Perkembangan kebijakan investasi daerah
0 likes795 views
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Direktorat SMI Kementerian Keuangan dalam pengelolaan investasi pemerintah yang optimal. Dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas manajemen investasi oleh Kanwil, perkembangan skema pembiayaan infrastruktur, evaluasi skema penerusan pinjaman, serta langkah-langkah untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi program kredit pemerintah.
Perkembangan kebijakan investasi daerah
- 1. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN INVESTASI PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Direktorat SMI, 2015 KKPE KPEN-RP KUPS Peningkatan Sinergi Kanwil DJPBN – Dit. SMI Menuju Pengelolaan Investasi yang Optimal 1
- 2. Layout penyajian 1. Latar belakang pentingnya SLA 2. Evaluasi SLA 3. Latar belakang dan Evaluasi Kredit Program 4. Sekilas Dit SMI 5. Reviu pelaksanaan tugas manajemen investasi oleh Kanwil 6. Perkembangan transformasi kelembagaan investasi (Special Mission) KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2
- 3. ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Konvensional (SLA) Alternatif sumber pembiayaan infrastruktur sesuai tusi Dit SMI PPP Keterbatasan SLA: 1. Blm dpt memenuhi gap sebesar Rp2.834 T 2. Pemerintah menanggung risiko (kurs dan default) 3. Mekanisme keputusan yang lama dan birokrasi yang panjang 4. Menambah beban utang negara: Peluang PPP: 1. Banyaknya kantung2 investasi yg dikuasai Pemr. dan BUMN namun blm dimaksimalkan manfaatnya (e.g. PIP: 5.2T, PT. SMI: 5.4T, PT. PII: 2.1T, LPEI: 6.5T, dll) 2. Sharing risiko dengan pihak swasta 3. Governance tanpa melalui birokrasi yg rumit 4. Market interest rate 5. Prosedur relatif lebih pendek 6. Persiapan proyek lebih pendek 7. Proyek pd BUMN dgn nilai relatif kecil TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2015-2019 6-8% per tahun PRASYARAT TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015-2019: Rp5.452 T (naik 183% dibandingkan periode 2009-2014 Rp1.923,7 T) SUMBER PEMBIAYAAN PPP Rp1.090 T (20%) APBN+APBD Rp1.178 T (22%) BUMN Rp350 T (6%) 52% ...??? Rp2.834 T Total Utang Pemerintah Pusat telah mencapai Rp2.531 T Rp5.452 T Realisasi penerimaan pajak Q1- 2015: Rp198,23 T (15,32% dari target Rp1.294,26 T) Total Utang LN Pressure APBN: Rasio Utang vs PDB 60% Batas hutang Pemr. PP 23 th 2003 22% Target Pemr. KMK- 37/2013 26% Realisasi (DJPU Q1/2015) KONDISI PEMERINTAH Alternatif Lain: • DIRECT LENDING? • MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND? GAP 3
- 4. Kendala Solusi Mekanisme Keputusan 1. Panjangnya birokrasi • Kement. Teknis • Bappenas • Kemenkeu (DJPU, BKF, DJPB, DJA, DJPK) • DPR, DPRD • Kemendagri dan Kemenneg BUMN sbg pembina Pemda/BUMN 2. Blm ada aturan norma waktu yang komprehensif 3. Biaya tinggi dr sisi manajemen/bisnis • Efisiensi mekanisme • Menetapkan norma waktu • Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit terkait • Membuat komitmen dengan seluruh stakeholder • Penetapan RPMK Penerusan Pinjaman Kesiapan Project/ Kegiatan Realisasi yang lambat • Pembebasan tanah • Mekanisme pengadaan dan kontraktor • Persetujuan lender • Evaluasi usulan/rencana penarikan dana • Penerapan aturan • Kesiapan dan progress project • Pengurangan pagu DIPA PP 2014 Manajemen Resiko 1. Risiko politik 2. Risiko operasi / manajemen 3. Risiko gagal bayar 4. Risiko gagal kegiatan/ proyek 5. Risiko kurs • Review dari independent consultant/BPKP • Kesiapan dan progress project • Mekanisme peringatan dini u/ repayment (early warning) melalui monitoring • Enforcement pemotongan DAU/DBH u/ pinjaman Pemda Restrukturisasi Utang Proses restrukturisasi yang berjalan lambat • MoU dengan Kementerian BUMN • KPI manajemen • Monev unit terkait • Kerjasama dgn Kejaksaan dan BPKP • Peningkatan kerja sama antar kementerian (Kemendagri, KemenPU, BPP-SPAM) • Mekanisme pengurusan piutang oleh PUPN Keuntungan SLA Bagi debitur: 1. Persyaratan mudah • Tanpa jaminan • Tdk ada dana pendamping 2. Jangka waktu lama dan tingkat bunga rendah 3. Default risk ditanggung Pemerintah 4. Potensi alih teknologi dan pengetahuan Bagi pemerintah: Monitoring outcome project oleh berbagai pihak termasuk lender EVALUASI SLA Draft Temuan BPK dalam audit kinerja SLA (Des 2013) a.l.: 1. Pemerintah belum memiliki kerangka hukum yang mengatur mengenai tujuan dan lingkup penerusan pinjaman 2. Wewewang BUN dalam rangka manajemen risiko atas penerusan pinjaman belum diatur secara memadai 3. Tidak ada kerangka hukum yang mengatur secara lengkap dan jelas pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan monev pengelolaan penerusan pinjaman 4 1 2 3 4
- 5. Kredit Program Skema Subsidi Bunga MANFAAT SUBSIDI BUNGA • Bagi Debitur: • Memperoleh akses pembiayaan usaha melalui kredit perbankan • Menikmati bunga yang ringan untuk meningkatkan kemampuan usaha • Bagi Pemerintah: • Proses penyaluran kredit dilakukan oleh perbankan sehingga governancenya terjaga • Risiko gagal bayar ditanggung oleh perbankan sehingga risiko fiskal di sisi pemerintah rendah • Mendorong terwujudnya financial inclusion (keuangan inklusif) • Mendorong terwujudnya sasaran pemerintah misalnya ketahanan pangan • Bagi perbankan: • Memperoleh keuntungan dari dana yang disalurkan • Menjaga reputasi karena ikut mendukung program pemerintah JENIS SKEMA 1.KKP-E • Komoditas Tebu • Komoditas Non Tebu 2.KPEN-RP • Komoditas Sawit • Komoditas Karet & Kakao 3. KPP NAD-NIAS 4. KUPS 5. S-SRG STAKEHOLDERS 1. Kement. Teknis • Pertanian • Kelautan & Perikanan • Perdagangan 2. Pemda 3. Kemenko Ekon. 4. Kemenkeu 5. Bank Pelaksana 6. Bank Indonesia 7. BPKP SKEMA SUBSIDI BUNGA Kendala Usulan Mekanisme Penyaluran Bagi debitur: 1. Proses rekomendasi dr dinas memerlukan waktu yg lama dan berbiaya. 2. Proses sertifikasi lahan/tanah biayanya mahal dan prosesnya lama. Bagi bank: • Kurang menarik bagi bank pelaksana dr sisi tk. bunga dan risiko kredit • Proses rekomendasi dr dinas tidak dapat dipastikan waktu penyelesaiannya Bagi Pemerintah: 1. Terjadi overlapping antar skema 2. Penetapan tk.bunga oleh Pemerintah (ranah kebijakan moneter) 3. Peran Kementerian Teknis blm maksimal misal dlm penyiapan calon debitur dan pendampingan debitur. • Mendorong SOP penerbitan rekomendasi. • Meningkatkan koordinasi antar kementerian, BPN dan Pemda. • Perlu dikaji skema yg lbh menarik u/ perbankan namun lebih tepat sasaran • Mendorong SOP penerbitan rekomendasi. • Simplifikasi skema • Mendudukkan kembali kpd konsepsi dasar keuangan negara • Peningkatan peran Kement. Teknis Manajemen Resiko Bagi debitur: • Debitur tetap menanggung hutang walaupun terjadi gagal panen Bagi bank: 1. Risiko gagal bayar sektor pertanian tinggi. 2. Proses pembayaran subsidi bunga memerlukan waktu yang lama Bagi Pemerintah: • Risiko subsidi dibayarkan pada debitur diluar sasaran kredit program • Mendorong asuransi pertanian • Mendorong asuransi pertanian • Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) • Memasukkan daftar calon debitur yg direkomendasikan dinas/kement teknis ke dalam SIKP untuk direkon Monitoring & Evaluasi Bagi debitur: • Kurangnya pendampingan dr dinas teknis Bagi bank: • Petugas bank tidak semuanya memahami monitoring kemajuan usaha debitur Bagi Pemerintah: • Tidak adanya database debitur dan penyaluran sebagai data awal monitoring dan evaluasi. • Kementerian Teknis tidak memiliki indikator pengukuran keberhasilan kredit program. • Tidak ada instansi Pemerintah yang mengkoordinir implementasi dan evaluasi KP • Peningkatan peran Kement. Teknis • Pendampingan monitoring dr kement. Teknis • Menyusun database debitur kredit program melalui SIKP • Mendorong Kement. Teknis menetapkan output/outcome yg terukur sebagai indikator keberhasilan program 5
- 6. SEKILAS DIT SMI DAN KELOLAAN DANA Profil Piutang Penerusan Pinjaman (dalam triliun Rp) per 31 Desember 2014 KATEGORI DEBITUR JUMLAH SLA/Debitur HAK TAGIH PEMERINTAH TOTAL TUNGGAKAN %NPL BUMN/PERBANKAN 362/88 64,7 15,4 23.8% BUMD 385/185 4,8 4.1 85.4% PEMDA 222/130 1,2 0.6 50.0% KOPERASI/PROYEK 32/19 0.1 0.1 100.00% Grand Total 1001/422 70.8 20,2 28.53% Profil Kredit Program • Pemberian pinjaman (dana APBN dlm triliun) Skema Jml perj/debitur HAK TAGIH PEMERINTAH TUNGGAKAN %NPL KUMK 22/22 2.65 - - • Subsidi Bunga dan Penjaminan (dana perbankan dlm triliun) Skema Jml debitur Realisasi DIPA Subsidi Penyaluran Outs. Subsidi Bunga 108rb 1.2 12.2 7.6 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma dan standar pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dlm bidang: Pinjaman dan penerusan pinjaman kpd BUMN, BUMD/Pemda Dana investasi kpd BIP Kredit program Tugas Utama Penguatan Sinergi dengan Kanwil DJPBN Sebagian dilaksanakan oleh Kanwil 6
- 7. Evaluasi pelaksanaan tusi Kanwil terkait manajemen investasi No. Tugas & Fungsi yang didelegasikan Evalu- asi SOP Progress Kendala Solusi Rekonsiliasi kewajiban debitur atas pinjaman RDI/PRD √ ada Jumlah pinjaman yang telah direkonsiliasi Kanwil telah mendekati 100% Telah menjadi IKU kanwil Telah dianggarkan di DIPA Kanwil Ketersediaan anggaran di Kanwil msh kurang Msh kurangnya bimtek perhitungan pinjaman Pelaksanaan kegiatan hanya 2x setahun Koordinasi antara Dit. SMI, Kanwil dan Setditjen terkait pendanaan Penyusunan/penye mpurnaan juknis Peningkatan pelaksanaan bimtek manajemen investasi Pemanfaatan SIKP u/ perhitungan subsidi bunga Desain ulang kegiatan bimtek penerusan pinjaman dan kredit program oleh Kanwil Monitoring pinjaman Pemda/BUMD √ ada Untuk Tahun 2013-2014, yang didelegasikan adalah monitoring pencapaian target Business plan PDAM yg telah mengikuti restrukturisasi Seluruh Kanwil yg mndptkan penugasan monev PDAM ditargetkan mengirimkan laporan tgl 10 Oktober 2014 Masih perlu penyempurnaan juknis Perlu ditingkatkan u/ monev lain spt debt swap dan usulan penjaminan / subsidi bunga PDAM Monitoring Pinjaman BUMN/PT √ ada Tahun 2012 monitoring pada PT Semen Baturaja dan PT.Pertani Tahun 2013 dilakukan monitoring pada 4 BUMN (PTPN VI, PT.PIM, Perum PPS & PT LEN) Tahun 2014 monitoring pada 5 BUMN (PTPN VI, PT Mega Eltra, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Baturaja, PG Rajawali II) di 4 Kanwil (Jambi, DKI Jkt, Sumsel, Jabar) Tahun 2015 akan dilakukan monev pasca restruk pada 7 BUMN, mulai Mei 2015 (PTPN I, PTPN VI, PTPN VIII, PT. LEN, PT Semen Baturaja, Perum Perindo, dan PT Mega Eltra) Dlm rangka percepatan realisasi DIPA Penerusan Pinjaman, tahun ini juga akan diadakan monev masa pembangunan pada proyek-proyek PT. PLN di wilayah Kanwil Sumut, Jabar, DKI Jakarta, NAD, Sumsel, Jateng, Jatim, Kalbar dan Maluku Blm adanya juknis yg memadai Verifikasi perhitungan subsidi bunga Kredit Program ada Tahun 2011 melakukan verifikasi tagihan subsidi bunga dari BPD, namun selanjutnya tdk berjalan karena blm adanya perangkat dukungan yang memadai Saat ini tugas verifikasi subsidi telah dialihkan ke KPPN Investasi dan sedang dikembangkan aplikasi penghitungan subsidi Blm adanya tools/aplikasi perhitungan subsidi Blm dilakukan sosialisasi kepada BPD terkait agar menagihkan subsidi melalui Kanwil Bimbingan teknis penerusan pinjaman dan kredit program ada Tahun 2012, kajian efektifitas KP skema subsidi bunga di 5 Kanwil Tahun 2013, kajian efektifitas dan hasil dari KUR di 7 Kanwil Perumusan program/kegiatan msh blm komprehensif dan sistematis Dasar hukum: PMK 169/2012 dan Perdirjen 8/2011 1 2 3 4 5 7
- 8. Pendelegasian Sebagian Tusi SMI pada Kanwil DJPBN terkait Pinjaman PDAM 8 • Penyempurnaan tata kerja monev restrukturisasi utang PDAM • Penyempurnaan data kinerja pembayaran kembali (kewajiban rekonsiliasi bagi PDAM lunas cukup via email atau sarana pengiriman lainnya) • Perlunya web Dit. SMI yang dapat menampilkan informasi terbaru tentang profil PDAM sebagai panduan bagi Kanwil dalam melaksanakan monev restrukturisasi utang PDAM • Bimtek penerusan pinjaman, restrukturisasi dan kredit program Action Plan Monev Restrukturisasi Utang PDAM 2014 oleh 22 Kanwil. Rekonsiliasi outstanding pinjaman Pemda dan BUMD per 31 Desember 2014 dilaksanakan oleh 33 Kanwil 13 Kanwil tepat waktu 9 Kanwil lainnya terlambat. 31 Kanwil telah melaksanakan rekonsiliasi dengan kehadiran sebesar 100% 2 Kanwil belum menyampaikan laporan pelaksanaan rekonsiliasi (kanwil papua dan maluku)
- 9. 9 1. Penguatan tusi kanwil sebagai pembinaan kepada BUMD dalam rangka peningkatan kinerja manajemen PDAM. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk forum komunikasi dengan melibatkan Pemda selaku pemilik PDAM, BPKP Perwakilan dan SKPD Teknis terkait kepada seluruh PDAM di wilayah kerja Kanwil masing-masing. (Penilaian PDAM berdasarkan audit kinerja BPKP dan BPPSPAM 2. Pemeringkatan kualitas laporan pendelegasian wewenang yang telah disusun Kanwil (ketepatan waktu, kelengkapan data, kontinuitas dan validitas data) 3. Peningkatan koordinasi antara Kanwil DJPbn dengan Kanwil DJKN dalam rangka monev terhadap 28 PDAM yang pengurusan utangnya telah diserahkan ke PUPN 4. Peningkatan peran kanwil dalam penyampaian informasi ke PDAM dan pihak terkait tentang perkembangan proses penyelesaian restrukturisasi atas permohonan 62 PDAM 5. Bimtek yang akan dilaksanakan oleh Kanwil DJPB sebagai konseling pendampingan dalam hal stake holder mengalami permasalahan terkait penerusan pinjaman, proses restrukturisasi dan kredit program 6. Upaya penyelesaian utang PDAM dengan pelaksanaan opsi pertukaran utang menjadi penyertaan modal pemerintah kepada PDAM (Debt Swap to Equity) yang tidak mampu membayar utang pokok. Kanwil DJPBn dapat berperan sebagai perwakilan pemerintah selaku salah satu pemilik modal PDAM (sedang dalam proses kajian) UMPAN Balik / Tindak Lanjut
- 10. LATAR BELAKANG TRANSFORMASI KELEMBAGAAN INVESTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Overview Fungsi Treasuri FUNGSI 2 4 3 1 Disbursment and Receipt (DR) 4 FUNGSI INISIATIF STRATEGIS Special Mission (SM) Liquidity Management (LM) Accounting and Reporting (AR) Berdasarkan KMK No.36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu Tahun 2014- 2025, DJPB berperan aktif untuk mendorong 4 dari 7 Fungsi Treasury Additional developmental tasks taken on by the Ministry of Finance Evaluasi Mckinsey: “Fragmented. Small investment management units spread across different directorate-generals; no clear overall vision.” Tujuan penataan kelembagaan special mission: Memperluas tujuan, aspirasi dan strategi perangkat special mission Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang jelas Menempatkan proses special mission yang tepat 10
- 11. TERIMA KASIH 11