperjuangkan diakuinya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan Tahap Konsolidasi dan Penyempurnaan (1930-1945) •terjadi penyempurnaan teori-teori, sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi •gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi Negara dan siaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Tahap Human Relation (1945- 1959) • Setelah teori-teori disempurnakan, maka fokusnya berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan pada semua tingkatan organisasi Tahap Behaviouralisme (1959-sekarang) •fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusianya, tetapi sudah maju kepada motif tindak-tanduk manusia dalam berorganisasi, diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang membuat organisasi menjadi lebih efesien dan efektif, sehingga administrasi menyatu kepada manusia itu sendiri.
- 9. Administrasi Negara sebelum dan sesudah Renaissance
- 10. TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN JOHN LOCKE 1. Kekuasaan legislatif 2. kekuasaan eksekutif 3. kekuasaan federatif TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN MONTESQUIEU 1. Kekuasaan legislatif 2. kekuasaan eksekutif 3. kekuasaan yudikatif Lapangan hukum administrasi negara adalah lapangan eksekutif, yaitu lapangan melaksanakan undang-undang. John Locke menyebutkan bahwa tugas kehakiman pun termasuk ke dalam lapangan eksekutif karena mengadili termasuk melaksanakan undang-undang. Pengaruh
- 11. • Zaman pendudukan bala tentara Jepang dimulai dengan mendaratnya pasukan Jepang di Banten tanggal 1 maret 1942 • Pada tanggal 7 maret 1942 oleh pemerintahan Bala Tentara Nippon dikeluarkan undang-undang no.1 pasal 1 yang menetapkan bahwa bala tentara nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk sementara waktu di daerah-daerah yang ditempatinya agar mendapatkan keamanan sentausa. • selama pendudukan Japan dibagi-bagi dalam beberapa dareha, misalnya: 1. Daerah pemerintahan militer Jawa dan Madura yang pimpinannya berkedudukan di Jakarta 2. Daerah pemerintahan Sumatra di Bukit Tinggi 3. Daera pemerintahan Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku serta Irian Barat di Makasar.
- 12. • Soal pengadilan di massa pendudukan Japan mulai diatur pada tanggal 29 April 1942. UU no. 14 menentukan bahwa di Jawa dan Madura diadakan pengadilan pemerintah bala tentara • nama daerah atau wilayah kepamongprajaan diganti dengan nama sebagai berikut: 1. Residensi menjadi Syuu 2. Regentschap atau Kotamadya menjadi Ken 3. District menjadi Gun 4. Kecamatan menjadi Sen 5. Desa menjadi Ku 6. Gemeente menjadi Sidan 7. Kampung menjadi Asa • Selain itu kepada masing-masing wilayah atau daerah keprajaan itu, di belakang nama wilayahnya ditambah dengan Tyoo (kepala), misalnya: 1. Syuu-Tyoo untuk Presiden 2. Ken-Tyoo untuk Bupati 3. Si-Tyoo untuk Walikota.
- 13. Perkembangan Hukum Administrasi Negara Zaman Kemerdekaan 1. Sistem Pemerintahan Setelah Proklamasi Kemerdekaan Dalam penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtstaat), pemerintahan berdasarkan konstitusi, presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis- garis besar yang ditetapkan majelis.
- 14. 2. Pemerintahan Presiden Pada Awal Masa Peralihan a. PPKI menetapkan susunan kementerian dan pada tanggal 2 September 1945 b. PPKI selanjutnya mengadakan pembagian wilayah RI menjadi 8 provinsi. 3. Keadaan Pemerintah Setelah Diterbitkan Maklumat No. X a. Tanggal 7 Oktober 1945 dilakukan suatu refrerendum yang ditandatangani oleh 50 anggota KNP
- 15. 4. Pemerintahan Hijrah ke Jogjakarta 5. Pemerintahan Selama Republik Indonesia Serikat (RIS) Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD, sehingga disusunlah naskah UUD RIS 6. Pemerintahan Dalam Jangkauan UUDS 1950 Republik Indonesia 7. Konstituante hasil pemilu 1955 mulai menggelar sidang menetapkan UUDS 1950
- 16. 7. Situasi Pemerintaan Sesudah Dekrit Presiden Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dengan dikeluarkannya dekrit tersebut Kabinet Juanda dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1959. Kemudian dibentuk Kabinet Kerja. Program kabinet ini adalah meliputi soal keamanan dalam negeri, soal sandang pangan dan pembebasan Irian Barat (Irian Jaya).
- 17. 8. Pemerintahan Atas Dasar Orde Baru KOMUNIS untuk mendominasi segala kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, sehingga menjurus ke arah yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Penyimpangan itu mengingatkan kepada (G 30 SPKI) pada tahun 1965
- 18. 9. Pemerintahan Pada Era Reformasi Gerakan Reformasi telah mendorong terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, usaha penegakan kedaulatan rakyat, peningkatan peran masyarakat disertai dengan pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik.
- 20. • Fauzi (5) : Apa yang menjadi dasar Taylor • Asti : Bagaimana pengaruh HAN ketatanegaraan terhadap perubahan ketatanegaraan RI?