Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
- 1. WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DAN KOMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BOGOR, Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) di Kota Bogor sesuai indikator penetapan level kewaspadaan dan hasil pelacakan kontak kasus positif; b. bahwa untuk melaksanakan PSBMK sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu adanya pengaturan secara teknis pelaksanaan PSBMK yang dijadikan acuan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Bogor; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bogor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); SALINAN
- 2. 2 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 3. 3 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); 14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Sebagai Bencana Nasional; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 201 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi NovelCoronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 4. 4 19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48); 20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Jawa Barat; 21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Di daerah Provinsi Jawa Barat; 22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); 23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E); 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E); dan 25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Penanggulangan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Di Kota Bogor. m MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DAN KOMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BOGOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
- 5. 5 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas yang selanjutnya disingkat PSBMK adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang skalanya ditingkat Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil serta tempat yang tidak tercakup diantaranya pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat ibadah, pabrik maupun tempat lain secara kecil kurang dari 100 KK yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. 6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Kota Bogor. 7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Bogor yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kota Bogor adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Bogor. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBMK dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah Kota Bogor. Pasal 3 Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 6. 6 b. meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease 2019(COVID-19); dan d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. penetapan PSBMK; b. tahapan pelaksanaan PSBMK; c. protokol keluar masuk PSBMK; d. kelembagaan; e. peran serta masyarakat; f. sanksi administratif; g. monitoring dan evaluasi; h. pelaporan; dan i. pembiayaan. BAB IV PENETAPAN PSBMK Bagian Kesatu Kriteria Penetapan PSBMK Pasal 5 (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Wali Kota Bogor memberlakukan kebijakan PSBMK di Kota Bogor. (2) Kriteria penetapan PSBMK adalah pada lokasi skala mikro dan komunitas: a. ditemukan penambahan positif baru secara signifikan; b. terjadi penyebaran kasus positif melalui transmisi lokal; c. terdapat kasus Covid-19 yang belum stabil; d. terdapat masyarakat dengan aktivitas rentan penyebaran Covid-19; e. terdapat wilayah pemukiman atau perumahan, pusat perbelanjaan, pabrik dan perkantoran yang rentan penyebaran Covid-19; f. adanya keterbatasan kemampuan upaya deteksi dini melalui pemeriksaan uji kesehatan Covid-19; dan g. adanya keterbatasan sumber daya daerah dalam
- 7. 7 penanganan Covid-19. (3) PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk protokol kesehatan dalam aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Kota Bogor. (4) Selama pelaksanaan PSBMK, setiap orang wajib mematuhi protokol pencegahan terhadap penyebaran COVID-19; (5) Pembatasan aktivitas luar rumah secara mikro dan komunitas dalam pelaksanaan PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tempat-tempat yang ditemukan: (6) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor. Bagian Kedua Mekanisme Penetapan PSBMK Pasal 6 (1) Selama pelaksanaan PSBMK, dilakukan pengetatan terhadap protokol kesehatan ditingkat wilayah secara mikro dan komunitas; (2) Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor melaksanakan: a. identifikasi lokasi PSBMK berdasarkan hasil pelacakan kontak kasus positif; dan b. rekomendasi lokasi PSBMK yang dapat diperkirakan perlu diperketat protokol kesehatan. (3) Berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan PSBMK di wilayahnya yang memenuhi kriteria. (4) Cakupan wilayah PSBMK dapat berupa: a. Kelurahan; b. RW c. RT; d. Pusat Perbelanjaan e. Pusat Perkantoran; atau e. wilayah yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif Covid-19. (5) Dalam pelaksanaan PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dikendalikan oleh Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT, atau pimpinan setempat;
- 8. 8 (6) Teknis pelaksanaan dan evaluasi selama pelaksanaan PSBMK diatur lebih lanjut oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor; Bagian Ketiga Periode PSBMK Pasal 7 Periode jangka waktu PSBMK adalah selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor. BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN PSBMK Bagian Kesatu Umum Pasal 8 Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib: a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol; b. menggunakan masker; dan c. menjaga jarak secara fisik (physical distancing). Bagian Kedua Persiapan Pasal 9 Pada tahap persiapan PSBMK, Gugus Tugas Covid-19 Kota melaksanakan: a. pemetaan terhadap lokasi yang akan diterapkan PSBMK; b. pembaharuan pelacakan kontak erat kasus positif Covid-19; c. menetapkan lokasi cakupan PSBMK berdasarkan hasil pelacakan; d. melakukan sosialisasi dan edukasi sasaran PSBMK; e. melaksanakan musyawarah Kelurahan terhadap RW Siaga, pusat perkantoran dan tempat yang telah ditentukan untuk mendorong partisipasi masyarakat; f. menetapkan lokasi isolasi bagi Pasien positif atau dalam pengawasan yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak; dan g. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan meliputi tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, alat pendeteksi suhu tubuh (thermal scan), dan masker.
- 9. 9 Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 10 Pada tahap pelaksanaan PSBMK, dilakukan: a. pemeriksaan protokol kesehatan Covid-19 dan uji swab; b. sterilisasi lokasi PSBMK termasuk fasos fasum; c. pemantauan dan pemeriksaan kesehatan sasaran PSBMK; d. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan; e. memberikan masker dan hand sanitizer kepada sasaran PSBMK; f. isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri, yang dilengkapi dengan layanan kesehatan. g. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (social safety net); h. memberikan bantuan stimulus ekonomi bagi terdampak; dan i. penyiapan fasilitas konsultasi psikologi dan mental. Bagian Keempat Tindakan PSBMK Wilayah Risiko Tinggi Pasal 11 (1) Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor dapat mempertimbangkan tindakan PSBMK pada wilayah kategori kritis, dengan pertimbangan : a. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru signifikan dalam 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari; dan b. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru pada lokasi yang berisiko tinggi meliputi wilayah padat penduduk, lingkungan dengan sanitasi buruk, dan pusat aktivitas masyarakat. (2) Berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan tindakan PSBMK di wilayah tersebut untuk : a. Pembatasan jam operasional untuk kegiatan toko, pusat perbelanjaan atau pusat kegiatan sampai jam 18.00, atau waktu tertentu lainnya; b. Pemberlakuan jam malam dengan meniadakan aktivitas berkumpul setelah jam 21.00 di malam hari. BAB VI PROTOKOL KE LUAR-MASUK WILAYAH PSBMK Pasal 12 (1) Setiap orang yang berada di lokasi PSBMK yang akan bepergian, wajib memberitahukan kepada Gugus Tugas Kelurahan atau tim pelaksana PSBMK;
- 10. 10 (2) Tim pelaksana PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengidentifikasi warga yang beraktivitas sesuai dengan kriteria, yang selanjutnya diatur agar menjalankan Protokol kesehatan ke Luar-Masuk Wilayah PSBMK. (3) Tim pelaksana PSBMK mendata surat pengantar ke luar-masuk wilayah PSBMK kepada warga yang beraktivitas dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Setiap orang/warga yang tidak termasuk dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang ke luar-masuk wilayah PSBMK. (5) Orang luar dilarang memasuki wilayah PSBMK. Pasal 13 Protokol kesehatan dan petunjuk pelaksanaan untuk ke Luar-Masuk Wilayah PSBMK, ditetapkan oleh Gugus Tugas Kelurahan atau Perangkat Daerah terkait. BAB VII KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Tim Pelaksana PSBMK Pasal 14 (1) Wali Kota membentuk tim pelaksana PSBMK di wilayah PSBMK yang bersangkutan, berupa unit lacak dan unit pantau pada Tim Deteksi Aktif Covid-19 di Kota Bogor. (2) Tim pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan pendampingan dan pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan PSBMK; b. melaksanakan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor; c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan PSBMK; dan d. melaporkan perkembangan PSBMK. Bagian Kedua Tenaga Swadaya Masyarakat Pasal 15 Masyarakat dapat membentuk tenaga swadaya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial di lokasi PSBMK BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 16 (1) Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperanserta dalam mendukung pelaksanaan PSBMK.
- 11. 11 (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan; b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri; c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (social safety net); d. pemberian masker, hand sanitizer kepada sasaran PSBM; e. pemberian bantuan stimulus ekonomi; f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan mental serta edukasi; dan g. pemberian bantuan lainnya. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh tim pelaksana PSBMK. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 17 Wali Kota menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X MONITORING DAN EVALUASI Pasal 18 (1) Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kelurahan di Kota Bogor melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan PSBMK di Kota Bogor; (2) Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut. BAB XI PELAPORAN Pasal 19 Tim pelaksana PSBMK melaporkan pelaksanan PSBMK di wilayah PSBMK yang bersangkutan, kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor. BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 20 Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PSBMK dalam penanganan Covid-19 dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor; b. Sumber pendapatan lainnya yang sah.
- 12. 12 BAB XIII PENGAWASAN Pasal 21 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor bersama-sama dengan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia serta seluruh ASN Kota Bogor, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBMK di Kota Bogor. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Kota Bogor pada tanggal 29 Agustus 2020 WALI KOTA BOGOR, ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Kota Bogor pada tanggal 29 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, ttd. ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 96 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Alma Wiranta, SH., MSi (Han)