PHI-FH_2.pptx
- 1. PENGANTAR HUKUM INDONESIA Oleh : Dr. HARYONO, SH.,MH. 081326168417 Cogito ergo sun ; dimana ada aktivitas disitu ada kehidupan
- 2. BAB I Istilah, Pengertian dan Tujuan PHI BAB II Sistem Hukum Indonesia BAB III Sejarah Hukum Indonesia BAB IV Klasifikasi Hukum dan Konsep-konsep Dasar dalam Hukum Indonesia BAB V Sumber-Sumber Hukum BAB VI Tata Urutan Perundang-undangan
- 3. BAB VII Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia BAB VIII Politik Hukum Nasional Indonesia BAB IX Perbandingan Hukum dalam Tata Hukum Indonesia BAB X Kekuasaan Kehakiman di Indonesia BAB XI Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum dan Efektifitas Hukum di Indonesia
- 4. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009 Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 H. Faried Ali, dkk, Studi Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama Bndung, 2012 Jimly Assidiqie, Pokok-Pokok HTN Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008
- 5. M.Najih dan Soimin, PHI (Konsep Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia, Setia Press, Malang, 2014 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press , Jakarta, 2011 Nico, Ngani, Perkembangan Hukum Adat Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. R. Abdoel Djamali, PHI, Rajawali Press, Jkt, 2012 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bandung, 2006, Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1996
- 6. Titik Triwulan Tutik, PIH, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006 Umar Said Sugoarto, PHI, Setia Grafika, Jakarta, 2013 Utang Rasyidin, dan Dedi Supriyadi, PHI, dari Tradisi Ke Konstitusi, Pustaka Setia, Jawa Barat, 2014 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan yang Baik, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- 7. Penilaian : Nilai A : 85 ke atas Nilai B : 75 - 84 Nilai C : 65 - 74 Nilai D : 55 – 64 Nilai E : dibawah 54
- 8. Prosentase Penilaian : Tugas : 20 % UTS : 30 % UAS : 40 % Persentasi : 10 % Toleransi Kuliah : Boleh terlambat 15 menit Lebih dari 15 menit boleh masuk kecuali jika sudah izin trelebih dahulu
- 9. Perkuliahan : Direncanakan 18 pertemuan Toleransi tidak masuk kuliah 25 % = 4 Mid Semester /UTS diberikan batas waktu sebelum UAS
- 10. A. Istilah dan Pengertian PHI 1. Istilah PHI a. Hartono Hadisoeprapto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa Pengantar Hukum Indonesia sebenarnya dipergunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan- aturan hokum yang sedang berlaku di Indonesia.
- 11. b. R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia bahwa PHI bahasa dari Belanda Recht Orde, adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah diketahui dan dipergunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.
- 12. c. Soediman Kartohadiprodjo dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan PHI adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Dari pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Pengantar Hukum Indonesia memberikan pemahaman awal kepada siapa saja yang ingin mengenal sistematika dan susunan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.
- 13. 2. Pengertian Hukum Indonesia a. Hukum Secara etimologis hukum berasal dari : Law (Inggris), Recht (Belanda dan Jerman) dan Droit (Perancis) dan Rectum atau lex (latin) Dalam perkembangannya hukum juga disebut “ius” dari kata “iubere” artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Istilah “law” mempunyai dua pengertian : pertama, sebagai pedoman untuk mencapai keadilan atau disebut dengan “hukum” sama dengan istilah “ius” (Latin), “droit” (Perancis), “recht” (Belanda dan Jerman); kedua “juga berarti “undang-undang” (Indonesia), sama dengan istilah “lex” atau “legi” (Latin), “loi” (Perancis), “wet” (Belanda), “gesetz” (Jerman).
- 14. b. Hukum Indonesia Hukum yang ada, lahir dan keberadaannya ada sejak masyarakat Indonesia ada. Contoh : hukum adat, hokum kebiasaan, hokum yang berbasis religious. Hukum berasal Belanda Hukum Indonesia : Hukum warisan Belanda, Hukum adat, kebiasaan dan Hukum agama.
- 15. B. Tujuan Mempelajari PHI Mengetahui : 1. Macam-macam hukum (bentuk, isi) yang berlaku di Indonesia; 2. Perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia; 3. Kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan Negara menurut hukum Indonesia; 4. Macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia;
- 16. 5. Prosedur hukum (acara peradilan dan birokrasi hukum/pemerintahan) apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia. Jika ada sangketa hukum maka dapat diselesaikan di pengadilan maupun di luar pengadilan menurut hukum positip Indonesia Contoh : Penyelesaian di luar pengadilan adalah melalui mediasi yang dilakukan oleh arbitrase.
- 17. C. Perbedaan dan Persamaan PIH dan PHI 1. PIH : Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagi ilmu pengertian dan ilmu hukum sabagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah
- 18. PIH : ilmu hukum sebagi ilmu pengetahuan ilmu hukum sabagai ilmu kenyataan. : Ilmu hukum adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur melindungi dan memaksa dan memberi sanksi. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum
- 19. Menurut Satjipto Rahardjo ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan dan menelaah secara rinci hukum ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas- asas, sistem, macam pembagian, sumber- sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun
- 20. 2. PHI - Pengertian : mengantarkan atau memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini atau hukum positif - Hukum positif atau stellingsrecht atau Ius Constitutum merupakan suatu kaidah yang berlaku sekarang ini - Contoh Hukum positif : UUD NRI 1945, Perundang-undangan, Permen, Pergub, Perda (Propinsi, Kab.Kota). Hukum Adat dsb. - Tujuannya adalah mempelajari hukum yang berlaku sekarang, sehingga memahami fungsinya.
- 21. 3. Perbedaan, Persamaan, Hub PIH dan PHI Perbedaan Obyeknya PHI berobyek pada hukum yang sedang berlaku di masa sekarang, PIH berobyek pada hukum yang tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Persamaan Baik PIH maupun PHI merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum. Hub PIH dan PHI PIH mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia ( tata hukum indonesia = PHI). PIH menjadi dasar dari PHI
- 22. 4. Ruang Lingkup PHI a. Hukum sebagai Norma/ Kaidah Menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia . b. Hukum sebagai Gejala Perilaku di Masyarakat Hukum sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang di masayarakat. c. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan ada 2 pengertian : 1) Dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum dan semua seluk-beluk hukum ( Sstjipto Rahardjo) 2) Dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum (ajaran hukum) ( Radbruch).
- 23. Sejarah Hukum mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan antar hukum yang berbeda karena di batasi waktu yang berbeda. Politik Hukum Kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam undang-undang atau peratuan perundang- undangan. Perbandingan Hukum mempelajari dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dua atau lebih sistem hukum. Antropologi Hukum mempelajari pola-pola kehidupan masyarakat sederhana maupun modern
- 24. Filsafat Hukum cabang filsafat yang mempelajari hakikat dari hukum , objek dari filsafat hukum dalah hukum yang dikaji secara mendalam. Sosiologi Hukum secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya . Psikologi Hukum mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan jiwa manusia . Ilmu Hukum Positif Ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup berlaku sekarang.
- 25. A. Sistem Hukum 1. Pengertian Sistem Hukum Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur- unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Unsur-unsur hukum/yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum
- 26. Subekti Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, untuk mencapai suatu tujuan. Sudikno Mertukusumo Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.
- 27. Bellefroid, Rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas- asasnya. Scolten Kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas- asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan
- 28. 2. Macam-macam Sistem Hukum a. Sistem Hukum Common Law atau Unwriten law (Hk tdk tertulis) -Sistem hukum ini berasal dari tradisi Anglo Saxon Inggris -Muncul abad VI – XIII Hukum Kerajaan atau Hukum Gereja (Canon Law) -Sistem hukum yang tdk dikembangkan di universitas atau tdk melalui penulisan doktrinal –Kodifikasi (dibukukan) -Sistem hukum yang dikembangkan oleh para praktisi atau proseduralis (Hakim) -Sumber hukumnya adalah putusan hakim -Sistemnya luas dan kurang jelas
- 29. b. Sistem Hukum Civil Law (Hukum Sipil) - Sistem hukum ini berasal dari tradisi Eropa Kontinental (Romawi). Kemudian diikuti Belanda - Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa Pemerintahan Kaisar Yustinianus abad V (527-565 M). - Sistem hukum yang dikembangkan di universitas atau melalui penulisan doktrinal – Kodifikasi - Sumber hukumnya adalah Undang-Undang, Peraturan-peraturan dan kebiasaan- kebiasaan - Sistemnya lebih jelas dan sederhana - Dianut di Indoesia (ttp Yurisprudensi juga diperhatikan )
- 30. B. Sejarah Sistem Hukum Hukum Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat Sistem Hukum Indonesia Eropa Agama Adat
- 31. C. Periode Masuknya Hukum Eropa 1.Periode Kolonialisme Periode ini terbagi ke dalam tiga tahapan besar, yakni: Kolonialisme a. Periode VOC b. Liberal Belanda dan c. Politik Etis hingga Penjajahan Jepang
- 32. a. Periode VOC VOC Tujuan 1) Kepentingan ekspolitasi ekonomi demi mengatasi krisis ekonomi di negeri Belanda 2) Pendisiplinan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter; dan 3) Perlindungan terhadap pegawai VOC, sanak- kerabatnya, dan para pendatang Eropa -Orang Belanda atau Eropa menggunakan hk Belanda - Pribumi, menggunakan hukum-hukum yang dibentuk oleh tiap- tiap komunitas secara mandiri. - Tata pemerintahan dan politik pada zaman itu telah meminggirkan hak-hak dasar rakyat di nusantara dan menjadikan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat pribumi di masa itu.
- 33. b.Periode Liberal Belanda 1854 Regeringsreglement (RR 1854) atau Peraturan tentang Tata Pemerintahan (di Hindia Belanda) Tujuan : - melindungi kepentingan kepentingan usaha-usaha swasta di negeri jajahan - mengatur perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dari kesewenang-wenangan pemerintahan jajahan - mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif (terutama Residen) dan kepolisian, dan jaminan terhadap proses peradilan yang bebas
- 34. c. Periode Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang 1.Pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan lanjutan hukum 2.Pembentukan Volksraad, lembaga perwakilan untuk kaum pribumi 3.Penataan organisasi pemerintahan, khususnya dari segi efisiensi 4.Penataan lembaga peradilan, khususnya dalam hal profesionalitas 5.Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum. Kebijakan Politik Etis dalam Pembaharuan Hukum
- 35. Politik Etis lainnya dalam pembaharuan hukum 1.Penghapusan dualisme/pluralisme tata peradilan 2.Unifikasi kejaksaan 3.Penghapusan pembedaan polisi kota dan pedesaan/lapangan 4.Pembentukan lembaga pendidikan hukum 5.Pengisian jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dan hukum dengan orang-orang pribumi
- 36. 2. Periode Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal a Periode Revolusi Fisik Pembaharuan dibidang Peradilan : tujuan : - Unfikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan - Mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja, - Pengadilan agama yaitu adanya Mahkamah Islam Tinggi.
- 37. b. Periode Demokrasi Liberal Muncul pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan - Berlaku sejak tahun 1950 - Adanya pengakuan HAM
- 38. c. Periode Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru 1. Demokrasi Terpimpin / Orde Lama Langkah-langkah sangat berpengaruh dalam dinamika hukum dan peradilan adalah: a) Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukan MA dan badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif b) Mengganti lambang hukum . Dewi keadilan > pohon beringin yang berarti pengayoman c) Memberikan peluang kepada eksekutif untuk melakukan campur tangan secara langsung atas proses peradilan berdasarkan UU No.19/1964 dan UU No.13/1965 Menyatakan bahwa hukum perdata pada masa kolonial tidak berlaku kecuali sbg rujukan.
- 39. 2) Orde Baru -Pembekuan thd pelaksanaan UU Pokok Agraria, UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan. -Selain itu, orde baru juga melakukan: (a) Penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif (Politik Lebih Kuat drpd hukum) (b)penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum
- 40. d. Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang) 1)Pembaruan sistem politik dan ketetanegaraan 2)Pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia 3)Pembaruan sistem ekonomi. Kelemahannya: - Penyakit lama orde baru, yaitu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) masih kokoh mengakar, bahkan kian luas jangkauannya. - Kemampuan perangkat hukum pun dinilai belum memadai untuk dapat menjerat para pelaku semacam itu. - Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim (kini ditambah advokat) dilihat masih belum mampu mengartikulasikan tuntutan permbaruan hukum
- 41. Kelebihannya Pemberdayaan rakyat untuk menuntut hak- haknya dan mengembangkan sumber daya hukumnya secara mandiri, semakin gencar dan luas dilaksanakan
- 42. D. Ciri-Ciri Sistem Hukum Indonesia Ciri SHI Perintah dan Larangan Sanksi Pemaksaan Contoh : UU Lalu Lintas
- 43. E. Unsur-Unsur Sistem Hukum Indonesia: Unsur SHI 1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat 2. Peraturan yang ditetapkan oleh badan- badan resmi negara 3. Peraturan yang bersifat memaksa 4. Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas
- 44. 1. Sistem Eropa Kontinental Ciri-cirinya : Hukumnya dikodifikasikan (dibukukan) Hk Pidana > WvS, Code Penal ( KUHP) Hk Perdata > BW ( KUH Perdata) HK Dagang > WvK (Koop Handel, KUHD) Dalam Penerapannya hukum ditafsirkan oleh Hakim
- 45. 2. Sistem Anglo Saxon Sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan- keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat )kecuali Lusiana Indonesia juga menggunakan Yurisprudensi dalam menyelesaikan masalah
- 46. 3. Sistem Hukum Adat Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah Adat bisa berupa : Warisan , perkawinan, pidana
- 47. 4. Sistem Hukum Islam Sistem hukum yang beradasarkan nilai-nilai Islam (Syariah) Berlaku di negara-negara Islam Berlaku di Aceh
- 48. A. 1840-1890 1. Perkembangan Awal - Supremasi Hukum untuk Eksekutif (Pem Kolonialis) - Kebijakan hk > kep. Orang Eropa Semata - Memberdayakan hk Eropa utk digunakan oleh bangsa Pribumi - Tujuan adalah persamaan kedudukannya dalam bermasyarakat. - Grondwet 1848 dan Regeringreglement 1854 sbg bentuk liberalisme hukum di Hindia Belanda. - Sejak adanya RR atau machtenscheiding digunakan membatasi kekuasaan Eksekutif Indo dg Hk Belanda - Akibatnya : bahwa hukum Indonesia sejak 1854 yang berasal dari belanda adalah hk yang liberal
- 49. 2. Kebijakan Unifikasi Hukum Unifikasi dg cara kodifikasi hk Tujuan utama adalah mempositifkan hukum dan menegakkan dan membenahi badan- badan peradilan. Dg adanya kodifikasi dan penataan agar ada kepastian hukum Tetapi dalam realitas ada dualisme hk dan peradilan yaitu hk dan peradilan belanda - hukum dan peradilan masyarakat. Peradilan umum yg berlaku : Districgerecht, Regentschapsgerecht, Landard, Residentiegerecht, Raad Van Justie dan Hoggerechtshof, serta Politerol Rechtbank van Omegang. Unifikasi dan kodifikasi hk dikenal dengan istilah Bewusterechtspolitiek.
- 50. Districgerecht atau devision court adalah pengadilan ditingkat kawedanan Regentschapsgerecht adalah Badan peradilan yang diselenggarakan di kabupaten 2 untuk orang pribumi (peradilan banding untuk perkara Districgerecht Landard adalah badan peradilan sehari-hari untuk kaum pribumi Residentiegerecht adalah badan peradilan ditingkat karesidenan yang dipimpin oleh Residen. Raad Van Justie adalah peradailan untuk orang Eropa ada sejak jaman VOC Hoggerechtshof adalah peradilan tingkat kasasi. Politerol adalah badan peradilan untuk perkara sumir ysng tdk masuk yuridiksi landraad atau Rechtbank van Omegang . Rechtbank van Omegang atau Court of circuit adalah badan peradilan untuk kaum pribumi
- 51. B. Eksperimentasi dengan UU (1860-1890) 1. Ada usaha merealisasi berlakunya hukum Eropa secara luas di HB 2. Adanya konflik budaya (hukum) akbiat pertemuan ide eropa dan pribumi. 3. Adanya Cultuurwet 1865 (UU Pertanian) 4. Agrarisch Wet 1870 ( UU Pertanahan) 5. Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Strafrecht voor inlanders, 1879. 6. Koeli Ordonatie 1880 (peraturan buruh buruh)
- 52. C. Politik Etis (1890-1910) 1. Eksploitasi Ekonomi 2. Politik Etis adalah atau Balas budi 3. Politik etis pada hakikatnya adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk pribumi, melalui bidang pendidikan. 4. Tujuannya adalah adanya Zelfbestuur , yaitu pemerintah Hiandia Belanda yang merupakan bagian dari Kerjaan Belanda.
- 53. D. Berlakunya Hukum Adat (1910-1942) 1. Pengakuan Hukum Adat - Di Belanda th 1914 muncul RUU Idenburg yang disampaikan oleh van Volenhoven - Salah satu isi yang penting adalah adanya pengakuan hukum rakyat yang tidak tertulis (hukum Adat) - Dalihnya bahwa hukum penduduk pribumi berbeda dengan hukum eropa. - Sejak tahun 1923 hukum Adat diakui melalui RUU Kitab UU Hukum Perdata untuk HB - Sejak tahun 1925 hukum adat mulai berlaku dengan dalih Cowan dan van Vollenhoven
- 54. 2. Lahirnya Landrad sbg Badan Peradilan untuk Pribumi a. Dalam Peradilan hukum adat digunakan untuk menyelesaikan perkara Landrad b. Hukum adat dianggap sebagai self- regulating-mechanism c. Tahun 1930 hukum adat kian berpengaruh dalam pemerintahan maupun peradilan. d.Hukum adat diakui oleh Pemerintah Belanda sebagi dualisme hukum, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum kaum pribumi.
- 55. E. Pendidikan Hukum Rechtschool untuk Pribumi 1. Berdiri sekolah hukum untuk pribumi adalah Opleidingschool atau Rechtschool (1909) kemudian Rechtshoogenschool berdiri di Batavia 1924, oleh Gub Jend D. Fock. 2. Meester yaitu program sekolah lanjutan lulusan rechtschool di Leiden Belanda.
- 56. F. Perkembangan Hukum Pasca Kolonial 1. 1940-1945 (akhir Kekuasaan Kolonial) - Masih ada dualisme hukum. (Van der Vinne).Dia mengatakan bhw tdk keberatan menerapkan dualisme hk - Masih ada penggolongan rakyat, golongan Eropa, Pribumi, Timur Asing (Cina dan bukan Cina) a. Jaman Jepang (1942-1945) - Berlaku hukum Jepang (Osamu Sirei) 1942. - Badan peradilan - Hoogerchtsshof : Saiko Hoin, - Raad van Justie : Kato Hoin, - Landrad :Tio Hoin, - Regenschaprecht : Ken Hoin, Districhtsgerecht : Gun Hoin.
- 57. b. Awal Kemerdekaan Berlaku hukum Nasional Dasar adalah Pasal II Aturan Peralihan “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Mulai berlaku tertib hukum nasional yaitu hukum Indonesia
- 58. 2. 1945-1950 a. 1945-1949 berlaku UUD 1945 Berlaku Demokrasi Liberal karena adanya Maklumat Pemerintah No. X/U/VIII/1945 b. 1949-1950 berlaku KRIS Berlaku demokrasi Liberal. Negara Indonesia menjadi Republik Serikat. Hukum yang berlaku hukum Belanda yang Liberal.
- 59. 3. 1950-1959 (Revolusi Fisik) a. Berlaku UUDS b. Berlaku demokrasi liberal Hukum yang berlaku adalah hukum liberal 4. 1959-1966 (Orde lama) a. Berlaku demokrasi terpimpin b. Politik kuat hukum melemah 5. 1966-1998 (Orde Baru) a. Fokus Pembangunan Ekonomi b. Hukum sebagai social enginering c. Hukum Nasional sebagai pengembangan hukum Adat.
- 60. 6. 1998 –Sekarang (reformasi) a. Hukum dibangun berdasarkan HAM b. Hukum dibangun harus konstitutif. c. Hukum dibangun sejajar dengan Politik. d. Ada lembaga hukum MK, KPK, dsb e. Ada Pembaharuan hukum antara lain : 1) Pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan (HTN) 2) Pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia 3) Pembaruan sistem ekonomi (HK Ekonomi)
- 61. A. Klasifikasi atau Penggolongan Hukum Penggolongan hukum ada 5 yaitu sifatnya, isi atau materinya, bentuknya, waktu dan tempat berlakunya 1. Sifatnya a. Hukum Memaksa (imperative) Adalah hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. b. Hukum Mengatur (fakultatif/pelengkap) Adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian
- 62. 2. Isi atau Materi a. Hukum Publik Adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara) : Hukum Publik terdiri dari : -HTN :mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antar Negara -HAN : mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkpan negara. -Hukum Pidana : mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan dilarang -Hukum Acara : mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil .
- 63. b. Hukum Privat Hukum yang mengatur hubungan : -Individu dg Individu -Individu dg badan hukum -Badan hukum dg badan hukum Hukum Privat terdiri dari : -Hukum Perorangan -Hukum Keluarga -Hukum Kekayaan -Hukum Waris -Hukum Bisnis
- 64. c. Bentuknya 1) Hukum tertulis hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang- undangan Contoh Hukum Pidana (KUHP) Hukum Perdata (KUH Perdata) dsb 2) Hukum tidak tertulis hukum yang tidak dituliskan atau dicantumkan dalam perundang- undangan Contoh : Hk Adat dan Hk Kebiasaan
- 65. d. Waktu Berlakunya 1) Ius Constitutum (Hukum Positif) Adalah hukum yang berlaku sekarang (UU) 2) Ius Constituendum (Cita Hukum) Adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. (RUU) 3) Hukum Antar Waktu Adalah hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama- lamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat. (HK HAM)
- 66. e. Wilayah Berlakunya 1) Lokal, hk yang berlaku pada Daerah tertentu (Perda, Kep Gub, Kep Bupati/ Walikota, Instruksi Gub, Bupati/Walikota 2) Nasional, hk yang berlaku di Negara tertentu (Peraturan Perundangan) 3) Internasional, hk yang berlaku di Dua Negara atau Banyak Negara (Bentuknya Perjanjian Internasional : NATO, AFTA, MEA, ASEAN, UN, WHO, ADB, WB dsb)
- 67. B. Konsep Hukum 1. Pengertian Konsep Hukum a. Hans Kelsen - Teorinya hukum “murni” (the pure theory of law). Bahwa hukum bebas dari elemen-elemen asing pada kedua jenis teori tradisional, teori tersebut tidak tergantung pada pertimbangan-pertimbangan moralitas dan fakta-fakta aktual. - Konsep hukum Hans kelsen dalam hukum murninya. Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, etis. - Kelsen memahami pure theory of law-nya sebagai teori kognisi hukum, teori pengetahuan hukum. - Tujuan pure theory of law adalah kognisi atau pengetahuan tentang objeknya atau hukum itu sendiri. - Ajaran Hans Kelsen adalah teori Hukum Positif. Hukum adalah karya ilmiah. Untuk itu hukum harus mendapatkan pembenarannya dan didukung sepenuhnya oleh fakta empiris
- 68. b. John Austin (Inggris) John Austin adalah ahli filsafat hukum inggris, yang pertama memperkenalkan positivisme hukum sebagai sistem. Pemikiran pokoknya tentang hukum dituangkan dalam karyanya yang berjudul the province of jurisprudence determind . Dua konsep hukum John Austin yaitu: a. Bahwa hukum memiliki dua dimensi b. Bahwa hukum adalah sebagai komando (law is command of sovereign) a. Bahwa hukum memiliki dua dimensi 1) Yurisprudensi analisis - Berkaitan dengan dimensi yang pertama, tugas filsuf hukum adalah melakukan analisis tentang konsep dasar dalam hukum dan struktur hukum sebagaimana adanya. - Pertanyaan tentang apa itu hukum, tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban hukum,
- 69. 2) Yurisprudensi normatif - Bahwa yurisprudensi normatif berusaha mengevaluasi atau mengkritik hukum dengan berangkat dari konsep hukum sebagaimana seharusnya. - Pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan antara lain mengapa hukum disebut hukum, mengapa kita wajib mantaati hukum, manakah batas validitas hukum, dan sebagainya. - Dimensi yang kedua ini berurusan dengan dimensi ideal dari hukum. b. Konsep hukum bahwa hukum adalah sebagai komando (law is command of sovereign) Hukum harus dipahami sebagai komando, karena semua hukum tidak lain merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando (laws are commands). Hukum adalah sebuah komando atau perintah
- 70. c. H.L.A. Hart (Inggris) Konsep hukum Hart yang dituangkan pada bukunya The Concept of Law, bahwa hukum dipahami sebagai sistem peraturan Konsep hukumnya ada dua : 1) Hukum Primer - Hukum adalah apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang peraturan primer (sebagai kewajiban subyek hukum). -Bisa efektif mengatur tata tertib sosial apabila : a. Membuat pembatasan terhadap kekerasan, pencurian, dan penipuan. b. Mendapat dukungan mayoritas. c. Masyarakat relatif memiliki keterikatan primordial (misalnya ikatan darah, perasaan, dan keyakinan) - Kelemahannya : (1) Tidak ada lembaga atau otoritas resmi yang berfungsi melakukan penilaian dan penyelesaian konflik. Akibatnya tidak ada kepastian. (2) Bersifat statis. maka tidak cukup responsif terhadap perkembangan masyarakat. (3) Inefisiensi dalam penegakan hukum,
- 71. 2) Huk 2) Hukum Sekunder - Aturan-aturan sekunder adalah sekelompok aturan yang memberikan kekuasaan untuk mengatur penerapan aturan- aturan hukum - Berisi kepastian syarat-syarat bagi berlakunya kaidah-kaidah primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis kaidah kaidah-kaidah itu. - Peraturan sekunder dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: a. Peraturan pengakuan Peraturan yang berfungsi mengatasi problem ketidak pastian peraturan primer b. Peraturan perubahan Peraturan yang berfungsi untuk mengatasi masalah berkaitan dengan siat status peraturan primer c. Peraturan penilaian dan penyelesaian konflik Peraturan ini menetapkan mekanisme untuk mengatasi problem inefiensi dalam peraturan primer.
- 72. D. Gustav Radbrug (Austria) Ada dua konsep hukum : 1. konsep yuridis relevan (legally relevant concepts) konsep komponen aturan hukum khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda : membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud (intensi). 2. konsep hukum asli (genuine legal concepts) konsep hukum (genuine legal concepts) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli). Dari konsep tsb di atas melahirkan 5 kajian hukum : -
- 73. 5 Kajian Hukum adalah sbb: 1. Tipe kajian filsafat hukum yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Tipe kajian ini berorientasi kefilsafatan, dengan menggunakan metode logika-deduksi dari premis normatif yang diyakini bersifat self-evident. 2. Tipe kajian hukum murni yang mengkaji “law as it is written in the books” yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Berorienrasi positivistis, dan menggunakan metode doktrinal bersaranakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif. 3. Tipe kajian American sociological jurisprudence yang mengkaji law as it is by judges through judicial process, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto dan tersistematisasi sebagai judge made law. Berorientasi behavioural dan sosiologik serta menggunakan metode doktrinal dan nondoktrinal bersaranakan logika induksi untuk mengakaji “court behaviours”.
- 74. 4. Tipe kajian sosiologi hukum yang mengkaji “law as it is in society” yang bertolak dari pada pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variable sosial yang empirik. Berorientasi struktural, dan menggunakan metode sosial/ nondoktrinal dengan pendekatan struktural/ makro dan umumnya kuantitatif. 5. Tipe kajian sosiologi dan/ atau antropologi hukum yang mengkaji law as it is in (human) action, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Berorientasi simbolik interaksional, dan menggunakan metode sosial/ nondoktrinal dengan pendekatan interaksional/ mikro dengan analisis kualitatif. - Tipe kajian hukum (1) (2), dan (3) berada dalam tipe penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah /norma (penelitran normatif) - Tipe kajian hukum (4) dan (5) termasuk penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai proses atau perilaku (penelitian emperik)
- 75. 2. Subyek Hukum - L.J Van Apeldorn subyek Hukum adalah sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum. - Chidir Ali : Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan masyarakat yang oleh hukum diakui hak dan keajibannya. - CST Cansil subyek Hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban - Dalam hk privat : sb hk adalah manusia dan badan hukum
- 76. 3. Obyek Hukum - Umum : segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek hubungan hokum - Utrecht ; obyek hk adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hokum - Dalam bhs Belanda obyek hk = Zaak, artinya benda - Benda ada 5 (lima) yaitu : 1. Benda berwujud dan tidak berwujud 2. Benda bergerak dan tidak bergerak 3. Benda yg dpt diganti dan tdk dpt diganti 4. Benda yg sdh ada dan yang akan datang 5. Benda yg dpt dibagi dan tdk dibagi
- 77. 4. Hak - Berasal dari kata recht (Belanda dan Jerman) droit (Perancis), Law, right (Inggris). - Rudolf F. Jhering ; Hak kepentingan yg dilindungi oleh hukum - Bernhard Windscheid ; Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh tata hukum - L.j. Van Apeldorn, Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. - Hak ada dua : a. Hak mutlak adalah hak yang memuat kekuasaan bertindak b.Hak relatif adalah hak yang memuat kekuasaan menuntut agar orang lain bertindak.
- 78. 5. Kewajiban Hukum - Berasal dari bhs Rechtsplicht (Belanda), Legal obligation (Inggris) - Kwjb hk : syarat yang ditentukan dalam hukum tentang bagaimana orang seharusnya bersikap dan bertindak.
- 79. 6. Peristiwa Hukum - berasal dari kata Rechtfeit (Belanda ) artinya peristiwa yang membawa akibat hukum. - Contohnya : Warisan dalam wasiat, Perjanjian - 7. Hubungan Hukum - Berasal dari kata rechtsbetrekking (Belanda) artinya hubungan yang diatur oleh hukum. - Hubungan hukum terjadi karena ada peristiwa hukum - Contoh : hubungan hukum antara dokter dan pasien ( di ruang praktek dokter) tdk disembarang tempat.
- 80. 8. Kepastian Hukum - Berasal dari kata rechtszekerheid (Belanda), legal certainty (Inggris). - Kepastian hukum adalah kepastian kmengenai hak dan kewajiban, kewajiban yang menurut hukum hukum boleh atau tidak boleh. - 9. Keadilan - Konsep keadilan sdh ada sejak jaman Yunani Kuno Yaitu Themis dewi Keadilan. - Themis adalah wanita yg memegang timbangan dan suatu untaian barang.
- 81. 10. Asas-asas Hukum a. Juris pracepta sunt haec artinya peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain memberikan kepada orang lain yang menjadi bagiannya. b. Tiap orang dianggap tahu hukum ( Belanda : eenider word geacht de wet te kennen) c.UU tidak berlaku surut. Dalam hukum Romawi dikenal dengan istilah Corpus Iuris Civics. d.Ketentuan yang kebih tinggi mengesampingkan ketentuanLex Superior derogat legiinferiori) yang lebih rendah. e.Ketentuan baru mengesampingkan ketentuan terdahulu (Lex posterior derogat legi priori)
- 82. f. Ketetuan khusus mengesampingkan ketentuan umum (Lex speciali derogat lex generali) g.Pacta Sun Servanda (perjanjian yang mengikat) h.Tidak seorangpun memberikan sesuatu yang melebihi apa yang dimikinya (nemo plus juris ad alium transferre potes , quam ipse heberret) i. Tiada kejahatan tiada pidana (Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali). Seseorang tdk dpt dipidana kecuali dlm uu sudah diatur.
- 83. A. Pengertian Sumber Hukum 1. Sumber hukum dalam arti sejarah adalah darimana pembuat UU memperoleh bahan untuk membentuk UU. Contoh - Code Civil Perancis merupakan sb hk bagi Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) - BW sb hk bagi KUH Perdata - Koop Handel sb hk bagi KUH Dagang
- 84. ◦ 2. Sumber Hukum Sosiologis Sumber Hukum Sosiologis adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif. Contoh : Ekonomi, politik, pandangan agama yang mempengaruhi pembentuk UU dalam Membentuk UU
- 85. 3. Sumber Hukum dalam Arti Filosofis Menurut L. J. Apeldorn sumber hukum ada dua yaitu : a. Sumber hukum untuk isi hukum Ukuran untuk menguji hukum agar dapat mengetahui ‘apakah ada hukum yang baik ?’ b. Sumber kekuatan mengikat hukum Sumber adalah ratio atau akal. 4. Sumber hukum formal : UU, Kebiasaan, Yurisprudensi, Pendapat Ahli Hukum dan Perjanjian
- 86. B. Sumber Hukum 1.UU Pengertian UU : a. Dalam arti formal adalah berkaitan dengan formalitas cara terjadinya UU di Indonesia bisa dibuat oleh DPR kerjasama dengan Pemerintah b. Dalam material adalah berkaitan dengan isinya yang mengikat umum UU sebagai regeling adalah peraturan hukum yang berlaku bagi umum
- 87. B. Kebiasaan Kebiasanadalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Kebiasaan menjadi sumber hukum karena dipengaruhi oleh Mahzab Historical Yurisprudence. Syarat terbentuknya hukum kebiasaan : 1. Syarat material, pemakaian yang tetap 2. Syarat psikhologis, bahwa kebiasaan diyakini sebagai kewajiban hukum oleh komunitas atau kelompok
- 88. D. Traktat Traktat adalah perjanjian antar negara. Traktat dalam pembuatannya ada dua prosedur : 1. Pembentukan melalui tiga tahap yaitu perundingan, penandatangan dan ratifikasi Perjanjian yang dianggap penting. Perjanjian dengan negara lain . 2. Perundingan dan Penandatangan Dilakukan untuk perjanjian-perjanjian yang kurang penting.
- 89. F. Pendapat Ahli Hukum /Doktrin 1. Pengertian Doktrin Berasal dari bahasa latin : doctrina atau doctrine artinya ajaran hukum (rechtsleer) Zaman Romawi : Corpus iuris civil . Zaman Pertengahan pendapat ahli Hukum menjadi sumber hukum bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat ahli
- 90. E. Yurisprudensi Yurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi. Di Inggris Yurisprudensi dikenal dengan istilah Judge-made law. (Common Law) Dalam proses peradilan Amerika dan Inggris Yurisprudensi dapat digunakan hakim dalam memutus perkara. Tetapi hakim juga boleh tidak memberikan putusan dalam peradilan, sehingga akan diputuskan oleh para Juri. Di Indonesia hakim juga bisa menggunakan Yurisprudensi dalam memutus perkara
- 91. A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Berdasakan Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 : 1. UUD 1945 2. UU/Perppu 3. PP 4. Peraturan Presiden 5. Perda (Perda Propinsi, Kabupaten, Kota)
- 92. Dalam UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. UUD NRI 1945; b. Tap MPR; c. UU/PERPPU; d. PP; e. Perpres; f. Perda Provinsi; dan g. Perda Kabupaten/Kota.
- 93. B. UUD NRI 1945 1. UUD 1945 Pengertian UUD 1945 -UUD yang dibuat tahun 1945 -Naskah yang terdiri dari : - 16 Bab - 37 Pasal - 4 Pasal Aturan Peralihan - 2 Ayat Aturan Tambahan
- 94. 2. UUD NRI 1945 Pengertian : UUD 1945 yang sudah diamandemen oleh DPR sebanyak 4 kali. Naskah yang terdiri dari : - Pembukaan - Pasal-Pasal
- 95. C. UU/PERPPU 1. UU a. Pengertian UU 1) Dalam arti formal / sempit Peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk UU. UU dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR : Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2) Dalam arti material /Luas Tiap-tiap keputusan penguasa yang karena materi (isi)nya disebut undang- undang atau peraturan perundang- undangan.
- 96. b. Fungsi UU 1) Sebagai sumber hukum bagi peraturan di bawahnya 2) Sebagai petunjuk teknis dalam pembuatan peraturan dibawahnya 3) Sebagai pengatur kehidupan Masyarakat 4) Sebagai bentuk Perlindungan HAM OKI : Peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UU
- 97. 2. PERPPU = Peraturan Pemerintah Pengganti UU -Dibuat apabila ada masalah tetapi belum ada UU yang mengatur -Dibuat dalam situasi genting -Dibuat oleh Presiden -Apabila telah disetujui DPR maka Perppu menjadi UU
- 98. C. Peraturan Pemerintah (PP) 1. Pengertian PP Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
- 99. D. Peraturan Presiden (Perpres) i. Pengertian Peraturan Presiden Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan PP yang lebih tinggi atau atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- 100. E.Peraturan Daerah (Perda) Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 tahun 2004 tentang Herarkhi Peraturan Perundang- undangan, bahwa Peraturan Daerah terdiri dari Perda Propinsi, Perda kabupaten dan Perda Kota.
- 101. A. Hukum Adat 1. Pengertian Hukum Adat . hukum/ peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.
- 102. Ter Haar yang terkenal dengan teorinya Beslissingenleer (teori keputusan) Hukum Adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.
- 103. Soekanto, Hukum Adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Hazairin Hukum Adat merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah tersebut.
- 104. Cornelis Van Vollenhoven, Hukum Adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku yang positif, yang dimana di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karenanya itu disebut hukum) dan di pihak yang lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karenanya itu disebut adat). Cornelis van Vollenhoven: mengangkat nilai-nilai hukum adat sebagai kodifikasi rakyat pribumi. “Elk volk heeft zijn waarde en beteekenis, en alle menschelijke gaven en talenten, in al hun verscheidenheid hebben aanspraak op volle ontplooiing”. ~Cornelis van Vollenhoven~ (Tiap-tiap bangsa mempunyai harga dan arti sendiri, dan semua karunia dan pepandaian yang diberikannya mempunyai hak untuk berkembang sepenuhnya.)
- 105. Suroyo Wignjodipuro Hukum Adat merupakan suatu kompleks dari norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang terus berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku individu atau manusia dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis dan memiliki akibat hukum (sanksi) bagi pelanggarnya.
- 106. 2. Sistem Hukum Adat Soepomo membedakan antara sistem hukum adat dari sistem hukum barat agar dapat mengetahui sistem hukum adat. (1) Hukum barat mengenal zakelijke rechten (yaitu hak atas suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang) dan persoonlijke rechten (yaitu hak yang bersifat perorangan terhadap suatu objek), sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian ke dalam dua jenis hak tersebut. (2) Hukum barat membedakan antara publiek recht dan privaatrecht, sedangkan perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Jika diadakan perbedaan seperti itu, maka batas-batas kedua lapangan hukum itupun berbeda pada kedua sistem hukum itu.
- 107. (3) Pelanggaran hukum dalam sistem hukum barat yang bersifat pidana dan yang bersifat perdata (sehinggaharus ditangani oleh hakim yang berbeda), perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Setiap pelanggaran hukum adat memerlukan pembentulan hukum dengan adat reaksi yang ditetapkan oleh hakim (kepala adat).
- 108. hukum/ peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya tidak tertulis. Dalam hukum adat dikenal juga Masyarakat Hukum adat yaitu sekumpulan orang yang di ikat oleh tatanan hukum/ peraturan adat sebagai warga bersama dalams satu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal.
- 109. B. Hukum Pidana 1. Pengertian Hukum Pidana. Hukum Pidana berasal dari kata Wetboek van Strafrecht (Belanda) Criminal Law (Inggris), artinya keseluruhan aturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran. 2. Sumber hukum Pidana a. KUHP b. Diluar KUHP : - Pidana Khusus seperti UU Anti Korupsi, UU Anti Narkotika, UU Imigrasi dll. - Delik-delik dalam perundangundangan bukan pinda seperti UU Agraria, UU Kehutanan, UU Pemilu dll
- 110. 3. KUHP memuat 3 buku : Bk I : Berdasarkan ketentuan Umum (Ps 1- Ps 103) mengatur : - Lingkungan kekuasaan berlakunya ketentuan hk pidana - Sistem Pidana yang dipakai dlm hukum pidana - Hal-hal yg menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana - Percobaan : Penyertaan : Gabungan atau Perbarengan perbuatan
- 111. Buku II : Memuat Perihal Kejahatan (Ps. 104-488) antara lain tentang : -Pencurian 362-367 -Penggelapan 372-375 -Penipuan 378-437 -Pembunuhan : Ps. 338-370 Buku III : Memuat Perihal Pelanggaran (Ps. 489-570) antara lain tentang : -Pelanggaran Keamanan Umum -Pelanggaran ketertiban -Pelanggaran terhadap penguasa umum -Pelanggaran kesusilaan
- 112. Jenis Pidana (Ps 10 ) KUHP adalah : a. Pidana Pokok terdiri : Pidana mati Pidana penjara Pidana kurungan Pidana denda b. Pidana Tambahan Pencabutan hak Perampasan barang Pengumuman putusan hakim
- 113. C. Hukum Acara Pidana 1. Pengertian Berasaal dari bahasa Belanda : Strafprocesrecht yang artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum pidana material. 2. Dasar hukum berlakunya Hukum Acara adalah UU No.8 tahun 1981 Ps 285 tentang KUHAP 3. Azas Hukum Acara Pidana
- 114. 1) Asas Legalitas 2) Asas Perlakuan Yang Sama Di Muka Hukum ( Equality Before The Law ) 3) Asas Praduga Tak Bersalah ( Presumption Of Innocent ) 4) Asas Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan Dilakukan Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat Yang Berwenang 5) Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi
- 115. 6) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan 7) Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum. 8) Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya Terdakwa. 9) Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum.
- 116. D. Hukum Pidana 1. Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
- 117. Pengertian Hukum Pidana menurut Pakar a. WPJ. Pompe, Pengertian Hukum Pidana ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret. b. Wirjono Prodjodikoro Hukum Pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai “dipidanakan” dimana oleh instansi tertentu yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.
- 118. c. Moeljatno Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, dimana dasar-dasar dan aturan- aturannya untuk : a. Hukum pidana menentukan perbuatan- perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. b. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana c. Hukum pidana menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.
- 119. 3. Asas Hk Pidana (menurut Tempat) a. Asas Teritorial. Pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang- undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.
- 120. b. Asas Personal (Nasionaliteit aktif) Apabila warganegara Indonesia melakukan ke-jahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia-sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal 6 KUHP.
- 121. C. Asas Perlindungan (Nasional Pasif) Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional indonesia yang karenanya harus dilindungi.
- 122. d. Asas Universal Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidanan dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidanan menurut asas ini sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.
- 123. Selain asas di atas asas lainnya adalah : Asas Legalitas Secara Hukum Asas legalitas terdapat di Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Dalam istilah Latin:”Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.
- 124. Asas transitoir Asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang Asas retroaktif Asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang aru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat.
- 125. E. Hukum Acara Pidana 1. Pengertian HAP Hukum Acara Pidana adalah Sederet aturan dan peraturan yang dibuat dengan tujuan memberikan sebuah pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi tindak pidana (contoh pemerkosaan) atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat materiil.
- 126. HAP menurut Para Ahli a. Van Bemmelen HAP mempunyai peraturan mengenai yang terjadi antara saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. b. Dr. A. Hamzah. SH. HAP adalah bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas, meliputi baik hukum pidana substantive (materiil) maupun hukm pidana formal atau hukum acara pidana. c. S. M. Amin. HAP adalah Kumpulan peraturan dg tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atau pelanggaran yang terhadap ketentuan hukum pidana materiil.
- 127. d. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. HAP adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana FUNGSI / TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA 1. Fungsi Penegakan Hukum 2. Tujuan Mencari dan Mendapatkan Kebenaran Materiil 3. Melaksanakan Putusan Pengadilan 4. Tujuan Melindungi Hak Asasi Manusia
- 128. Asas HAP 1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 2. Praduga tak bersalah (presumtion of innocence) 3. Perlakuan yang sama didepan hukum (Equality before the law) 4. Pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur UU 5. Asas Legalitas dan Oportunitas (sebagai pengecualian) : Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka siding pengadilan. Asas opportunitas adalah memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.
- 129. A. Politik Hukum 1. Pengertian Politik Hukum Politik Hukum berasal dari bahasa Belanda Rechtspolitiek. Politik hukum mengandung dua pengertian yaitu : a. Dalam arti luas dan Teoritis yaitu sebagai ilmu politik tentang hukum (politic of law) b. Dalam arti sempit dan praktis adalah Kebijakan Hukum (legal Policy)
- 130. 2. Pengertian Polhuk menurut Ahli Moh Mahfud MD Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan di berlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun menggantikan hukum lama guna unt uk mencapai tujuan Negara Abdul Hakim Garuda Nusantara Politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu.
- 131. Padmo Wahjono, Politik Hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang (ius constituendum). Teuku Mohammad Radhie Sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Satjipto Rahardjo Politik Hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
- 132. 3. Kategori Polhuk ada 2 : a. Politik Hukum Permanen Politik hokum yang bersifat permanen spt pemberlakuan prinsip pengujian yudisial,ekono mi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantia n hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh Negara , kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagian b. Polhuk Periodik Politik hukum yang dibuat berdasarkan kebutuh an dan perkembangan situasi yang dihadapi pa da setiap periode tertentu baik akan diberlak ukan maupun di cabut, Contoh pada tahun 1988 ada politik hokum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara
- 133. B. Penemuan Politik Hukum Politik hukum dalam arti kebijakan dapat ditemukan : a. Rencana Pembangunan atau Rencana Kerja Pemerintah khususnya bagian Hukum (RPJP (Pendek), RPJM (Menengah), RPJP (Panjang) b. Dalam UU atau Peraturan Perundang- undangan
- 134. C. Politik Hukum Indonesia 1. Pancasila (Polhuk- Ideal) Pancasila sebagai polhuk ideal dalam membuat kebijakan. 2. UUD NRI 1945(Polhuk-Konstitusional) UUD 1945 sebagai politik hukum konstitusional dalam membuat kebijakan 3. Peraturan Perundang-undangan (Polhuk- Operasional) 4. Perundang-undangan menjadi politik hokum operasional dalam membuat kebijakan
- 136. A. Perbandingan Hukum 1. Pengertian Perbandingan Hukum Perband hukum mrp suatu metode studi dan penelitian dengan cara memperbandingkan peraturan perundang-undangan dan institusi hukum dari satu negara atau lebih. Bergerak pada pertanyaan ilmiah dan juga merupakan metode studi.
- 137. 2. Fungsi Perbandingan Hukum Untuk memfasilitasi legislasi dan perbaikan hukum secara praktis. memberikan perbedaan klasifikasi dari perbandingan hukum. Klasifikasi oleh Gutteridge mengenai perbandingan hukum dipertimbangkan sebagai salah satu yang mempunyai nilai keseimbangan
- 138. 3. Tujuan Perbandingan Hukum : untuk meningkatkan pemahaman akan sistem hukum dari negara lain. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan suatu hukum.
- 139. B. Kelemahan mlkk Perbandingan Hukum 1. Proses yang sangat sulit; 2. Tidak tersedianya bahan studi; 3. Minimnya ahli di bidang ini; 4. Kesulitan dan bahasa; 5. Perbedaan mengenai istilah dan perlakuan hukum; 6. Tidak terdapat standarisasi teknik dalam perbandingan; 7. Rentan dengan hasil yang keliru.
- 140. C. Manfaat Perband Hukum 1. Pemahaman akan hukum yang lebih baik; 2. Membantu dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan dan badan reformasi hukum lainnya; 3. Membantu pembentukan hukum dalam sistem peradilan; 4. Membantu para pengacara untuk berpraktik; 5. Berguna dalam hal hubungan perdagangan dan ekonomi dengan negara lain.
- 141. A. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman 1. Pengertian asas Asas adalah dasar yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Dalam pasal 2 UU No.48 tahun 2009 dikemukakan beberapa asas: a. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Makna bahwa putusan pengadilan harus diawali atau berkepala :Demi Keadilan ….. Mempunyai kekuatan eksekutorial > agar dapat dilaksanakan
- 142. b. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. c. Hakim harus menjaga kemandiriannya d. Dalam mengadili tidak membeda- bedakan (Equality before the law) e. Pengadilan membantu pencari keadilan f. Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikutidan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan g. Hakim harus memiliki integritas, jujur, adil, tidak tercela, profesional,dan berpengalaman dalam hukum h. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali uu menentukan lain.
- 143. i. Asas Praduga tak bersalah yaitu tak seorangpu dapat dikatakan bersalah sebalum diputus oleh hakim bersalah j. Asas ganti Rugi dan rehabilitasi apabila salah tangkap k. Asas hakim wajib mengadili suatu perkara yang diajukan oleh jaksa
- 144. B. Penyelenggaraan Peradilan Dalam proses peradilan hakim berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara Penyelenggara peradilan : 1. Peradilan Umum -> Pengadilan Negeri 2. Peradilan Agama -> Pengadilan Agama 3. Peradilan Militer -> Pengadilan Militer 4. Peradilan Tata Usaha Negara -> Pengadilan Tata Usaha Negara
- 145. C. Mahkamah Agung 1. Pengertian MA Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
- 146. 2. Fungsi MA a. Fungsi Peradilan ada tiga: 1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. 2) Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir 3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang MA Nomor 14 Tahun 1985).
- 147. b. Fungsi Pengawasan 1) MA mlkk pengawasan tertinggi thd jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang- undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- 148. 2) MA juga melakukan pengawasan thd: a) Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). b) Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang- undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- 149. c. Fungsi Mengatur a. MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU tentang MA sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985). b. MA dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang- Undang.
- 150. d. Fungsi Nasihat a . MA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada : - Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 UU MA No.14 Tahun 1985). - Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 UU MA No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama UUD NRI 1945 Ps. 14 Ayat (1), - Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi.
- 151. b. MA berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Ps. 25 UU No.14 Th 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Ps. 38 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- 152. e. Fungsi Administrasi a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) UU No. 35 Th 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (UU No. 35 Th 1999 tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
- 153. f. FUNGSI LAIN-LAIN Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 Th1970 serta Pasal 38 UU No 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
- 154. D. MK 1. Pengertian MK Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran MK penting adalah mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan
- 155. 2. Fungsi MK a. Fungsi Mk dalam UUD 1945 Menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat. Keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.
- 156. b. Fungsi MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie Menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Tugas mahkamah konstitusi untuk mendorong dan menjamin agar negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Oleh karena sistem konstitusi memiliki kelemahan, maka perlu peran mahkamah konstitusi sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.
- 157. 3. Wewenang MK Wewenang MK menurut UUD 1945, yaitu : (1) Wewenang mahkamah konstitusi untuk mengadilai pada tingakat pertama dan terakhir yang dalam putusannya bersifat final. (2) Wewenang mahkamah konstitusi untuk menguji UU tehadap UUD 1945. (3) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. (4) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik. (5) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memutus perselisihan yang terjadi atas hasil dari proses pemilu yang berlangsung. (6) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD.
- 158. Wewenang Mk dalam Ps. 10 UU MK yaitu : (1) Menguji UU terhadap UUD 1945. (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. (3) Memutus pembubaran partai politik. (4) Memutus perselisihan yang terjadi akibat hasil dari pemilihan umum. (5) Memberi putusan atas pendapat dari DPR mengenai presiden atau wakil presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- 159. C. KY (Komisi Yudisial) 1. Pengertian KY Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945 Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat
- 160. 2. Dasar Hukum UUD NRI 1945 ◦ Pasal 24A ayat (3): Calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ◦ Pasal 24B: KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim. Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
- 161. UU No 22 Th 2004 ttg Komisi Yudisial. UU No 3 Th 2009 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 ttg MA. UU No 48 Th 2009 ttg Kekuasaan Hakim. UU No. 49 Th 2009 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Th 1986 ttg PERADUM UU No. 50 Th 2009 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Th 1989 ttg PERAGAMA. UU No. 51 Th 2009 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Th 1985 ttg PERATUN UU No 18 Th 2011 ttg Perubahan Atas UU No. 22 Th 2004 ttg KY.
- 162. 3. Tujuan Pembentukan KY Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. 4. Wewenang KY Sesuai Pasal 13 UU No. 18 Th 2011 ttg Perubahan Atas UU No 22 Th 2004 ttg Komisi Yudisial. Wewenang KY: Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan MA; Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
- 163. 5. Tugas KY Berdasarkan Pasal 14 UU No. 18 Th 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: Melakukan pendaftaran calon hakim agung; Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; Menetapkan calon hakim agung; dan Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
- 164. A. Kesadaran Hukum 1. Pengertian Kesadaran Hukum Webster dalam Soerjono Soekanto, 1982: 150): a. Awareness esp. Of something within oneself; also: the state or fact of being conscious of an external object, state or fact. b. The state of being characterized by sensation, emotion, volition, ans thought; mind. c. The totality of conscious states of an individual. d. The normal state of conscious life. e. The upper level of mental life as contrassed with unconscious processes. Jadi kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya manusia dan pada “kaminya (Soerjono Soekanto, 1982: 150-151).
- 165. 2. Indikator Kesadaran Hukum Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah (Kutschincky dalam Soerjono Soekanto, 1982: 159): a. Pengetahuan tentang peraturan- peraturan hukum (law awareness) b. Pengetahuan tentang isi peraturan- peraturan hukum (law acquaintance) c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior)
- 166. B. Ketaatan Hukum 1. Pengertian Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH : a.Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar- benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nila intristik yang dianutnya.
- 167. C. Efektifitas Hukum 1. Pengertian Ef Hk Berfungsinya hukum bagi kehidupan masyarakat. Untuk supaya hukum dapat berfungsi dengan baik maka perlu adanya penegak hukum. Penegak hukumnlah yang akan memberikan sanksi apabila ada pelanggaran hukum.
- 168. 2. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya.