Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
2 likes10,020 views
Dokumen tersebut merupakan makalah tentang proses sistem politik Indonesia yang membahas beberapa poin penting sebagai berikut: 1) Definisi dan jenis-jenis kapabilitas sistem politik menurut Gabriel Almond yaitu kapabilitas ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, serta kapabilitas dalam negeri dan luar negeri. 2) Proses sistem politik Indonesia sejak zaman kerajaan hingga masa reformasi beserta per
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
- 1. Pendidikan Kewarganegaraan Page 1 MAKALAHPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB 4: PROSES SISTEM POLITIK INDONESIA Nama : Nofa Eriana Npm : 19211400 Kelas : 2 EA 27 Universitas Gunadarma Fakultas Ekonomi 2013
- 2. Pendidikan Kewarganegaraan Page 2 DAFTAR ISI Cover........................................................................................................................................1 Daftar Isi………………………………………………………................... ...........................2 Kata Pengantar………………………………………………….............................................3 BAB.1 PENDAHULUAN.......................................................................................................4 1.1 Latar Belakang...................................................................................................................4 1.2 Rumusan Masalah..............................................................................................................5 1.3 Tujuan Sistem Politik.........................................................................................................5 1.4 Manfaat Sistem Politik BAB.2 PEMBAHASAN..........................................................................................................6 2.1 Proses Sistem Politik Indonesia.........................................................................................6 2.2 Kapabilitas Sistem Politik..................................................................................................7 2.3 Proses Politik di Indonesia.................................................................................................9 2.4 Budaya dan Struktur Politik...............................................................................................9 2.5 Gaya Politik .....................................................................................................................12 2.6 Perimbangan Partisipasi Politik dengan Kelembagaan....................................................12 2.7 Pengertian Sistem Politik di Indonesia ............................................................................13 BAB. 3 PENUTUP ................................................................................................................15 3.1 Kesimpulan .....................................................................................................................15
- 3. Pendidikan Kewarganegaraan Page 3 KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas tulisan yaitu “Proses Sistem Politik Indonesia” tersebut dengan baik. Dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata pelajaran PKn dengan judul “Proses Sistem Politik Indonesia” di kelas 2 semester 4. Demikian tulisan yang dapat saya sampaikan. Sebaik-baik tulisan disusun pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tugas ini. Semoga tugas ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang membutuhkan wawasan pendidikan. Amin. Bekasi, 30 Mei 2013 Penyusun Nofa Eriana
- 4. Pendidikan Kewarganegaraan Page 4 BAB.1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam suatu masyarakat, yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar, dengan sendirinya menuntut pelembagaan sejumlah saluran baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik baru. Tetapi pengalaman di beberapa negara dunia ketiga menunjukkan pembentukan partai baru tidak akan banyak bermanfaat, kalau sistem kepartaiannya sendiri tidak ikut diperbaharui. Suatu sistem kepartaian baru disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik. Sistem kepartaian yang kokoh, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mengcakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik. Dari segi jumlah, sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mengenal dua sistem kepartaian.Pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpim (1959- 1965), yang dianut adalah sistem multipartai.Sementara pada masa Orde Baru dewasa ini jumlah partai sudah dibatasi hanya tiga (PPP, PDI, dan Golkar, walaupun yang terakhir ini tak menyandang predikat partai didepan namanya). Sistem kepartaian pada masa Demokrasi Parlementer mampu meluaskan derajat partisipasi politik dan mampu pula melembagakan saluran- saluran bagi perluasan partisipasi tersebut, namun tidak memiliki landasan yang kokoh, sehingga pola interaksinya bukan hanya kompetisi.
- 5. Pendidikan Kewarganegaraan Page 5 Pada masa pemerintahan soeharto maka muncul yang namanya orde reformasi. Masa ini merupakan masa dimana muncul banyak partai baru yang ikut meramaikan kancah politik indonesia. Seperti PDI-Perjuangan, PPP, Golkar, PAN, Demokrat, PKB dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini menimbulkan semakin ketatnya persaingan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya.Akibatnya, seiring dengan meningkatnya derajat partisipasi politik, muncul rangkaian konflik dan polarisasi dengan derajat yang tinggi pula, yang pada gilirannya ikut menggoyahkan sistem partai yang berlaku saat itu. 1.2 RUMUSAN MASALAH 1. Sejarah masing-masing partai politik besar yang ada di Indonesia. 2. Bagaimana komunikasi politik salah satu partai itu? 1.3 TUJUAN SISTEM POLITIK a. Meningkatnya respon masyarakat terhadapkebijakan pemerintah b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan 1.4 MANFAAT SISTEM POLITIK Sikap warga Negara terhadap system politik akan mempengaruhi tuntutan, tanggapan, serta orientasinya terhadap system politik. Hubungan antara budaya politik dengan system politik atau faktor2 apa yang menyebabkan pergeseran politik dapat dimengerti
- 6. Pendidikan Kewarganegaraan Page 6 BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Proses Sistem Politik Indonesia Dalam proses politik biasanya didalamnya terdapat interaksi funsional dengan suatu lingkungan , yaitu proses aliran yang berputar untuk menjaga eksistensinya.Lingkungan yang dimaksud disini dengan merujuk pendapat Almond, adalah ada dua lingkungan, yaitu lingkungan domestik dan lingkungan internasional yang saling mempengaruhi.Dengan demikan, sistem politik merupakan sistem terbuka,artinya dikelilingi oleh lingkungan internal maupun eksternal yang memiliki tantangan dan tekanan. Jadi, keberhasilan sistem politik dalam menghadapi tantangan tersebut,tergantung pada kapabilitas ( kemampuan ) sistemnya.Dalam konteks ini, pandangan politik mengenai keberhasilan sistem politik dalam menghadapi tantangan baik yang datangnya dari lingkungan internal maupun eksternal berbeda diantara para pakar politik ; pada zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan dikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral.Sedangkan pada masa modern sekarang ini para meternya adalah tingkat prestasi (performance level), yaitu secara empirik apa yang sudah dikerjakan oleh sistem politik dapat terukur.Artinya, tingkat prestasi sistem politik dapat diukur sebarap jauh kapabilitas berhasil secara rill dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang datangnya dari lingkungan dalam masyarakat internal (domestik) maupun lingukgan eksternal atau luar masyarakat (internasional). Untuk memahami lebih jauh mengenai kapabilitas suatu sistem politik tersebut, maka akan dibahas bermacam-macam kapabilitas, yaitu mencakup kapabilitas ekstraktif, kapabilitas distributif, kapabilitas regulatif, kapabilitas simbolik, kapabilitas dalam negeri dan luar negeri.Secara spesifik akan dikaji mengenai sistem politik sejak zaman kerajaan sampai masa reformasi, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan fungsi serta kedudukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- 7. Pendidikan Kewarganegaraan Page 7 2.2 Kapabilitas Sistem Politik Menurut Gabriel Almond (dalam cantori, 1974;lihat pula dalam chilote,1981), konsep kapabilitas sistem politik merupakan “a way of characterizing the performance of the political system and of changes in performance, and of comparing political system according to their performance.” Penggunaan konsep kapabilitas akan berguna jika kita hendak melihat bagaimana kinerja sebuah sistem politik, termasuk bagaimana perubahan-perubahan dalam kinerja mereka.Konsep Kapabilitas juga penting ketika kita hendak membandingkan sistem politik berkenaan dengan kinerjanya. Menurut Almond ada enam kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasikfikasi input dan output sistem politik, yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik sebagai berikut : 3 Kapabilitas Ekstraktif Kapabilitas Ekstraktif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari lingkungan domestik maupun internasional. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah.Seperti pengelolahan minyak tanah, pertambangan (batu bara, emas, timah, dan lain-lain) yang ketika datang para penanam modal domestik maupun internasional itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak.Pajak inilah yang kemudian akan menghidupkan roda pemerintahan dan pembangunan. 4 Kapabilitas Distributif Kapaibilitas Distributif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang ada kaitannya dengan kemampuan dalam mengolah SDA sedemikian rupa yang dimiliki oleh masyarakat dan negara dan hasilnya menjadi pemasukan bagi anggaran pemerintah pusat maupun daerah, dan penggunaannya di distribusikan secara merata kepada masyarakat yang disesuaikan dengan rupa- rupa kebutuhan masyarakat, misalkan untuk kelompok petani, nelayan, pengusaha kecil, buruh, keagamaan, militer, pegawai negeri, industri, elit politik, dan lain-lain.Selain itu, juga didistribusikan benda-benda abstrak, seperti status, kehormatan, penghargaan, kepahlawanan. 5 Kapabilitas Regulatif
- 8. Pendidikan Kewarganegaraan Page 8 Kapabilitas Regulatif (Pengaturan), yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya, maka dibutuhkan adanya pengaturan.Misalnya, tenaga kerja;bagaimana pemerintah dapat menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) yang menguntungkan kaum pekerja.Dalam bidang kehidupan politik, pengaturan terhadap individu oleh sistem politik adalah penting, karena sering terjadi benturan pendapat. Memang pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki kekuatan yang absah dan dapat dengan efektif mengendalikan masyarakat melalui paksaan (enforcement) dan pengaturan (regulation).Meskipun demikian, didalam negara demokrasi bahwa ke absahan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini perlu diuji, misal melalui hak menguji materiil atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dan produk dibawahnya. 6 Kapabilitas Simbolik Kapabilitas Simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat.Output simbolik misalnya, pameran kekuatan dan upacara militer, kunjungan pejabat tinggi.Indikator menurunnya output simbolik ini dapat dilihat dari melunturnya kewibawaan seorang pemimpin atau beberapa elit poilitk, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin merosot. 7 Kapabilitas Responsif Kapabilitas Responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik dari lingkungan intra-masyarakat (domestik) maupun ekstra-masyarakat (internasional).Karena itu, didalam suatu sistem politik,bahwa kapabilitas responsif ini ditentukan oleh hubungan antara input dan output.Hal ini berbeda dengan kapabilitas ekstratif, regulatif, distributif dan simbolik berhubungan dengan pengambilan pola-pola output sistem politik kedalam lingkungan intra- masyarakat (domestik) maupun eksta-masyarakat (internasional). Sedangkan kapabilitas responsif lebih merupakan persoalan inputs sistem politik yang berasal dari lingkungan intra- masyarakat (domestik) maupun ekstra-masyarakat (internasional), serta outputs.Dalam kondisi sistem politik yang responsif tersebut, maka baisanya yang lahir adalah tuntutan yang bersifat dukungan (support) terhadap implementasi kebijakan yang digulirkan pemerintah misalnya. Tidak ada penentangan yang berarti terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah, karena kebijakan tersebut dirasakan telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat.
- 9. Pendidikan Kewarganegaraan Page 9 8 Kapabilitas Dalam Negeri dan Luar Negeri. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang. Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal: a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik. b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik 2.3 Proses Politik di Indonesia Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini: 1. Masa prakolonial 2. Masa kolonial (penjajahan) 3. Masa Demokrasi Liberal 4. Masa Demokrasi terpimpin 5. Masa Demokrasi Pancasila 2.4 Budaya dan Sruktur Politik Sistem politik terdiri dari tradisional, transisi dan modern.Sistem politik itu sangat luas namun bila diringkaskan bisa dilihat dari dua sudut pandang yatu kultur (budaya) atau struktur (lembaga).
- 10. Pendidikan Kewarganegaraan Page 10 Budaya Politik Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik.Budaya politik berbeda dengan peradaban politik yang lebih dititiktekankan pada teknologi.Budaya politik dilihat dari perilaku politik masyarakat antara mendukung atau antipati juga perilaku yang dipengaruhi oleh orientasi umum atau opini publik. Tipe budaya politik 1. Budaya parokial yaitu budaya politik yang terbatas pada wilayah tertentu bahkan masyarakat belum memiliki kesadaran berpolitik, sekalipun ada menyerahkannya kepada pemimpin lokal seperti suku. 2. Budaya Kaula artinya masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap sistem politik namun tidak berdaya dan tidak mampu berpartisipasi sehingga hanya melihat outputnya saja tanpa bisa memberikan input. 3. Budaya partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan politik. 4. budaya politik campuran, maksudnya disetiap bangsa budaya politik itu tidak terpaku kepada satu budaya, sekalipun sekarang banyak negara sudah maju, namun ternyata tidak semuanya berbudaya partisipan, masih ada yang kaula dan parokial. Inilah yang kemudian disebut sebagai budaya politik campuran. Ketika melihat budaya politik di Indonesia kita bisa melihat dari aspek berikut: 1. Konfigurasi subkultur. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang beragam, namun semuanya sudah melebur menjadi satu bangsa sehingga tidak muncul kekhawatiran terjadi konflik. Berbeda dengan india yang subkulturnya sangat beragam bahkan terjadi sekat antar kasta. 2. Bersifat Parokial kaula. Karena masyarakat Indonesia mayoritas masih berpendidikan rendah maka budaya politiknya masih bersifat parokial kaula. 3. Ikatan primordial, sentimen kedaerahan masih muncul apalagi ketika Otonomi Daerah diberlakukan. 4. Paternalisme, artinya masih muncul budaya asal bapak senang (ABS)
- 11. Pendidikan Kewarganegaraan Page 11 5. Dilema interaksi modernisme dengan tradisi. Indonesia masih kuat dengan tradisi namun modernisme mulai muncul dan menggeser tradisi tersebut sehingga memunculkan sikap dilematis. Struktur Politik Politik adalah Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik.Ketika berbicara struktur politik maka yang akan diperbincangkan adalah tentang mesin politik sebagai lembaga yang dipakai untuk mencapai tujuan.Berdasarkan jenisnya mesin politik terbagi dua yaitu : 1. Mesin politik Informal Pengelompokan atas persamaan sosial ekonomi 2. Golongan petani merupakan kelompok mayoritas (silent majority) 3. Golongan buruh 4. Golongan Intelegensia merupakan kelompok vocal majority Persamaan jenis tujuan seperti golongan agama, militer, usahawan, atau senimanKenyataan kehidupan politik rakyat seperti partai politik, tokoh politik, golongan kepentingan dan golongan penekan. o Mesin politik formal Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung dalam trias politika :Legislatif, Eksekutif, Yudikatif Sistem adalah Satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur yang saling terkaitSuatu cara yang mekanismenya berpola, konsisten dan otomatisPolitik berasal dari polis (negara kota: bhs Yunani) Artinya kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakatIndonesia adalah nama untuk suatu bangsa dan negara yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintah dan aturan. Sistem Politik berarti mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam strutkus politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan satu proses yang langgeng.
- 12. Pendidikan Kewarganegaraan Page 12 Sistem Politik Indonesia berarti : 1. Sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia (masa lampau) 2. sistem politik yang sedang berlaku di Indonesia (masa sekarang) 3. Sistem politik yang berlaku selama eksistensi Indonesia masih ada (masa yang akan datang) 4. Fenomena dalam politik 5. Sistem Politik Negara 6. Peran politik Jabatan 7. Struktur politik Institusi 8. Budaya politik Pendapat umum 9. Sosialisasi politik Pendidikan kewarganegaraan. 2.5 Gaya Politik Bersifat ideologis, artinya lebih menitikberatkan faktor yang membedakan, sebabnya ialah karena ideologi cenderung bersifat kaku dan tidak kompromistik atau reformistik. Adanya kelompok-kelompok yang mengukuhi ideologi secara berlainan, bahkan bertentangan pada saat berhadapan dengan kebuntuan penetapan dasar negara pada sidang konstituante. Gaya Politik yang ideologik dalam konstituante ini oleh elitnya masing-masing dibawa ke tengah rakyat, sehingga timbul ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat. 2.6 Perimbangan Partisipasi Politik Dengan Kelembagaan Dapat dicatat bahwa partisipasi massa sangat tinggi ,sampai –sampai tumbuh anggapan bahwa seluruh lapisan rakyat telah berbudaya politik partisipasi. Anggapan bahwa rakyat mengenal hak- haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya menyebabkan tumbuhnya deviasi penilaian terhadap peristiwa-peritiwa politik yang timbul ketika itu.Percobaan kudeta dan pemberontakan, di mana di belakangnya sedikit banyak tergambar adanya keterlibatan / keikutsertaaan rakyat, dapat diberi arti bahwa kelompok rakyat yang bersangkutan memang telah sadar, atau mereka hanya terbawa-bawa oleh pola-pola aliran yang ada ketika itu.
- 13. Pendidikan Kewarganegaraan Page 13 Pengangkatan pejabat, yang merupakan salah satu kewenangan eksekutif, di lakukan atas dasar senang dan tidak senang.maka tumbuhlah semacam sistem “anak emas” Loyalitas kembar anggota aparatur negara ,yaitu setia kepada golonganya dan setia kepada negara sekaligus ,adakalanya membuat mereka leluasa setia kepada negara sekaligus ,adakalanya membuat mereka leluasa dan dengan semena-mena mentorpedo kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa. Perlu dicatat bahwa kesetiaan kepada negar dalam beberapa segi sama dengan kesetiaan kepada pemerintah ,karena dalam beberapa hal pula negara itu identik dengan pemerintah. Pemerintah sebagai perwujudan negara tidak dalam segala kodisi identik dengan negar.Perbedaan konsep pandangan mengenai negara dan pemerintah ini dapat menajam dalam sistem multi-partai seraya menumbuhkan oposisi yang eksesif, tidak seperti konsep permaneni civil service di inggris yang disertai sistem dua partai. 2.7 Pengertian Sistem Politik Indonesia Sistem politik atau political system dikenal di semua negara.Alasan mengapa sistem politik ini dikenal di semua negara karena memang dalam setiap negara dibutuhkan suatu sistem, khususnya sistem politik demi menjamin berlangsungnya suatu negara.Sistem politik ini bermacam-macam.Hampir semua negara menggunakan sistem yang berlainan, menyesuaikan dengan karakter, situasi serta kondisi dari negara tersebut.Demikian pula dengan negera kita, Indonesia. Karena pentingnya suatu sistem dalam suatu negara maka kita perlu memahami secara mendalam tentang pengertian sitem politik khususnya Sistem Politik Indonesia Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial1. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan
- 14. Pendidikan Kewarganegaraan Page 14 bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. Pengertian Umum, Masalah, pendekatan untuk memahami apa yang disebut dengan sistem politik, dapat di tempuh dua jalan. Jalan pertama, dengan cara menyepakati bahwa yang di maksud dengan sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan. Jalan kedua, ialah dengan menguraikan sedemikian rupa tiap kata yang menbentuk istilah sistem politik sehingga sejauh mungkin dapat diterima oleh umum. Sedangkan kata politik berasal polis (negara/kota), yang kemudian berkembang menjadi kota dalam berbagai bahasa. Politik adalah cara yang ditentukan oleh seorang individu atau suatu kelompok untuk mencapai sesuatu. Aristoteles dalam Politics mengatakan bahwa “pengamatan pertama – tama menunjukan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalah semacam asosiasi. Robert A. Dahl berpendapat bahwa ”Setiap kali kita berhadapan dengan politik, tak dapat tidak kita berhadapan dengan sekelompok manusia yang hidup bersama dalam bentuk suatu asosiasi.” begitupun yang dinyatakan oleh Aristoteles,”pengamatan pertama menunjukan kepada kita bahwa setiap polis/negara ialah asosiasi, dan tiap kita berhadapan dengan politik, kita pasti menemukan adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama; hubungan ini diberi sebutan seperti aturan, kewenangan/ kekuasaan.
- 15. Pendidikan Kewarganegaraan Page 15 BAB. 3 PENUTUP 3.1 Kesimpulan Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai system demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat.Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik.Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakilpresiden dan kabinet.
- 16. Pendidikan Kewarganegaraan Page 16 DAFTAR PUSTAKA Mirriam Budiardjo.2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.