SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA
2 likes3,680 views
Dokumen ini menjelaskan sejarah pendidikan di Indonesia mulai dari masa klasik hingga masa reformasi, dengan fokus pada perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, dibahas pula tentang sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi sebagai model pengelolaan pendidikan, serta pentingnya manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Problematika pendidikan yang ada saat ini termasuk kurangnya akses, biaya pendidikan yang tinggi, dan peran yang dominan dari guru dalam proses pembelajaran.
SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA
- 1. 1 SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA Sejarah pendidikan di Indonesia jugamelalui tahap-tahap dan dari zaman ke zaman yang mempunyai pendiri serta kurikulum yang berbeda-beda. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Pendidikan Pada Masa Klasik Zaman klasik sering dikaitkan dengan zaman prasejarah oleh para sejarawan karena kerja mereka dalam menandai dan menemukan bukti peninggalan peradaban dan kebudayaan, syarat utamanya adalah terutama bukti tulis, atau kalau tidak seperti itu bukti peninggalan sejarah tersebut harus bisa dibaca dan ditafsirkan adanya aktivitas kehidupan di masa itu. Pendidikan pada masa Klasik terdiri pendidikan berlandaskan ajaran keagamaan (Hindu-Budha, Islam dan Kristen Katolik) 2. Pendidikan Dalam Rangka Perjuangan Indonesia Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan ditandai oleh munculnya gerakan pendidikan yang dipelopori oleh Muhammadiyah, Perguruan Taman Siswa, INS Kayutanam, Pendidikan Ma’arif dan perguruan ialam lainnya. 3. Pendidikan Di Indonesia Setelah Kemerdekaan Keadaan pendidikan setelah kemerdekaan ditandai dengan adanya Kurikulum, Sistem Persekolahan, Perkembangan Jumlah Siswa, 4. Pendidikan Pada Masa Orde Lama Pada masa ini Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi manjadi 2 kurikulum di antaranya: Rentang Tahun 1945-1968, Rencana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1964 5. Pendidikan Pada Masa Orde Baru Dalam era ini dikenal sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidangpembangunan pendidikan,khususnya pendidikan dasar terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya INPRES Pendidikan Dasar. Kurikulumnya terdiri dari:Kurikulum1968,Kurikulum1975,Kurikulum 1984, Kurilukum 1994. 6. Pendidikan Pada Masa Orde Reformasi Pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Karena, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal,misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Walaupun telah ada aturan yangmengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru, namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapatdikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa. Kurikulumnya terdiri dari: Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA Selama manusia masih hidup dan peradaban manusia tetap berjalan kita tidak akan pernah berhenti membicarakan tentang pendikan. Dari waktu ke waktu masalah pendidikan selalu menjadi headline dan trending topic dalam setiap pembicaraan. Apa yang dibuat oleh manusia tentu pernah salah, meskipun telah direncanakan sematang-matangnya tetapi ada saja kendala yang menjadi barier atau penghambat untuk mengaktualisasikan rencana pendidikan yang telang dicanangkan, adapun beberapa permasalah pendidikan di Indonesia dewasa ini yaitu : a. Kurikulum b. Sarana dan prasarana c. Pemerataan pendidikan yang belum maksimal d. Biaya sekolah yang relative mahal, sehingga banyak anak putus sekolah e. Pemerintah masih menganak tirikan sekolah-sekolah swasta Adapun penyebab dari problem pendidikan ini yaitu : a. Bertambahnya jumlah penduduk b. Kemiskinan, kesenjangan sosial, diakibatkan oleh kemampuan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang selalu menaikkan harga barang tanpa memikirkan nasib rakyat kecil ! c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan.
- 2. 2 SENTRALISASI DESENTRALISASI & DEKONSENTRASI PENDIDIKAN SENTRALISASI PENDIDIKAN Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat..Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelumadanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik. Sentralisasi pendidikan di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Dimana pasca merdekanya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 barulah pendidikan di Indonesia diakui secara formal, dan bersifat sentralisasi. Pendidikan yang bersifat sentralisasi di Indonesiaberlangsungsejak masa pasca kemerdekaan sampai Presiden Soeharto Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, seba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bai kehidupan anak dan lingkungannya. Dalampendidikan yangsifatnya sentralisasi akan mendekatkan peserta didik merasa asing bagi dirinya dan hati nuraninya. Hal tersebut disebabkan karena peranan guru yang seharusnya dilaksanakannya tetapi diambil alih oleh pusat. Misalnya mengenai penentuan kurikulum sendiri di daerah masing-masing, tetapi dalam sentralisasi dialihkan semuanya ke pusat untuk mengaturnya. Inilah yang menyebabkan keasingan peserta didik terhadap dirinya. Konsekuensi dari sentralisasi pendidikan yaitu, posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti : a. Totaliterismepenyelenggaraan pendidikan b. Keseragaman manajemen, sejak dalamaspek perencanaan, pengelolaan,evaluasi,hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. c. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat d. Melemahnya kebudayaan daerah e. Kualitas manusiayangrobotic,tanpa inisiatif dan kreatifitas. Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, maka upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir,mampu memecahkan masalah secara mandiri,bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati, memeliki keterampilan interpersonal yangmemadai sebagai bekal masyarakat menjadi sangat sulit untuk di wujudkan. DESENTRALISASI PENDIDIKAN Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi.Tidak hanya sektor politik praktis yang tersapu gelombang otonomi. Secara sektoral,pengertian desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan kepada kebhinekaan, dengan tidak menciutkan substansi pendidikan yang menjadi bersifat lokal dan sempit, serta berorientasi pendidikan yang bersifat primordial yang dapat menumbuhkan sentimen kedaerahan. Dengan kata lain, desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan, namun harus tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Beberapa alasan yang mendasari terjadinya desentralisasi : a. Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas. Mengako- modasi terwujudnya prinsip demokrasi. b. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehinmgga dapat meningkatkan efisiensi. c. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. d. Mengakomodasi kepentingan poloitik. e. Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif. Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik secararegional maupun secara internasional. Sistem pendidikan
- 3. 3 yang selama ini dikelola dalamsuatu iklimbirokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air kita. Hal ini beralasan, karena sistem birokrasi selalu menempatkan “kekuasaan” sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi sejak kekuasaan tingkat pusat hingga daerah bahkan terkesan semakin buruk dalam era reformasi saat ini. Selanjutnya desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah maupun sekolah untuk mengambil keputusan terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah atau sekolah yang bersangkutan berdasarkan potensi daerah danstakeholders sekolah. Olah karenanya, desentralisasi pendidikan disamping diakui sebagai kebijakan politis yang berkaitan dengan pendidikan, juga merupakan kebijakan yang berkait dengan banyak hal. Paqueo dan Lammaert menunjukkan alasan-alasan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang sangat cocok untuk kondisi Indonesia, yaitu; a. kemampuan daerah dalam membiaya pendidikan, b. peningkatan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah, c. redistribusi kekuatan politik, d. peningkatan kualitas pendidikan, e. peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga negara. DEKONSENTRASI PENDIDIKAN Dekonsentrasi merupakan pelimpahan urusan pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah, namun perencanaan dan pembiayaannya tetap menjadi tanggungan pusat. Karena terbatasnya kemampuan pusat dan juga kurang efektif dan efisiennya bila semua urusan pusat dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah, maka pusat dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut. STANDAR KOMPETENSI GURU DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Standar Kompetensi Guru, guru harus menguasai 4 hal: 1. Kemampuan pedagogic: kemampuan yang harus dimiliki guru dalam mengelola pembelajaran, baik dengan menggunakan metode belajar maupun memanpaatkan media pembelajaran dikompetensi ini, guru harus mampu membuat RPP, silabus, promes, prota, dan membuat daftar nilai siswa, salain itu juga guru dapatmemanfatkan teknologi pembelajaran yang ada saat ini. 2. Kemampuan Sosial : kemampuan ini yang harus dimiliki guru yang berkaitan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan siswa,guru atau rekan sprofesi, wali siswa, masyarakat sekitar, kepada atasan dsbnya. 3. Kemampuan kepribadian : kemampuan ini berkaitan dengan tingkah laku guru yang harus bersifat dan berahlak mulia, sebagai seorang guru harus mengayomi siswanya seperti ungkapan Ki hajar Dewantara yakni Tutwuri Handayani, guru mengajarkan siswa dari belakang. Selain itu guru harus berwibawa di hadapan para siswa. 4. Kemampuan professional : kemampuan ini mengharuskan guru untuk menguasai materi pembelajaran,bagaimana menyiasati pembelajaran agar menjadi menarik dan kreatif, disinilah letak adanya seni dalam mengajar. Manajemen Berbasis sekolah merupakan suatu manajemen sekolah yang disebut juga dengan otonomi sekolah (school autonomy) atau site-based management (Beck & Murphy, 1996). Sejalan dengan belakunya otonomi daerah dalam dunia pendidikan, MBS atau school-based management (SBM) menuntut terjadinya perubahan dalam manajemen sekolah. Karena itu, pengelolaan suatu sekolah diserahkan kepada sekolah tersebut, atau sekolah diberikan kewenangan besar untuk mengelola sekolahnya sendiri dengan menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah ini. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada prinsipnya MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan. MBS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakatbangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang dinyatakan dalam GBHN Dengan adanya MBS diharapkan akan memberi peluang dan kesempatan kepada kepala sekolah,guru dan siswa untuk melakukan inovasi pendidikan. Dengan adanya MBS maka ada beberapa keuntugan dalam pendidikan yaitu, kebijakan dan kewenangan sekolah mengarah langsung kepada siswa, orang tua dan guru, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, pembinaan peserta didik dapat
- 4. 4 dilakukan secara efektif, dapat mengajak semua pihak untuk memajukan dan meningkatkan pelaksanaan pendidikan MANAJEMEN PENDIDIKAN Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabug dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. Dalam pengertian Manajemen Pendidikan ini, manajemen bukan hanya pengaturan yang terkait dengan pekerjaan tulis-menulis, tetapi pengaturan dalam arti luas. Pendekatan manajemen pendidikan : 1. Manajemen adalah kerjasama orang-orang Untuk mencapai tujuan sekolah yang telah dirumuskan yang membutuhkan berbagai keahilan dalam berbagai bidang pendidikan, secara internal sebuah sekolah yang ingin berkualitas membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian seperti kepala sekolah sebagai direktur, guru yang memiliki keahlian menejemen kelas yang baik, tenaga bimbingan konseling, ketatusahaan yang memiliki ketramplan dalam system manajemen informasi dan administrasi, perpustakaan membutuhkan pustakawan yang dapat mengelola perpustakaan secara efektif dan kreatifitas untuk menghidupkan suasana agar banyak dikunjungi siswa, laboran yang harus bia mengelola penggunaan waktu, memelihara serta memanfaatkan alat dengan berdayaguna. 2. Manajemen adalah suatu proses Seperti halnya sebuah pendidikan, manajemen adalah suatu proses, pendekatan ini menekankan perilaku sebagaimana fungsi manajemen itu sendiri yaitu proses planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. 3. Manajemen sebagai sebuah system Sebagai sebuagsystem maksudnya adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. System disini yakni input-proses-ouput-outcome. 4. Manajemen sebagai pengelolaan Jika kita melihat manajemen sebagai pengelolaan akan terlihat adanya pengaturan atau pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dalam sekolah atau sumberdaya yang harus ada untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sumberdaya tersebut harus harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. 5. Kepemimpinan Dari pendekatan kepemimpinan, manajemn dipengaruhi oleh pemimpin. Pimpinan bisa kepala sekolah, guru, atau KTU dimana seorang pemimpin bisa mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan. Disini seorang pemimpin harus mampu berkmunikasi secara verbal dan nonverbal, mengambil keputusan dan pelaksana keputusan.