RESUME: Etika Bisnis – Tuntutan dan Relevansinya
- 1. Etika Bisnis RESUME BUKU Basyar Al Addar1 (01218019) Buku : Etika Bisnis – Tuntutan dan Relevansinya Pengarang : Dr. A. Sonny Keraf Tahun : 2012 Penerbit : Kanisius Kota Terbit : Yogyakarta BAB I Teori-Teori Etika 1. Pengertian Etika Pertama, etika berasal dari bahasa Yunani rtbos, yang dalam bentuk jamaknya (La etha) berarti ‘adat istiadat’ atau ‘kebiasaan’. Kedua, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. 2. Tiga Norma Umum Norma sopan santun, atau yang juga disebut norma etiket, adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriyah manusia, misalnya menyangkut sikap dan perilaku seperti bertamu, makan dan minum, duduk, berpakaian, dan sebagainya. Norma ini lebih menyangkut tata cara lahiriyah dalam pergaulan sehari hari. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku menusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh dilihat sebagai manusia. Norma moral lalu menjadi tolak ukur yang dipakai oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia, entah sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai orang dengan jabatan atau profesi tertentu. 3. Dua Teori Etika Etika Deontologi. Istilah ‘deontologi’ berasal dari bahasa Yunani deon, yaitu berarti kewajiban. Karena itu, deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Etika Teleologi. Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari tindakan itu.
- 2. BAB II Bisnis: Sebuah Profesi Etis 1. Etika Terapan Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Dalam hal ini, norma dan prinsip moral diteropongi konteks kekhususan bidang kehidupan manusia yang khusus tertentu. Etika khusus lalu dianggap sebagai etika terapan. Terapan, karena aturan normatif yang bersifat umum diterapkan secara khusus sesuai dengan kekhususan dan kekhasan bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu. 2. Etika Profesi Prinsip-prinsip etika profesi meliputi prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integitas moral. 3. Menuju Bisnis Sebagai Profesi Luhur Pandangan Praktis Realistis. Pandangan ini bertumpu pada kenyataan (pada umumnya) yang diamati berlaku dalam dunia bisnis dewasa ini. Pandangan ini didasarkan pada apa yang umumnya dilakukan oleh orang-orang bisnis. Pandangan ini melihan bisnis sebagai suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Pandangan Ideal. Pandangan ini disebut pandangan ideal karena pada kenyataannya masih merupakan suatu hal yang ideal mengenai dunia bisnis. Harus diakui bahwa sebagai pandangan yang ideal pandangan ini harus dianut oleh segelintir orang yang dipengaruhi oleh idealisme tertentu berdasarkan nilai tertentu yang dianutnya. BAB III Bisnis dan Etika 1. Mitos Bisnis Amoral Kerja orang bisnis adalah berbisnis dan bukan beretika. Atau secara lebih tepat, mitos bisnis amoral mengungkapkan suatu keyakinan bahwa antara bisnis dan moralitas atau etika tidak ada hubungannya sama sekali. 2. Keuntungan dan Etika Ada beberapa argument yang dapat diajukan untuk menunjukan bahwa justru demi memperoleh keuntungan etika sangat dibutuhkan, sangat relevan, dan mempunyai tempat yang sangat strategis dalam bisnis dewasa ini. 3. Sasaran dan Lingkup Etika Bisnis Pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Sasaran kedua dari etika bisnis, yang jarang disinggung adalah untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas pemilih aset umum semacam lingkungan hidup, akan baik dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga.
- 3. BAB IV Prinsip-Prinsip Etika Bisnis 1. Beberapa Prinsip Umum Etika Bisnis Secara umum, Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula, prinsip-prinsip itu sangat erat berkaitan dengan system nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. 2. Etos Bisnis Etos bisnis adalah suatu kebiasaan atau budaya moral menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari satu generasi ke generasi yang lain. Inti etos ini adalah pembudayaan atau pembiasaan penghayatan akan nilai, norma, atau prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai inti kekuatan dari suatu perusahaan yang sekaligus membedakannya dari perusahaan yang lain. 3. Relativitas Moral dan Bisnis Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis di atas, dapat dikatakan bahwa bisnis modern ini orang dituntut untuk bersaing secara etis. Dalam persaingan global yang ketat tanpa mengenal adanya perlindungan dan dukungan politik tertentu, semua perusahaan bisnis mau tidak mau harus bersaing berdasarkan prinsip etika tersebut. 4. Pendekatan Stakebolder Pendekatan stakebolder merupakan sebuah pendekatan baru banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis, belakangan ini dengan mencoba menintegrasikan Kepentingan bisnis di satu pihak dan tentukan etika di pihak lain. Dalam hal ini, pendekatan stakebolder cara mengamati dan menjelaskan secara analisis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. BAB V Etika Utilitarianisme dalam Bisnis 1. Kriteria dan Prinsip Etika Utilitarianisme Kriteria pertama adalah manfaat, yaitu bahawa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Kriteria kedua adalah manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Kriteria ketiga menyangkut pertanyaan mengenai manfaat terbesar untuk siapa. Dalam menjawab pertanyaan ini, etika utilitarianisme lalu mengajukan kriteria ketiga berupa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. 2. Nilai Positif Etika Utilitarianisme Etika utilitarianisme tidak memaksakan sesuatu yang asing pada kita. Etika ini justru mensistematisasikan dan memformulasikan secara jelas apa yang menurut para penganutnya dilakukan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
- 4. 3. Utilitarialisme sebagai Proses dan sebagai Standar Penilaian Pertama, etika utilitarianisme dipakai sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan, ataupun untuk bertindak. Kedua, etika utilitarianisme juga dipakai sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. 4. Analisis Keuntungan dan Kerugian Etika ultilitarianisme sangat cocok dan sering dipakai untuk membuat perencanaan dan evaluasi bagi tindakan atau kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Karena itu, ia banyak dipakai, secara sadar atau tidak, dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan politik, ekonomi, social, dan semacamnya yang menyangkut kepentingan umum. Dalam pengembangan industri, peningkatan ekspor, bahkan pemberian monopoli, dan banyak kebijaksanaan serupa Sering secara disadari atau tidak selalu digunakan dasar pemikiran kepentingan banyak orang. 5. Kelemahan Etika Utilitarianisme Sebagian diantaranya lebih bersifat abstrak filosofis, tapi bagian lain diantaranya sangat praktis. Dibawag ini kami hanya menyinggung beberapa diantaranya, tanpa bermaksud melangkah lebh jauh ke dalam pendekatan filosofis yang melelahkan mengenai kelemahan- kelemahan tersebut serta sanggahan dari kaum utiliter atau kelemahan-kelemahan tersebut. 6. Jalan Keluar Para filsuf yang menganut etika utilitarianisme menanggapi kritik atas kelemahan-kelemahan etika ini dengan membuat pembedaan antara utilitarianisme-aturan dan utilitarianisme- tindakan. Maksudnya, utilitarianisme terutama dimaksudkan sebagai utilitarianisme-aturan dan bukan sebagai utilitarianisme-tindakan. Artinya, yang utama dalam etika utilitarianisme adalah aturan atau prinsip dasarnya dan bukan tindakan khusus satu demi satu. BAB VI Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 1. Syarat Bagi Tanggung Jawab Moral Dalam membahas prinsip-prinsip etika profesi dan prinsip-prinsip etika bisnis, kita telah menyinggung tanggung jawab sebagai salah satu prinsip etika yang penting. Persoalan pelik yang harus dijawab pada tempat pertama adalah manakah kondisi bagi adanya tanggung jawab moral. 2. Status Perusahaan Perusahaan adalah sebuah badan hokum, Artinya, perusahaan dibentuk berdasarkan hokum tertentu dan disahkan dengan hokum atau aturan legal tertentu. Karena itu, keberadaannya dijamin dan sah menurut hokum tertentu. Itu berarti perusahaan adalah bentukan manusia, yang eksistensinya diikat berdasarkan aturan hokum yang sah. 3. Lingkup Tanggung Jawab Sosial Kalau pada akhirnya bisa diterima bahwa perusahaan mempunya tanggung jawab moral dan sosial, pertanyaan menarik yang perlu dijawab adalah apa sesungguhnya tanggung jawab sosial dan moral perusahaan itu. Apa saja yang termasuk dalam apa yang kita kenal sebagai tanggung
- 5. jawab sosial perusahaan? Dengan kata lain, manakah lingkup dari tanggung jawab sosial dan moral perusahaan itu. 4. Argumen yang Menentang Perlunya Keterlibatan Sosial Perubahan Pada bagian berikut akan kita paparkan argument yang justru sebaliknya mendukung perlunya keterlibatan sosial tersebut. Pada akhirnya, kita akan bisa melihat senidiri sejauh mana keterlibatan sosial ini, relevan dan masuk akal dijalankan oleh perusahaan. 5. Argumen yang Mendukung Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan Beberapa argumen yang menuntut perlu adanya keterlibatan sosial perusahaan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan, meliputi kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah, terbatasnya sumber daya alam, lingkungan sosial yang lebih baik, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan, bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna, dan keuntungan jangka panjang. 6. Implementasi tanggung Jawab Sosial Perusahaan Prinsip utama dalam organisasi professional, termasuk perusahaan, adalah bahwa struktur mengikuti strategi. Artinya, struktur suatu organisasi didasarkan dam ditentukan oleh strategi dari organisasi atau perusahaan itu. Bab VII Keadilan dalam Bisnis 1. Paham Tradisional Mengenai Keadilan Atas pengaruh Aristoteles secara tradisional keadilan dibagi menjadi tiga: keadilan legal, komutatif, dan keadilan distributif. 2. Keadilan Individual dan Struktural Keadilan bukan sekedar menyangkut tuntutan agar semua orang diperlakukan secara sama oleh Negara atau pimpinan dalam perusahaan, seakan ini merupakan urusan pribadi antara orang tersebut dengan pemerintah atau pimpinan perusahaan. 3. Teori Keadilan Adam Smith Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan, yaitu keadilan komunikatif. Alasannya, menurut Adam Smith, yang disebut deangan keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komunikatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. 4. Teori Keadilan Distributif John Rawls Karena pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi, kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh system ekonomi pasar. 5. Jalan Keluar Atas Masalah Ketimpangan Ekonomi Dengan mempertimbangkan dengan serius kelemahan-kelemahan yang dilontarkan diatas, kita dapat mengajukan jalan keluar tertentu yang sebenarnya memadukan teori Adam Smith yang menekankan pasar dan juga teori Rawls yang menekankan kenyataan perbedaan bahkan kepentingan ekonomi yang dihasilkan oleh pasar.
- 6. Bab VIII Hak Pekerja 1. Macam-Macam Hak Pekerjaan Hak Atas Pekerjaan Hak Atas Upah yang Adil Hak untuk Berserikat dan Berkumpul Hak Atas Perlindungan Keamanan dan Kesehatan Hak untuk Diproses Hukum secara Sah Hak untuk Diperlakukan secara Sama Hak Atas Rahasia Pribadi Hak Atas Kebibasan Suara Hati 2. Whistle Blowing Whistle Blowing Internal Whistle Blowing Eksternal BAB IX Bisnis dan Perlindungan Konsumen 1. Hubungan Produsen dan Konsumen Hak koetraktual. Hak koetraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki oleh seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka, hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertenu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lainnya. 2. Gerakan Konsumen Kewajiban produsen di satu pihak dan hak konsumen di pihak lain, sebagai mana dipaparkan diatas, jauh lebih mudah untuk dikatakan daripada dilaksanakan. Mengapa? Pertama, karena kendati punya banyak produsen berhati emas dan punya kesadaran moral yang tingggi, hati dan kesadaran moralnya itu sering dibungkam oleh keinginan untuk mendapat keuntungan atau uang dalam waktu singkat daripada mempedulikan hak konsumen. Kedua, di banyak Negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, para produsen lebih dilindungi oleh pemerintah karena meraka dianggap punya jasa besar dalam menopang perekonomian Negara tersebut. 3. Konsumen Adalah Raja Adalah hal menarik kalau kita mengamati berbagai surat pembaca di berbagai media massa yang ditanggapi secara serius oleh perusahaan-perusahaan besar yang punya pelanggan dan konsumen jutaan orang. Akhir-akhir ini semakin banyak konsumen menulis surat pembaca berisi keluhannya tentang kekecewaannya baik pada janji atau pelayanan yang tidak memuaskan dari berbagai perusahaan. Ini bisa dimengerti karena semakin kritisnya konsumen, termasuk semakin sadarnya konsumen akan hak-hak tertentu.
- 7. BAB X Iklan dan Dimensi Etisnya 1. Fungsi Iklan Pada umumnya kita menemukan dua pandangan berbeda mengenai fungsi iklan. Keduanya menampilkan dua model iklan yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai pemberi informasi dan iklan sebagai pembentuk pendapat umum. 2. Beberapa Persoalan Etis Ada beberapa persoalan etis yang ditimbulkan oleh iklan, khususnya iklan yang menipulatif dan persuasif non-rasional. Iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Dalam banyak kasus ini jelas sekali terlihat. Iklan membuat manusia tidak lagi dihargai kebebasaannya dalam menentukan pilihannya untuk membeli produk tertentu 3. Makna Etis Menipu dalam Iklan Prinsip etika bisnis yang paling relevan disini adalah prinsip kejujuran, yakni mengatakan hal yang benar dan tidak menipu. Prinsip ini tidak hanya menyangkut kepentingan banyak orang, melainkan juga pada akhirnya menyangkut kepentingan perusahaan atau bisnis seluruhnya sebagai sebuah profesi yang baik. 4. Kebebasan Konsumen Setelah kita melihat fungsi iklan, masalah etis dalam iklan, dan makna etis dari menipu dalam iklan, ada baiknya kita menyinggung sekilas mengenai peran iklan dalam ekonomi, khususnya pasar. Iklan merupakan suatu aspek pemasaran yang penting, sebab iklan menentukan hubungan antara produsen dan konsumen. Secara lebih konkret, iklan menentukan pula hubungan penawaran dan permintaan antar produsen dan pembeli, yang pada gilirannya ikut pula menentukan harga barang yang dijual dalam pasar. BAB XI Etika Pasar Bebas 1. Keunggulan Moral Pasaar Bebas Terlepas dari berbagai kelemahannya yang tidak bisa dibantah, kami cenderung menganggap system ekonomi pasar bebas sebagai system yang paling baik dan kondusif, dibandingkan dengan system alternatif mana pun, bagi bisnis yang baik dan etis karena dari segi etis system ini lebih memungkinkan praktek bisnis yang baik, etis dan fair. Dari segi moral, system pasar bebas mengandung beberapa hal yang sangat positif. 2. Peran Pemerintah Syarat utama menjamin sebuah system ekonomi pasar yang fair dan adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang sangat canggih yang merupakan kombinasi dari prinsip non- interventing, sebagaimana telah kita bahas, dan prinsip campur tangan, khususnya demi menegakkan keadilan.
- 8. Bab XII Monopoli dan Kebijaksanaan Pemerintah 1. Monopoli Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelinitr perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk ke dalamnya. 2. Oligopoli Oligopoli adalah salah satu bentuk monopoli tetapi agak berbeda sifatnya. Kalau monopoli merupakan kolusi antara pengusaha dan penguasa, maka oligopoli sesungguhnya adalah kolusi antara pengusaha dengan pengusaha. Oligopoly agak berbeda sifatnya dengan monopoli karena oligopoli terletak di antara pasar yang bebas dan terbuka di satu pihak dan monopoli di pihak yang lain. 3. Suap Salah satu praktek yanag sampai tingkat tertentu juga mengarah pada monopoli dan juga merukak pasar adalah suap. Suap mengarah kepada monopoli karena dengan suap menyuap mencegah perusahaan lain untuk masuk dalam pasar untuk bersaing secara fair. Dengan suap, perusahaan penyuap mendapat hak istimewa untuk melakukan bisnis tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh perusahaan lain. Melalui suap, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan tertentu untuk mellndungi kegiatan bisnis perusahaan. 4. Undang-Undang Anti Monopoli Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar, dalam banyak hal praktek monopoli, oligopoli, suap, harus dibatasi dan dikendalikan, Karena sebagaimana telah kita lihat, merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagai mana juga ditempuh oleh Negara maju semacam Amerika, adalah melalu undang-undang anti-monopoli, ”Dalam undang-undang monopoli itu sudah terkandung pula larangan oligopoly dan suap”.